BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2025–2029, Selasa (24/6/2025) di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Forum yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai unsur, termasuk Wakil Bupati, Plh. Sekda, pimpinan DPRD, Forkopimda, Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kas Marewa, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemuda, dan insan pers.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD secara terbuka dan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merancang masa depan Bombana yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen teknokratik, ini adalah janji kita kepada rakyat. Maka harus disusun dengan melibatkan mereka yang akan merasakan langsung dampaknya,” ucap Bupati Burhanuddin dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa orientasi pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Tidak boleh ada program yang lahir dari ruang kosong. Semua harus berpihak. Dari desa sampai kota, dari laut hingga daratan. Tujuan utama pemerintah saat ini adalah bagaimana menyejahterakan rakyat,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Bupati juga memperkenalkan visi besar pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.” Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kreatif akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dengan penekanan pada pendekatan terintegrasi antara agrikultur dan kemaritiman.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi strategis: meningkatkan daya saing sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas wilayah, mengembangkan kearifan lokal, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan kontribusi terbaik bagi penyempurnaan RPJMD. “Jangan ragu untuk menyampaikan ide dan masukan. Suara Anda hari ini bisa menjadi arah perubahan Bombana di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RPJMD yang telah diawali dengan rangkaian kegiatan seperti rapat percepatan dan Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan bahwa maksud utama forum ini adalah untuk menyampaikan substansi rancangan awal RPJMD kepada publik serta menghimpun aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini betul-betul aspiratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Husrifnah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Bombana akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sultra, dan RPJPD Kabupaten Bombana 2025–2045. Hal ini, menurutnya, penting demi membangun sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)

Minahasa Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat 30 Mei 2025. Munas ini menjadi momentum strategis bagi seluruh kepala daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, secara resmi membuka Munas bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dengan memukul tetengkoren sebagai tanda dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, Putranto menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh bupati yang hadir, serta penghargaan khusus kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah Munas.

“Terima kasih dari Bapak Presiden dan mohon maaf karena belum dapat hadir langsung. Beliau sangat mengapresiasi pelaksanaan Munas di Minahasa Utara, yang juga merupakan kampung halamannya,” ucap Putranto.

Munas kali ini menjadi yang pertama diselenggarakan di luar Jakarta dan sekaligus menandai perayaan HUT ke-25 APKASI. Selain agenda utama pemilihan Ketua Umum, Munas juga akan mengevaluasi program kerja organisasi serta menyelaraskan kebijakan prioritas dengan arah pembangunan nasional.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda selaku ketua penyelenggara menyampaikan rasa bahagianya atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa Munas VI sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 2026, namun dipercepat untuk menyesuaikan dengan dinamika politik nasional.

“Kami sangat bahagia menyambut kehadiran seluruh bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Munas ini menjadi ajang silaturahmi, sekaligus menyatukan tekad dalam membangun daerah menuju Indonesia Emas,” ujar Joune.

Menurut Joune, Minahasa Utara telah menyiapkan pelayanan terbaik bagi para tamu yang hadir. Ia juga berharap para peserta dapat menikmati keramahan warga dan keindahan alam daerahnya.

“Selamat datang di Minahasa Utara. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan. Silakan menikmati suasana di sini dan sebarkan kebaikan yang ada,” tutupnya.

Selain rangkaian Munas, APKASI juga menggelar malam Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025 serta sejumlah agenda pendukung lainnya. Kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam acara ini menjadi bentuk komitmen untuk terus bersinergi dalam memperkuat otonomi daerah dan menjawab tantangan pembangunan masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program rehabilitasi dan pemeliharaan kanal banjir di dua kelurahan, yakni Kelurahan Lauru dan Kelurahan Doule. Langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam upaya mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Proyek dimulai sejak 12 Mei dan ditargetkan selesai pada akhir bulan, dengan progres awal telah mencapai tahap mobilisasi dan penggalian saluran.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem drainase yang lebih optimal, khususnya di kawasan yang rentan tergenang saat musim hujan.

“Rehabilitasi kanal ini merupakan bagian dari solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di wilayah padat penduduk. Kami memulainya dengan pemeliharaan kanal lama yang mengalami pendangkalan dan penyempitan,” ujar Sofian. Senin (26/5/2025)

Panjang kanal yang direhabilitasi di Kelurahan Lauru mencapai 326 meter, sementara di Kelurahan Doule sepanjang 200 meter. Kegiatan dimulai dengan pengiriman material ke lokasi serta pengerjaan awal berupa penggalian dan normalisasi saluran.

Menurut Sofian, pemeliharaan kanal tidak hanya difokuskan pada fungsi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kanal yang terawat bukan hanya mempercepat aliran air hujan, tetapi juga mengurangi dampak genangan di pemukiman warga.

