Bombana, Sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana melalui Bidang Pemerintahan Desa memperkuat pembinaan administrasi pemerintahan desa dengan memfasilitasi penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan bagi sembilan desa. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah desa menyiapkan laporan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan bagi kepala desa yang akan mengakhiri masa jabatannya, Rabu (30/9/2026).

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui pertemuan daring menggunakan Zoom yang berlangsung dari Ruang Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bombana. Kegiatan diikuti pemerintah desa yang kepala desanya akan memasuki akhir masa jabatan.

Kegiatan menghadirkan Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., sebagai pemateri. Ia memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan, kelengkapan materi laporan, serta tata cara penyampaian dokumen kepada pemerintah daerah.

Sembilan desa yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Desa Lantawonua, Desa Tembe, Desa Pu’u Waeya, Desa Rambaha, Desa Larete, Desa Biru, Desa Lebo Ea, Desa Matabundu, dan Desa Analere.

Fasilitasi tersebut menjadi bagian dari tugas DPMD dalam memberikan pembinaan kepada pemerintah desa. Pendampingan diperlukan agar pemerintah desa memahami dokumen yang harus disiapkan dan dapat menyelesaikan proses pelaporan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hamlin mengatakan, LPPD Akhir Masa Jabatan merupakan bagian dari kewajiban kepala desa dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa selama periode kepemimpinannya.

“LPPD Akhir Masa Jabatan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, laporan yang disusun harus menggambarkan pelaksanaan pemerintahan desa selama masa jabatan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hamlin.

Menurutnya, penyusunan laporan perlu dilakukan secara tertib dan sistematis. Pemerintah desa harus memastikan seluruh materi yang menjadi bagian dari laporan telah disiapkan dengan baik sebelum dokumen disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Hamlin juga mengingatkan pemerintah desa agar memperhatikan kelengkapan data dan dokumen pendukung. Data tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan pelaksanaan pemerintahan desa selama masa jabatan kepala desa.

Kelengkapan dokumen juga diperlukan untuk mendukung proses penyampaian dan evaluasi laporan. Dengan dokumen yang tersusun secara baik, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing desa.

LPPD Akhir Masa Jabatan tidak hanya berisi informasi administratif. Laporan tersebut menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa kepemimpinan kepala desa. Karena itu, isi laporan perlu disusun berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPMD Kabupaten Bombana melalui Bidang Pemerintahan Desa terus mendorong pemerintah desa agar tidak menunggu hingga mendekati batas waktu untuk menyelesaikan laporan. Persiapan lebih awal dinilai dapat memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah desa untuk memeriksa data, melengkapi dokumen, dan memperbaiki apabila masih terdapat kekurangan.

Penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan juga memiliki dasar hukum. Kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dalam ketentuan tersebut, LPPD Akhir Masa Jabatan merupakan salah satu bentuk laporan kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan selama masa kepemimpinannya. Laporan disampaikan secara tertulis kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat lima bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.

Laporan tersebut memuat penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan kepala desa. Selain itu, laporan juga memuat rencana kegiatan dalam kurun waktu lima bulan sisa masa jabatan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi DPMD Kabupaten Bombana dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah desa. Terutama bagi desa yang kepala desanya akan mengakhiri masa jabatan.

Melalui kegiatan daring tersebut, pemerintah desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan memastikan pemahaman mengenai mekanisme penyusunan laporan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif dalam proses penyusunan LPPD.

Bagi pemerintah desa, penyusunan laporan pada akhir masa jabatan menjadi bagian dari proses administrasi yang perlu diselesaikan secara bertanggung jawab. Dokumen tersebut menjadi catatan mengenai pelaksanaan pemerintahan desa selama periode kepemimpinan kepala desa.

Laporan yang tersusun dengan baik juga dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah desa. Data tersebut dapat menjadi bagian dari dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam prosesnya, pemerintah desa perlu memastikan kesesuaian antara informasi yang dicantumkan dalam laporan dengan dokumen pendukung yang tersedia. Ketelitian menjadi penting agar laporan tidak hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga memiliki dasar data yang jelas.

Pembinaan yang dilakukan DPMD juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Pemerintah kabupaten memberikan fasilitasi dan arahan, sementara pemerintah desa bertanggung jawab menyiapkan laporan sesuai kondisi dan pelaksanaan pemerintahan masing-masing.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Bombana. Administrasi yang tertata menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPMD memastikan desa-desa yang kepala desanya memasuki akhir masa jabatan tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Sembilan desa yang mengikuti kegiatan diharapkan segera menindaklanjuti arahan yang telah diberikan. Pemerintah desa perlu menyiapkan data dan dokumen pendukung, menyusun laporan secara sistematis, serta memastikan dokumen dapat disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Hamlin menekankan bahwa ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen menjadi hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa. Dengan persiapan yang baik, proses penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan dapat berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

Bagi DPMD Kabupaten Bombana, fasilitasi tersebut bukan hanya kegiatan penyampaian materi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai kewajiban administrasi pemerintahan.

Pembinaan seperti ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai ketentuan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyusun dokumen laporan.

Pelaksanaan melalui Zoom juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk mengikuti kegiatan tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung di satu tempat. Model fasilitasi tersebut memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara serentak kepada sejumlah desa.

DPMD Kabupaten Bombana berharap seluruh desa yang mengikuti kegiatan dapat segera menyelesaikan dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan. Pemerintah desa juga diharapkan memastikan setiap informasi dalam laporan didukung data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan yang tertib diharapkan dapat mendukung proses evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih baik.

