Bombana, sultranet.com – Semangat membangun kesadaran keuangan masyarakat kembali membuahkan hasil manis bagi Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menerima Penghargaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai “Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif” di Sulawesi Tenggara. Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Opening Ceremony Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Pelataran ex MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan ini menempatkan Bombana sejajar dengan Kabupaten Wakatobi dan Konawe Selatan yang juga menerima apresiasi dari OJK atas kategori berbeda. Ketiganya dinilai sebagai daerah yang konsisten mendorong literasi keuangan, menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya literasi keuangan dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terjebak pada pola konsumsi, tetapi juga mengarahkan keuangan untuk hal yang produktif.
“Ekonomi mikro harus bergerak serentak, tapi butuh pendampingan agar manfaatnya dirasakan luas,” ujarnya.

Pernyataan itu sejalan dengan visi OJK Sultra yang terus memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan hingga ke desa-desa. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan masyarakat yang cerdas finansial.
“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera,” tegas Bismi.

Bulan Inklusi Keuangan 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.” Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses keuangan yang merata. Tak hanya seremonial, kegiatan ini juga menghadirkan pameran layanan keuangan, gerakan pangan murah, edukasi UMKM, BIK Night Run, senam zumba, serta berbagai layanan finansial bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

OJK menggandeng sejumlah lembaga keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah agar kegiatan literasi keuangan tidak berhenti di kota besar. Kabupaten Bombana, misalnya, menjadi salah satu contoh sukses karena aktif melibatkan masyarakat desa, pelajar, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan dalam program inklusi keuangan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi Bupati Burhanuddin yang menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai dinas teknis terus menggencarkan edukasi keuangan berbasis masyarakat agar warga semakin melek finansial, mampu menabung, berinvestasi, dan mengelola usaha dengan bijak.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata bahwa gerakan literasi keuangan di Bombana berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan OJK dan lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan.

Acara pembukaan BIK 2025 berlangsung meriah dan penuh semangat. Hadir pula Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Momentum BIK 2025 diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat budaya melek finansial di masyarakat. Dari desa hingga kota, semangat literasi keuangan kini tumbuh menjadi gerakan bersama demi mewujudkan masyarakat Sultra yang mandiri dan sejahtera.

Pewarta: Makrum

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatat prestasi pada ajang Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 setelah Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menerima BIK Award 2025 kategori “Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif” dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Opening Ceremony BIK di Pelataran eks MTQ Kota Kendari, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe Selatan dengan kategori berbeda. Ketiganya dinilai berhasil mendorong inklusi keuangan di daerah masing-masing melalui program edukasi dan peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu diarahkan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.

“Jangan hanya konsumtif. Arahkan keuangan pada hal yang produktif seperti investasi dan pengembangan usaha,” ujarnya.

Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan masyarakat yang cerdas mengelola keuangan.

“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera. Tidak ada satu pun keluarga yang tertinggal. Semangat kami adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat,” tegas Bismi.

BIK 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.” Agenda tahunan OJK ini digelar selama dua hari dengan rangkaian kegiatan seperti pameran layanan keuangan, gerakan pangan murah, edukasi UMKM, BIK Night Run, Zumba, hingga layanan pembukaan rekening dan akses pembiayaan.

Acara pembukaan dihadiri oleh Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, para bupati dan perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara.

Penghargaan yang diterima Bombana dinilai sebagai capaian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat budaya melek keuangan. Selama dua tahun terakhir, Bombana aktif menggandeng lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, hingga kelompok UMKM untuk memperluas akses layanan keuangan digital, mendorong pembentukan rekening pelajar, dan memperkuat literasi investasi masyarakat.

Sebagai daerah dengan potensi sektor pertanian dan UMKM yang berkembang, penguatan edukasi keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sultra mulai membentuk Brigade Pangan (BP) di Kabupaten Bombana sebagai langkah percepatan kedaulatan pangan daerah. Pendampingan dilakukan sejak 21–24 Oktober 2025.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan CSR sesuai Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian. Di Bombana, BRMP Sultra berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra serta KJF Dinas Pertanian Bombana sebagai pelaksana lapangan.

Secara keseluruhan, Sulawesi Tenggara menargetkan pembentukan 35 Brigade Pangan di enam kabupaten. Bombana mendapat alokasi empat BP dengan total lahan CSR seluas 755 hektare. Hasil pendampingan tahap awal telah membentuk dua BP, yaitu Brigade Pangan Mataoleo dengan wilayah kelola 192 hektare dan Brigade Pangan Wumbubangka seluas 168 hektare. Tahapan pendampingan dimulai dari Kecamatan Mataoleo dan dilanjutkan ke Kecamatan Rarowatu Utara.