“Kanal yang mampet bukan cuma bikin banjir, tapi juga jadi sumber penyakit. Dengan kanal bersih dan lancar, kami ingin jaga kualitas hidup masyarakat tetap baik,” ujarnya.

Sofian juga menyampaikan bahwa rehabilitasi kanal ini akan menggunakan metode kerja cepat dan efisien tanpa mengganggu aktivitas warga sekitar. Tim teknis Dinas PUPR diterjunkan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan waktu yang telah ditentukan.

Program ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menjadi prioritas Pemkab Bombana di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami sadar bahwa pola hujan sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Karena itu, sistem drainase harus siap menghadapi lonjakan volume air. Ini juga bentuk kesiapsiagaan kami terhadap potensi bencana,” kata Sofian.

Ia juga berharap masyarakat turut menjaga fungsi kanal yang sudah dibenahi dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air. Menurutnya, partisipasi warga akan memperpanjang usia infrastruktur dan mencegah terulangnya persoalan banjir musiman.

“Pemerintah membangun, masyarakat menjaga. Itu kolaborasi yang kami harapkan,” pungkasnya.

Rehabilitasi kanal di Lauru dan Doule menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bombana yang mengedepankan ketahanan lingkungan, pengelolaan air terpadu, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menghadirkan pemerintahan yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan dasar warga.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu program prioritas yang kini berjalan adalah rehabilitasi dan pengembangan sistem drainase di wilayah ibu kota kabupaten, yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa penataan drainase menjadi salah satu perhatian utama dalam program 100 hari kerja karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Drainase adalah jantung dari kota yang sehat. Jika tersumbat, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, mulai dari genangan air hingga potensi banjir. Maka dari itu, ini jadi fokus utama kami,” ujar Sofian saat ditemui di Rumbia, Minggu, 25 Mei 2025.

Program rehabilitasi drainase ini mencakup dua titik utama di dalam kota, yakni di depan SMAN 3 Bombana dan depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana. Kegiatan dilakukan sejak 9 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Hingga pertengahan Mei, progres rehabilitasi sudah mencapai 40 persen. Kegiatan meliputi pembersihan saluran yang tersumbat, pengerukan endapan lumpur, serta perbaikan jalur air agar dapat mengalir lancar hingga ke saluran utama.

“Di dua titik ini, saluran air sebelumnya sudah lama tidak disentuh. Endapan cukup tebal, dan ini jadi penyebab utama air sering meluber ke jalan saat hujan deras. Kami targetkan pembersihan tuntas sebelum akhir bulan,” jelas Sofian.

Menurutnya, pembenahan sistem drainase yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perawatan infrastruktur dasar seperti drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak bisa ditunda.

“Kalau kota ingin bebas banjir, drainasenya harus berfungsi. Itu prinsip dasarnya. Karena itu, kami tidak hanya membersihkan, tapi juga memastikan sistem aliran air kembali normal,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam membangun kota yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Drainase ini contohnya, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Sofian.

Dengan pelibatan langsung tim teknis dari Dinas PUPR, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan warga sekitar.

Sofian menambahkan, pekerjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi target program 100 hari kerja, tapi juga bagian dari pembenahan jangka panjang infrastruktur kota. Ia berharap masyarakat ikut menjaga saluran drainase agar tidak kembali tersumbat.

“Kami bisa membersihkan, tapi menjaga itu harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan buang sampah ke selokan. Jika drainase lancar, warga juga yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan progres yang terus berjalan, Pemkab Bombana berharap kerja cepat dalam program drainase ini akan membawa manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi pondasi pembangunan kota yang lebih tertata dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memacu realisasi program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah penataan infrastruktur dasar dan lingkungan kota, yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Dinas PUPR Bombana mencatat progres positif dalam pemeliharaan taman dan gerbang kota, penataan bantaran sungai, serta perawatan rutin ruang terbuka hijau (RTH) dan tugu kota. Seluruh kegiatan ini dilakukan sejak 3 Februari dan akan berakhir pada 30 Mei 2025.

“Program ini merupakan langkah awal kami untuk mewujudkan Bombana yang bersih, tertata, dan nyaman. Semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan terus kami evaluasi secara berkala,” ujar Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., di Rumbia, Jumat, 24 Mei 2025.

Sofian menjelaskan, untuk pemeliharaan taman dan gerbang kota, progres fisik sudah mencapai 40 persen. Pekerjaan ini meliputi pembersihan area, pengecatan ulang elemen taman, serta pemasangan sistem penerangan baru berupa kabel dan lampu.

