Bogor, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Riset dan Inovasi – Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (LRI–PSEK) IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bombana. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat PSP3, Kampus IPB, Bogor, Senin (10/11/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana serta perwakilan IPB University yang turut menyaksikan langsung proses penandatanganan kerja sama tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun kemitraan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. “Kami sangat mengapresiasi IPB University yang telah membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan sebagai pilar utama ekonomi Bombana,” ujarnya.

Menurut Bupati, kemajuan daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan IPB University menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pembangunan daerah berbasis riset dan teknologi. “Kami ingin setiap kebijakan yang kami ambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan dukungan IPB, kami optimistis Bombana dapat menjadi daerah agrominapolitan yang maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk penelitian dan pengembangan, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun ekosistem riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Pihak IPB University menyambut positif kerja sama tersebut dan menilai bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertanian dan perikanan unggulan di kawasan Sulawesi Tenggara. “IPB University selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini kami pandang sebagai wujud nyata pengabdian kampus kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan IPB University dalam kesempatan itu.

Selain memperkuat riset terapan, kolaborasi ini juga akan difokuskan pada pengembangan kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah, yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bombana Maju, Agrominapolitan Maju untuk Rakyat Sejahtera.

Bupati Burhanuddin menegaskan, kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kemitraan strategis yang harus ditindaklanjuti dengan program nyata di lapangan. “Kami ingin setiap hasil kerja sama bisa diimplementasikan langsung di masyarakat, mulai dari riset benih unggul, pengelolaan lahan, hingga penguatan rantai pasok pertanian dan perikanan,” ungkapnya.

Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring akademik dan riset dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan dukungan IPB University, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap mampu mempercepat pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan IPB University diharapkan menjadi model kemitraan yang produktif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Sinergi ini diyakini akan mendorong peningkatan kapasitas lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan masa depan Bombana yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan perikanan.

Tangerang, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri kegiatan Institut Pertanian Bogor (IPB) Stakeholder Forum (ISF) 2025 yang digelar di Garuda Main Hall 1, Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (8/11/2025).

Forum yang diinisiasi oleh IPB University ini mengusung tema “Agromaritim Berdampak, Inspirasi Indonesia” dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis agromaritim di Indonesia.

Dalam forum tersebut, IPB University menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis dari berbagai daerah. Penandatanganan ini menjadi langkah awal memperluas jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, pertanian, serta inovasi teknologi yang aplikatif bagi masyarakat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Bombana di forum tersebut mencerminkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. “Kami menyadari pentingnya kolaborasi antara daerah dan kampus. Sinergi ini menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana,” ujarnya usai kegiatan.

Menurutnya, forum seperti ISF 2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk belajar, berdiskusi, dan membangun jejaring dengan para pelaku inovasi nasional. “IPB University telah menjadi pusat pengetahuan dan inovasi yang berkontribusi besar bagi pembangunan sektor agromaritim. Kami ingin membawa semangat itu ke Bombana, agar potensi daerah dapat berkembang melalui pendekatan ilmiah dan berbasis riset,” tambahnya.

Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai daerah yang telah sukses mengembangkan sektor pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Para peserta diajak untuk mengeksplorasi berbagai strategi penguatan ekosistem agromaritim melalui teknologi, kebijakan inovatif, dan kemitraan inklusif.

Bupati Burhanuddin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bombana terus membuka diri terhadap kerja sama lintas lembaga. Pihaknya menilai, kemitraan dengan IPB University dapat memperkuat agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pertanian di Bombana menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, akademisi, dan pelaku industri turut hadir untuk membahas arah baru pembangunan sektor agromaritim di Indonesia. Diskusi-diskusi panel menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola sumber daya alam, serta penguatan pendidikan vokasi di daerah.

IPB University melalui forum ini juga menekankan komitmen dalam mendorong peran daerah sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Rektor IPB University dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan IPB Stakeholder Forum 2025 menjadi wadah penting bagi daerah seperti Kabupaten Bombana untuk memperluas wawasan, memperkuat jaringan kerja sama, serta mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan terwujud ekosistem pembangunan agromaritim yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Bupati Bombana dalam forum bergengsi tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan berbasis kolaborasi dan inovasi. Langkah ini sejalan dengan visi Bombana untuk tumbuh sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan kemaritiman.

Bombana, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kader Posyandu dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Ia menyebut, Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat serta berfungsi penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga ruang gotong royong masyarakat untuk menjaga kualitas hidup. Di sinilah peran kader menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kemandirian warga di bidang kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas seiring pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan penerapan standar ini, pelayanan dasar diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menurut Hj. Fatmawati, perubahan regulasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis siklus kehidupan. “Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Itulah esensi dari pendekatan siklus hidup yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dua perubahan penting dalam tata kelola Posyandu, yakni pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta peralihan fungsi Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu. Perubahan ini, kata dia, menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian Posyandu.

