Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, secara resmi membuka seminar awal Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ–PID) yang digelar di Ruang Rapat Tina Orima, Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Haluoleo. Seminar tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, penyusunan RIPJ–PID merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi riset dan inovasi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. “Riset dan inovasi adalah kunci kemajuan. Dokumen ini akan menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan RIPJ–PID diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan riset dan teknologi yang relevan dengan potensi lokal Bombana. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong agar hasil riset tidak hanya berhenti di tingkat akademik, tetapi dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. “Kami ingin riset yang dihasilkan bisa menjadi solusi bagi tantangan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi warga Bombana,” tambahnya.

Forum tersebut menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas isu strategis, mulai dari kondisi riset daerah, peningkatan indeks daya saing, hingga penentuan prioritas riset sesuai visi pembangunan daerah. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, berbagai masukan mengemuka mengenai strategi pengembangan riset dan inovasi yang berpihak pada potensi unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Kepala BRIDA Kabupaten Bombana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam menguatkan tata kelola riset dan inovasi. “Kami berupaya agar hasil riset dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang mendorong kemajuan sektor-sektor unggulan daerah,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari LPPM Universitas Haluoleo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kerja sama ini bukan hanya soal penelitian, tetapi juga soal bagaimana hasil riset bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, akademisi dari Universitas Haluoleo, serta perwakilan lembaga riset dan inovasi. Para peserta aktif memberikan pandangan mengenai arah pengembangan IPTEK yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memperkuat arah pembangunan yang sejalan dengan visi “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”. Upaya ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor unggulan daerah menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan kembali bahwa penguatan riset dan inovasi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Bombana. “Kami ingin membangun ekosistem riset yang inklusif, di mana ilmu pengetahuan benar-benar menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menutup sambutan.

Seminar ini menandai langkah awal menuju pembangunan berbasis pengetahuan yang lebih terarah di Kabupaten Bombana. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset, diharapkan lahir inovasi-inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong Bombana menjadi daerah yang mandiri, inovatif, dan kompetitif di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/Kep/Bangda/2025 yang disahkan di Jakarta pada 10 November 2025.

Keputusan tersebut menempatkan Bombana bersama 196 kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah yang dinilai berhasil dalam upaya percepatan penurunan stunting. Daftar lengkap penerima status kinerja baik tercantum dalam lampiran keputusan, termasuk nama Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kategori tersebut.

Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Penilaian ini menjadi dasar utama penetapan daerah berkinerja baik sebagaimana tertuang dalam diktum kedua keputusan tersebut.

Penetapan ini juga merujuk pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah daerah dinilai berhasil menjalankan berbagai intervensi program, mulai dari edukasi kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses layanan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga kolaborasi lintas sektor bersama puskesmas, TP PKK, serta organisasi masyarakat. Kinerja ini menjadi salah satu indikator keseriusan daerah dalam menurunkan angka stunting.

Penetapan Bombana sebagai daerah berkinerja baik dinilai semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya program, tetapi menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan berbagai strategi, salah satunya melalui intensifikasi pendataan gizi, penguatan posyandu, serta sinergi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Data pemantauan kesehatan menunjukkan tren penurunan angka kasus balita stunting di beberapa kecamatan prioritas.

Upaya ini juga ditopang oleh kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Ketahanan Pangan, hingga dukungan anggaran APBD dan Dana Desa yang diarahkan pada program gizi sensitif dan gizi spesifik.

Penilaian kinerja ini memberi dampak positif bagi daerah, karena menjadi dasar evaluasi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan lanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga komitmen serta meningkatkan kualitas program intervensi agar angka stunting semakin menurun.

Pemerintah pusat menyebut bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional untuk menciptakan generasi emas sehat, unggul, dan berdaya saing. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program dengan baik akan diberi apresiasi dan dukungan berkelanjutan.

Penetapan Bombana di daftar daerah berkinerja baik menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif pemerintah daerah bersama masyarakat telah menunjukkan hasil. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar target penurunan stunting secara nasional dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan menggelar upacara di Lapangan Kantor Bupati Bombana, Senin (10/11/2025). Upacara yang berlangsung khidmat itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II, ASN, instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta pelajar.

Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Ahmad Yani membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Dalam amanatnya, Mensos mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan.

“Semangat kepahlawanan adalah semangat untuk terus bekerja keras, berkorban, dan bersatu dalam membangun bangsa. Mari kita jadikan momentum Hari Pahlawan ini untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia,” ujar Ahmad Yani saat membacakan pesan Mensos RI.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.” Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat agar terus meneladani semangat pantang menyerah dan nilai keikhlasan para pejuang yang telah gugur.

Ahmad Yani menekankan bahwa semangat para pahlawan perlu diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk daerah. “Setiap ASN, pelajar, dan masyarakat harus mampu mengisi kemerdekaan dengan kerja keras dan dedikasi. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga semangat juang itu tetap hidup dalam menghadapi perubahan zaman,” tegasnya.

