Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro pada hari kedua kunjungan kerja mereka di Pulau Kabaena. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana turut mendampingi langsung proses pemantauan lapangan tersebut. Kamis, 16 Oktober 2025.

Ruas jalan Batuawu–Olondoro merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan permukiman warga di Kabaena bagian selatan. Jalur ini sehari-hari menjadi penghubung pergerakan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga mobilitas pemerintahan. Karena itu, peningkatan kualitas jalan ini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Bombana dan sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Tim teknis PUPR memaparkan perkembangan terkini pekerjaan, mulai dari progres perapian badan jalan, pemadatan agregat, perbaikan titik rawan, hingga penyesuaian teknis akibat kondisi medan.

Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah mendukung proses pembangunan infrastruktur, khususnya perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat membantu mempercepat penanganan jalan di wilayah kepulauan.

“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang turut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berkontribusi langsung, yaitu PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka telah ikut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah Kabaena Selatan,” kata Bupati.

Ia menegaskan bahwa dukungan perusahaan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi serupa pada beberapa proyek strategis yang masih membutuhkan percepatan.

Bupati menambahkan bahwa pemerintah menargetkan perbaikan signifikan pada seluruh ruas jalan utama di Kabaena. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan-jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi untuk mewujudkan akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Dinas PUPR Bombana memastikan akan terus memantau kualitas pekerjaan di lapangan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku. Tim teknis juga sedang menuntaskan penilaian titik-titik yang membutuhkan penanganan tambahan agar hasil konstruksi lebih kokoh dan tahan lama.

Menutup kegiatan, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh proses pengerjaan di Batuawu–Olondoro hingga selesai. Ia menyampaikan bahwa kualitas jalan harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai standar teknis. Medan di Kabaena punya tantangan tersendiri, sehingga proses pemadatan dan struktur jalan harus benar-benar kuat,” ujar Sofian. “Kami berharap perbaikan ini segera dirasakan masyarakat, karena akses jalan yang baik adalah fondasi pembangunan di wilayah kepulauan.”

Kunjungan peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan berjalan merata. (adv)

Bombana, sultranet.com – Puluhan petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan potongan hingga 5 kilogram per karung gabah saat penjualan kepada mitra Bulog. Selasa (14/10/2025)

Keluhan ini langsung ditanggapi oleh anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menilai praktik tersebut merugikan petani dan bertentangan dengan semangat Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri.

Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung menemui para petani. Kepada Yudi, petani mengeluh karena hasil panen mereka yang mencapai ribuan karung gabah terancam terkena potongan tak wajar oleh mitra Bulog.

Terlebih lagi harga pembelian dilapangan tidak sesuai Inpres yang mematok harga minimal Rp. 6.500 per kilogram, namun faktanya dilapangan harga masih berkisar di Rp. 6.100 hingga Rp. 6.500 per kilogramnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini menyebut, sedikitnya 1.500 karung gabah milik petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu terancam dipotong 5 kilogram per karung oleh mitra Bulog yang membeli langsung ke Petani.

“Petani stres betul dibuat begini. Belum ditimbang karena mereka menunggu kepastian. Sore tadi malah sudah bertambah lagi jadi sekitar dua ribu karung,” ujar Yudi dengan nada kesal.

Menurut Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana itu, tindakan tersebut tidak hanya melanggar rasa keadilan, tetapi juga mencederai semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Inpres itu tidak menyebut ada pemotongan-pemotongan. Negara tidak boleh bicara untung-rugi terhadap rakyat tani,” ujar Yudi.

Yudi menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, ia mendesak agar Bulog Provinsi segera mengganti pejabat lapangan yang dinilai tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

“Bulog, TNI, dan Polri semestinya memperketat pengawasan di lapangan. Kalau terus begini, kami minta ada penyegaran di bawah,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Bombana telah menerbitkan rekomendasi agar potongan timbangan gabah tidak lebih dari 2 kilogram per karung, namun rekomendasi ini tampaknya diabaikan oleh sejumlah mitra di lapangan.

Yudi juga menyoroti persoalan klasik dalam rantai distribusi gabah di tingkat bawah, menurutnya hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi teknis bagi petani. Padahal, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 secara tegas menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam memperkuat stok beras nasional melalui mekanisme pengadaan yang adil, transparan, dan berpihak pada petani.

