Bombana, sultranet.com — Kabupaten Bombana meraih peringkat kedua dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2026 kategori Kabupaten/Kota TPID Berprestasi Wilayah Sulawesi. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama TPID dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan masyarakat, yang diumumkan dalam agenda TPID Award 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Bombana. Capaian itu menempatkan Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menjalankan upaya pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi.

Penetapan penerima penghargaan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 505 Tahun 2026 tentang Daftar Pemenang TPID Award.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja bersama TPID dan sejumlah unsur terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan masyarakat. Perubahan harga komoditas, terutama pangan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Karena itu, pemerintah daerah bersama TPID perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan dan perkembangan sejumlah komoditas yang memiliki pengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Langkah tersebut penting agar potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih awal dan dapat segera direspons melalui kebijakan yang sesuai.

Capaian Bombana dalam TPID Award 2026 menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena stabilitas harga juga dipengaruhi oleh produksi, distribusi, pasokan, kondisi cuaca, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID terus didorong untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Kerja bersama tersebut diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi harga dan pasokan dapat diterima secara cepat.

Pemantauan harga juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Ketika terjadi perubahan pada harga maupun ketersediaan komoditas tertentu, pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk mencari langkah yang sesuai dengan kondisi daerah.

Penghargaan yang diraih Bombana sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja TPID. Capaian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengendalian inflasi pada periode berikutnya.

Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat. Mulai dari produksi, distribusi, perdagangan hingga penyediaan kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena tantangan pengendalian inflasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Faktor cuaca, produksi komoditas, kelancaran distribusi, dan perkembangan permintaan masyarakat dapat memengaruhi kondisi harga di pasar.

Karena itu, TPID Kabupaten Bombana perlu mempertahankan pola kerja yang responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Data dan informasi mengenai harga serta pasokan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat.

Penghargaan TPID Award 2026 juga menjadi gambaran bahwa kerja lintas sektor memiliki peran dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak lainnya menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat, pengendalian inflasi memiliki dampak yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Stabilitas harga kebutuhan pokok membantu menjaga daya beli, terutama bagi rumah tangga yang memiliki ruang terbatas dalam menyesuaikan pengeluaran ketika terjadi kenaikan harga.

Karena itu, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat program pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa berbagai langkah yang dilakukan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka inflasi tetap terkendali. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar dan distribusinya berjalan dengan baik.

Melalui koordinasi TPID, pemerintah daerah dapat memetakan komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga. Pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi berdasarkan kondisi aktual di daerah.

Kerja bersama tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tantangan pengendalian inflasi dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons yang cepat agar tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai penghargaan tersebut sebagai hasil dari kerja bersama, bukan capaian satu pihak. Peran setiap unsur yang terlibat dalam pemantauan harga, menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan merumuskan langkah pengendalian menjadi bagian dari capaian tersebut.

Peringkat kedua TPID Award 2026 Wilayah Sulawesi juga memperkuat dorongan bagi Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian inflasi. Pemerintah daerah perlu mempertahankan koordinasi yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki aspek yang masih membutuhkan penguatan.

Ke depan, perhatian terhadap stabilitas harga diharapkan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan agar mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga diharapkan terus memperkuat pemantauan terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan informasi harga serta kondisi pasokan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bombana memiliki modal untuk terus meningkatkan kinerja TPID. Penghargaan TPID Award 2026 menjadi pengakuan atas kerja yang telah dilakukan sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bombana periode 2024-2029. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, dan pembangunan daerah melalui program yang memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (23/9/2026).

Pengurus DWP Kabupaten Bombana dikukuhkan langsung oleh Ketua Penasihat Dharma Wanita Persatuan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Norma Azazi Fadlansyah. Dalam arahannya, ia meminta kepengurusan DWP Bombana membangun kebersamaan dan memberikan ruang kepada seluruh anggota untuk terlibat sesuai potensi yang dimiliki.

