Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memberikan mandat kepada Iskandar, SP untuk memimpin Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bombana periode 2026–2031. Keputusan tersebut menegaskan keberlanjutan kepemimpinan PKB Bombana sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kinerja organisasi selama lima tahun terakhir mendapat apresiasi dari tingkat pusat. Penetapan itu diumumkan dalam rapat sosialisasi ketetapan Tim Koordinator DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis, 11 Juni 2026.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dalam forum yang diikuti seluruh pengurus DPC PKB kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Rapat turut didampingi Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, serta Sekretaris DPW PKB Sultra, Al Rasid.

Dalam kesempatan itu, Jazilul Fawaid membacakan Surat Keputusan (SK) final DPP PKB terkait susunan kepengurusan Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana masa bakti 2026–2031. Berdasarkan keputusan tersebut, Iskandar kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana.

Posisi Sekretaris tetap diamanahkan kepada Muh. Irfan, S.Pi, sementara jabatan Bendahara kembali dipercayakan kepada Denik Widiastuti, A.Md.Kom. Formasi inti kepengurusan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

“Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan organisasi, DPP PKB menetapkan kembali Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode 2026–2031,” kata Jazilul Fawaid saat membacakan keputusan dalam rapat virtual tersebut.

Keputusan DPP tersebut sekaligus memperlihatkan kepercayaan penuh partai terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta mempertahankan posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Bombana.

Sebelum keputusan final ditetapkan, DPP PKB melakukan pemetaan dan penjaringan terhadap sejumlah kader yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan, rekam jejak organisasi, serta pengaruh kuat di internal partai.

Sedikitnya lima nama masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana. Mereka adalah Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura PKB Bombana periode 2021–2026 sekaligus Bupati Bombana, Iskandar, SP selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode sebelumnya dan Ketua DPRD Bombana, Nurkholis, A.Md yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Bombana, Nasruddin, SH., MH anggota DPRD Bombana dua periode sekaligus peraih suara terbanyak dari seluruh calon legislatif PKB pada pemilu terakhir, serta Jumadil, ST yang dikenal sebagai salah satu legislator muda di Kabupaten Bombana.

Kelima figur tersebut dinilai memiliki basis dukungan yang kuat dan kontribusi penting dalam perjalanan politik PKB di Bombana. Namun dalam dinamika yang berkembang menjelang penetapan kepengurusan baru, dua nama yang sebelumnya disebut sebagai kandidat potensial, yakni Burhanuddin dan Nurkholis, memilih tidak melanjutkan proses pencalonan.

Situasi tersebut membuat persaingan mengerucut pada tiga figur utama, yaitu Iskandar, Nasruddin, dan Jumadil. Ketiganya mengikuti tahapan organisasi hingga mendekati proses pengambilan keputusan di tingkat DPP.

Setelah melalui serangkaian evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kepemimpinan, efektivitas organisasi, capaian politik, dan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi agenda politik mendatang, DPP PKB akhirnya kembali menetapkan Iskandar sebagai nahkoda DPC PKB Bombana untuk lima tahun ke depan.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan arah perjuangan partai sekaligus mempercepat program-program organisasi yang telah berjalan selama periode sebelumnya.

Bagi banyak kader, keberlanjutan kepemimpinan ini bukan sekadar mempertahankan figur lama, melainkan menjaga fondasi organisasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinan Iskandar, PKB Bombana dinilai mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, menjaga soliditas kader, dan meningkatkan pengaruh politik partai di daerah.

Penetapan kepengurusan baru juga menjadi langkah awal bagi PKB Bombana dalam mempersiapkan berbagai agenda strategis menuju Pemilu 2029. Konsolidasi internal, penguatan basis kader, serta peningkatan pelayanan politik kepada masyarakat diproyeksikan menjadi fokus utama kepengurusan mendatang.

Usai membacakan seluruh Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara, Jazilul Fawaid secara resmi menutup rapat sosialisasi tersebut.

Selanjutnya, seluruh pengurus yang telah ditetapkan dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak pengurus PKB se-Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta pada Juli 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB dan menjadi momentum konsolidasi nasional partai dalam menyongsong berbagai agenda politik lima tahun ke depan.

