Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan sebagai langkah meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan akurat.

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis para pengelola perpustakaan dalam pengolahan data bibliografi, klasifikasi, hingga sirkulasi koleksi secara digital. Peserta berasal dari pustakawan sekolah, komunitas literasi, hingga petugas pengelola perpustakaan di berbagai wilayah Bombana. Mereka dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman dalam penerapan sistem Inlislite di institusi layanan publik.

Selama pelatihan, peserta mempelajari dasar-dasar tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari praktik penginputan koleksi, pengelolaan database, hingga simulasi layanan peminjaman dan pengembalian buku melalui aplikasi otomasi. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perpustakaan, khususnya dalam hal kecepatan, ketertiban, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia mendorong agar hasil pelatihan dapat segera diterapkan di masing-masing perpustakaan. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” ujarnya. Alfian menambahkan bahwa modernisasi perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas budaya membaca.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem literasi yang kuat, di mana perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi pusat pembelajaran yang dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di tengah arus perubahan digital yang semakin cepat, inisiatif seperti Bimtek Otomasi Perpustakaan menjadi investasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan dokumentasi layanan publik. Dengan kompetensi yang semakin baik, para pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP Bombana sebagai alat bantu digital pemantauan kinerja instansi pemerintah. Inovasi ini dihadirkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebelumnya. Launching aplikasi tersebut dipusatkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, Selasa, 5 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa hadirnya aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa SMART SAKIP menjadi langkah nyata menuju birokrasi modern.

“Dengan aplikasi SMART SAKIP ini, proses perencanaan hingga pelaporan kinerja dapat dipantau secara digital, sehingga kualitas birokrasi dan pelayanan publik dapat terus meningkat seiring tuntutan era digitalisasi,” ujar Syahrun.

Peluncuran ini dirangkaikan dengan sosialisasi teknis penggunaan aplikasi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim dari Smart ID sebagai mitra kerja Pemkab Bombana memaparkan berbagai fitur utama aplikasi, seperti sistem perencanaan kinerja, monitoring capaian indikator, hingga pelaporan yang terintegrasi. Setiap fitur dirancang untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan lebih akurat, real time, dan mudah diakses lintas OPD.

SMART SAKIP Bombana juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas evaluasi AKIP yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah pusat. Melalui aplikasi ini, hasil kinerja perangkat daerah dapat ditampilkan lebih transparan dan berbasis data aktual, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga sarana perubahan budaya kerja birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi terjadinya tumpang tindih data maupun keterlambatan laporan bisa diminimalisasi.

Selain itu, Pemkab Bombana optimis inovasi ini mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Transparansi yang lahir dari keterbukaan data kinerja diharapkan membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran SMART SAKIP Bombana menjadi momentum penting bagi perjalanan reformasi birokrasi di daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi menghadirkan pemerintahan yang efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025).

Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pendukung, dalam upaya bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif semua unsur pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan hambatan utama pembangunan nasional maupun daerah.

“Korupsi merampas hak dasar masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi,” ujar Gubernur singkat namun penuh makna.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap lini birokrasi.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menguraikan empat langkah konkret yang dijalankan Pemprov Sultra guna mencegah korupsi, yaitu memperkuat pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor strategis seperti tambang dan hutan, serta pembinaan etika dan integritas ASN dan kepala daerah.

Gubernur mengingatkan, “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.” Dia mengajak semua elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha dan media, untuk ambil bagian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ditempat yang sama, Bupati Nur Rahman Umar dari Kolaka Utara menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung upaya tersebut.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya tegas.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system merupakan fokus utama Pemkab Kolaka Utara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi, transparansi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengawasi setiap proses pelayanan dan pengelolaan anggaran.