“Bagi petani Bombana, setiap kilogram hasil panen bernilai besar. Harapan mereka sederhana, agar kebijakan pemerintah benar-benar hadir untuk petani, bukan sekadar di atas kertas,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti adanya potongan 5 kilogram yang dilakukan mitra mereka. Menurutnya, hal tersebut menjadi domain mitra maklon atau pihak penggilingan.

“Bulog tidak tahu-menahu soal itu. Bisa jadi Mitra yang menyesuaikan rendemen,” kata Aang.

Ia menjelaskan, berdasarkan standar pemerintah dan data BPS, rendemen gabah seharusnya berada di kisaran 53,38 persen, namun rata-rata di Bombana rendeman hanya mencapai 52 persen. Selisih ini, kata Aang, bisa jadi disebabkan oleh kotoran seperti jerami yang ikut saat panen.

“Kalau ditimbang di sawah, otomatis gabah masih banyak kotorannya. Potongan bisa jadi dilakukan untuk menutupi taksasi kotoran itu, kan seharusnya gabah itu ditimbang di Gudang Pabrik setelah dilakukan pemisahan kotoran” jelasnya.

Aang menegaskan, Bulog hanya memberi sanksi kepada mitra jika beras hasil giling tidak sesuai dengan standar pemerintah. Namun untuk harga, pihaknya konsisten tetap mengikuti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram yang dibayarkan langsung kepada Petani melalui Kelompok Tani.

“Bulog tidak bisa intervensi harga pembelian jika itu di luar mitra maklon. Tapi jika pembelian gabah itu dilakukan oleh mitra maka pembayarannya langsung oleh Bulog kepada petani yang dibayarkan melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani seharga Rp. 6.500,- per kilogram,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan “Ngopi Santai” yang menjadi penutup rangkaian pelatihan kewirausahaan dan keterampilan masyarakat di UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, yang berlangsung selama 10 hari, sejak 21 hingga 31 Oktober 2025.

Pelatihan tersebut mencakup empat bidang keterampilan, yakni pembuatan minuman kopi atau barista, pembuatan jajanan pasar, keterampilan perkantoran, serta budidaya hidroponik. Dari total 64 peserta, sebanyak 48 peserta telah menuntaskan tiga jenis pelatihan dan akan menerima sertifikat resmi dari BPVP Kendari sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah mereka kuasai. Adapun pelatihan budidaya hidroponik akan menjadi lanjutan program untuk memperkuat kemampuan masyarakat di bidang pertanian modern.

Kegiatan “Ngopi Santai” menjadi simbol apresiasi terhadap semangat belajar para peserta. Dalam suasana santai namun penuh makna, hasil karya peserta berupa racikan kopi dan olahan jajanan tradisional disajikan kepada para tamu undangan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperlihatkan hasil nyata dari pelatihan vokasi yang digelar pemerintah daerah bersama BPVP Kendari.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menekankan pentingnya pelatihan vokasi sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi. Ia berharap para peserta dapat menjadikan keterampilan yang telah diperoleh sebagai modal awal untuk berwirausaha di lingkungan masing-masing.

“Saya berharap para peserta bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk membuka usaha kecil-kecilan. Pemerintah daerah siap berdiskusi dan mendukung siapa saja yang berani memulai usaha,” ujar Bupati Burhanuddin.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang telah memiliki usaha. Dukungan tersebut, kata dia, merupakan bentuk penghargaan terhadap semangat dan keberanian masyarakat dalam membangun ekonomi mandiri.

“Bagi yang sudah berusaha, kami akan membantu untuk mengembangkan, bukan memulai dari nol lagi. Dukungan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan semangat pantang menyerah masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kegiatan pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan vokasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kerja sama antara Dinas Transnaker Bombana dan BPVP Kendari, diharapkan akan lahir lebih banyak pelaku usaha baru yang dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM di daerah.

Pelatihan kewirausahaan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan peluang usaha mandiri berbasis keterampilan lokal. Dengan dukungan pelatihan yang terarah, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Suasana “Ngopi Santai” berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta tampak bangga menampilkan hasil pelatihan mereka di hadapan tamu undangan. Beberapa di antaranya bahkan mulai merintis usaha kecil berbasis keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, perwakilan Forkopimda Bombana, perwakilan BPVP Kendari, serta Camat Rumbia Tengah. Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah antara Bupati dan peserta, yang diselingi diskusi ringan mengenai peluang pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Melalui kegiatan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Rumbia, sultranet.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui pelaksanaan Probity Audit terhadap lima proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2025, lembaga pengawasan internal ini memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Audit tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi, bersama tim auditor Inspektorat Bombana.