“Tanggung jawab terhadap Posyandu bukan hanya di tangan tenaga kesehatan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan Posyandu,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Hj. Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka. Ia mengimbau agar segera dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, ia juga mendorong agar program Gerobak Dasyat (Gerakan Olah Makanan dan Edukasi Gizi Masyarakat) terus dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya semakin luas.

Selain membuka kegiatan sosialisasi, Hj. Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin kader Posyandu dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Orientasi Keterampilan Dasar Kader Posyandu. Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan semangat para kader dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader Posyandu. Buku tersebut berfungsi sebagai panduan komunikasi dan edukasi yang memudahkan kader dalam memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP PKK berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pilar pelayanan dasar masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Bombana diharapkan dapat menjadi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Upacara berlangsung meriah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Kabupaten Bombana, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI yang diikuti oleh ratusan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., M.M., Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., hadir mewakili Gubernur Sultra dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

“Guru merupakan ujung tombak perubahan yang membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar La Ode Fasikin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fasikin menyebutkan tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan yang kini menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui Koding dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence).

“Saya berharap ketiga program ini mampu membentuk ekosistem pendidikan yang sehat, modern, dan berkeadilan, dengan guru sebagai pelaksana utama di lapangan,” katanya menegaskan.

Peringatan HUT ke-80 PGRI tahun ini mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas”, sedangkan Hari Guru Nasional 2025 mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Kedua tema tersebut menggambarkan semangat kolaborasi dan dedikasi guru dalam memperkuat sistem pendidikan nasional.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana, yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Guru adalah agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan dan peningkatan kompetensi para pendidik,” tutur Bupati Burhanuddin.

Acara puncak HUT PGRI ini juga menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi bagi para tenaga pendidik. Sejumlah kegiatan menarik turut digelar, mulai dari penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, penyerahan piala bergilir Porseni PGRI, parade fashion show daur ulang, senam massal, hingga penampilan musik bambu dari siswa SMPN 2 Rumbia.

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa sepanjang acara. Para guru dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang menjadi simbol penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Momentum ini juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat semangat pengabdian dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, dan berperan aktif dalam menciptakan pendidikan yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri.

Bombana menegaskan diri sebagai kabupaten yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas — sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan penertiban dan pengosongan salah satu kios di area Pasar Sentral Boepinang, Selasa (4/11/2025). Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menertibkan aset daerah dan memastikan penggunaan fasilitas publik sesuai aturan.

Proses pengosongan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, dengan dukungan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, dan perangkat pemerintah kecamatan setempat. Langkah ini diambil setelah serangkaian surat peringatan dan sosialisasi disampaikan kepada pengguna kios yang tidak memiliki izin sah untuk menempati fasilitas tersebut.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Bombana, Supriadi, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah administratif yang telah diambil sebelumnya oleh Disperindagkop.
“Kios ini berada di dalam kawasan Pasar Sentral Boepinang dan digunakan tanpa izin yang sah. Dinas terkait sudah memberikan tenggat waktu cukup panjang untuk pengosongan mandiri, namun pengguna masih bertahan,” ujar Supriadi di lokasi.

Ia menegaskan, meskipun sempat terjadi situasi kurang kondusif akibat keberatan dari pengguna kios, penertiban tetap berjalan tertib dan humanis berkat pendekatan persuasif dari petugas di lapangan.
“Alhamdulillah, semua berjalan baik. Kami berupaya mengedepankan komunikasi agar prosesnya tidak menimbulkan gesekan,” tambahnya.

Penertiban diakhiri dengan pemasangan segel dan police line oleh pihak Disperindagkop Kabupaten Bombana, disaksikan oleh aparat keamanan serta perwakilan pemerintah kecamatan. Dengan penyegelan ini, kios dinyatakan tidak lagi dapat digunakan sampai ada keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset pasar tersebut.

Selain itu, Dinas Perindagkop juga memasang baliho pemberitahuan tentang rencana relokasi pedagang Pasar Sore Boepinang Barat ke Pasar Sentral Boepinang. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan optimalisasi pasar yang lebih terorganisir serta mendorong aktivitas perdagangan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Penertiban ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan pasar yang lebih tertata, adil, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keteraturan, menegakkan aturan, dan memastikan setiap penggunaan aset publik dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Satpol PP Bombana bersama Disperindagkop menertibkan kios tak berizin di Pasar Sentral Boepinang. Proses pengosongan berjalan kondusif meski sempat ada penolakan, dan kini kios tersebut resmi disegel. Pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi pedagang agar aktivitas pasar tetap tertib dan nyaman.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Polres Bombana, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana di wilayah Bombana.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir bersama unsur Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud kesiapan nyata seluruh unsur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Ahmad Yani usai kegiatan.