Menurutnya, memperingati Hari Pahlawan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana generasi hari ini mampu melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulu. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai landasan moral dalam pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Upacara yang berlangsung dengan penuh khidmat itu juga diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, dan pembacaan doa untuk para pahlawan yang telah gugur di medan juang. Seluruh peserta upacara tampak khusyuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir acara.

Usai pelaksanaan upacara, Wakil Bupati Ahmad Yani menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada para Purnawirawan, Veteran, dan Warakawuri. Penyerahan itu menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Mereka telah berkorban tanpa pamrih demi kemerdekaan yang hari ini kita nikmati. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan itu melalui kerja dan pengabdian,” tutur Ahmad Yani.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap agar semangat kepahlawanan dapat terus menyala di setiap langkah pembangunan. Dengan meneladani nilai-nilai perjuangan, diharapkan masyarakat Bombana semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.

Bogor, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Riset dan Inovasi – Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (LRI–PSEK) IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bombana. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat PSP3, Kampus IPB, Bogor, Senin (10/11/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana serta perwakilan IPB University yang turut menyaksikan langsung proses penandatanganan kerja sama tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun kemitraan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. “Kami sangat mengapresiasi IPB University yang telah membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan sebagai pilar utama ekonomi Bombana,” ujarnya.

Menurut Bupati, kemajuan daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan IPB University menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pembangunan daerah berbasis riset dan teknologi. “Kami ingin setiap kebijakan yang kami ambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan dukungan IPB, kami optimistis Bombana dapat menjadi daerah agrominapolitan yang maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk penelitian dan pengembangan, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun ekosistem riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Pihak IPB University menyambut positif kerja sama tersebut dan menilai bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertanian dan perikanan unggulan di kawasan Sulawesi Tenggara. “IPB University selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini kami pandang sebagai wujud nyata pengabdian kampus kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan IPB University dalam kesempatan itu.

Selain memperkuat riset terapan, kolaborasi ini juga akan difokuskan pada pengembangan kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah, yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bombana Maju, Agrominapolitan Maju untuk Rakyat Sejahtera.

Bupati Burhanuddin menegaskan, kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kemitraan strategis yang harus ditindaklanjuti dengan program nyata di lapangan. “Kami ingin setiap hasil kerja sama bisa diimplementasikan langsung di masyarakat, mulai dari riset benih unggul, pengelolaan lahan, hingga penguatan rantai pasok pertanian dan perikanan,” ungkapnya.

Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring akademik dan riset dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan dukungan IPB University, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap mampu mempercepat pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan IPB University diharapkan menjadi model kemitraan yang produktif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Sinergi ini diyakini akan mendorong peningkatan kapasitas lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan masa depan Bombana yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan perikanan.

Tangerang, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri kegiatan Institut Pertanian Bogor (IPB) Stakeholder Forum (ISF) 2025 yang digelar di Garuda Main Hall 1, Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (8/11/2025).

Forum yang diinisiasi oleh IPB University ini mengusung tema “Agromaritim Berdampak, Inspirasi Indonesia” dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis agromaritim di Indonesia.

Dalam forum tersebut, IPB University menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis dari berbagai daerah. Penandatanganan ini menjadi langkah awal memperluas jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, pertanian, serta inovasi teknologi yang aplikatif bagi masyarakat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Bombana di forum tersebut mencerminkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. “Kami menyadari pentingnya kolaborasi antara daerah dan kampus. Sinergi ini menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana,” ujarnya usai kegiatan.

Menurutnya, forum seperti ISF 2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk belajar, berdiskusi, dan membangun jejaring dengan para pelaku inovasi nasional. “IPB University telah menjadi pusat pengetahuan dan inovasi yang berkontribusi besar bagi pembangunan sektor agromaritim. Kami ingin membawa semangat itu ke Bombana, agar potensi daerah dapat berkembang melalui pendekatan ilmiah dan berbasis riset,” tambahnya.

Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai daerah yang telah sukses mengembangkan sektor pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Para peserta diajak untuk mengeksplorasi berbagai strategi penguatan ekosistem agromaritim melalui teknologi, kebijakan inovatif, dan kemitraan inklusif.

Bupati Burhanuddin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bombana terus membuka diri terhadap kerja sama lintas lembaga. Pihaknya menilai, kemitraan dengan IPB University dapat memperkuat agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pertanian di Bombana menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, akademisi, dan pelaku industri turut hadir untuk membahas arah baru pembangunan sektor agromaritim di Indonesia. Diskusi-diskusi panel menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola sumber daya alam, serta penguatan pendidikan vokasi di daerah.

IPB University melalui forum ini juga menekankan komitmen dalam mendorong peran daerah sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Rektor IPB University dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan IPB Stakeholder Forum 2025 menjadi wadah penting bagi daerah seperti Kabupaten Bombana untuk memperluas wawasan, memperkuat jaringan kerja sama, serta mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan terwujud ekosistem pembangunan agromaritim yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Bupati Bombana dalam forum bergengsi tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan berbasis kolaborasi dan inovasi. Langkah ini sejalan dengan visi Bombana untuk tumbuh sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan kemaritiman.