Brigade Pangan didefinisikan sebagai kelompok petani muda milenial beranggotakan 15 orang yang memiliki semangat kewirausahaan, berbasis keterampilan teknis, dan berorientasi pada bisnis pertanian modern. Anggota direkrut dari petani lokal berusia 17–39 tahun, berpendidikan minimal SD, dan terbuka bagi lulusan pertanian dari luar daerah bila kuota belum terpenuhi.

“Brigade Pangan hadir untuk memperkuat regenerasi petani dan menjadikan pertanian sektor yang menarik dan menguntungkan bagi anak muda,” ujar salah satu pendamping teknis BRMP Sultra di Bombana.

Program ini menekankan sistem pertanian maju, mandiri, dan modern melalui kemitraan antara Brigade Pangan dan kelembagaan ekonomi petani. BP berperan sebagai integrator dalam manajemen usaha tani mulai dari perencanaan, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Di Bombana, BP akan mengelola kawasan Oplah dan CSR dengan sistem Indeks Pertanaman (IP) 300.

“Dengan IP 300, tanah diolah tiga kali dalam setahun. Ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani,” kata perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra.

Untuk menjamin keberlanjutan usaha, Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, dolomit, pupuk NPK, pestisida, dan sarana produksi lainnya. Brigade Pangan juga diarahkan untuk membangun jejaring kemitraan dengan off-taker dan lembaga keuangan.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga melahirkan petani-pengusaha muda yang mampu menggerakkan rantai pasok pangan daerah.Jika seluruh target terpenuhi, Bombana diharapkan menjadi salah satu daerah lumbung pangan berbasis anak muda di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang terarah, termasuk dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai langkah awal menuju lahirnya regulasi yang komprehensif, digelar Seminar Awal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana, di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bombana, Senin (20/10/2025).

Seminar tersebut menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik dua Raperda penting tersebut. Dengan adanya diskusi akademis di tahap awal ini, diharapkan lahir produk hukum daerah yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Bombana.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menyampaikan pesan dan harapan Bupati Bombana agar kegiatan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah yang solutif.

“Melalui seminar awal ini, kita bisa bekerja sama secara maksimal agar lahir naskah akademik dan peraturan daerah yang benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan Bombana,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, bersama seluruh tim penyusun dan pihak terkait yang telah memprakarsai terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian aparatur dalam mendukung pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berikhtiar hingga terlaksananya seminar awal ini. Ini bagian dari dedikasi kita semua untuk daerah,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Pj. Sekda Bombana, Pimpinan Bapemperda DPRD Bombana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sultra, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sultra. Hadir pula Asisten dan Staf Ahli Setda Bombana, para kepala perangkat daerah, serta peserta seminar dari berbagai unsur pemerintahan dan akademisi.

Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sinergi lintas sektor untuk menghasilkan regulasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Seminar awal ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Bombana dalam merancang kebijakan yang berpihak pada penataan kawasan perumahan yang sehat, tertib, dan layak huni. Melalui peraturan yang tepat, pemerintah berharap dapat mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Lebih dari sekadar agenda formal, kegiatan ini juga menggambarkan tekad pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan berbasis data, kajian ilmiah, dan partisipasi publik — menuju Bombana yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Masyarakat, pemerintah membuka ruang bagi warga untuk mengasah keterampilan praktis yang bernilai ekonomi. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Camat Rumbia Tengah, Senin (20/10/2025).

Pelatihan ini diikuti sebanyak 64 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Bombana. Selama sepuluh hari, mulai 21 hingga 31 Oktober, mereka akan dibimbing oleh para instruktur profesional dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dan pelaku usaha lokal berpengalaman. Materi yang diberikan meliputi pembuatan jajanan pasar, peracikan minuman kopi untuk kafe, keterampilan office perkantoran, hingga budidaya hidroponik.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPVP Kendari Amran, ST, Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala OPD, camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta para narasumber pelatihan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa pelatihan seperti ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong lahirnya wirausahawan baru di Bombana. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat kita,” ujar Ahmad Yani.

Ia berharap, pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran semata, tetapi juga menjadi langkah awal lahirnya inovasi dan usaha-usaha baru yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Pemerintah, katanya, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi masyarakat agar dapat menciptakan lapangan kerja mandiri.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi juga berlanjut dengan pendampingan, kolaborasi, dan pemasaran produk, agar benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bombana,” pungkasnya.