Dengan adanya fasilitasi dan pembinaan tersebut, sembilan desa yang kepala desanya akan mengakhiri masa jabatan diharapkan mampu menyelesaikan kewajiban penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan sesuai ketentuan. DPMD Kabupaten Bombana akan terus mendorong pemerintah desa agar proses penyusunan dan penyampaian laporan berjalan tepat waktu, lengkap, dan tertib.

Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sosial kepada Suriani (35), warga Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat, yang menjadi korban kebakaran rumah. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar korban setelah kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang miliknya akibat kebakaran, beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial terhadap warga yang mengalami musibah. Penyaluran dilakukan setelah pemerintah menerima informasi mengenai kondisi korban dan dampak kebakaran yang menghanguskan rumah beserta sebagian besar perabot di dalamnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan bantuan diberikan untuk meringankan beban korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respons pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan korban, khususnya kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga setelah rumahnya mengalami kebakaran,” ujar Sadli.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar rumah tangga. Di antaranya makanan siap saji dan perlengkapan yang dibutuhkan korban untuk menjalani aktivitas sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran yang menimpa rumah Suriani terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 08.00 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan satu unit rumah warga di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran diduga bermula dari aktivitas memasak dan membakar ikan menggunakan tungku berbahan bakar kayu di sekitar rumah. Setelah selesai memasak, korban sempat menyiram api sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja.

Namun, beberapa waktu setelah korban meninggalkan rumah, bangunan tersebut diketahui telah terbakar. Api kemudian membesar dan dengan cepat melahap bagian rumah beserta perabot dan peralatan rumah tangga yang berada di dalamnya.

Kebakaran tersebut menyebabkan hampir seluruh bagian rumah terdampak. Sejumlah barang milik korban ikut terbakar sehingga korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berbagai perlengkapan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kebakaran menimbulkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta.

Kerugian tersebut mencakup bangunan rumah, perabot, peralatan rumah tangga, serta barang-barang lain yang berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kondisi itu membuat korban membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah musibah.

Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat akibat bencana atau musibah. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

Sadli mengatakan pemerintah melalui Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang terdampak musibah mendapatkan penanganan sosial yang diperlukan.

“Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang mengalami musibah dan membutuhkan penanganan sosial dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Sadli, bantuan pada masa awal setelah kejadian penting untuk membantu korban memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi korban yang kehilangan tempat tinggal membuat kebutuhan terhadap makanan, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi lebih mendesak.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan sesuai kondisi masyarakat yang terdampak. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang mengalami musibah tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri.

Selain memberikan bantuan, Dinas Sosial juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Penggunaan tungku berbahan bakar kayu membutuhkan perhatian khusus, terutama setelah aktivitas memasak selesai.

Sadli meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Pemeriksaan sederhana terhadap tungku dan sumber api dapat membantu mengurangi risiko kebakaran.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Pastikan api benar-benar padam setelah memasak, terutama jika menggunakan tungku atau bahan bakar kayu,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting karena kebakaran rumah dapat menimbulkan kerugian besar bagi keluarga. Selain kerusakan bangunan, korban dapat kehilangan dokumen, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, dan barang berharga lainnya dalam waktu singkat.

Peristiwa di Desa Timbala juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan sumber api tanpa memastikan kondisinya aman. Penggunaan tungku kayu, kompor, lilin, maupun sumber api lainnya perlu dilakukan dengan pengawasan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani masyarakat yang terdampak musibah. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai kondisi korban dapat diterima secara cepat dan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan laporan mengenai warga yang membutuhkan penanganan sosial. Dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bagi Suriani, bantuan yang diterima diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar setelah rumahnya terbakar. Dukungan tersebut menjadi bagian dari proses pemulihan agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial juga terus mendorong masyarakat untuk saling membantu ketika terjadi musibah. Kepedulian dari pemerintah dan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi beban warga yang sedang menghadapi kondisi sulit.

Penyaluran bantuan kepada korban kebakaran di Desa Timbala menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sosial ketika menghadapi musibah. Bantuan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, korban diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok selama masa pemulihan. Pada saat yang sama, kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Deskripsi meta:

Bombana, Sultranet.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membawa unsur budaya daerah melalui parade peragaan busana pada Kriyanusa 2026 di Panggung Utama Kriyanusa, Hall B, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Penampilan tersebut menjadi bagian dari Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2026 yang mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. Kegiatan ini mempertemukan karya kerajinan dari 95 kabupaten dan kota di Indonesia, sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wastra, kerajinan, serta identitas budaya dari berbagai daerah.

Dalam parade tersebut, Hj. Fatmawati tampil mengenakan busana yang mengangkat Motif Rapa Dara sebagai salah satu unsur budaya daerah Bombana. Busana itu dipadukan dengan aksesori kepala Boo Rapa dan anting kerajinan Werk.

Perpaduan busana dan aksesori tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penampilan di atas panggung. Kehadiran unsur budaya Bombana dalam parade juga menjadi cara untuk memperkenalkan kekayaan karya dan identitas daerah kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan berskala nasional tersebut.

Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati mengatakan keikutsertaannya dalam Kriyanusa 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi wastra, kerajinan, dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

“Menjadi bagian dari momentum ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan potensi wastra, kerajinan, dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas,” ujar Hj. Fatmawati.

Menurutnya, ruang pameran dan parade seperti Kriyanusa memiliki arti penting bagi daerah karena dapat mempertemukan karya perajin dengan masyarakat dari berbagai wilayah. Kehadiran karya daerah dalam kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk membangun apresiasi terhadap produk kerajinan yang memiliki nilai budaya.