Lima proyek strategis yang menjadi fokus audit meliputi: Lanjutan Pembangunan Jalan Bypass Rumbia senilai Rp13,65 miliar dan Peningkatan Jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero senilai Rp14,6 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Penambahan Ruang Puskesmas Rumbia senilai Rp3,09 miliar dan Relokasi Puskesmas Rarowatu senilai Rp3,32 miliar pada Dinas Kesehatan, serta Pembangunan Kolam Renang Rumbia senilai Rp6,11 miliar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pelaksanaan Probity Audit merupakan bentuk pengawasan preventif agar setiap tahapan pengadaan terlaksana secara jujur dan profesional. Menurutnya, audit ini bukan hanya soal memeriksa dokumen, melainkan juga memastikan integritas proses sejak awal perencanaan.

“Tujuan Probity Audit memastikan agar setiap tahapan pengadaan berjalan secara jujur, profesional, dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Dengan cara ini, pembangunan bisa terlaksana optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ridwan. (9/10)

Ia menegaskan, keberadaan Probity Audit menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek bernilai besar yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi., menyampaikan bahwa timnya turut hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap langkah memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Ia menilai, pengawasan di tahap awal sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Kami hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap tahapan memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Dengan Probity Audit, potensi penyimpangan bisa dicegah sedini mungkin, dan kualitas hasil pekerjaan lebih terjamin,” jelas Akbar.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Daerah Bombana dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan di daerah.

Melalui audit ini, Inspektorat Bombana tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Lead alternatif untuk media sosial:
Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Melalui Probity Audit terhadap lima proyek strategis bernilai miliaran rupiah, pengawasan kini hadir sejak tahap awal agar tak ada ruang bagi penyimpangan.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menetapkan hasil verifikasi berkas peserta Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II, setelah seluruh tahapan sanggahan diselesaikan oleh tim seleksi. Penetapan ini menandai berakhirnya proses administrasi awal dan menjadi dasar bagi peserta yang dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman tersebut disampaikan di Rumbia, Senin, 6 Oktober 2025.

Penetapan hasil verifikasi berkas ini tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 400-3.1/4606 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah meminta agar daftar nama peserta yang dinyatakan lolos segera dipublikasikan melalui laman resmi Kominfo Bombana agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, menegaskan bahwa proses verifikasi berkas telah dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal. “Verifikasi dilakukan dengan teliti dan profesional setelah masa sanggah berakhir, sehingga hasil yang ditetapkan merupakan hasil akhir pada tahapan administrasi,” kata Syahrun.

Ia menjelaskan, masa sanggah diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program beasiswa. Setiap keberatan yang masuk telah ditelaah oleh tim seleksi berdasarkan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh peserta.

“Seluruh sanggahan telah kami periksa secara menyeluruh. Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi berkas adalah mereka yang memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi,” ujarnya.

Daftar nama peserta yang lolos verifikasi berkas dilampirkan dalam satu dokumen resmi dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap publikasi hasil ini dapat memberikan kepastian informasi bagi para mahasiswa serta mencegah kesimpangsiuran data di tengah masyarakat.

Syahrun juga mengimbau peserta yang telah dinyatakan lolos agar terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, khususnya melalui kanal Kominfo Bombana, terkait jadwal dan mekanisme tahapan berikutnya. “Kami berharap para peserta tetap mengikuti seluruh proses dengan tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberi ruang yang adil bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Melalui program ini, Pemkab Bombana berkomitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Download Pengumuman di Link dibawah ini:

https://drive.google.com/file/d/10tLCf4dKslshYU9V_X0i7QzloQ1Nu37Z/view?usp=sharing

