Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 dengan melakukan survei lokasi destinasi wisata di kawasan Air Terjun Sangkona, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.

Kegiatan survei tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan dari Bidang Pengembangan Destinasi dan Bidang Pemasaran Pariwisata, bersama Lurah Doule dan tokoh masyarakat setempat. Selain meninjau kondisi medan, tim juga menggali informasi lokal dari masyarakat mengenai potensi wisata dan harapan warga terhadap pengembangan kawasan itu.

“Air Terjun Sangkona memiliki daya tarik alami yang luar biasa. Dengan penataan yang tepat, lokasi ini bisa menjadi ikon wisata baru, khususnya di Ibu Kota Kabupaten Bombana,” ujar Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si saat mendampingi kegiatan, Rabu, 3 Juli 2025.

Tim survei melakukan pemetaan terhadap aksesibilitas jalan, titik strategis pembangunan fasilitas pendukung, serta menilai kelayakan lokasi dalam mendukung sektor pariwisata saat pelaksanaan Porprov mendatang. Peninjauan juga mencakup potensi pemandangan, lokasi foto ikonik, dan area strategis untuk aktivitas wisata berbasis alam.

Anisa menyebutkan, pengembangan destinasi ini bukan hanya bertujuan mempercantik wajah pariwisata Bombana, tetapi juga untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal. “Kami berharap masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pengelolaan wisata ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung,” katanya.

Disparpora Bombana menargetkan, Air Terjun Sangkona akan menjadi magnet baru kunjungan wisatawan pada momen Porprov, yang akan mempertemukan ribuan atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai daerah. Momentum ini dinilai strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Bombana ke publik yang lebih luas.

Dalam waktu dekat, hasil survei akan dirumuskan ke dalam rencana teknis pengembangan destinasi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan akses jalan, area parkir, titik pandang (view point), fasilitas kebersihan, serta strategi pelibatan masyarakat dalam tata kelola berbasis kearifan lokal.

Pengembangan wisata ini juga diharapkan membuka peluang baru sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, cendera mata, dan jasa pemandu wisata yang memberdayakan potensi lokal.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2025–2029, Selasa (24/6/2025) di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Forum yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai unsur, termasuk Wakil Bupati, Plh. Sekda, pimpinan DPRD, Forkopimda, Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kas Marewa, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemuda, dan insan pers.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD secara terbuka dan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merancang masa depan Bombana yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen teknokratik, ini adalah janji kita kepada rakyat. Maka harus disusun dengan melibatkan mereka yang akan merasakan langsung dampaknya,” ucap Bupati Burhanuddin dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa orientasi pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Tidak boleh ada program yang lahir dari ruang kosong. Semua harus berpihak. Dari desa sampai kota, dari laut hingga daratan. Tujuan utama pemerintah saat ini adalah bagaimana menyejahterakan rakyat,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Bupati juga memperkenalkan visi besar pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.” Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kreatif akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dengan penekanan pada pendekatan terintegrasi antara agrikultur dan kemaritiman.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi strategis: meningkatkan daya saing sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas wilayah, mengembangkan kearifan lokal, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan kontribusi terbaik bagi penyempurnaan RPJMD. “Jangan ragu untuk menyampaikan ide dan masukan. Suara Anda hari ini bisa menjadi arah perubahan Bombana di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RPJMD yang telah diawali dengan rangkaian kegiatan seperti rapat percepatan dan Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan bahwa maksud utama forum ini adalah untuk menyampaikan substansi rancangan awal RPJMD kepada publik serta menghimpun aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini betul-betul aspiratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Husrifnah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Bombana akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sultra, dan RPJPD Kabupaten Bombana 2025–2045. Hal ini, menurutnya, penting demi membangun sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)

Minahasa Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat 30 Mei 2025. Munas ini menjadi momentum strategis bagi seluruh kepala daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, secara resmi membuka Munas bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dengan memukul tetengkoren sebagai tanda dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, Putranto menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh bupati yang hadir, serta penghargaan khusus kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah Munas.

“Terima kasih dari Bapak Presiden dan mohon maaf karena belum dapat hadir langsung. Beliau sangat mengapresiasi pelaksanaan Munas di Minahasa Utara, yang juga merupakan kampung halamannya,” ucap Putranto.