Usai membuka acara, Ahmad Yani secara simbolis mengalungkan kartu peserta pelatihan kepada perwakilan peserta. Suasana hangat dan penuh semangat terlihat di antara para peserta yang tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Pelatihan kewirausahaan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan melahirkan pelaku usaha baru yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Bagi banyak warga, kegiatan seperti ini bukan hanya tentang belajar keterampilan, tetapi juga tentang membangun harapan baru — harapan untuk hidup lebih mandiri, produktif, dan berdaya di tanah kelahiran mereka sendiri.

Bombana, sultranet.com – Suasana penuh keakraban dan kehangatan menyelimuti acara pisah sambut serta ramah tamah Komandan Kodim 1431/Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (19/10/2025). Momen ini menjadi tanda berakhirnya masa tugas Letkol Inf. Andi Irfandi, S.IP yang kini digantikan oleh Letkol Inf. Mulyadi, SH sebagai Dandim Bombana yang baru.

Kehadiran keduanya bersama istri, Ny. Fika Irfandi dan Ny. Teti Mulyadi, menambah suasana kebersamaan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Sejumlah pejabat dan tokoh daerah turut hadir memberikan penghormatan dan dukungan atas pergantian kepemimpinan di jajaran TNI AD wilayah Bombana tersebut.

Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, Camat, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Letkol Inf. Andi Irfandi selama bertugas di Bombana. Ia menilai, di bawah kepemimpinannya, Kodim 1431/Bombana telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mendukung program pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah.

“Terima kasih atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah telah menjadi kekuatan penting bagi kemajuan Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol Inf. Mulyadi, SH, yang kini resmi memimpin Kodim 1431/Bombana. Ia berharap, kehadiran Dandim yang baru dapat melanjutkan semangat kebersamaan yang telah dibangun selama ini.

“Kami menyambut hangat Dandim baru dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Letkol Inf. Mulyadi, SH dalam sambutannya menyampaikan tekad untuk melanjutkan kerja sama yang baik antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah, rekan TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga stabilitas dan memberi manfaat nyata bagi warga Bombana,” ucapnya singkat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bupati dan Wakil Bupati Bombana, para kepala OPD, serta para camat kepada kedua perwira TNI tersebut sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Suasana malam itu terasa penuh kekeluargaan. Para tamu undangan tampak saling bertegur sapa, berbagi cerita, dan mengabadikan momen kebersamaan lewat sesi foto bersama. Tak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan, acara ini juga mencerminkan semangat kebersamaan antara unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Bombana.

Pisah sambut ini menjadi bukti bahwa hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan TNI tidak sekadar simbol kerja sama, melainkan juga wujud nyata dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Dalam upaya memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan pendampingan pada kegiatan pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Oktober 2025 ini, digelar di dua lokasi berbeda, yakni Gedung Serbaguna Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, serta Halaman Terminal Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat.

Pasar murah ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar. Melalui program ini, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi warga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.

Berbagai komoditas pokok dijual dengan harga di bawah pasar. Di antaranya, beras premium Rp110.000 per karung (10 kg), minyak goreng Bimoli Rp20.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per ekor, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan telur ayam Rp45.000 per rak. Potongan harga yang signifikan membuat warga memadati dua lokasi tersebut sejak pagi hari. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sebab pasar murah dianggap sangat membantu memenuhi kebutuhan dapur dengan biaya yang lebih ringan.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, serta jajaran Forkopimda, para Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di wilayah Kabaena Kepulauan. Suasana pasar murah menjadi semarak ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan para pejabat daerah yang ikut memantau jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pasar murah ini adalah upaya pemerintah untuk membantu rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus menekan inflasi daerah. Ini wujud kepedulian kami terhadap warga, khususnya di Pulau Kabaena,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan pihaknya bukan sekadar pengawasan formal, melainkan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksana kegiatan agar program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pendampingan ini kami lakukan agar pelaksanaan pasar murah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan,” ungkap Ridwan.

Ia menambahkan, Inspektorat berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap program pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pendampingan juga menjadi bagian dari strategi pembinaan agar perangkat daerah semakin memahami pentingnya prinsip good governance dalam setiap kegiatan publik.

Melalui kerja sama antara Inspektorat, Disperindagkop UKM, dan seluruh unsur pemerintah daerah, pelaksanaan pasar murah di dua kecamatan tersebut berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari warga. Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat Bombana.