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kegiatan panen jagung dan tomat bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., pengurus PKK, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat di Kebun Percontohan PKK, Desa Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Kebun percontohan yang dikembangkan oleh TP-PKK tersebut menjadi bukti nyata peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TP-PKK yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan masyarakat agar mandiri secara pangan. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis keluarga.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung ketahanan pangan daerah kita. Saya berharap kebun percontohan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa dan OPD lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan serupa di berbagai kecamatan. Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka ketahanan pangan lokal akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Keberhasilan kebun percontohan ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kemauan kuat, kita bisa mengoptimalkan potensi lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang kemandirian dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menjelaskan bahwa kebun percontohan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TP-PKK, penyuluh pertanian, dan masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya keluarga.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan sekecil apa pun bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Fatmawati.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dan tomat dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Langkah ini sekaligus menjadi motivasi agar masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi saat ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Banyak warga yang mengapresiasi langkah pemerintah dan TP-PKK karena tidak hanya memberikan contoh nyata, tetapi juga membuka ruang pembelajaran langsung bagi warga yang ingin mengembangkan kebun keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat terus terjalin erat sebagai wujud nyata sinergi dalam membangun Bombana yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan yang diinisiasi TP-PKK Bombana menjadi simbol perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Bombana diyakini mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB/PKB PPPK), dan Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Bombana. Seluruh peserta, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti kegiatan yang dipusatkan di ruang Kepala Dinas PPKB Bombana, Kamis (3/10/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si memimpin langsung jalannya rapat virtual tersebut didampingi para kepala bidang, staf, dan perwakilan UPTD dari setiap kecamatan. Agenda utama rapat berfokus pada penyampaian laporan capaian kinerja unit kerja sekaligus evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan capaian program kinerja DPPKB Kabupaten Bombana telah mencapai 90 persen hingga bulan Oktober ini, dan kita optimis target tahunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Abdul Azis dalam arahannya.

Ia juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kehadiran petugas lapangan KB dalam menjalankan tugas. Menurutnya, PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program sehingga komitmen kehadiran menjadi faktor utama keberhasilan kinerja.

“Kehadiran di lapangan menjadi salah satu penilaian utama bagi kita semua. Untuk itu, kepada seluruh PLKB agar lebih mengutamakan kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Dalam forum itu, para penyuluh menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan teknis di wilayah kerja masing-masing. Beberapa poin yang dibahas antara lain pencapaian peserta KB aktif, edukasi kesehatan reproduksi, dan strategi peningkatan layanan penyuluhan di desa-desa.

DPPKB Bombana berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antarunit kerja serta memastikan seluruh program berjalan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan komunikasi partisipatif diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk di Bombana.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen DPPKB Bombana dalam memastikan pelayanan KB tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor penyuluhan dan pendataan lapangan.

BOMBANA, sultranet.com — Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional melalui penguatan peran penyuluh pertanian di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengawal Swasembada Pangan Melalui Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian” yang digelar di Hotel Rahmat, Kabupaten Bombana, belum lama ini.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pertanian Bombana untuk mempertegas peran strategisnya sebagai penggerak koordinasi di tingkat kabupaten. Dalam forum tersebut, dinas mengajak seluruh penyuluh, kelompok tani, serta kelembagaan ekonomi petani untuk bersama-sama memperkuat peran kelembagaan penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, S.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran penyuluh dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa penyuluh merupakan aktor kunci yang menentukan keberhasilan berbagai program pertanian daerah.

“Penyuluh adalah penggerak utama di lapangan. Mereka yang memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Syarif.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Bombana siap menjadi motor penggerak dalam memperkuat kelembagaan penyuluhan, melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, keberhasilan program strategis pertanian sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor yang terbangun dengan baik.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan penyuluh, kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani adalah kunci keberhasilan,” tambahnya.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian, gabungan kelompok tani, pengurus kelembagaan ekonomi petani, serta perwakilan instansi terkait. Para peserta berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan dalam mendukung swasembada pangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Prof. Muhammad Taufik, yang membuka secara resmi jalannya acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kelembagaan penyuluhan memiliki peran sentral dalam mempercepat realisasi program pertanian.

“Kelembagaan penyuluhan menjadi mediator informasi dan teknologi. Koordinasi yang kuat akan mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujar Prof. Taufik.

Selain memperkuat kapasitas penyuluh, FGD ini juga menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan seluruh program pertanian berjalan efektif hingga ke tingkat petani. Dinas Pertanian Bombana tampil sebagai inisiator utama yang mendorong dialog terbuka dan kolaborasi lintas sektor.

Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Bombana, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Melalui penguatan kelembagaan penyuluhan, sektor pertanian di Bombana dan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin tangguh dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat pedesaan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan MC 0 pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, serta Desa Lora dan Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo.

Kegiatan MC 0 untuk Desa Lora dan Desa Pulau Tambako telah dilaksanakan pada 23 September 2025. Sementara itu, MC 0 untuk Desa Wumbulasa digelar sehari kemudian, pada 24 September 2025. Program ini menjadi langkah awal pelaksanaan fisik proyek penyediaan air bersih di tiga desa tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bombana, Semuel Kadmaerubun, ST., M.P.W.K., menjelaskan bahwa pembangunan SPAM di Desa Wumbulasa mencakup dua unit sumur bor besar yang dilengkapi dengan bak penampung setinggi 6 meter. Selain itu, juga akan dibangun 100 sambungan rumah (SR) untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Tak hanya itu, tersedia pula lima titik sumur bor individual, di mana satu sumur akan melayani 2 hingga 3 rumah warga di sekitarnya. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp1 miliar.