Motif Rapa Dara yang ditampilkan dalam busana menjadi salah satu identitas visual yang dibawa Dekranasda Bombana dalam kegiatan tersebut. Sementara Boo Rapa dan anting Werk melengkapi penampilan dengan sentuhan kerajinan yang memperkuat karakter budaya daerah.

Keikutsertaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kerajinan daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan identitas dan kekayaan budaya masyarakat. Karena itu, pengembangan kerajinan membutuhkan ruang promosi yang dapat mempertemukan perajin, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hj. Fatmawati berharap keikutsertaan Bombana dalam Kriyanusa 2026 dapat ikut membuka ruang apresiasi yang lebih luas terhadap karya perajin Sulawesi Tenggara. Ia juga berharap karya-karya daerah dapat semakin dikenal dan memiliki peluang untuk berkembang di pasar yang lebih luas.

“Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya untuk terus mengangkat karya para perajin Sulawesi Tenggara agar semakin dikenal, diapresiasi, dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ucapnya.

Kriyanusa 2026 menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan keragaman kerajinan dan budaya Indonesia melalui berbagai karya dari daerah. Kehadiran peserta dari 95 kabupaten dan kota memperlihatkan luasnya potensi kerajinan Nusantara yang memiliki karakter berbeda sesuai dengan budaya dan kekhasan masing-masing daerah.

Bagi Dekranasda Bombana, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karya dan budaya lokal di tingkat nasional. Parade peragaan busana menjadi salah satu medium yang digunakan untuk menghadirkan unsur budaya Bombana dalam bentuk yang dapat dilihat dan diapresiasi oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Penggunaan Motif Rapa Dara, Boo Rapa, dan anting Werk dalam satu penampilan juga memperlihatkan bagaimana unsur budaya lokal dapat dihadirkan melalui karya busana dan aksesori. Produk kerajinan tidak hanya ditampilkan sebagai benda yang memiliki fungsi, tetapi juga sebagai bagian dari cerita budaya yang melekat pada daerah asalnya.

Kehadiran Dekranasda Bombana dalam Kriyanusa 2026 juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh potensi kerajinan yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Pengenalan tersebut penting karena produk kerajinan daerah memiliki peluang untuk terus dikembangkan melalui inovasi, promosi, dan perluasan pasar.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, keberadaan kegiatan seperti Kriyanusa dapat menjadi ruang bertemunya kerajinan tradisional dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Para perajin tidak hanya dituntut mempertahankan nilai budaya, tetapi juga perlu melihat peluang pengembangan desain, kualitas produk, kemasan, serta promosi agar karya mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Kehadiran unsur budaya Bombana dalam parade tersebut menjadi salah satu bentuk promosi daerah melalui pendekatan budaya. Busana yang dikenakan Hj. Fatmawati membawa identitas lokal ke ruang publik nasional sekaligus memperkenalkan ragam kerajinan Sulawesi Tenggara kepada pengunjung dan peserta dari berbagai daerah.

Upaya memperkenalkan karya perajin juga membutuhkan keberlanjutan. Promosi melalui pameran dan parade dapat menjadi langkah awal untuk membangun perhatian masyarakat terhadap produk lokal. Selanjutnya, penguatan kapasitas perajin, peningkatan kualitas produk, serta dukungan pemasaran menjadi bagian penting agar potensi tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” yang diusung Kriyanusa 2026 turut menempatkan keberlanjutan dan pengembangan perajin sebagai bagian penting dalam pengembangan kerajinan Nusantara. Dalam ruang tersebut, setiap daerah memiliki kesempatan untuk memperlihatkan karakter budaya sekaligus memperkenalkan karya yang dihasilkan para perajinnya.

Bagi Bombana, kesempatan tampil dalam parade menjadi bagian dari proses memperkenalkan identitas budaya daerah melalui karya busana dan kerajinan. Motif Rapa Dara, Boo Rapa, dan anting Werk menjadi unsur yang membawa karakter lokal Bombana dalam panggung kegiatan kerajinan berskala nasional.

Keikutsertaan itu diharapkan tidak berhenti pada penampilan dalam satu kegiatan. Pengenalan budaya dan kerajinan daerah dapat terus dikembangkan melalui berbagai ruang promosi sehingga karya perajin Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian dan memiliki kesempatan untuk dikenal di tingkat yang lebih luas.

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranasda Bombana menunjukkan bahwa kekayaan budaya daerah dapat hadir melalui karya kreatif yang tetap membawa identitas lokal. Penampilan Hj. Fatmawati menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Bombana melalui wastra dan kerajinan sekaligus membuka ruang apresiasi terhadap karya perajin daerah di panggung nasional.

Bombana, sultranet.com – Amirullah, S.STP., M.A.P., resmi menjalankan amanah sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Ia menggantikan Hj. Suarni, SP., MM., yang sebelumnya memimpin bidang tersebut. Pergantian ditandai dengan kegiatan pisah sambut bersama seluruh staf di ruang kerja bidang terkait, Senin (28/9/2026).

Kegiatan pisah sambut berlangsung dalam suasana akrab. Selain menjadi bagian dari pergantian tugas dan tanggung jawab, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan program serta memperkuat hubungan kerja di lingkungan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Hj. Suarni dalam kesempatan tersebut menyampaikan kesan dan pesan selama menjalankan tugas sebagai kepala bidang. Ia juga berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan sejumlah program, kegiatan yang telah berjalan, serta dinamika yang dihadapi selama memimpin bidang tersebut.