Menurut Norma, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kemampuan anggota membangun kerja sama dan menjalankan program secara bersama-sama.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DWP dan perangkat daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan organisasi tidak berjalan sendiri, tetapi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

“Tidak perlu mengejar banyak kegiatan, tetapi mari kita memastikan setiap kegiatan ini memiliki manfaat dan makna bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” ujar Norma.

Pesan tersebut menjadi perhatian dalam penguatan program DWP Bombana ke depan. Organisasi diharapkan mampu memilih kegiatan yang memiliki manfaat jelas, baik bagi anggota maupun lingkungan sosial di sekitarnya.

Menurut Norma, kegiatan organisasi tidak harus selalu berjumlah banyak. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak yang dapat dirasakan.

Ia mendorong pengurus DWP Bombana membangun komunikasi yang baik antaranggota serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah. Dengan komunikasi yang terjaga, program organisasi dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.

Bupati Bombana Burhanuddin juga menyampaikan pesan serupa. Ia menegaskan pengukuhan pengurus DWP bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi secara nyata.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan program organisasi dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan semangat pengabdian,” ujar Burhanuddin.

Bupati mengatakan DWP memiliki ruang yang cukup besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, keberadaan DWP tidak seharusnya hanya terlihat ketika organisasi melaksanakan kegiatan internal. Program yang dijalankan perlu memiliki hubungan dengan kebutuhan anggota, keluarga, dan masyarakat.

Karena itu, Burhanuddin mendorong pengurus DWP mengembangkan kegiatan yang menyentuh persoalan nyata. Sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, serta kegiatan sosial.

“Jangan sampai organisasi hanya aktif ketika ada kegiatan seremonial. Sebaliknya, mari kita hadir melalui program-program nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menilai keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, penguatan kapasitas keluarga dapat menjadi salah satu ruang kontribusi DWP dalam mendukung program pemerintah daerah.

Melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, misalnya, DWP dapat ikut mendorong peningkatan pemahaman keluarga terhadap kebutuhan dasar. Sementara melalui pemberdayaan ekonomi, organisasi dapat memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan dalam kegiatan DWP. Program yang sederhana dan sesuai dengan kondisi daerah dapat diarahkan untuk membantu keluarga memenuhi sebagian kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan keterampilan anggota.

Di bidang sosial, DWP juga memiliki ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial dapat diarahkan agar lebih tepat sasaran dan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bupati meminta seluruh pengurus DWP memanfaatkan periode kepengurusan 2024-2029 untuk membangun organisasi yang aktif dan mampu memberikan manfaat. Ia juga berharap pengurus dapat menjaga kekompakan serta menghindari kegiatan yang hanya berorientasi pada formalitas.

Penguatan organisasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program. Setiap kegiatan perlu direncanakan dengan baik agar tenaga, waktu, dan sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang sepadan.

Dalam menjalankan program, DWP juga perlu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut dapat membantu organisasi memahami prioritas pembangunan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan anggota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Setiap anggota memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat berkontribusi dalam bidang yang sesuai dengan potensi masing-masing.

Karena itu, pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan program berdasarkan keputusan pengurus inti. Pelibatan anggota secara lebih luas dapat memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi sekaligus membuka lebih banyak gagasan untuk pengembangan kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Hj. Nurdiana Syahrun dikukuhkan sebagai Ketua DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 bersama jajaran pengurus lainnya.

Kepengurusan tersebut diharapkan mampu menerjemahkan pesan yang disampaikan dalam kegiatan pengukuhan menjadi program kerja yang terukur. Fokusnya tidak hanya pada jumlah kegiatan, tetapi pada manfaat yang dihasilkan bagi anggota, keluarga, dan masyarakat.

Pengukuhan pengurus juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru. Konsolidasi diperlukan agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan organisasi selama masa kepengurusan.

Bagi DWP Kabupaten Bombana, periode 2024-2029 menjadi kesempatan untuk memperluas kontribusi dalam berbagai bidang. Organisasi dapat mengambil peran melalui kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga sekaligus sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kehadiran DWP di tengah keluarga aparatur juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun dukungan positif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada saat yang sama, organisasi tetap perlu menjaga fokus pada program yang memiliki manfaat sosial.