Program pasar murah ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga memperkuat jalinan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta rasa kepedulian sosial yang ditunjukkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk selalu hadir dan bekerja demi kesejahteraan rakyatnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro pada hari kedua kunjungan kerja mereka di Pulau Kabaena. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana turut mendampingi langsung proses pemantauan lapangan tersebut. Kamis, 16 Oktober 2025.

Ruas jalan Batuawu–Olondoro merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan permukiman warga di Kabaena bagian selatan. Jalur ini sehari-hari menjadi penghubung pergerakan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga mobilitas pemerintahan. Karena itu, peningkatan kualitas jalan ini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Bombana dan sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Tim teknis PUPR memaparkan perkembangan terkini pekerjaan, mulai dari progres perapian badan jalan, pemadatan agregat, perbaikan titik rawan, hingga penyesuaian teknis akibat kondisi medan.

Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah mendukung proses pembangunan infrastruktur, khususnya perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat membantu mempercepat penanganan jalan di wilayah kepulauan.

“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang turut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berkontribusi langsung, yaitu PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka telah ikut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah Kabaena Selatan,” kata Bupati.

Ia menegaskan bahwa dukungan perusahaan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi serupa pada beberapa proyek strategis yang masih membutuhkan percepatan.

Bupati menambahkan bahwa pemerintah menargetkan perbaikan signifikan pada seluruh ruas jalan utama di Kabaena. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan-jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi untuk mewujudkan akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Dinas PUPR Bombana memastikan akan terus memantau kualitas pekerjaan di lapangan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku. Tim teknis juga sedang menuntaskan penilaian titik-titik yang membutuhkan penanganan tambahan agar hasil konstruksi lebih kokoh dan tahan lama.

Menutup kegiatan, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh proses pengerjaan di Batuawu–Olondoro hingga selesai. Ia menyampaikan bahwa kualitas jalan harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai standar teknis. Medan di Kabaena punya tantangan tersendiri, sehingga proses pemadatan dan struktur jalan harus benar-benar kuat,” ujar Sofian. “Kami berharap perbaikan ini segera dirasakan masyarakat, karena akses jalan yang baik adalah fondasi pembangunan di wilayah kepulauan.”

Kunjungan peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan berjalan merata. (adv)

Bombana, sultranet.com – Puluhan petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan potongan hingga 5 kilogram per karung gabah saat penjualan kepada mitra Bulog. Selasa (14/10/2025)

Keluhan ini langsung ditanggapi oleh anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menilai praktik tersebut merugikan petani dan bertentangan dengan semangat Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri.

Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung menemui para petani. Kepada Yudi, petani mengeluh karena hasil panen mereka yang mencapai ribuan karung gabah terancam terkena potongan tak wajar oleh mitra Bulog.

Terlebih lagi harga pembelian dilapangan tidak sesuai Inpres yang mematok harga minimal Rp. 6.500 per kilogram, namun faktanya dilapangan harga masih berkisar di Rp. 6.100 hingga Rp. 6.500 per kilogramnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini menyebut, sedikitnya 1.500 karung gabah milik petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu terancam dipotong 5 kilogram per karung oleh mitra Bulog yang membeli langsung ke Petani.

“Petani stres betul dibuat begini. Belum ditimbang karena mereka menunggu kepastian. Sore tadi malah sudah bertambah lagi jadi sekitar dua ribu karung,” ujar Yudi dengan nada kesal.

Menurut Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana itu, tindakan tersebut tidak hanya melanggar rasa keadilan, tetapi juga mencederai semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Inpres itu tidak menyebut ada pemotongan-pemotongan. Negara tidak boleh bicara untung-rugi terhadap rakyat tani,” ujar Yudi.

Yudi menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, ia mendesak agar Bulog Provinsi segera mengganti pejabat lapangan yang dinilai tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

“Bulog, TNI, dan Polri semestinya memperketat pengawasan di lapangan. Kalau terus begini, kami minta ada penyegaran di bawah,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Bombana telah menerbitkan rekomendasi agar potongan timbangan gabah tidak lebih dari 2 kilogram per karung, namun rekomendasi ini tampaknya diabaikan oleh sejumlah mitra di lapangan.

Yudi juga menyoroti persoalan klasik dalam rantai distribusi gabah di tingkat bawah, menurutnya hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi teknis bagi petani. Padahal, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 secara tegas menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam memperkuat stok beras nasional melalui mekanisme pengadaan yang adil, transparan, dan berpihak pada petani.