Selain itu, penataan bantaran sungai di kawasan RTH Rumbia juga menunjukkan kemajuan dengan capaian progres sebesar 30 persen. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan lahan bantaran serta pengecatan elemen pendukung taman, guna menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang publik di Bombana tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga fungsional dan estetis. Ke depan, RTH ini akan menjadi ruang interaksi sosial warga,” jelas Sofian.

Lebih lanjut, PUPR juga mengerjakan pemeliharaan berkala empat titik ruang terbuka hijau dan tugu kota. Hingga pertengahan Mei, progres kegiatan ini telah mencapai 60 persen. Perawatan dilakukan menyeluruh, termasuk penggantian lampu, kabel, pengisian ulang pulsa listrik, dan pengecatan elemen taman serta tugu.

“Kami tidak ingin pekerjaan ini hanya jadi rutinitas tahunan. Semangat kami adalah menghadirkan ruang kota yang benar-benar hidup dan menyatu dengan kebutuhan warga,” kata Sofian.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan yang tengah berlangsung tidak hanya menarget hasil fisik, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan ruang publik yang bersih dan nyaman mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus membangun identitas kota yang lebih kuat.

Program penataan ini sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang mengusung pembangunan berbasis kesejahteraan dan keberlanjutan.

“Pak Bupati dan Wakil Bupati selalu mengingatkan kami bahwa membangun kota bukan hanya soal beton dan jalan, tapi juga tentang membangun suasana yang layak dan bermartabat bagi semua warga,” tutup Sofian.

Dengan sisa waktu sepekan menuju akhir program 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menggenjot seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah ibu kota. Harapannya, hasil nyata dari kerja-kerja ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi awal bagi pembenahan kota yang berkelanjutan.

BOMBANA, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana sukses menggelar seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kabupaten tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Rumbia ini tidak hanya menampilkan bakat olahraga dan seni para pelajar, tetapi juga menonjolkan kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah lomba fashion show tingkat sekolah dasar yang digelar pada Rabu malam, 21 Mei 2025. Lomba ini mewajibkan seluruh peserta menggunakan bahan daur ulang dengan tema etnik nusantara. Anak-anak tampil percaya diri di atas panggung mengenakan busana hasil kreasi bersama guru dan orang tua, mulai dari kantong plastik yang disulap menjadi gaun, hingga botol bekas yang dijadikan rok etnik elegan.

Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, hadir sebagai juri kehormatan dalam lomba tersebut. Istri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin itu menyampaikan apresiasinya atas semangat anak-anak yang mampu mengolah sampah menjadi karya seni bernilai.

“Anak-anak tidak hanya belajar percaya diri, tapi juga belajar memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna. Ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal pendidikan karakter dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Fatmawati.

Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan misi Dekranasda dan TP PKK dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan kesadaran lingkungan sejak dini. Fatmawati bahkan memberikan hadiah uang tunai dari dana pribadinya kepada para pemenang sebagai bentuk dukungan langsung.

Tiga peserta terbaik dalam lomba fashion show tersebut yakni:

• Juara I: Noren Muhrinsani Powatu dari SDN 08 Kasipute, Kecamatan Rumbia
• Juara II: Fatina Morini Poni dari SDN 52 Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
• Juara III: Shafira Luna Elfan dari SDN 151 Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah

Selain fashion show, seleksi O2SN dan FLS2N juga mempertandingkan berbagai cabang lomba lainnya, seperti pencak silat (SD dan SMP), karate (SD dan SMP), senam (SD), menyanyi solo (SD dan SMP), tari kreasi (SMP), menulis cerita (SD dan SMP), serta mendongeng (SD dan SMP).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Kandamang, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul di bidang seni dan olahraga yang akan mewakili Bombana ke tingkat provinsi. Terkait Lomba Dongeng, Ia menyebut bahwa lomba dongeng ini juga bertujuan menghidupkan kembali tradisi bertutur yang hampir punah di era digital.

“Melalui O2SN ini, kami ingin memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk melestarikan budaya lokal yang hampir tidak pernah lagi ditemukan saat ini,” ujar Kandamang, Kamis (22/5/2025).

Sebelumnya, kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, pada Selasa, 20 Mei 2025, di Lapangan AA Rifai, Kelurahan Kasipute. Dalam sambutannya, Burhanuddin mengapresiasi peran sekolah, guru, dan orang tua yang turut membina potensi siswa sejak dini.

“Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dengan karakter, bakat, dan semangat gotong royong. Kita bangga, Bombana punya generasi muda yang kreatif dan peduli lingkungan,” ujar Burhanuddin.