Munas kali ini menjadi yang pertama diselenggarakan di luar Jakarta dan sekaligus menandai perayaan HUT ke-25 APKASI. Selain agenda utama pemilihan Ketua Umum, Munas juga akan mengevaluasi program kerja organisasi serta menyelaraskan kebijakan prioritas dengan arah pembangunan nasional.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda selaku ketua penyelenggara menyampaikan rasa bahagianya atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa Munas VI sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 2026, namun dipercepat untuk menyesuaikan dengan dinamika politik nasional.

“Kami sangat bahagia menyambut kehadiran seluruh bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Munas ini menjadi ajang silaturahmi, sekaligus menyatukan tekad dalam membangun daerah menuju Indonesia Emas,” ujar Joune.

Menurut Joune, Minahasa Utara telah menyiapkan pelayanan terbaik bagi para tamu yang hadir. Ia juga berharap para peserta dapat menikmati keramahan warga dan keindahan alam daerahnya.

“Selamat datang di Minahasa Utara. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan. Silakan menikmati suasana di sini dan sebarkan kebaikan yang ada,” tutupnya.

Selain rangkaian Munas, APKASI juga menggelar malam Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025 serta sejumlah agenda pendukung lainnya. Kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam acara ini menjadi bentuk komitmen untuk terus bersinergi dalam memperkuat otonomi daerah dan menjawab tantangan pembangunan masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program rehabilitasi dan pemeliharaan kanal banjir di dua kelurahan, yakni Kelurahan Lauru dan Kelurahan Doule. Langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam upaya mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Proyek dimulai sejak 12 Mei dan ditargetkan selesai pada akhir bulan, dengan progres awal telah mencapai tahap mobilisasi dan penggalian saluran.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem drainase yang lebih optimal, khususnya di kawasan yang rentan tergenang saat musim hujan.

“Rehabilitasi kanal ini merupakan bagian dari solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di wilayah padat penduduk. Kami memulainya dengan pemeliharaan kanal lama yang mengalami pendangkalan dan penyempitan,” ujar Sofian. Senin (26/5/2025)

Panjang kanal yang direhabilitasi di Kelurahan Lauru mencapai 326 meter, sementara di Kelurahan Doule sepanjang 200 meter. Kegiatan dimulai dengan pengiriman material ke lokasi serta pengerjaan awal berupa penggalian dan normalisasi saluran.

Menurut Sofian, pemeliharaan kanal tidak hanya difokuskan pada fungsi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kanal yang terawat bukan hanya mempercepat aliran air hujan, tetapi juga mengurangi dampak genangan di pemukiman warga.

“Kanal yang mampet bukan cuma bikin banjir, tapi juga jadi sumber penyakit. Dengan kanal bersih dan lancar, kami ingin jaga kualitas hidup masyarakat tetap baik,” ujarnya.

Sofian juga menyampaikan bahwa rehabilitasi kanal ini akan menggunakan metode kerja cepat dan efisien tanpa mengganggu aktivitas warga sekitar. Tim teknis Dinas PUPR diterjunkan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan waktu yang telah ditentukan.

Program ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menjadi prioritas Pemkab Bombana di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami sadar bahwa pola hujan sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Karena itu, sistem drainase harus siap menghadapi lonjakan volume air. Ini juga bentuk kesiapsiagaan kami terhadap potensi bencana,” kata Sofian.

Ia juga berharap masyarakat turut menjaga fungsi kanal yang sudah dibenahi dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air. Menurutnya, partisipasi warga akan memperpanjang usia infrastruktur dan mencegah terulangnya persoalan banjir musiman.

“Pemerintah membangun, masyarakat menjaga. Itu kolaborasi yang kami harapkan,” pungkasnya.

Rehabilitasi kanal di Lauru dan Doule menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bombana yang mengedepankan ketahanan lingkungan, pengelolaan air terpadu, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menghadirkan pemerintahan yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan dasar warga.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu program prioritas yang kini berjalan adalah rehabilitasi dan pengembangan sistem drainase di wilayah ibu kota kabupaten, yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa penataan drainase menjadi salah satu perhatian utama dalam program 100 hari kerja karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Drainase adalah jantung dari kota yang sehat. Jika tersumbat, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, mulai dari genangan air hingga potensi banjir. Maka dari itu, ini jadi fokus utama kami,” ujar Sofian saat ditemui di Rumbia, Minggu, 25 Mei 2025.

