Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025).

Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pendukung, dalam upaya bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif semua unsur pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan hambatan utama pembangunan nasional maupun daerah.

“Korupsi merampas hak dasar masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi,” ujar Gubernur singkat namun penuh makna.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap lini birokrasi.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menguraikan empat langkah konkret yang dijalankan Pemprov Sultra guna mencegah korupsi, yaitu memperkuat pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor strategis seperti tambang dan hutan, serta pembinaan etika dan integritas ASN dan kepala daerah.

Gubernur mengingatkan, “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.” Dia mengajak semua elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha dan media, untuk ambil bagian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ditempat yang sama, Bupati Nur Rahman Umar dari Kolaka Utara menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung upaya tersebut.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya tegas.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system merupakan fokus utama Pemkab Kolaka Utara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi, transparansi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengawasi setiap proses pelayanan dan pengelolaan anggaran.

Kehadiran dan komitmen kuat Bupati Kolaka Utara dalam rakor ini menjadi sinyal positif bahwa daerahnya siap menjadi bagian kunci dalam perjuangan bersama membangun berdemokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Rakor ini juga menjadi momen penandatanganan Internal Audit Charter oleh Gubernur Sultra, serta komitmen bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam pencegahan korupsi. Lima Organisasi Perangkat Daerah dengan aset terbesar juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk nyata kesungguhan dalam menjaga amanah dan aset daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan dua event unggulan dan tiga destinasi pulau wisata dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh kabupaten/kota se-provinsi. (30/7)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga dihadiri Kepala Bidang Pemasaran dan Kepala Bidang Destinasi, serta diikuti oleh perwakilan 17 kabupaten/kota. Pertemuan ini fokus membahas sinkronisasi pelaksanaan event daerah tahun 2026, mulai dari nama kegiatan, jumlah event, tanggal pelaksanaan, hingga penyesuaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun kabupaten/kota maupun provinsi.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Bombana mengusulkan dua event pariwisata tahunan yakni Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea yang direncanakan berlangsung pada bulan Maret, serta Festival Tangkeno yang diagendakan di bulan September.

“Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea kami usulkan sebagai bagian dari promosi budaya lokal Bombana. Ini bukan hanya agenda wisata, tetapi bentuk pelestarian warisan leluhur,” ujar Anisa Sri Prihatin saat ditemui usai rapat.

Dalam forum tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi juga membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan destinasi pulau yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi kawasan resort eksklusif bagi wisatawan yang menginginkan suasana tenang dan privat.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Bombana mengajukan tiga nama pulau, yakni Pulau Sagori, Pulau Motaha, dan Pulau Damalawa. Ketiganya dinilai memiliki keunikan alam, ketenangan, dan daya tarik ekowisata yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pulau-pulau ini masih alami dan cocok untuk wisata eksklusif. Kami harap bisa menjadi perhatian dalam rencana pengembangan ke depan,” ucap Anisa.

Semua usulan dari masing-masing daerah akan dikompilasi dan disinkronkan lebih lanjut dalam pertemuan koordinasi lanjutan guna memastikan tidak ada tumpang tindih jadwal dan potensi kolaborasi antar daerah dapat dimaksimalkan.

Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam menyatukan visi promosi wisata daerah yang lebih terstruktur dan kolaboratif di Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 dengan melakukan survei lokasi destinasi wisata di kawasan Air Terjun Sangkona, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.

Kegiatan survei tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan dari Bidang Pengembangan Destinasi dan Bidang Pemasaran Pariwisata, bersama Lurah Doule dan tokoh masyarakat setempat. Selain meninjau kondisi medan, tim juga menggali informasi lokal dari masyarakat mengenai potensi wisata dan harapan warga terhadap pengembangan kawasan itu.

“Air Terjun Sangkona memiliki daya tarik alami yang luar biasa. Dengan penataan yang tepat, lokasi ini bisa menjadi ikon wisata baru, khususnya di Ibu Kota Kabupaten Bombana,” ujar Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si saat mendampingi kegiatan, Rabu, 3 Juli 2025.

Tim survei melakukan pemetaan terhadap aksesibilitas jalan, titik strategis pembangunan fasilitas pendukung, serta menilai kelayakan lokasi dalam mendukung sektor pariwisata saat pelaksanaan Porprov mendatang. Peninjauan juga mencakup potensi pemandangan, lokasi foto ikonik, dan area strategis untuk aktivitas wisata berbasis alam.

Anisa menyebutkan, pengembangan destinasi ini bukan hanya bertujuan mempercantik wajah pariwisata Bombana, tetapi juga untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal. “Kami berharap masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pengelolaan wisata ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung,” katanya.

Disparpora Bombana menargetkan, Air Terjun Sangkona akan menjadi magnet baru kunjungan wisatawan pada momen Porprov, yang akan mempertemukan ribuan atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai daerah. Momentum ini dinilai strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Bombana ke publik yang lebih luas.

Dalam waktu dekat, hasil survei akan dirumuskan ke dalam rencana teknis pengembangan destinasi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan akses jalan, area parkir, titik pandang (view point), fasilitas kebersihan, serta strategi pelibatan masyarakat dalam tata kelola berbasis kearifan lokal.

Pengembangan wisata ini juga diharapkan membuka peluang baru sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, cendera mata, dan jasa pemandu wisata yang memberdayakan potensi lokal.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2025–2029, Selasa (24/6/2025) di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Forum yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai unsur, termasuk Wakil Bupati, Plh. Sekda, pimpinan DPRD, Forkopimda, Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kas Marewa, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemuda, dan insan pers.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD secara terbuka dan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merancang masa depan Bombana yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen teknokratik, ini adalah janji kita kepada rakyat. Maka harus disusun dengan melibatkan mereka yang akan merasakan langsung dampaknya,” ucap Bupati Burhanuddin dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa orientasi pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Tidak boleh ada program yang lahir dari ruang kosong. Semua harus berpihak. Dari desa sampai kota, dari laut hingga daratan. Tujuan utama pemerintah saat ini adalah bagaimana menyejahterakan rakyat,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Bupati juga memperkenalkan visi besar pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.” Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kreatif akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dengan penekanan pada pendekatan terintegrasi antara agrikultur dan kemaritiman.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi strategis: meningkatkan daya saing sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas wilayah, mengembangkan kearifan lokal, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan kontribusi terbaik bagi penyempurnaan RPJMD. “Jangan ragu untuk menyampaikan ide dan masukan. Suara Anda hari ini bisa menjadi arah perubahan Bombana di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RPJMD yang telah diawali dengan rangkaian kegiatan seperti rapat percepatan dan Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan bahwa maksud utama forum ini adalah untuk menyampaikan substansi rancangan awal RPJMD kepada publik serta menghimpun aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini betul-betul aspiratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Husrifnah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Bombana akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sultra, dan RPJPD Kabupaten Bombana 2025–2045. Hal ini, menurutnya, penting demi membangun sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)