“Bagi petani Bombana, setiap kilogram hasil panen bernilai besar. Harapan mereka sederhana, agar kebijakan pemerintah benar-benar hadir untuk petani, bukan sekadar di atas kertas,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti adanya potongan 5 kilogram yang dilakukan mitra mereka. Menurutnya, hal tersebut menjadi domain mitra maklon atau pihak penggilingan.

“Bulog tidak tahu-menahu soal itu. Bisa jadi Mitra yang menyesuaikan rendemen,” kata Aang.

Ia menjelaskan, berdasarkan standar pemerintah dan data BPS, rendemen gabah seharusnya berada di kisaran 53,38 persen, namun rata-rata di Bombana rendeman hanya mencapai 52 persen. Selisih ini, kata Aang, bisa jadi disebabkan oleh kotoran seperti jerami yang ikut saat panen.

“Kalau ditimbang di sawah, otomatis gabah masih banyak kotorannya. Potongan bisa jadi dilakukan untuk menutupi taksasi kotoran itu, kan seharusnya gabah itu ditimbang di Gudang Pabrik setelah dilakukan pemisahan kotoran” jelasnya.

Aang menegaskan, Bulog hanya memberi sanksi kepada mitra jika beras hasil giling tidak sesuai dengan standar pemerintah. Namun untuk harga, pihaknya konsisten tetap mengikuti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram yang dibayarkan langsung kepada Petani melalui Kelompok Tani.

“Bulog tidak bisa intervensi harga pembelian jika itu di luar mitra maklon. Tapi jika pembelian gabah itu dilakukan oleh mitra maka pembayarannya langsung oleh Bulog kepada petani yang dibayarkan melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani seharga Rp. 6.500,- per kilogram,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan “Ngopi Santai” yang menjadi penutup rangkaian pelatihan kewirausahaan dan keterampilan masyarakat di UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, yang berlangsung selama 10 hari, sejak 21 hingga 31 Oktober 2025.

Pelatihan tersebut mencakup empat bidang keterampilan, yakni pembuatan minuman kopi atau barista, pembuatan jajanan pasar, keterampilan perkantoran, serta budidaya hidroponik. Dari total 64 peserta, sebanyak 48 peserta telah menuntaskan tiga jenis pelatihan dan akan menerima sertifikat resmi dari BPVP Kendari sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah mereka kuasai. Adapun pelatihan budidaya hidroponik akan menjadi lanjutan program untuk memperkuat kemampuan masyarakat di bidang pertanian modern.

Kegiatan “Ngopi Santai” menjadi simbol apresiasi terhadap semangat belajar para peserta. Dalam suasana santai namun penuh makna, hasil karya peserta berupa racikan kopi dan olahan jajanan tradisional disajikan kepada para tamu undangan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperlihatkan hasil nyata dari pelatihan vokasi yang digelar pemerintah daerah bersama BPVP Kendari.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menekankan pentingnya pelatihan vokasi sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi. Ia berharap para peserta dapat menjadikan keterampilan yang telah diperoleh sebagai modal awal untuk berwirausaha di lingkungan masing-masing.

“Saya berharap para peserta bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk membuka usaha kecil-kecilan. Pemerintah daerah siap berdiskusi dan mendukung siapa saja yang berani memulai usaha,” ujar Bupati Burhanuddin.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang telah memiliki usaha. Dukungan tersebut, kata dia, merupakan bentuk penghargaan terhadap semangat dan keberanian masyarakat dalam membangun ekonomi mandiri.

“Bagi yang sudah berusaha, kami akan membantu untuk mengembangkan, bukan memulai dari nol lagi. Dukungan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan semangat pantang menyerah masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kegiatan pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan vokasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kerja sama antara Dinas Transnaker Bombana dan BPVP Kendari, diharapkan akan lahir lebih banyak pelaku usaha baru yang dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM di daerah.

Pelatihan kewirausahaan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan peluang usaha mandiri berbasis keterampilan lokal. Dengan dukungan pelatihan yang terarah, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Suasana “Ngopi Santai” berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta tampak bangga menampilkan hasil pelatihan mereka di hadapan tamu undangan. Beberapa di antaranya bahkan mulai merintis usaha kecil berbasis keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, perwakilan Forkopimda Bombana, perwakilan BPVP Kendari, serta Camat Rumbia Tengah. Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah antara Bupati dan peserta, yang diselingi diskusi ringan mengenai peluang pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Melalui kegiatan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.