Dengan keputusan tersebut, DPP PKB mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh kader di Bombana bahwa di tengah munculnya banyak figur potensial, partai tetap menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga soliditas organisasi, memperluas pengaruh politik, serta mengawal PKB tetap berada pada jalur pertumbuhan dan kemenangan di masa mendatang.

Sumber: Kibar News

SULTRANET.COM. KONKEP– Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara, deretan piala dan piagam penghargaan kini makin berjejer rapi itu bukan sekadar hiasan dinding. Itu adalah bukti hitam di atas putih, pengakuan atas kerja keras, ketelitian, dan integritas dalam menjaga denyut nadi keuangan daerah. Nama Mahmud SP., M.PW berkilau  dalam bingkai penghargaan atas pencapain terhadap kinerjanya menjaga kondisi fisikal daerahnya.

Eks Bupati Amrullah patut berbangga atas keputusannya  menunjuk Sang  agronom yang juga Magister Perencanaan Wilayah itu sebagai Kepala Badan Keuangan, Konkep banyak diganjar prestasi, berkat inovasi dan disiplin dalam menjalan tugas serta tanggung jawabnya Mahmud Sukses Memoles Wajah Kusut BKD Konkep. Hal itu bukan sekadar pujian belaka.

Di bawah kepemimpinannya Pulau Wawonii  kini menjadi rujukan. Bukan hanya di tingkat Sulawesi Tenggara, namun juga di kancah nasional. Berbagai capaian gemilang berhasil dibukukan, mulai dari urusan penyaluran dana, ketepatan waktu, hingga kualitas laporan keuangan yang bertahan konsisten selama bertahun-tahun.

Tujuh Kali Bertahan: Opini WTP sebagai Identitas

Prestasi paling bergengsi dan menjadi landasan kuat kepercayaan publik adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama tujuh tahun berturut-turut, Konawe Kepulauan mampu mempertahankan predikat ini. Bukan hal mudah, mengingat standar pemeriksaan kian ketat dan aturan pengelolaan keuangan negara terus diperbarui. Namun di tangan Mahmud, sistem pengawasan internal diperkuat, pencatatan disempurnakan, dan setiap transaksi dipastikan memiliki dasar hukum serta bukti yang sah. WTP bukan lagi sekadar target, melainkan budaya kerja yang melekat di jajaran pengelola keuangan daerah.

Rantai keberhasilan ini tak berhenti di situ. Komitmen tertib administrasi diperluas hingga ke urusan perpajakan dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, Pemkab Konkep meraih Penghargaan BPJS Kesehatan, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa tunggakan iuran. Ini memastikan seluruh ASN dan warga yang terdaftar mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa hambatan.

Tak hanya itu, kepatuhan administrasi ASN pun mendapat apresiasi. Konkep dinobatkan sebagai daerah dengan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak ASN Tertinggi. Mahmud sadar, disiplin keuangan negara dimulai dari kesadaran individu pengelolanya. Maka, sosialisasi dan pendampingan terus digalakkan hingga angka kepatuhan mencapai tingkat terbaik.

Tercepat dan Terbaik: Rekam Jejak Penyaluran Dana

Keunggulan tata kelola di bawah arahan Mahmud terlihat nyata dalam kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran pembangunan maupun kesejahteraan pegawai.

Tahun 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan dinobatkan sebagai Terbaik Pertama Nasional dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I. Di saat banyak daerah masih berjuang menyelesaikan administrasi, Konkep sudah menyalurkan dana tersebut tepat waktu hingga ke rekening pelaksana kegiatan, sehingga pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar bisa berjalan sesuai jadwal.

Kecepatan dan ketepatan ini kembali terulang pada tahun 2026. Dari total 546 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Konkep berhasil masuk ke dalam 5 Besar Daerah Tercepat dalam Penyaluran Gaji 13. Keberhasilan ini sejalan dengan penghargaan yang diterima dari PT Taspen Cabang Kendari, di mana Pemkab Konkep mendapat apresiasi khusus karena selalu menyalurkan gaji tepat waktu, tanpa keterlambatan sehari pun. Ketepatan waktu ini sangat krusial, mengingat kesejahteraan ASN menjadi salah satu kunci produktivitas kerja pelayanan publik.

Tak kalah membanggakan, di tahun 2025 pula, Pemkab Konkep meraih penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini menegaskan bahwa di bawah koordinasi Mahmud, pengelolaan perusahaan milik daerah pun tumbuh sehat, memberikan keuntungan, dan berkontribusi nyata menambah Pendapatan Asli Daerah.