Pengalaman tersebut disampaikan sebagai bahan bagi pejabat baru dalam memahami kondisi bidang dan melanjutkan program yang telah berjalan. Suarni juga memberikan gambaran mengenai sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.

Pergantian pimpinan bidang tidak hanya menjadi proses administratif. Serah terima amanah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan program tetap berjalan dan koordinasi internal tidak terputus.

Amirullah menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh seluruh staf. Ia mengatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan mengutamakan komunikasi, koordinasi dan kerja sama.

Menurut Amirullah, keberhasilan sebuah bidang tidak hanya ditentukan oleh kepala bidang. Kinerja seluruh staf menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tugas dan program dapat dilaksanakan dengan baik.

“Saya berharap kita bisa membangun komunikasi dan kerja sama yang baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik mari kita lanjutkan, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki akan kita diskusikan bersama,” ujar Amirullah.

Usai kegiatan pisah sambut, Amirullah langsung menggelar rapat koordinasi awal bersama seluruh staf. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi sekaligus memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan bidang yang kini dipimpinnya.

Dalam rapat tersebut, Amirullah memberikan kesempatan kepada staf untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan berbagai informasi mengenai pelaksanaan tugas. Diskusi dilakukan secara terbuka dengan membahas pola kerja, koordinasi internal serta kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program.

Staf juga menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Informasi tersebut menjadi bahan bagi Amirullah untuk memahami kondisi lapangan dan pekerjaan yang telah berjalan.

Pembahasan rapat tidak hanya berfokus pada evaluasi kegiatan sebelumnya. Sejumlah persoalan dan tantangan dalam pelaksanaan program turut dibicarakan untuk mencari langkah yang dapat dilakukan secara bersama.

Setiap staf diberi ruang untuk menyampaikan masukan. Masukan tersebut mencakup evaluasi kegiatan, kebutuhan koordinasi, pola kerja serta peluang pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.

Amirullah mendorong staf untuk tidak hanya mempertahankan kegiatan yang sudah berjalan, tetapi juga melihat peluang pengembangan program. Menurutnya, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa perlu mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

“Kita tidak hanya berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, tetapi juga bagaimana kita melihat peluang ke depan. Mari kita identifikasi potensi kegiatan yang bisa kita kembangkan dan tentunya tetap sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kita,” katanya.

Ia menilai komunikasi internal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas. Setiap persoalan yang muncul dapat lebih cepat ditangani apabila dibahas melalui koordinasi yang terbuka antara pimpinan dan staf.

Rapat koordinasi awal juga menjadi kesempatan bagi Amirullah untuk mendengar langsung pengalaman para staf yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan mendengar kondisi dari pelaksana, ia dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bidang tersebut.

Menurutnya, pengalaman staf merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap masukan akan menjadi bahan dalam menentukan langkah dan pengembangan program ke depan.

Pergantian pimpinan di tingkat bidang diharapkan tidak mengganggu kesinambungan program yang telah berjalan. Sebaliknya, pergantian tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat pelaksanaan kegiatan.

Program yang telah berjalan dengan baik akan menjadi bagian yang perlu dipertahankan. Sementara kegiatan yang masih memiliki kekurangan dapat dievaluasi dan diperbaiki melalui pembahasan bersama.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses kerja tetap berjalan meskipun terjadi perubahan pejabat. Pengalaman pejabat sebelumnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pimpinan baru dalam melanjutkan tugas.

Amirullah juga menekankan pentingnya membangun suasana kerja yang terbuka. Menurutnya, setiap staf perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, terutama ketika menemukan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dengan komunikasi yang baik, pembagian tugas dapat berjalan lebih jelas. Koordinasi juga dapat membantu setiap anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing dan memberikan kontribusi sesuai tugas yang diemban.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa memiliki tugas yang berkaitan dengan pembinaan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang konsisten dan kemampuan menyesuaikan kegiatan dengan perkembangan sosial.

Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya bersifat rutin, tetapi mampu memberikan pemahaman dan manfaat yang relevan bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Amirullah mendorong agar potensi kegiatan yang dapat memperkuat nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa terus diidentifikasi. Pengembangan kegiatan tetap diarahkan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang.

Rapat koordinasi yang digelar setelah pisah sambut menjadi langkah awal bagi Amirullah untuk memetakan berbagai kebutuhan tersebut. Ia mulai mendengar kondisi internal sekaligus menghimpun masukan dari staf yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan program.

Pergantian kepemimpinan juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali kerja tim. Hubungan kerja yang telah terbangun diharapkan tetap dipertahankan, sementara pola koordinasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, pengalaman Hj. Suarni selama memimpin bidang tersebut menjadi bagian dari proses keberlanjutan pekerjaan. Program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh pejabat baru bersama seluruh jajaran.

Amirullah berharap seluruh staf dapat bekerja dalam suasana yang saling mendukung. Ia menilai kerja bersama akan menjadi dasar penting dalam menjalankan amanah baru sekaligus mencapai target program bidang.

Dengan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang terarah dan kerja sama yang kuat, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjalankan tugas secara efektif.

Pergantian pejabat tersebut juga diharapkan membawa semangat baru dalam pelaksanaan program. Namun, semangat baru tetap berjalan beriringan dengan kesinambungan pekerjaan yang telah dibangun sebelumnya.

Bagi Suarni, berakhirnya tugas sebagai kepala bidang menjadi bagian dari perjalanan pengabdian dalam pemerintahan. Bagi Amirullah, pergantian tersebut menjadi awal untuk menjalankan tanggung jawab baru bersama jajaran staf.

