Bombana, sultranet.com | Sebanyak 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana resmi dikukuhkan oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Upacara pengukuhan berlangsung khidmat di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Jumat malam, 15 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos yang sekaligus didaulat sebagai ibu asuh Paskibraka. Turut hadir Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, SP., MM, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekda Bombana, para kepala OPD, serta para undangan lainnya.

Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan ikrar Paskibraka, kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda pengukuhan oleh Bupati Bombana. Acara juga ditandai dengan penyerahan cinderamata oleh Ketua TP PKK Bombana kepada para anggota Paskibraka. Seluruh rangkaian berjalan tertib, khidmat, dan penuh semangat kebangsaan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa momen pengukuhan Paskibraka bukanlah sekadar acara seremonial, tetapi tonggak sejarah bagi generasi muda.

“Kalian tidak hanya akan mengibarkan Merah Putih pada puncak perayaan kemerdekaan, tetapi juga membawa simbol semangat persatuan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Pengukuhan ini adalah titik awal, bukan titik akhir. Jadilah teladan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta agen perubahan yang membawa semangat kebangsaan dan integritas,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelatih, pembina, serta orang tua yang telah mendukung dan membimbing anggota Paskibraka dengan penuh ketulusan hingga mereka siap menjalankan tugas mulia.

Pengukuhan ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bombana. Seluruh anggota Paskibraka yang dikukuhkan akan bertugas pada upacara detik-detik Proklamasi di Lapangan Ex MTQ Bombana pada 17 Agustus 2025.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan lahir generasi muda Bombana yang memiliki disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan yang kuat. Paskibraka bukan hanya tentang baris-berbaris, melainkan juga tentang menanamkan nilai pengabdian bagi bangsa.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Ia hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos serta Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Jumat (15/8/2025).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, SP dan dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pj. Sekda Bombana, serta para pejabat pemerintah daerah. Suasana paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan semangat kebangsaan menjelang peringatan kemerdekaan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat nilai persatuan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi pembangunan daerah. “Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang akan kita dengarkan sebentar lagi akan menyampaikan arahan dan gambaran perjalanan bangsa, capaian pembangunan, serta tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, tema peringatan HUT ke-80 RI tahun ini, yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, selaras dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Bombana 2025–2029. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bahwa kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci tercapainya kemajuan daerah.

Setelah sambutan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penayangan siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dari Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta. Seluruh peserta mengikuti jalannya pidato dengan saksama, seiring pemerintah daerah di seluruh Indonesia turut menyaksikan agenda nasional tersebut secara serentak.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan tiga poin utama. Pertama, capaian pembangunan nasional, meliputi pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan pembangunan infrastruktur, perluasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Kedua, penguatan persatuan bangsa, termasuk ajakan untuk memperkokoh toleransi dan gotong royong serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan global. Ketiga, arah kebijakan ke depan, yang menempatkan pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital, pemerataan pembangunan, dan penguatan pertahanan negara sebagai prioritas strategis.

Melalui agenda paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kebangsaan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kebijakan dalam mempercepat pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Sebanyak 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana resmi dikukuhkan oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam upacara khidmat di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana. Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (15/8/2025).

Upacara dihadiri Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si beserta Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, SP., MM, Forkopimda Bombana, Pj Sekda, para kepala OPD, dan para undangan. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menambah kekhidmatan acara yang digelar sebagai penghormatan bagi para pemuda-pemudi terpilih yang akan bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada 17 Agustus mendatang.

Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan ikrar Paskibraka. Para anggota berdiri tegap, menyuarakan janji mereka sebagai pengibar bendera dengan penuh keyakinan. Setelah itu, Bupati Burhanuddin melakukan penyematan tanda pengukuhan kepada perwakilan anggota Paskibraka. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata oleh Ketua TP PKK Bombana selaku ibu asuh Paskibraka Kabupaten Bombana tahun 2025. Seluruh rangkaian berjalan tertib dan ditutup dengan sesi penghormatan kepada bendera Merah Putih.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa menjadi bagian dari Paskibraka merupakan kehormatan besar sekaligus amanah penting bagi generasi muda Bombana. “Kalian tidak hanya akan mengibarkan Merah Putih pada puncak perayaan kemerdekaan, tetapi juga membawa simbol semangat persatuan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pengukuhan tersebut adalah awal dari perjalanan panjang. “Jadilah teladan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta agen perubahan yang membawa semangat kebangsaan dan integritas,” tambahnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, pelatih, dan pembina yang telah membimbing anggota Paskibraka dengan dedikasi tinggi. Menurutnya, keberhasilan para pemuda ini tidak terlepas dari dukungan, kerja keras, dan kesabaran banyak pihak.

Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan selanjutnya akan menjalankan tugas utama mereka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tingkat Kabupaten Bombana di Lapangan Ex MTQ Bombana, pada 17 Agustus 2025. Pengukuhan ini diharapkan menambah motivasi mereka dalam mempersiapkan diri menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab.