Kehadiran dan komitmen kuat Bupati Kolaka Utara dalam rakor ini menjadi sinyal positif bahwa daerahnya siap menjadi bagian kunci dalam perjuangan bersama membangun berdemokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Rakor ini juga menjadi momen penandatanganan Internal Audit Charter oleh Gubernur Sultra, serta komitmen bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam pencegahan korupsi. Lima Organisasi Perangkat Daerah dengan aset terbesar juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk nyata kesungguhan dalam menjaga amanah dan aset daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan dua event unggulan dan tiga destinasi pulau wisata dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh kabupaten/kota se-provinsi. (30/7)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga dihadiri Kepala Bidang Pemasaran dan Kepala Bidang Destinasi, serta diikuti oleh perwakilan 17 kabupaten/kota. Pertemuan ini fokus membahas sinkronisasi pelaksanaan event daerah tahun 2026, mulai dari nama kegiatan, jumlah event, tanggal pelaksanaan, hingga penyesuaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun kabupaten/kota maupun provinsi.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Bombana mengusulkan dua event pariwisata tahunan yakni Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea yang direncanakan berlangsung pada bulan Maret, serta Festival Tangkeno yang diagendakan di bulan September.

“Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea kami usulkan sebagai bagian dari promosi budaya lokal Bombana. Ini bukan hanya agenda wisata, tetapi bentuk pelestarian warisan leluhur,” ujar Anisa Sri Prihatin saat ditemui usai rapat.

Dalam forum tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi juga membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan destinasi pulau yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi kawasan resort eksklusif bagi wisatawan yang menginginkan suasana tenang dan privat.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Bombana mengajukan tiga nama pulau, yakni Pulau Sagori, Pulau Motaha, dan Pulau Damalawa. Ketiganya dinilai memiliki keunikan alam, ketenangan, dan daya tarik ekowisata yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pulau-pulau ini masih alami dan cocok untuk wisata eksklusif. Kami harap bisa menjadi perhatian dalam rencana pengembangan ke depan,” ucap Anisa.

Semua usulan dari masing-masing daerah akan dikompilasi dan disinkronkan lebih lanjut dalam pertemuan koordinasi lanjutan guna memastikan tidak ada tumpang tindih jadwal dan potensi kolaborasi antar daerah dapat dimaksimalkan.

Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam menyatukan visi promosi wisata daerah yang lebih terstruktur dan kolaboratif di Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 dengan melakukan survei lokasi destinasi wisata di kawasan Air Terjun Sangkona, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.

Kegiatan survei tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan dari Bidang Pengembangan Destinasi dan Bidang Pemasaran Pariwisata, bersama Lurah Doule dan tokoh masyarakat setempat. Selain meninjau kondisi medan, tim juga menggali informasi lokal dari masyarakat mengenai potensi wisata dan harapan warga terhadap pengembangan kawasan itu.

“Air Terjun Sangkona memiliki daya tarik alami yang luar biasa. Dengan penataan yang tepat, lokasi ini bisa menjadi ikon wisata baru, khususnya di Ibu Kota Kabupaten Bombana,” ujar Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si saat mendampingi kegiatan, Rabu, 3 Juli 2025.

Tim survei melakukan pemetaan terhadap aksesibilitas jalan, titik strategis pembangunan fasilitas pendukung, serta menilai kelayakan lokasi dalam mendukung sektor pariwisata saat pelaksanaan Porprov mendatang. Peninjauan juga mencakup potensi pemandangan, lokasi foto ikonik, dan area strategis untuk aktivitas wisata berbasis alam.

Anisa menyebutkan, pengembangan destinasi ini bukan hanya bertujuan mempercantik wajah pariwisata Bombana, tetapi juga untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal. “Kami berharap masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pengelolaan wisata ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung,” katanya.

Disparpora Bombana menargetkan, Air Terjun Sangkona akan menjadi magnet baru kunjungan wisatawan pada momen Porprov, yang akan mempertemukan ribuan atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai daerah. Momentum ini dinilai strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Bombana ke publik yang lebih luas.

Dalam waktu dekat, hasil survei akan dirumuskan ke dalam rencana teknis pengembangan destinasi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan akses jalan, area parkir, titik pandang (view point), fasilitas kebersihan, serta strategi pelibatan masyarakat dalam tata kelola berbasis kearifan lokal.

Pengembangan wisata ini juga diharapkan membuka peluang baru sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, cendera mata, dan jasa pemandu wisata yang memberdayakan potensi lokal.