Pisah sambut akhirnya tidak hanya menjadi tanda pergantian pejabat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, menjaga kesinambungan program dan membangun pola kerja bersama dalam mendukung tugas Kesbangpol Kabupaten Bombana.

Dengan pengalaman yang telah berjalan dan gagasan baru dari pejabat yang kini memimpin, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa diharapkan mampu terus memperkuat pembinaan nilai kebangsaan serta menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan Pidato Pengantar terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp934,70 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,146 triliun, Senin (28/9/2026).

Penyampaian pidato tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Perubahan KUA-PPAS menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah setelah Pemerintah Kabupaten Bombana mengevaluasi pelaksanaan APBD selama semester pertama 2026.

Bupati menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta berbagai kebijakan yang muncul selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.

“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan tindak lanjut dari berbagai perkembangan selama pelaksanaan APBD semester pertama 2026 yang berdampak terhadap kondisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” kata Burhanuddin dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak hanya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Pemerintah juga memperhatikan perubahan asumsi ekonomi, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kebutuhan program prioritas, efisiensi belanja, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta pelaksanaan program yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bombana periode 2025–2030.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 sebesar Rp934,70 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp73,31 miliar atau 8,51 persen dibandingkan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp861,40 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD diproyeksikan meningkat sekitar Rp1,23 miliar atau 1,56 persen dari target sebelumnya.

Sementara pendapatan yang bersumber dari dana transfer diproyeksikan meningkat sekitar Rp72,08 miliar. Penyesuaian tersebut antara lain mempertimbangkan realisasi dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah serta perubahan alokasi dan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Kenaikan proyeksi pendapatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perubahan struktur APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dengan perkembangan penerimaan serta kebijakan transfer yang berlaku.

Di sisi belanja, rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 memproyeksikan alokasi belanja daerah sebesar Rp1,146 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp272 miliar dibandingkan belanja yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp874,17 miliar.

Peningkatan belanja tersebut mencakup tambahan belanja operasi dan peningkatan belanja modal. Sebagian peningkatan belanja diarahkan untuk mendukung penyelesaian kewajiban kegiatan tahun sebelumnya.

Penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bombana juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Burhanuddin mengatakan perubahan anggaran harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan keberlanjutan pembangunan.

“Seluruh penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Kabupaten Bombana juga melakukan penyesuaian pada sisi pembiayaan daerah. Salah satu komponen yang diperhitungkan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan perubahan KUA-PPAS juga memperhitungkan rencana penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp210 miliar. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan mencapai Rp214,71 miliar.

Penyesuaian pembiayaan tersebut menjadi bagian dari struktur perubahan APBD yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mengacu pada perkembangan kondisi daerah dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Perubahan RKPD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan program pembangunan pada tahun anggaran berjalan.

Menurut Burhanuddin, perubahan KUA-PPAS diperlukan agar arah kebijakan anggaran tetap relevan dengan kondisi aktual daerah. Penyesuaian juga diperlukan agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Rancangan perubahan KUA-PPAS ini selanjutnya menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif. Pembahasan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp934,70 miliar dan belanja mencapai Rp1,146 triliun, perubahan KUA-PPAS APBD 2026 akan menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan fiskal Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bombana untuk mendapatkan persetujuan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah daerah berharap pembahasan dapat berjalan terbuka, konstruktif dan tetap berorientasi pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah dan DPRD akan menentukan arah akhir perubahan APBD 2026 melalui proses pembahasan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com — Dinas Sosial Kabupaten Bombana memberikan bimbingan sosial kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan, pendampingan, dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, Senin (28/9/2026).

Bimbingan sosial tersebut diikuti para penerima layanan yang berasal dari kelompok lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Kegiatan diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial, peningkatan kemandirian, serta pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan kelompok rentan mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

“Kegiatan bimbingan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan perhatian, pendampingan, serta akses terhadap pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Sadli.

Menurutnya, pelayanan sosial tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan penerima layanan mendapatkan pendampingan dan informasi yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan secara lebih mandiri.

Bimbingan sosial menjadi salah satu sarana bagi Dinas Sosial untuk berinteraksi langsung dengan penerima layanan. Melalui kegiatan tersebut, kondisi dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara lebih dekat.

Informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi bahan penting dalam menentukan bentuk pelayanan yang tepat. Setiap penerima manfaat memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pelayanan perlu disesuaikan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penyampaian informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan sosial. Peserta juga diarahkan untuk memahami pentingnya menjaga kemandirian sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Bagi lanjut usia terlantar, perhatian terhadap kebutuhan dasar dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kehidupan. Sementara bagi penyandang disabilitas terlantar, dukungan yang tepat diperlukan agar mereka tetap memperoleh akses terhadap pelayanan sosial dan dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial juga menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perlindungan sosial. Keluarga dinilai memiliki peran langsung dalam memberikan perhatian, pendampingan, dan dukungan kepada anggota keluarga yang membutuhkan.

Sadli menegaskan bahwa penanganan permasalahan sosial tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Peran keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat dibutuhkan agar pelayanan kepada kelompok rentan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting agar para lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan, merasa dihargai, dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik,” kata Sadli.

Ia mengatakan perhatian terhadap kelompok rentan perlu dibangun melalui kerja sama yang berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberadaan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan pelayanan sosial serta menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah.

Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat membantu kelompok rentan tetap merasa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kegiatan di Desa Biru sekaligus menjadi kesempatan bagi Dinas Sosial untuk memperkuat komunikasi dengan penerima manfaat dan pemerintah desa. Komunikasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kebutuhan sosial masyarakat dapat diterima secara lebih cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah pelayanan berikutnya.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berharap kegiatan bimbingan sosial tidak berhenti pada penyampaian informasi. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pendampingan yang mampu memperkuat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

Pelayanan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar juga berkaitan dengan upaya memenuhi hak masyarakat atas perlindungan dan pelayanan sosial. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar pelayanan diberikan secara tepat, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Pendekatan tersebut penting agar kelompok rentan tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak.

Dinas Sosial juga terus mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan bimbingan sosial di Desa Biru menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan layanan sosial kepada kelompok yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.

Sadli berharap seluruh pihak dapat mengambil peran dalam menjaga keberadaan dan kondisi kelompok rentan di lingkungan masing-masing. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu membangun kepedulian bersama agar lanjut usia dan penyandang disabilitas tidak menghadapi persoalan sosial seorang diri.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan pelayanan kepada kelompok rentan dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan sosial yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Kegiatan di Desa Biru juga memperkuat komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam memberikan pelayanan kepada kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelayanan tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pendampingan, serta penguatan kemandirian penerima manfaat.

Melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Dinas Sosial berharap kebutuhan kelompok rentan dapat teridentifikasi secara lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan agar program sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Bimbingan sosial bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar di Desa Biru menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat terus membangun lingkungan yang memberikan perlindungan serta ruang yang layak bagi seluruh warga.

Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, pelayanan sosial diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan muncul, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Upaya itu menjadi penting untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian, pendampingan, dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari.

Bombana, sultranet.com — Enam pejabat yang baru dilantik mulai menjalankan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kehadiran mereka melengkapi sejumlah posisi strategis yang sebelumnya belum terisi dan diharapkan memperkuat koordinasi serta kinerja organisasi. Mereka mengikuti apel perdana bersama jajaran Kesbangpol yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., MM., Senin (28/9/2026).

Enam pejabat tersebut masing-masing menduduki jabatan Sekretaris Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Subbagian Umum.

Pejabat yang mulai menjalankan tugas tersebut yakni Asdar, S.Sos., sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol; Amirullah, S.STP., M.A.P., sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Arifuddin, S.Kom., sebagai Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; Sarwana Amir, S.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya Dian Hadiarni Z.Y., SE., MM., dipercaya sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Arlinka Angraeni R., ST., M.M., sebagai Kepala Subbagian Umum.

Dalam apel tersebut, Husrifnah menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada enam pejabat baru. Ia meminta seluruh pejabat segera memahami tugas dan fungsi masing-masing agar dapat beradaptasi serta menjalankan tanggung jawab secara optimal.

“Selamat datang dan selamat bergabung di Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Dengan terisinya seluruh posisi kepala bidang, kita berharap koordinasi dan pelaksanaan tugas ke depan dapat semakin baik,” ujar Husrifnah.

Menurutnya, kelengkapan struktur organisasi harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jabatan. Setiap pejabat, kata dia, memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Husrifnah juga menjelaskan secara umum tugas dan fungsi setiap bidang kepada pejabat yang baru bergabung. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap bidang dapat bekerja secara terarah sekaligus membangun koordinasi yang lebih kuat dalam menjalankan program Kesbangpol.

Ia menekankan bahwa setiap bidang di lingkungan Kesbangpol memiliki tugas yang saling berkaitan. Karena itu, koordinasi antarpimpinan bidang dan sekretariat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan tugas tidak berjalan sendiri-sendiri.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, misalnya, memiliki peran dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan karakter masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sementara itu, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi konflik maupun gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

Husrifnah meminta tugas tersebut dijalankan dengan membangun komunikasi yang baik serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat membaca potensi persoalan sejak awal.

“Setiap bidang memiliki peran masing-masing, tetapi semuanya saling berkaitan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik,” katanya.

Di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat juga menjadi perhatian. Kesbangpol memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan serta mendukung terciptanya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang kondusif.

Menurut Husrifnah, keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan perlu dijaga agar berbagai kegiatan dapat berjalan dalam suasana yang tertib dan konstruktif.

“Organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran dalam kehidupan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dibangun dengan baik sehingga setiap unsur dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain unsur bidang, Husrifnah menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Kesbangpol. Sekretariat menjadi bagian yang menopang urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum.

Dengan dukungan sekretariat yang tertata, pelaksanaan program pada setiap bidang diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perencanaan dan administrasi yang baik juga diperlukan agar kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memiliki arah yang jelas.

Husrifnah meminta pejabat baru tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Ia berharap seluruh pejabat segera memahami lingkungan kerja, membangun komunikasi dengan jajaran, serta memetakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar jabatan yang diberikan tidak dipandang hanya sebagai posisi struktural. Jabatan, menurutnya, harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Dengan kondisi organisasi yang sekarang sudah lengkap, mari kita bekerja lebih maksimal. Jangan hanya sekadar mengisi jabatan, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegas Husrifnah.

Ia mengajak seluruh jajaran Kesbangpol untuk menjaga kekompakan internal dan memperkuat kerja sama lintas bidang. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kesbangpol membutuhkan kerja bersama karena berkaitan dengan dinamika sosial, politik, keamanan, wawasan kebangsaan dan kehidupan organisasi kemasyarakatan.

Koordinasi internal juga dinilai penting agar informasi mengenai berbagai perkembangan di masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan struktur organisasi yang lebih lengkap, setiap bidang diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara lebih fokus.