Pengurus DWP juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program. Kegiatan yang telah memberikan manfaat dapat dikembangkan, sementara program yang belum memberikan hasil sesuai harapan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan DWP diharapkan tidak berhenti pada agenda rutin. Organisasi dapat berkembang menjadi wadah yang mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam penguatan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Pengukuhan pengurus DWP Kabupaten Bombana turut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, serta pengurus DWP Kabupaten Bombana.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara DWP dan perangkat daerah dalam menjalankan program organisasi. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat sepanjang masa kepengurusan.

Bupati Burhanuddin berharap seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta setiap program disusun berdasarkan kebutuhan dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata.

Pengukuhan DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 akhirnya menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat organisasi dan memperluas kontribusinya. Tantangannya bukan sekadar menjalankan agenda organisasi, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang dapat dirasakan.

Dengan kebersamaan, keterlibatan anggota, dan sinergi bersama pemerintah daerah, DWP Bombana diharapkan mampu menjalankan program secara lebih terarah. Pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kepedulian sosial menjadi sejumlah ruang yang dapat terus dikembangkan selama masa kepengurusan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengevaluasi perkembangan harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/9/2026).

Rapat internal tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pada Senin (21/9/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi TPID Bombana untuk menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam langkah yang sesuai dengan kondisi harga, pasokan, produksi, dan distribusi pangan di daerah.

Sekda Bombana Ir. Syahrun mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan yang konsisten terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci komoditas yang mengalami kenaikan harga agar intervensi dapat dilakukan secara tepat.

“Yang perlu kita lakukan adalah melihat perkembangan harga setiap komoditas, mengetahui penyebab kenaikannya, kemudian menentukan langkah yang tepat. Jangan sampai kita melakukan intervensi tanpa mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan,” kata Syahrun dalam rapat tersebut.

Salah satu perhatian utama TPID Bombana adalah kenaikan harga beras. Komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam kebutuhan masyarakat sehingga perubahan harga dan ketersediaannya perlu dipantau secara berkala.

TPID tidak hanya melihat pergerakan harga di tingkat pasar, tetapi juga mengevaluasi kondisi pasokan dan jalur distribusi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kenaikan harga tidak terjadi akibat gangguan pada rantai pasok dari sentra produksi hingga konsumen.

Dalam pembahasan, TPID melakukan evaluasi terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Evaluasi mencakup jenis komoditas yang mengalami kenaikan, besaran perubahan harga, faktor penyebab, tindakan yang telah dilakukan pemerintah, serta hasil dari intervensi yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap komoditas yang masih mengalami tekanan harga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat membedakan persoalan yang berasal dari keterbatasan produksi, gangguan distribusi, peningkatan permintaan, maupun faktor lain yang memengaruhi harga di pasar.

Selain berfokus pada pengendalian harga, TPID Bombana membahas penguatan produksi pangan lokal. Produksi daerah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Gerakan Mandiri Produksi Gabah (Gema Gabah). Program tersebut didorong untuk mendukung peningkatan produksi gabah di daerah sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai salah satu komoditas utama dalam pengendalian inflasi.

Penguatan produksi pangan lokal juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan perbaikan data pangan. TPID membahas pentingnya sinkronisasi data produksi, stok, kebutuhan, dan harga sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi pangan secara lebih menyeluruh. Data tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan langkah pengendalian inflasi di daerah.

“Data harus kita sinkronkan. Kita perlu mengetahui berapa produksi yang tersedia, berapa stok yang ada, berapa kebutuhan masyarakat, dan bagaimana perkembangan harganya. Dengan data yang jelas, langkah intervensi akan lebih terarah,” ujar Syahrun.

Pada aspek ketersediaan, TPID memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, telur, ayam, dan ikan.

Komoditas tersebut memiliki karakteristik pasokan dan pola distribusi yang berbeda. Karena itu, langkah penanganannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing komoditas.