Bombana, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kader Posyandu dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan. Ia menyebut, Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat serta berfungsi penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga ruang gotong royong masyarakat untuk menjaga kualitas hidup. Di sinilah peran kader menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kemandirian warga di bidang kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas seiring pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan penerapan standar ini, pelayanan dasar diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menurut Hj. Fatmawati, perubahan regulasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan berbasis siklus kehidupan. “Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Itulah esensi dari pendekatan siklus hidup yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dua perubahan penting dalam tata kelola Posyandu, yakni pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta peralihan fungsi Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu. Perubahan ini, kata dia, menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian Posyandu.

“Tanggung jawab terhadap Posyandu bukan hanya di tangan tenaga kesehatan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TP PKK, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan Posyandu,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Hj. Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka. Ia mengimbau agar segera dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, ia juga mendorong agar program Gerobak Dasyat (Gerakan Olah Makanan dan Edukasi Gizi Masyarakat) terus dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya semakin luas.

Selain membuka kegiatan sosialisasi, Hj. Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin kader Posyandu dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Orientasi Keterampilan Dasar Kader Posyandu. Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan semangat para kader dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader Posyandu. Buku tersebut berfungsi sebagai panduan komunikasi dan edukasi yang memudahkan kader dalam memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP PKK berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pilar pelayanan dasar masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Bombana diharapkan dapat menjadi daerah yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Upacara berlangsung meriah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Kabupaten Bombana, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI yang diikuti oleh ratusan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., M.M., Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., hadir mewakili Gubernur Sultra dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

“Guru merupakan ujung tombak perubahan yang membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar La Ode Fasikin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fasikin menyebutkan tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan yang kini menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui Koding dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence).

“Saya berharap ketiga program ini mampu membentuk ekosistem pendidikan yang sehat, modern, dan berkeadilan, dengan guru sebagai pelaksana utama di lapangan,” katanya menegaskan.

Peringatan HUT ke-80 PGRI tahun ini mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas”, sedangkan Hari Guru Nasional 2025 mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Kedua tema tersebut menggambarkan semangat kolaborasi dan dedikasi guru dalam memperkuat sistem pendidikan nasional.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana, yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Guru adalah agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan dan peningkatan kompetensi para pendidik,” tutur Bupati Burhanuddin.

Acara puncak HUT PGRI ini juga menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi bagi para tenaga pendidik. Sejumlah kegiatan menarik turut digelar, mulai dari penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, penyerahan piala bergilir Porseni PGRI, parade fashion show daur ulang, senam massal, hingga penampilan musik bambu dari siswa SMPN 2 Rumbia.

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa sepanjang acara. Para guru dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang menjadi simbol penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Momentum ini juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat semangat pengabdian dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, dan berperan aktif dalam menciptakan pendidikan yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri.

Bombana menegaskan diri sebagai kabupaten yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas — sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan penertiban dan pengosongan salah satu kios di area Pasar Sentral Boepinang, Selasa (4/11/2025). Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menertibkan aset daerah dan memastikan penggunaan fasilitas publik sesuai aturan.

Proses pengosongan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, dengan dukungan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, dan perangkat pemerintah kecamatan setempat. Langkah ini diambil setelah serangkaian surat peringatan dan sosialisasi disampaikan kepada pengguna kios yang tidak memiliki izin sah untuk menempati fasilitas tersebut.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Bombana, Supriadi, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah administratif yang telah diambil sebelumnya oleh Disperindagkop.
“Kios ini berada di dalam kawasan Pasar Sentral Boepinang dan digunakan tanpa izin yang sah. Dinas terkait sudah memberikan tenggat waktu cukup panjang untuk pengosongan mandiri, namun pengguna masih bertahan,” ujar Supriadi di lokasi.

Ia menegaskan, meskipun sempat terjadi situasi kurang kondusif akibat keberatan dari pengguna kios, penertiban tetap berjalan tertib dan humanis berkat pendekatan persuasif dari petugas di lapangan.
“Alhamdulillah, semua berjalan baik. Kami berupaya mengedepankan komunikasi agar prosesnya tidak menimbulkan gesekan,” tambahnya.

Penertiban diakhiri dengan pemasangan segel dan police line oleh pihak Disperindagkop Kabupaten Bombana, disaksikan oleh aparat keamanan serta perwakilan pemerintah kecamatan. Dengan penyegelan ini, kios dinyatakan tidak lagi dapat digunakan sampai ada keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset pasar tersebut.

Selain itu, Dinas Perindagkop juga memasang baliho pemberitahuan tentang rencana relokasi pedagang Pasar Sore Boepinang Barat ke Pasar Sentral Boepinang. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan optimalisasi pasar yang lebih terorganisir serta mendorong aktivitas perdagangan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Penertiban ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan pasar yang lebih tertata, adil, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keteraturan, menegakkan aturan, dan memastikan setiap penggunaan aset publik dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Satpol PP Bombana bersama Disperindagkop menertibkan kios tak berizin di Pasar Sentral Boepinang. Proses pengosongan berjalan kondusif meski sempat ada penolakan, dan kini kios tersebut resmi disegel. Pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi pedagang agar aktivitas pasar tetap tertib dan nyaman.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.