Grafik APBD 2021–2025: Pertumbuhan dan Realisasi yang Terjaga

Keberhasilan ini juga tercermin dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama enam tahun terakhir, yang menunjukkan grafik kenaikan kapasitas keuangan daerah sekaligus ketelitian dalam pelaksanaannya.

Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Konkep (2021–2025)

Dari tabel tersebut terlihat jelas adanya tren kenaikan anggaran pendapatan yang konsisten setiap tahun, dari angka 528 miliar lebih di tahun 2021 menembus angka 715,8 miliar rupiah di tahun. Peningkatan ini menunjukkan makin kuatnya kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun perolehan transfer pusat.

Hal yang paling mencolok adalah tingkat realisasi pendapatan yang selalu mendekati angka rencana, bahkan rata-rata mencapai 97% hingga 98%. Ini bukti akurasi perencanaan dan ketangguhan tim dalam mengumpulkan sumber daya keuangan.

Di sisi belanja, anggaran pun terus bertambah menjadi 743,5 miliar rupiah di tahun 2026, namun realisasinya tetap dijaga cermat di angka 671,2 miliar rupiah. Selisih ini bukanlah indikator kinerja rendah, melainkan cerminan prinsip kehati-hatian: pengeluaran dilakukan benar-benar untuk kebutuhan mendesak dan yang sudah pasti sah, menghindari pemborosan maupun pengeluaran yang tidak sesuai aturan. Di tangan Mahmud, uang negara tidak boleh terpakai hanya demi menghabiskan anggaran, tapi harus terpakai untuk hasil yang nyata dan terukur.

Amanah yang Terjaga

Bagi Mahmud, tumpukan penghargaan dan grafik keuangan yang terus tumbuh itu adalah satu kesatuan cerita. Cerita tentang bagaimana sebuah daerah Kepulauan dengan tantangan geografis berat, mampu mengelola keuangannya lebih rapi, lebih cepat, dan lebih akuntabel dibandingkan ratusan daerah lain di Indonesia.

“Orang bilang semua tuntas di tangan Mahmud. Saya tidak bekerja sendiri. Tapi saya pastikan, setiap rupiah, setiap laporan, dan setiap penyaluran dana kami kerjakan dengan standar tertinggi. Tujuh tahun WTP, penghargaan nasional, dan grafik APBD yang naik terus adalah bukti: Konkep siap melangkah lebih jauh,” ujarnya tenang.

Sebelum mengakhiri sebuah wawancara ekslusif pada, Selasa 09 Juni 2026 diruang kerjanya dengan suara rendah dan tatapan datar Mahmud berkata Semua didasari hati yang iklhas bekerja membangun tanah kelahiran sebab;

’’Kerja yang kamu lakukan hari ini adalah versi masa depanmu, jangan menunggu Waktu menjadikanmu sampah untuk daerah’’

“Ikhlas  dalam bekerja atau menjalankan tugas insya allah Prestasi adalah ikhtiarnya dan tidak semua kata “siap iya bos” bisa jadi tiket promosi,” tutupnya sambil merapikan beberapa tumpukan berkas di atas meja kerjanya. (Advertorial)

Laporan: Aldi Dermawan

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah. Dalam forum yang diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengangkat isu penguatan pemerintahan berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan, hingga kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026).

Forum REBOAN menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing wilayah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Yani menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi program pemerintahan berbasis digital akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah desa.

“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, pemerataan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa. Ketersediaan jaringan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Selain persoalan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah yang hingga kini masih memerlukan perhatian. Ketersediaan listrik yang stabil dan memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah.

“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Ahmad Yani turut mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang belum memadai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong mobilitas warga dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya yang dimiliki Kabaena diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.

Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Ditjen Otonomi Daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, isu yang berkaitan dengan kawasan hutan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan. Adapun kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan persoalan infrastruktur jalan menuju Kabaena akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Melalui forum REBOAN tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa, yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Bombana, serta para pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan mengheningkan cipta, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bupati Bombana selaku inspektur upacara.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkokoh komitmen seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hari Lahir Pancasila bukan hanya momen mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Burhanuddin saat membacakan amanat Kepala BPIP.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, transformasi digital, hingga perubahan geopolitik dunia.

“Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Di dalamnya kita belajar untuk saling menghormati, bergotong royong, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.

Selain meneguhkan semangat persatuan, amanat tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat agar masyarakat tetap memiliki pegangan moral dan karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi perubahan zaman.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kebhinekaan terus terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Bombana untuk terus menjaga keutuhan bangsa serta memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

sultranet.com – Kendari – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah, yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan itu dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan program-program pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forkopimda dalam menciptakan stabilitas daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan dan kolaborasi antarunsur Forkopimda harus terus dijaga. Stabilitas daerah yang baik akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Djamari Chaniago dalam arahannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda. Ia menegaskan bahwa kekompakan antarpimpinan daerah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Hampir semua persoalan dapat diselesaikan apabila seluruh unsur pimpinan daerah bersatu dan bekerja sama. Stabilitas wilayah sangat bergantung pada soliditas Forkopimda,” kata Tito Karnavian.

Menurut Tito, sinergi yang terbangun dengan baik tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tetapi juga menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat maupun program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.

Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Data yang valid sangat menentukan keberhasilan program bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Program BSPS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Menanggapi berbagai arahan yang disampaikan para menteri, Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Burhanuddin, arahan yang diberikan pemerintah pusat menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan yang disampaikan akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga stabilitas daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana– Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membuka kegiatan Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Hidup Sehat sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Pulau Masaloka Raya. Kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari warga tersebut berlangsung di Lapangan Voli Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Masaloka Raya, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari.

Jalan santai menjadi agenda utama yang menyedot perhatian masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kalangan tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Rute jalan santai melintasi tiga desa di wilayah Kepulauan Masaloka Raya, menciptakan suasana kebersamaan yang terasa hangat di tengah masyarakat.

Selain jalan santai, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimanfaatkan warga untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Berbagai hadiah doorprize yang telah disiapkan panitia turut menambah semarak kegiatan dan meningkatkan antusiasme peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para pemuda dan pelajar yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus semangat menjaga kebersamaan di lingkungan sosial.

“Langkah yang dilakukan ini merupakan bukti nyata bahwa pemuda Bombana tidak hanya kreatif, tetapi juga peduli terhadap kesehatan masyarakat dan pentingnya menjaga kebersamaan,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar aktivitas olahraga. Selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga yang selama ini mungkin terpisah oleh kesibukan maupun jarak.

Burhanuddin mengatakan momentum tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan suasana pasca-Iduladha, ketika banyak warga yang merantau kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

“Di titik awal esensi sejati dari silaturahmi hari ini, yaitu tetap kompak, guyub, dan penuh rasa kekeluargaan,” katanya.

Menurutnya, kekompakan dan semangat kebersamaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, terutama yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masjid di wilayah Kepulauan Masaloka Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Penyerahan bantuan itu mendapat apresiasi dari masyarakat setempat karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sarana ibadah sekaligus mendukung aktivitas keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana kebersamaan dan kegembiraan terlihat jelas di tengah masyarakat. Warga dari berbagai usia mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias, mulai dari jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengundian doorprize yang menjadi penutup kegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Di sisi lain, kegiatan itu juga diharapkan menjadi sarana memperkuat silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat gotong royong dalam mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Masaloka Raya serta Kabupaten Bombana secara keseluruhan.

Deskripsi Meta:
Bupati Bombana Burhanuddin membuka kegiatan jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kepulauan Masaloka Raya sebagai upaya mendukung gerakan hidup sehat serta mempererat silaturahmi masyarakat.

Sultranet.com, Bombana – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara intensif menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan hewan yang akan disembelih masyarakat berada dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi ketentuan syariat Islam. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik penjualan hewan kurban dan kandang ternak di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam rangka menyambut pelaksanaan ibadah kurban yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana yang dipimpin langsung oleh Dokter Hewan Bianca Junus. Tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pengecekan umur hewan melalui kondisi gigi, kesehatan tubuh secara umum, serta memastikan tidak terdapat gejala penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan asal hewan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli dan mengonsumsi daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini.

Dokter Hewan Bianca Junus mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan menular maupun penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia.