Beras, misalnya, berkaitan erat dengan produksi gabah dan ketersediaan stok. Sementara cabai dan bawang sangat dipengaruhi oleh produksi serta kondisi distribusi. Komoditas telur dan ayam juga membutuhkan perhatian terhadap kesinambungan pasokan dari produsen hingga pasar. Adapun ikan berkaitan dengan produksi perikanan dan kelancaran distribusi hasil tangkapan maupun budidaya.

TPID juga menyoroti persoalan distribusi pangan. Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga karena keterlambatan pasokan dapat memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar.

Pembahasan diarahkan pada upaya mengurangi berbagai hambatan distribusi dari sentra produksi menuju pasar di wilayah Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah perlu memastikan jalur distribusi berjalan dengan baik sehingga pasokan dapat sampai ke masyarakat tanpa gangguan yang dapat meningkatkan biaya distribusi.

“Distribusi juga harus menjadi perhatian. Kalau produksi tersedia tetapi distribusinya terganggu, harga di pasar tetap bisa mengalami kenaikan. Karena itu, hambatan dari sentra produksi sampai ke pasar harus kita identifikasi dan cari solusinya,” kata Syahrun.

Selain distribusi dalam wilayah, TPID membahas peluang kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan komoditas. Kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu alternatif ketika produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Koordinasi antardaerah dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan, terutama terhadap komoditas yang produksinya bergantung pada kondisi musim atau belum mencukupi kebutuhan daerah.

Melalui rapat internal tersebut, TPID Bombana juga menegaskan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam pengendalian inflasi. Pengendalian harga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan harga di pasar, penguatan produksi lokal, pengamanan stok, kelancaran distribusi, sinkronisasi data, serta kerja sama antardaerah menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas pangan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID akan terus mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Pengendalian inflasi di tingkat daerah pada akhirnya tidak hanya berorientasi pada menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah dan wajar. Karena itu, setiap perubahan harga komoditas strategis perlu diikuti dengan pemantauan dan tindakan yang terukur.

Rapat internal TPID Kabupaten Bombana menjadi bagian dari koordinasi berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Evaluasi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga akan menjadi bahan untuk menentukan intervensi lanjutan, sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi tekanan harga di Kabupaten Bombana.

Dengan penguatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, sinkronisasi data, dan koordinasi antardaerah, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri rapat koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioetanol yang membahas kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan energi berbasis komoditas pertanian. Rapat yang dipimpin Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman itu diikuti 44 bupati dari berbagai daerah dan berlangsung di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan bioetanol dari sisi hulu, terutama kesiapan lahan dan ketersediaan komoditas pertanian yang dapat menjadi bahan baku. Pemerintah pusat mendorong daerah memetakan potensi wilayah masing-masing agar program pengembangan bioetanol dapat berjalan dengan dukungan bahan baku yang memadai.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol dalam skala besar. Tiga komoditas utama yang didorong sebagai sumber bahan baku adalah tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam rapat tersebut.

Menurut Amran, kebutuhan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri bioetanol. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lahan yang sesuai dengan karakteristik komoditas serta mendukung keberlanjutan produksi bahan baku.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Pemerintah juga ingin memastikan pengembangan bioetanol memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani yang akan terlibat dalam penyediaan bahan baku.

Pengembangan industri bioetanol berbasis pertanian membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan energi. Komoditas yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan pertanian dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri dengan nilai tambah yang lebih besar.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian juga mendorong pemerintah daerah untuk melihat potensi komoditas yang paling sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut diperlukan agar pengembangan bahan baku tidak hanya berorientasi pada luas lahan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dan keberlanjutan produksi.

Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan. Pemerintah daerah perlu memastikan lahan yang diproyeksikan untuk mendukung program memiliki status dan legalitas yang jelas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain legalitas, kesesuaian lahan dengan komoditas juga menjadi pertimbangan. Setiap daerah memiliki karakteristik tanah, iklim, ketersediaan air, serta pola pertanian yang berbeda. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar pengembangan bahan baku bioetanol dapat dilakukan secara realistis.