Apel perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Kesbangpol untuk menyatukan langkah setelah enam pejabat baru mulai menjalankan tugas. Kehadiran pejabat baru diharapkan tidak hanya melengkapi struktur organisasi, tetapi juga membawa peningkatan dalam kualitas pelayanan dan pelaksanaan program.

Husrifnah berharap seluruh pejabat mampu bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga komunikasi dengan jajaran internal maupun pihak terkait di luar Kesbangpol. Ia menilai kekompakan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan semakin lengkapnya struktur organisasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Enam pejabat baru kini mulai menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan harapan dapat memperkuat fungsi Kesbangpol dalam menjaga persatuan, meningkatkan kewaspadaan dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mendukung kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Kebakaran lahan melanda kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.08 WITA itu menghanguskan sekitar 152,4 hektare lahan pada Minggu, 27 September 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana langsung mengerahkan personel setelah menerima laporan mengenai kebakaran tersebut. Penanganan dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan terdiri atas personel BPBD Kabupaten Bombana, TNI, Polri, Balai TNRAW, dan Manggala Agni. Mereka bekerja bersama melakukan pemadaman di sejumlah titik yang terdampak kebakaran.

Luas lahan yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan secara intensif. Kondisi lahan serta cuaca pada musim kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi personel yang berada di lapangan.

Petugas terus melakukan upaya pemadaman hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Penanganan juga diarahkan untuk mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperluas area terdampak.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., turut turun langsung ke lokasi saat proses penanganan berlangsung. Ia memantau kondisi kawasan yang terdampak sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan dengan baik.

Hasdin mengatakan, BPBD Bombana terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode musim kemarau.

Menurut dia, kondisi kering pada musim kemarau dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu, kesiapan personel, kecepatan menerima laporan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

“Dalam kondisi yang terjadi saat ini, khususnya saat musim kemarau, kami dan seluruh personel BPBD akan selalu siap dan serius dalam proses penanganan karhutla,” ujar Hasdin Ratta saat berada di lokasi kebakaran.

Ia menjelaskan, kesiapsiagaan BPBD tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah daerah juga menyiapkan Posko Siaga Karhutla yang beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat.

“Posko kami siaga 24 jam dan siap menerima laporan kapan pun terkait kebakaran hutan dan lahan. Call center kami juga selalu aktif selama 24 jam untuk melayani aduan dari masyarakat,” katanya.

Keberadaan posko tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat respons terhadap setiap laporan kebakaran. Informasi yang diterima dapat segera diteruskan kepada personel untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Hasdin juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi petugas, terutama ketika kebakaran muncul di wilayah yang sulit dipantau secara langsung.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di kawasan hutan dan lahan. Respons yang cepat dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api meluas.

“Semakin cepat informasi kami terima, semakin cepat juga personel dapat melakukan penanganan di lapangan. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak ragu untuk segera melapor jika melihat adanya kebakaran,” ujarnya.

Penanganan kebakaran di kawasan TNRAW juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kawasan konservasi tersebut membutuhkan penanganan yang terkoordinasi karena kebakaran tidak hanya berpotensi mengganggu lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kawasan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan.

BPBD Bombana mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, Balai TNRAW, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya dalam proses pemadaman. Sinergi tersebut dinilai membantu mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.

Hasdin mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena karakteristik kebakaran hutan dan lahan membutuhkan dukungan personel, peralatan, informasi lapangan, serta koordinasi yang cepat.

“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran ini. BPBD, TNI, Polri, Balai TNRAW, Manggala Agni dan pihak terkait lainnya telah bersama-sama melakukan penanganan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu terus dipertahankan, terutama selama kondisi cuaca masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila kembali ditemukan titik api di wilayah Bombana.

“Semoga kerja sama lintas sektor ini tetap terjaga dengan baik dalam rangka menjaga wilayah kita, sehingga dampak karhutla dapat berkurang dan dapat ditangani dengan baik,” pungkas Hasdin.

Kebakaran di kawasan TNRAW menjadi perhatian karena luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 152,4 hektare. BPBD Bombana bersama unsur terkait terus mendorong kesiapsiagaan dan respons cepat sebagai langkah untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Selain penanganan di lapangan, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Masyarakat diharapkan ikut menjaga kawasan hutan dan lahan serta segera menyampaikan informasi apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.

Dengan dukungan posko siaga 24 jam, personel lapangan, dan koordinasi lintas sektor, BPBD Bombana berupaya memastikan setiap laporan karhutla dapat ditindaklanjuti secara cepat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan TNRAW dan wilayah Bombana dari ancaman kebakaran yang lebih luas.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji 179 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Sebanyak 179 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, pengisian dan penataan jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Para pejabat juga diminta tidak menunggu terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

“Pelantikan hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegas Burhanuddin.

Menurut Bupati, jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja. Karena itu, para pejabat diminta membuktikan kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan terukur.

Ia menilai keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang lengkap. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas serta kemampuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.

Burhanuddin juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui kondisi organisasi, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja.

Para pejabat diminta membangun komunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan pemerintahan membutuhkan keterhubungan antarunit kerja.

Bupati menekankan bahwa setiap OPD memiliki tugas yang berbeda, tetapi seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD. Persoalan pembangunan dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain koordinasi, Burhanuddin meminta para pejabat memperhatikan disiplin dan peningkatan kompetensi aparatur. Menurutnya, tuntutan terhadap birokrasi terus berkembang sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar pejabat mampu mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap keputusan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pelayanan publik.

“Jangan hanya menduduki jabatan. Saudara harus mampu menunjukkan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang bisa diberikan kepada organisasi serta masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kewenangan yang diberikan digunakan sesuai ketentuan.