“Pemeriksaan ini penting untuk menjamin keamanan konsumsi daging kurban bagi masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis,” ujar drh. Bianca Junus di sela-sela kegiatan pemeriksaan. Rabu (27/3)

Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa berbagai jenis hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat, terutama sapi dan kambing. Hewan yang dinyatakan memenuhi standar kesehatan akan diberikan rekomendasi atau penandaan sebagai hewan yang layak untuk dijadikan kurban.

Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, tim Dinas Pertanian Bombana juga memberikan edukasi kepada para peternak dan pedagang hewan kurban mengenai pentingnya menjaga kesehatan ternak menjelang hari raya. Edukasi tersebut mencakup tata cara pemeliharaan yang baik, pemberian pakan yang cukup, kebersihan kandang, hingga upaya pencegahan penyakit yang dapat menyerang ternak.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, menegaskan bahwa pengawasan kesehatan hewan kurban merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang aman dan sesuai aturan.

Menurutnya, masyarakat perlu lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan hewan berasal dari lokasi penjualan yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Dengan demikian, risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan dan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat tetap terjaga.

Dinas Pertanian Bombana juga mengimbau masyarakat agar memilih hewan kurban yang telah dinyatakan sehat dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Dokumen tersebut menjadi salah satu indikator bahwa hewan telah melalui proses pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

Pengawasan kesehatan hewan kurban diperkirakan akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan penyembelihan. Tim kesehatan hewan akan melakukan pemantauan berkala terhadap titik-titik penjualan ternak untuk memastikan seluruh hewan yang beredar di pasaran memenuhi standar kesehatan dan kelayakan kurban.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain memastikan ibadah kurban berjalan sesuai syariat, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap hewan yang akan dikonsumsi. (adv)

Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Kamis (21/5/2026) di Balai Desa Langara Tanjung Batu dan diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Gafarudin, S.I.Kom, didampingi perangkat desa.

Kegiatan penyaluran turut melibatkan dan diawasi secara ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Langara Tanjung Batu untuk memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program BLT Dana Desa tahun ini juga tidak terlepas dari dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berimbas pada penyesuaian alokasi Dana Desa di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penurunan anggaran secara signifikan, yang di sejumlah wilayah rata-rata mencapai sekitar 70 persen, sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian dalam jumlah penerima maupun besaran bantuan agar tetap tepat sasaran.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus sebelumnya, yang meliputi tahapan verifikasi, validasi, hingga penetapan data penerima, disepakati bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun ini sebanyak 28 kepala keluarga.

Nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp140.000 per bulan untuk setiap KPM. Karena penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode enam bulan, maka masing-masing penerima menerima total bantuan sebesar Rp840.000.

Pj. Kepala Desa Langara Tanjung Batu, Gafarudin, menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah desa dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk kategori penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan dan musyawarah desa.

“Penetapan 28 KPM dengan nilai Rp140.000 per bulan ini merupakan hasil kesepakatan Musyawarah Desa Khusus bersama BPD. Seluruh data telah diverifikasi dan divalidasi secara terbuka, sehingga bantuan ini benar-benar diberikan kepada warga yang berhak,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi warga, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa.

Sementara itu, proses penyaluran dari awal hingga akhir berlangsung tertib dengan pengawasan langsung Ketua dan anggota BPD Langara Tanjung Batu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan serta seluruh hak penerima disalurkan tanpa potongan apa pun.

Pemerintah desa juga menegaskan bahwa seluruh dokumen dan bukti penyaluran telah disusun dan diarsipkan secara lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana resmi melakukan penyesuaian skema pelaksanaan Open Tournament Bola Voli yang sebelumnya direncanakan sebagai turnamen regional Se-Indonesia Timur. Melalui hasil evaluasi panitia dan pengurus, ajang tersebut kini difokuskan menjadi Open Tournament klub bola voli profesional tingkat Se-Sulawesi Tenggara guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, kompetitif, dan memberikan manfaat besar bagi pembinaan olahraga daerah.

Keputusan tersebut diambil setelah panitia melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendaftaran peserta yang hingga batas waktu tertentu masih didominasi oleh klub-klub dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara itu, sejumlah klub yang berasal dari luar daerah belum memberikan kepastian keikutsertaan dalam turnamen yang akan digelar oleh PBVSI Kabupaten Bombana tersebut.