Kementerian Pertanian mendorong agar daerah melakukan identifikasi awal terhadap lahan dan komoditas yang berpotensi mendukung program. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan dan langkah pengembangan yang diperlukan.

Bagi Kabupaten Bombana, pembahasan tersebut menjadi informasi penting dalam melihat peluang pengembangan komoditas pertanian sebagai bagian dari program energi pemerintah. Potensi daerah perlu dipetakan terlebih dahulu untuk mengetahui komoditas yang paling memungkinkan dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol.

Kehadiran Bupati Bombana dalam rapat tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki sejumlah komoditas pertanian yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan program tersebut. Namun, kesiapan untuk masuk dalam program bioetanol membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan lahan, produktivitas, legalitas lahan, pola produksi, serta kesiapan petani.

Pengembangan bioetanol juga membutuhkan kesinambungan pasokan bahan baku. Industri tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan produksi dalam waktu tertentu. Karena itu, perencanaan budidaya dan pengelolaan produksi harus disusun secara terukur agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga menempatkan petani sebagai bagian penting dalam pengembangan program tersebut. Petani bukan hanya sebagai produsen komoditas, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung terbentuknya industri bioetanol.

Dengan keterlibatan petani, program diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi di tingkat daerah. Produksi pertanian dapat memperoleh pasar baru, sementara pengembangan industri dapat menciptakan aktivitas ekonomi tambahan di wilayah yang menjadi sentra bahan baku.

Namun, pengembangan tersebut tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengembangan komoditas untuk bahan baku bioetanol tidak mengganggu kebutuhan pangan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan pangan, energi, dan peningkatan pendapatan petani menjadi bagian penting dalam perencanaan program.

Tiga komoditas yang didorong pemerintah, yaitu tebu, singkong, dan jagung, memiliki karakteristik produksi yang berbeda. Karena itu, setiap daerah perlu menyesuaikan pengembangannya dengan kondisi wilayah dan potensi produksi yang tersedia.

Kesiapan infrastruktur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bioetanol. Ketersediaan jalan produksi, akses transportasi, sarana pertanian, fasilitas pascapanen, hingga konektivitas menuju lokasi pengolahan akan memengaruhi efisiensi rantai pasok.

Pembangunan industri bioetanol juga membutuhkan kepastian bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi faktor penting dalam memastikan program tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Rapat koordinasi yang dihadiri 44 bupati tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah pusat untuk menyamakan pemahaman mengenai arah pengembangan bioetanol. Pemerintah daerah diharapkan dapat mulai mengidentifikasi potensi masing-masing wilayah serta menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Bagi Bombana, peluang tersebut dapat dikaji melalui pemetaan komoditas pertanian yang memiliki potensi produksi dan dukungan lahan yang memadai. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk dukungan terhadap program bioetanol.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Informasi mengenai arah program menjadi bahan bagi daerah untuk melihat peluang pengembangan pertanian dan industri yang sesuai dengan potensi wilayah.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara masif dengan dukungan lahan dan komoditas strategis dari berbagai daerah. Pembangunan pabrik bioetanol direncanakan berjalan seiring dengan kesiapan bahan baku dari wilayah penghasil.

Pengembangan bioetanol juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan hasil pertanian. Dengan adanya industri pengolahan, komoditas pertanian dapat memiliki nilai tambah sebelum masuk ke rantai pemanfaatan sebagai sumber energi.

Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan tahapan yang jelas. Identifikasi lahan, pemeriksaan legalitas, pemetaan komoditas, penghitungan produksi, kesiapan petani, serta dukungan infrastruktur menjadi bagian yang perlu disiapkan oleh setiap daerah.

Pertemuan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat terkait program bioetanol. Daerah kemudian dapat menyesuaikan langkah persiapan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

Pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung diharapkan tidak hanya mendukung agenda energi nasional, tetapi juga memperkuat sektor pertanian. Jika dikelola dengan perencanaan yang tepat, program tersebut dapat membuka peluang pasar bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan di daerah.