Bombana – BLU RSUD Kabupaten Bombana menjadi salah satu peserta dalam penilaian lomba kebersihan kantor antar-OPD yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Penilaian dilaksanakan oleh tim juri pada Jumat (15/8/2025).

Tim penilai yang terdiri dari lima unsur—Tim Penggerak PKK, Persit Chandra Kirana, Bhayangkari, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan perwakilan jurnalis—disambut oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM, bersama Kabid Penunjang Medis dan Nonmedis Yuliana, SKM, serta jajaran kepala seksi dan staf. Mereka mendampingi proses penilaian yang mencakup pemeriksaan seluruh ruang kerja, ruang pelayanan, hingga lingkungan luar rumah sakit. Pada kesempatan tersebut, para juri menilai kebersihan, kerapian, kelengkapan fasilitas, dan estetika lingkungan sebagai indikator utama lomba.

Wakil Ketua TP PKK Bombana, Ny. Henny Setiawati Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi atas kondisi rumah sakit yang dinilainya bersih dan tertata. “Untuk kebersihan, kami nilai bersih. Jendela, ventilasi, dan ruangan dalam keadaan rapi. Toilet juga bersih dan bagus karena tersedia fasilitas laktasi serta layanan bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar indikator penilaian sudah terpenuhi dengan baik. “Kita lihat dari indikator-indikator penilaian, semuanya sudah cukup baik,” tambahnya.

Rumah sakit ini tampil cukup memuaskan setelah melakukan pembenahan di berbagai titik beberapa hari sebelum penilaian. Upaya tersebut tidak terlepas dari partisipasi seluruh pegawai. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi. “Kami berharap kebersihan tetap menjadi budaya kita bersama, dan semoga lomba ini menjadi motivasi bagi civitas rumah sakit untuk terus menjaga kenyamanan lingkungan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, RSUD Bombana tidak hanya menunjukkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mempertegas bahwa lingkungan kerja yang bersih memberikan dampak besar bagi kenyamanan pasien, pegawai, dan seluruh pengunjung.

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bombana, Kamis, 14 Agustus 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, dan undangan lainnya. Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh nuansa kebersamaan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang solid dalam membahas Raperda RPJMD hingga mencapai tahap persetujuan bersama. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD menjadi pedoman pembangunan strategis daerah untuk lima tahun ke depan.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen formal, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Bombana yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing,” kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Bupati menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 memuat arah pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan perekonomian daerah, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana. Menurutnya, keberhasilan implementasi dokumen ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat.

“Dengan persetujuan bersama ini, kita telah menyatukan pandangan untuk membawa Bombana lima tahun ke depan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. RPJMD adalah pijakan untuk mewujudkan harapan itu,” tambah Burhanuddin.

Persetujuan bersama ini menandai tahap akhir pembahasan di tingkat daerah sebelum Raperda RPJMD disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi. Setelah melalui tahap evaluasi, dokumen tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.

Rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan pembangunan. Kerja sama yang erat antara Pemkab Bombana dan DPRD diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan disepakatinya RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan lima tahun ke depan sebagai momentum untuk memperkuat sektor perekonomian, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperluas akses keadilan sosial bagi seluruh warga.

Bombana, sultranet.com | Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama Asisten/Staf Ahli Setda Bombana dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang membahas Penguatan Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, Kamis, 14 Agustus 2025.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya peran gubernur dalam memastikan setiap produk hukum daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia menekankan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan guna mendukung kebijakan nasional, memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mencegah lahirnya regulasi yang dapat menghambat investasi maupun pelayanan publik.

“Produk hukum daerah harus harmonis dengan aturan nasional agar tidak menjadi hambatan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Gubernur memiliki fungsi strategis untuk memastikan sinkronisasi itu berjalan baik,” ujar Mendagri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan komitmen daerahnya untuk mendukung langkah penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi kunci terwujudnya regulasi yang harmonis.

“Kebijakan yang harmonis antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Ahmad Yani.

Rakor juga membahas strategi pendampingan, mekanisme evaluasi, serta langkah percepatan penyelarasan produk hukum daerah dengan kebijakan nasional. Melalui forum ini, diharapkan setiap daerah mampu memperkuat regulasi yang mendorong pembangunan daerah sekaligus menjaga kepastian hukum.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, hasil rakor menjadi acuan penting dalam memastikan setiap regulasi yang diterbitkan benar-benar mendukung pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pemerintah daerah menilai harmonisasi kebijakan bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi juga wujud komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bombana menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-64 di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Bombana, Kamis (14/8/2025).

Ratusan peserta dari berbagai kwartir ranting dan gugus depan turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, jajaran Kwarcab, pembina, serta anggota pramuka dari seluruh wilayah Bombana. Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan Tri Satya dan Dasa Dharma, hingga penyematan tanda penghargaan bagi tokoh dan pembina pramuka yang dinilai berprestasi dalam pembinaan generasi muda.

Mengusung tema “Kolaborasi Untuk Membangun Ketahanan Bangsa,” upacara ini menegaskan kembali peran penting Gerakan Pramuka dalam menyiapkan generasi yang tangguh, disiplin, dan cinta tanah air. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pembentukan karakter generasi muda harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah, salah satunya melalui pendidikan kepramukaan.