Ia juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari tingkat individu dan komunitas, dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap tanda-tanda alam. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di lapangan.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap personel dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan tanggap darurat. Ia menekankan pentingnya soliditas dan ketangguhan antarinstansi agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi adalah hal yang utama. Dengan adanya apel ini, diharapkan seluruh instansi sudah memahami peran masing-masing dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan,” tegas Kapolres.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen lintas lembaga dalam mendukung program pemerintah daerah menuju Bombana Tangguh Bencana. Sinergi antarsektor ini diharapkan mampu mempercepat respon dan meningkatkan kualitas mitigasi terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas relawan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi. Program ini menjadi bagian integral dari rencana aksi daerah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah rawan bencana.

Dalam pelaksanaan apel, para peserta juga melakukan pemeriksaan kesiapan kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, serta simulasi lapangan yang melibatkan unsur gabungan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan semua pihak untuk memastikan setiap sumber daya siap diterjunkan kapan pun diperlukan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap terbentuknya pola kolaborasi yang berkesinambungan antarinstansi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.

“Semoga sinergi ini menjadi budaya kerja yang terus kita jaga. Kita ingin memastikan bahwa Bombana siap, tangguh, dan sigap menghadapi segala kemungkinan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ahmad Yani.

Apel kesiapan ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan prinsip zero victim dalam setiap penanganan bencana, sekaligus menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Instansi ini berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Piagam Penghargaan Kategori PKS KIA dengan Mitra dan PKS Pemanfaatan Data dan Akses Data Tertinggi Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, bersama Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Farid, S.STP., M.Si., dalam acara Rapat Koordinasi Disdukcapil se-Sultra bersama lembaga non-pemerintah TP-PKK dan DWP yang digelar di Hotel Azizah Syariah Kendari, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan bertema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” itu dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK dan DWP Provinsi Sultra, pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, para kepala Disdukcapil kabupaten/kota, serta perwakilan TP-PKK dan DWP dari seluruh wilayah.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh tim. Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dedikasi aparatur Disdukcapil Bombana dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang digitalisasi data kependudukan.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras, komitmen, dan inovasi seluruh jajaran Disdukcapil Bombana. Terima kasih kepada Bidang PDIP yang telah menjadi motor penggerak kemajuan digitalisasi pelayanan kependudukan di Bombana,” ujar Firdaus usai menerima penghargaan.

Menurutnya, kinerja luar biasa di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan tidak lepas dari koordinasi yang solid di bawah Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk (PDIP) yang dipimpin oleh Sri Patonah, S.Kom. Tim tersebut dinilai berhasil mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara cepat dan transparan.

Firdaus juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang terus memberikan dorongan moral dan kebijakan strategis bagi peningkatan mutu pelayanan publik di daerah. Ia menambahkan, keberhasilan ini juga berkat kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Kominfo Bombana di bawah kepemimpinan Abdul Muslikh, S.Pd., M.PW., yang berperan aktif dalam penguatan integrasi data dan sistem digital antarlembaga.

Lebih lanjut, Firdaus berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh bidang di lingkungan Disdukcapil Bombana agar terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal semangat baru menuju pelayanan publik yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Saya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi bidang-bidang lainnya agar lebih semangat mencapai target kinerja. Kita ingin menjadikan Disdukcapil Bombana sebagai contoh instansi yang profesional, melayani sepenuh hati, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ungkap Firdaus penuh optimisme.

Ke depan, Disdukcapil Bombana berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang inklusif dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan dua penghargaan bergengsi ini, Disdukcapil Bombana menegaskan posisinya sebagai pelopor pelayanan administrasi kependudukan berbasis data dan teknologi di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan visi mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing tinggi di era digital.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut hangat kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bombana.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah sebelumnya dilakukan verifikasi atas jawaban seluruh badan publik di Sultra. Kabupaten Bombana sendiri berhasil masuk empat besar kategori PPID Utama kabupaten/kota dengan nilai tertinggi, dan visitasi kali ini menjadi penentu akhir hasil penilaian tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Sultra atas perhatian dan pembinaan yang terus diberikan kepada Bombana dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa prestasi yang telah diraih oleh PPID Bombana merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Bupati Burhanuddin. Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024 lalu PPID Utama Kabupaten Bombana meraih predikat Informatif sekaligus menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keberhasilan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif mempublikasikan kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing. “Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberi informasi yang benar agar tidak ada ruang bagi disinformasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut bahwa kegiatan Visitasi Monev bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. “Kegiatan ini penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar dan memperbaiki diri agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan bentuk dukungan nyata pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik. “Kehadiran Bupati menunjukkan komitmen kuat pemerintah Bombana dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, menambahkan bahwa hasil sementara Visitasi Monev menunjukkan PPID Utama Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan posisi sebagai peringkat pertama dengan predikat informatif di tahun ini. “Kami melihat kesiapan dan konsistensi Bombana sangat baik, ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Dengan semangat keterbukaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi, Kabupaten Bombana meneguhkan diri untuk terus menjaga kepercayaan publik dan menjadi daerah teladan dalam pelayanan informasi di Sulawesi Tenggara.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam visitasi Komisi Informasi Sultra di PPID Utama, Bombana optimis bisa mempertahankan predikat “Informatif” tahun ini.