Program rehabilitasi drainase ini mencakup dua titik utama di dalam kota, yakni di depan SMAN 3 Bombana dan depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana. Kegiatan dilakukan sejak 9 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Hingga pertengahan Mei, progres rehabilitasi sudah mencapai 40 persen. Kegiatan meliputi pembersihan saluran yang tersumbat, pengerukan endapan lumpur, serta perbaikan jalur air agar dapat mengalir lancar hingga ke saluran utama.

“Di dua titik ini, saluran air sebelumnya sudah lama tidak disentuh. Endapan cukup tebal, dan ini jadi penyebab utama air sering meluber ke jalan saat hujan deras. Kami targetkan pembersihan tuntas sebelum akhir bulan,” jelas Sofian.

Menurutnya, pembenahan sistem drainase yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perawatan infrastruktur dasar seperti drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak bisa ditunda.

“Kalau kota ingin bebas banjir, drainasenya harus berfungsi. Itu prinsip dasarnya. Karena itu, kami tidak hanya membersihkan, tapi juga memastikan sistem aliran air kembali normal,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam membangun kota yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Drainase ini contohnya, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Sofian.

Dengan pelibatan langsung tim teknis dari Dinas PUPR, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan warga sekitar.

Sofian menambahkan, pekerjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi target program 100 hari kerja, tapi juga bagian dari pembenahan jangka panjang infrastruktur kota. Ia berharap masyarakat ikut menjaga saluran drainase agar tidak kembali tersumbat.

“Kami bisa membersihkan, tapi menjaga itu harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan buang sampah ke selokan. Jika drainase lancar, warga juga yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan progres yang terus berjalan, Pemkab Bombana berharap kerja cepat dalam program drainase ini akan membawa manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi pondasi pembangunan kota yang lebih tertata dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memacu realisasi program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah penataan infrastruktur dasar dan lingkungan kota, yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Dinas PUPR Bombana mencatat progres positif dalam pemeliharaan taman dan gerbang kota, penataan bantaran sungai, serta perawatan rutin ruang terbuka hijau (RTH) dan tugu kota. Seluruh kegiatan ini dilakukan sejak 3 Februari dan akan berakhir pada 30 Mei 2025.

“Program ini merupakan langkah awal kami untuk mewujudkan Bombana yang bersih, tertata, dan nyaman. Semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan terus kami evaluasi secara berkala,” ujar Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., di Rumbia, Jumat, 24 Mei 2025.

Sofian menjelaskan, untuk pemeliharaan taman dan gerbang kota, progres fisik sudah mencapai 40 persen. Pekerjaan ini meliputi pembersihan area, pengecatan ulang elemen taman, serta pemasangan sistem penerangan baru berupa kabel dan lampu.

Selain itu, penataan bantaran sungai di kawasan RTH Rumbia juga menunjukkan kemajuan dengan capaian progres sebesar 30 persen. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan lahan bantaran serta pengecatan elemen pendukung taman, guna menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang publik di Bombana tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga fungsional dan estetis. Ke depan, RTH ini akan menjadi ruang interaksi sosial warga,” jelas Sofian.

Lebih lanjut, PUPR juga mengerjakan pemeliharaan berkala empat titik ruang terbuka hijau dan tugu kota. Hingga pertengahan Mei, progres kegiatan ini telah mencapai 60 persen. Perawatan dilakukan menyeluruh, termasuk penggantian lampu, kabel, pengisian ulang pulsa listrik, dan pengecatan elemen taman serta tugu.

“Kami tidak ingin pekerjaan ini hanya jadi rutinitas tahunan. Semangat kami adalah menghadirkan ruang kota yang benar-benar hidup dan menyatu dengan kebutuhan warga,” kata Sofian.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan yang tengah berlangsung tidak hanya menarget hasil fisik, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan ruang publik yang bersih dan nyaman mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus membangun identitas kota yang lebih kuat.

Program penataan ini sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang mengusung pembangunan berbasis kesejahteraan dan keberlanjutan.

“Pak Bupati dan Wakil Bupati selalu mengingatkan kami bahwa membangun kota bukan hanya soal beton dan jalan, tapi juga tentang membangun suasana yang layak dan bermartabat bagi semua warga,” tutup Sofian.

Dengan sisa waktu sepekan menuju akhir program 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menggenjot seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah ibu kota. Harapannya, hasil nyata dari kerja-kerja ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi awal bagi pembenahan kota yang berkelanjutan.