“Dengan sistem ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat Wumbulasa dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan,” ujar Semuel. (25/9)

Sementara itu, pembangunan SPAM di Desa Lora dan Desa Pulau Tambako difokuskan untuk mendekatkan akses air bersih ke kawasan permukiman masyarakat. Masing-masing desa akan memiliki satu unit bak penampung, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih. Total anggaran yang dialokasikan untuk dua desa ini sekitar Rp500 juta.

Menurut Semuel, proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pelayanan air bersih yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan SPAM ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar masyarakat, khususnya air bersih. Ia berharap, proses pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat ikut mendukung serta menjaga kelangsungan program ini.

“Pekerjaan akan segera dimulai, dan kami berharap seluruh pihak bisa mendukung agar pembangunannya selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Sofian.

Melalui pembangunan SPAM di tiga desa tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap keluarga dapat menikmati air bersih secara layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan perdesaan Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Ribuan harapan mahasiswa Bombana kini tertuju pada meja verifikasi. Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahap verifikasi berkas Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 mulai 22 hingga 26 September 2025. Tahapan ini menjadi pintu penting dalam menentukan siapa saja yang layak melanjutkan ke proses berikutnya.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, Hj. Suarni, ST., MP., menegaskan bahwa tahap verifikasi berkas dilakukan dengan teliti agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama. Menurutnya, proses ini bukan sekadar administratif, melainkan juga penguatan kepercayaan publik terhadap program beasiswa unggulan daerah.

“Verifikasi ini penting untuk memastikan data peserta benar, sesuai, dan layak. Kami ingin semua berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Suarni saat ditemui di ruang kerjanya.

Tahap verifikasi berkas merupakan kelanjutan dari pendaftaran online dan penyetoran berkas yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 19 September 2025. Dari ribuan mahasiswa yang telah mendaftar, seluruh dokumen kini diperiksa satu per satu untuk melihat kelengkapan dan kebenarannya.

Setelah verifikasi, panitia akan menggelar rapat penentuan lulus berkas pada 30 September 2025. Selanjutnya, hasil sementara diumumkan pada 2 Oktober 2025, yang diikuti dengan masa sanggah hingga 4 Oktober. Proses berlanjut dengan pengumuman final pada 6 Oktober, lalu peserta yang dinyatakan lolos wajib melengkapi administrasi verifikasi faktual mulai 7 hingga 8 Oktober 2025.

Suarni menjelaskan, pemerintah daerah ingin menjaga agar tidak ada mahasiswa yang merasa dirugikan. Karena itu, seluruh tahapan dilengkapi dengan masa sanggah, sehingga peserta memiliki ruang untuk mengajukan klarifikasi jika terdapat kekeliruan.

“Kami membuka ruang sanggah supaya semua bisa merasa adil. Kalau ada kekurangan atau perbedaan data, peserta bisa segera memperbaiki. Jadi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian,” tambahnya.

Tahapan program ini memang panjang. Usai verifikasi faktual yang berlangsung 9 hingga 24 Oktober, peserta masih akan menghadapi pengurusan MoU dan PKS pada 27 Oktober hingga 27 November, validasi perguruan tinggi pada 24 November hingga 5 Desember, serta rapat penentuan penerima pada 8 Desember 2025.

Pengumuman penerima sementara akan disampaikan pada hari yang sama, dilanjutkan dengan masa sanggah hingga 10 Desember, dan pengumuman penerima final pada 11 Desember 2025. Adapun proses administrasi pencairan dijadwalkan berlangsung 12 hingga 19 Desember 2025.

Di balik seluruh tahapan itu, semangat pemerintah Bombana tetap sama: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang berprestasi sekaligus mereka yang memiliki semangat belajar tinggi namun terbatas secara finansial.

“Tidak boleh ada anak Bombana yang berhenti kuliah hanya karena biaya. Beasiswa ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda,” pungkas Suarni.

Dengan jadwal yang telah diumumkan secara terbuka, diharapkan mahasiswa peserta beasiswa dapat lebih siap mengikuti setiap proses. Program ini bukan hanya sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan juga bentuk kepercayaan pemerintah kepada putra-putri Bombana sebagai generasi penerus yang akan membawa daerah ke arah lebih maju. (adv)