“Melalui pramuka, kita mendidik generasi penerus untuk siap menghadapi tantangan zaman, menjaga persatuan, dan mengabdi untuk bangsa,” ujarnya dalam sambutan yang disampaikan di hadapan seluruh peserta upacara.

Ia menambahkan, semangat kolaborasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan bangsa, terutama di tengah perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga tantangan global yang terus berubah. Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki ruang besar dalam melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya berakhlak baik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi dan kepemimpinan.

Upacara ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan HUT Pramuka ke-64 tingkat Kabupaten Bombana. Sebelumnya, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari Malam Ulang Janji, lomba ketangkasan kepramukaan, hingga bakti sosial yang melibatkan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan memperkuat solidaritas, menanamkan nilai pengabdian, serta mendorong pramuka untuk terlibat langsung dalam aktivitas sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap momentum peringatan ini menjadi dorongan baru bagi pembina dan anggota pramuka untuk terus berinovasi dalam metode pembinaan, sehingga Gerakan Pramuka tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Dengan sinergi antara pemerintah, pembina, dan seluruh elemen pramuka, pembentukan karakter generasi muda yang berdaya saing dapat terus diperkuat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat nasional yang membahas penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Asisten/Staf Ahli Setda dan pimpinan OPD terkait. Rakor dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Setda Bombana, Kamis (14/8/2025).

Rakor tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Toto Karnavian. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat terkait dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia turut mengikuti agenda tersebut secara serentak.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan urgensi memperkuat peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa penyelarasan regulasi merupakan fondasi penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat dan memperkuat layanan publik.

“Pengawasan produk hukum daerah harus dilakukan secara konsisten agar tidak muncul regulasi yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Mendagri dalam kesempatan tersebut.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung langkah penguatan pembinaan dan pengawasan regulasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kebijakan yang harmonis antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rakor juga membahas strategi pendampingan daerah, mekanisme evaluasi, serta langkah percepatan penyesuaian produk hukum daerah dengan kebijakan nasional. Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi, memastikan kepatuhan, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah siap meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan setiap regulasi yang disusun memenuhi prinsip legalitas, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyetujui hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bombana. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si hadir langsung dalam rapat tersebut, Kamis (14/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, serta undangan lainnya. Persetujuan bersama terhadap Raperda RPJMD menjadi momentum penting penataan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas proses pembahasan yang berlangsung efektif dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan fondasi strategis pembangunan daerah.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen formal, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Bombana yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dokumen RPJMD 2025–2029 berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan perekonomian daerah, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana. Raperda ini juga mengatur kerangka kebijakan pembangunan lintas sektor, mulai dari reformasi birokrasi, pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga penguatan sektor unggulan daerah.

Bupati menekankan bahwa penyusunan RPJMD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Ia menambahkan bahwa kerja sama eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan penyelesaian rancangan tersebut.

“Persetujuan ini adalah hasil kerja kolektif yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Persetujuan bersama ini menandai tahap akhir pembahasan di tingkat kabupaten sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi. Setelah proses evaluasi selesai, RPJMD akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi pedoman utama perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2029.

Dengan disahkannya Raperda RPJMD, pemerintah daerah kini memasuki fase implementasi kebijakan strategis yang diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Bombana sebagai daerah yang tumbuh, tangguh, dan kompetitif.

Bombana, sultranet.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menggelar sosialisasi akses reforma agraria di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, sebagai langkah memperkuat pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara produktif. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Pertanian melalui kehadiran Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Rahmatia, SP., MP, Kamis (14/08/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat penerima manfaat reforma agraria memiliki kemampuan, pendampingan, dan akses yang memadai untuk mengelola tanah secara berkelanjutan. Dalam forum dialog, peserta mendapatkan penjelasan mengenai arah kebijakan reforma agraria, strategi pemanfaatan tanah untuk usaha produktif, hingga penguatan kapasitas kelompok tani di tingkat desa.

GTRA menekankan pentingnya memaksimalkan potensi lokal melalui pendampingan usaha dan akses permodalan yang lebih mudah. Masyarakat juga diperkenalkan pada pola kemitraan yang dapat dibangun bersama berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tongkoseng.

Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian, Rahmatia, SP., MP, mengatakan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di tingkat akar rumput. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menerima lahan, tetapi juga mendapatkan pembinaan dan akses usaha agar tanah tersebut benar-benar produktif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal peningkatan kapasitas kelompok tani agar mampu mengelola lahan secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga menerima informasi mengenai dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitasi sarana produksi, pemberdayaan ekonomi desa, serta peluang kerja sama yang dapat membuka ruang usaha baru. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini mendorong warga untuk lebih percaya diri memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desanya.

Program ini menjadi bagian dari agenda strategis GTRA dalam memperkuat reforma agraria di Bombana, dengan harapan masyarakat Desa Tongkoseng dapat menikmati manfaat yang lebih luas dari pengelolaan tanah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.