Sekretaris PBVSI Kabupaten Bombana, Saidin, mengatakan bahwa perubahan format pelaksanaan turnamen bukan merupakan pengurangan kualitas kegiatan, melainkan langkah strategis agar kompetisi tetap berlangsung sesuai target yang telah direncanakan.

Menurutnya, fokus utama panitia adalah memastikan turnamen berjalan dengan tingkat persaingan yang sehat, menghadirkan pertandingan berkualitas, sekaligus memberikan ruang bagi pembinaan atlet bola voli di Sulawesi Tenggara.

“Setelah kami melakukan evaluasi bersama panitia dan pengurus, peserta dari luar Sulawesi Tenggara memang belum ada yang memastikan keikutsertaan. Karena itu, kami memutuskan untuk memfokuskan turnamen ini pada klub-klub profesional Se-Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan tetap berjalan optimal, kompetitif, dan meriah,” ujar Saidin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang saat ini dihadapi banyak daerah di Indonesia, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada aktivitas organisasi olahraga maupun klub-klub profesional.

Menurut Saidin, kondisi tersebut membuat banyak klub harus melakukan penyesuaian dalam menyusun agenda kompetisi, termasuk mempertimbangkan biaya perjalanan, akomodasi, serta kebutuhan operasional tim ketika mengikuti turnamen di luar daerah.

“Kita memahami situasi saat ini. Banyak klub tentu harus mempertimbangkan biaya perjalanan, akomodasi, hingga kesiapan tim di tengah kondisi efisiensi yang terjadi secara luas. Jadi ini lebih kepada penyesuaian situasi, bukan karena menurunnya minat terhadap turnamen,” katanya.

Meski format kompetisi mengalami penyesuaian, PBVSI Bombana memastikan kualitas penyelenggaraan tidak akan berubah. Panitia tetap berkomitmen menghadirkan kompetisi yang profesional dengan standar pelaksanaan yang mampu memberikan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial tim, maupun masyarakat pencinta olahraga bola voli.

Ketua Panitia Turnamen, Sukaji Ramang, menegaskan bahwa perubahan cakupan peserta justru diyakini akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat karena klub-klub di Sulawesi Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan prestasi yang cukup signifikan.

Ia menilai banyak klub di berbagai kabupaten dan kota telah memiliki pembinaan yang baik serta kualitas pemain yang mampu bersaing pada level kompetitif.

“Justru dengan format Se-Sulawesi Tenggara ini, pertandingan dipastikan akan lebih kompetitif karena klub-klub lokal dan regional memiliki kualitas yang sudah sangat berkembang. Panitia tetap menyiapkan turnamen ini secara profesional agar menjadi hiburan olahraga sekaligus wadah pembinaan atlet voli daerah,” kata Sukaji Ramang.

Menurutnya, sejumlah klub kuat dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara telah menyampaikan kesiapan untuk ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kehadiran klub-klub tersebut diperkirakan akan menghadirkan pertandingan yang menarik dan menjadi tontonan berkualitas bagi masyarakat.

PBVSI Bombana memandang turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem olahraga bola voli yang lebih kuat di daerah. Melalui turnamen yang rutin dan berkualitas, atlet-atlet muda diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperoleh pengalaman bertanding yang lebih luas.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antarklub serta memperkuat jaringan pembinaan olahraga di Sulawesi Tenggara. Kompetisi yang sehat dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas atlet sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Bagi Kabupaten Bombana, penyelenggaraan turnamen ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat citra daerah sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga yang aktif dan berkembang. Kehadiran peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

PBVSI Bombana optimistis turnamen tersebut tetap akan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Antusiasme pecinta olahraga bola voli di Bombana selama ini menjadi modal penting untuk menghadirkan atmosfer pertandingan yang meriah dan penuh semangat sportivitas.

Lebih jauh, turnamen ini diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan olahraga bola voli daerah sekaligus memperkuat pembinaan atlet menuju berbagai kejuaraan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dengan penyesuaian format yang telah dilakukan, PBVSI Bombana menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan kompetisi yang berkualitas, profesional, dan bermanfaat bagi perkembangan olahraga. Fokus pada klub-klub profesional Se-Sulawesi Tenggara diyakini akan menghasilkan pertandingan yang kompetitif sekaligus menjadi wadah pembinaan yang efektif bagi atlet-atlet terbaik di daerah.

Sumber: Kibar News