Melalui ajang ini, Dikbud Bombana tak hanya menyaring siswa berprestasi, tapi juga mendorong pendidikan karakter, budaya, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini ditutup meriah dan penuh apresiasi, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta, pendamping, dan masyarakat yang hadir. Bombana membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal nilai dan kepedulian sejak dini. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani. Rabu, 21 Mei 2025, sebanyak 19 kelompok tani dari berbagai kecamatan menerima bantuan tersebut secara langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam seremoni yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian Bombana, serta para penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan alsintan ini bukan sekadar pengadaan alat pertanian, tetapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan proses secara hukum,” tegas Bupati dengan nada serius di hadapan para hadirin. (21/5)

Adapun jenis alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, serta handsprayer. Berbagai alat ini diharapkan mampu mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan efisiensi kerja kelompok tani di lapangan. Dengan teknologi pertanian yang tepat guna, pemerintah berharap produktivitas hasil tani masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Bupati Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan tersebut. Ia meminta Dinas Pertanian bersama pihak terkait untuk rutin melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang sudah disalurkan.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak untuk melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus tahu apakah alat-alat ini masih layak digunakan, dimanfaatkan dengan baik, dan apakah benar-benar berdampak pada peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan harus disertai tanggung jawab untuk memastikan alat-alat pertanian itu memberi manfaat nyata bagi petani. Pemerintah tidak ingin bantuan ini hanya menjadi seremonial tanpa efek positif di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur dampak bantuan terhadap kesejahteraan petani.

Para kelompok tani penerima bantuan menyambut baik program ini. Mereka menyatakan siap menjaga dan memanfaatkan alsintan yang diterima untuk kepentingan bersama. Bantuan ini menurut mereka sangat dibutuhkan, terutama di tengah tantangan produktivitas dan akses terhadap alat pertanian modern yang masih terbatas.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Bantuan ini akan kami gunakan secara maksimal, dan akan kami rawat dengan baik karena sangat membantu meringankan kerja kami di sawah,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Bupati Burhanuddin terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal yang salah satunya adalah sektor pertanian.

Penyerahan bantuan alsintan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan membangun solidaritas antar petani dalam mengelola sumber daya secara efektif. Pemerintah berharap kelompok-kelompok tani penerima bantuan dapat menjadi contoh praktik pertanian modern yang efisien dan produktif.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tani, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah juga memastikan akan terus memperluas jangkauan program serupa di masa mendatang guna menjangkau lebih banyak kelompok tani yang membutuhkan.

Langkah ini bukan hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelesaikan program pemasangan papan informasi penataan ruang sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Dua unit papan telah dipasang di kawasan sempadan pantai, sungai, jalan, dan bangunan, sebagai bentuk edukasi dan penegasan komitmen menjaga tertib ruang. Program ini selesai lebih awal dari target pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga garis sempadan dalam pembangunan.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa membangun tidak bisa sembarangan, ada aturan ruang yang harus ditaati, terutama di kawasan sempadan pantai, sungai, dan jalan. Papan ini menjadi pengingat bagi semua,” ujar Sofian di Rumbia, Rabu, 21 Mei 2025.

Papan informasi pertama dipasang di kawasan sempadan pantai dan sungai, sementara papan kedua terletak di lokasi strategis dekat permukiman dan akses jalan. Keduanya memuat larangan dan ketentuan sesuai dengan regulasi tata ruang nasional dan daerah. Progres pekerjaan tercatat 100 persen dan selesai tepat waktu.

Menurut Sofian, kawasan sempadan adalah ruang vital yang harus dijaga dari aktivitas pembangunan tanpa izin. Pelanggaran terhadap kawasan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.

“Jika garis sempadan dilanggar, dampaknya bisa sangat serius. Risiko banjir meningkat, degradasi lingkungan makin cepat, dan masyarakat yang paling dirugikan,” kata Sofian.

Ia juga menegaskan bahwa papan informasi bukan satu-satunya upaya. Edukasi langsung dan pengawasan akan terus dilakukan oleh tim teknis dinas, khususnya di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

“Kami akan lakukan pendekatan humanis kepada masyarakat. Tapi jika ada pembangunan yang tetap melanggar garis sempadan, kami tak segan memberi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemasangan papan informasi ini merupakan bagian dari program Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu dari lima program utama Dinas PUPR dalam 100 hari kerja kepala daerah. Program ini diharapkan memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Sofian menambahkan, kerja-kerja awal ini akan dilanjutkan dengan penyusunan zonasi ruang yang lebih rinci dan pendampingan teknis bagi desa dan kelurahan agar seluruh wilayah di Bombana memiliki peta penataan ruang yang legal dan operasional.

“Kami berharap masyarakat bisa lebih peduli terhadap tata ruang. Kota yang tertata bukan hasil pembangunan semata, tapi buah dari kesadaran bersama untuk taat aturan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan yang informatif dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan tata ruang sebagai dasar pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, legal, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.