Ia meminta seluruh pejabat menjaga sikap profesional dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Jabatan harus digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para pejabat diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga oleh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Tunjukkan kinerja terbaik. Jaga netralitas ASN dan jadilah contoh yang baik di lingkungan kerja masing-masing,” kata Burhanuddin.

Pesan tersebut menjadi penekanan agar para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi aparatur lain di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, seorang pejabat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Kepemimpinan di lingkungan birokrasi harus mampu mendorong aparatur bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penataan birokrasi melalui pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan segera menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing dan mendukung program pembangunan daerah.

Pelantikan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran birokrasi. Dengan penempatan pejabat pada posisi yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar pelayanan publik terus diperbaiki. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan unit kerja masing-masing mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Respons terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian dari perhatian setiap perangkat daerah.

Bupati meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, jabatan harus menjadi ruang untuk membuktikan kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Ia berharap para pejabat mampu membangun kerja sama yang sehat di lingkungan masing-masing. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan akan membantu menciptakan suasana kerja yang produktif.

Dalam pelaksanaan tugas, pejabat juga diminta terbuka terhadap evaluasi. Setiap persoalan yang muncul perlu dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 179 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kapasitas birokrasi. Penataan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Burhanuddin berharap pejabat yang menerima amanah dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan hasil kerja.

Dengan pelantikan tersebut, para pejabat mulai menjalankan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Mereka diharapkan segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan fungsi, serta menyusun langkah kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penataan birokrasi akan terlihat dari kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif dan memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, 179 pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan. Amanah tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana.

Pelantikan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dalam pemerintahan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat dituntut mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengambil sumpah dan melantik 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus pemenuhan kebutuhan jabatan untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada aparatur bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan untuk dibanggakan, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah ini untuk melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan pelantikan tersebut sebagai awal untuk membuktikan kemampuan, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Para pejabat diminta tidak berhenti pada pencapaian jabatan, tetapi segera menunjukkan kinerja di unit kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk profil, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, ia meminta para pejabat segera memahami tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan masing-masing. Pemahaman terhadap tugas menjadi langkah awal agar pejabat dapat bekerja secara terarah dan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang diberikan.

Bupati juga meminta para pejabat tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Mereka diminta segera melakukan konsolidasi dengan pimpinan, bawahan, dan pihak terkait untuk memahami kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi pada unit kerja masing-masing.

“Jangan buang waktu. Segera beradaptasi, lakukan konsolidasi, lihat persoalan yang ada di tempat saudara bertugas dan carikan solusinya. Kita ini adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan karena pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bupati berharap tidak ada pejabat yang hanya menunggu instruksi tanpa memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia meminta setiap pejabat memiliki kepekaan terhadap persoalan yang muncul di lingkungan kerja. Masalah yang ditemukan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi sesuai mekanisme pemerintahan.

Menurut Burhanuddin, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan tugas aparatur. Setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan kinerja, Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Burhanuddin secara khusus mengingatkan para pejabat agar menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik pungutan maupun pemberian uang yang berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang tidak boleh diperoleh maupun dijalankan melalui transaksi.

Peringatan tersebut menjadi bagian dari pesan Bupati agar seluruh aparatur menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Integritas, kata dia, harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan dan mengambil setiap keputusan.

Pejabat juga diminta menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Kewenangan yang melekat pada sebuah jabatan harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Jalankan sesuai aturan dan berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pesan Burhanuddin.

Selain integritas, Bupati meminta para pejabat mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan.

Para pejabat juga diminta memperkuat koordinasi dan kolaborasi, baik di dalam organisasi maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Menurut Bupati, persoalan pemerintahan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu unit kerja sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat penyelesaian persoalan. Setiap pejabat diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.

Burhanuddin juga mendorong para pejabat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Penggunaan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya diterapkan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung penyampaian informasi, koordinasi, pengelolaan pekerjaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah bekerja lebih cepat dan responsif. Karena itu, aparatur harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kerja pemerintahan yang semakin membutuhkan keterbukaan serta kecepatan pelayanan.

Pelantikan 179 pejabat tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana memastikan struktur organisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengisian jabatan diharapkan memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.

Dengan adanya pejabat yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan program pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Setiap pejabat memiliki peran dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Bupati meminta para pejabat tidak melihat pelantikan sebagai akhir dari proses karier birokrasi. Sebaliknya, pelantikan menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk membuktikan kualitas kerja dan kemampuan memimpin maupun menjalankan fungsi teknis sesuai jabatan.

Ia juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas. Setiap aparatur perlu memahami tujuan pekerjaan dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pejabat yang bekerja, bukan hanya pejabat yang menduduki jabatan. Ukuran keberhasilan saudara adalah kinerja dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pelantikan tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan jajaran pemerintah tersebut menjadi bagian dari proses pelantikan sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, 179 pejabat diharapkan segera kembali ke unit kerja masing-masing. Mereka diminta langsung menjalankan tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Bupati Burhanuddin menekankan bahwa keberhasilan penataan organisasi tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya struktur pemerintahan. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran penting dari keberhasilan tersebut.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjaga kepercayaan yang diberikan dan membuktikannya melalui kerja nyata. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan disiplin, integritas, koordinasi, dan tanggung jawab.

Pelantikan 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali orientasi pelayanan dalam birokrasi. Para pejabat baru kini memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan amanah tersebut melalui kinerja di unit kerja masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penataan jabatan diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagi para pejabat yang dilantik, amanah tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja yang terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.