Bagi Kabupaten Bombana, peluang untuk terlibat dalam program tersebut masih membutuhkan pemetaan dan kajian terhadap potensi wilayah. Pemerintah daerah perlu memastikan komoditas yang akan dikembangkan memiliki dukungan lahan, produksi, petani, dan infrastruktur yang memadai.

Rapat koordinasi di Jakarta tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk membangun koordinasi dengan daerah dalam menyiapkan fondasi pengembangan bioetanol. Selanjutnya, kesiapan masing-masing daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan program sesuai potensi wilayah.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap awal, pengembangan bioetanol diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan energi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan produksi pertanian dan peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., resmi dipercaya memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Kabupaten Bombana sebagai Ketua Umum periode 2026–2030. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PERBAKIN Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Hotel Claro Kendari, Sabtu (19/9/2026).

Terpilihnya Syahrun menjadi bagian dari pembentukan kepengurusan baru PERBAKIN di tingkat kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2026–2030. Kepengurusan baru diharapkan dapat memperkuat organisasi sekaligus mendorong pembinaan olahraga menembak yang lebih terarah dan berkelanjutan di masing-masing daerah.

Dalam Musprov tersebut, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji terpilih sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PERBAKIN Sulawesi Tenggara periode 2026–2030. Kepengurusan baru di tingkat provinsi selanjutnya diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan pengurus cabang di seluruh daerah.

Himawan mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen mendorong kemajuan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara melalui pembinaan yang lebih terstruktur.

“Ini amanah buat saya dan akan saya emban dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan olahraga menembak di Sultra,” ujar Himawan.

Menurut Himawan, penguatan organisasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun prestasi olahraga menembak. Karena itu, komunikasi antara Pengprov PERBAKIN Sultra dan Pengurus Cabang (Pengcab) di kabupaten dan kota perlu diperkuat.

Koordinasi tersebut diperlukan agar program pembinaan dapat berjalan secara konsisten dan menjangkau atlet serta klub di berbagai daerah. Dengan komunikasi yang lebih baik, kebutuhan atlet dan klub dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan organisasi.

Selain memperkuat komunikasi, kepengurusan baru juga diarahkan untuk mengaktifkan kembali klub-klub menembak yang selama ini belum menjalankan aktivitas secara optimal. Keberadaan klub dinilai penting karena menjadi salah satu ruang pembinaan atlet sebelum mereka mengikuti kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi.

PERBAKIN Sultra juga mendorong penyelenggaraan kejuaraan secara berkelanjutan. Kompetisi diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding kepada atlet sekaligus menjadi sarana mengukur perkembangan kemampuan mereka.

Kejuaraan yang digelar secara rutin juga dapat menjadi bagian dari proses pencarian bibit atlet baru. Dari kompetisi tersebut, pengurus dapat melihat potensi atlet yang kemudian diarahkan untuk mengikuti program latihan dan pembinaan yang lebih intensif.

Bagi Kabupaten Bombana, terbentuknya kepengurusan baru PERBAKIN periode 2026–2030 menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan olahraga menembak di daerah. Kepemimpinan Syahrun diharapkan dapat membawa organisasi tidak hanya aktif dalam kegiatan administratif, tetapi juga berperan dalam pengembangan atlet.

Syahrun menyampaikan bahwa PERBAKIN Kabupaten Bombana perlu memiliki arah pembinaan yang jelas. Menurutnya, keberadaan organisasi olahraga harus memberikan manfaat nyata bagi atlet dan klub, terutama dalam membuka ruang latihan dan kompetisi.

“PERBAKIN Kabupaten Bombana diharapkan tidak hanya aktif menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga mampu melahirkan dan membina atlet daerah yang dapat berkompetisi di berbagai tingkatan,” kata Syahrun.

Ia menilai pembinaan yang dilakukan secara konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan olahraga menembak di Kabupaten Bombana. Pembinaan tidak dapat hanya dilakukan menjelang pertandingan, tetapi perlu dibangun melalui proses latihan dan kompetisi yang berlangsung secara berkesinambungan.

“Pembinaan yang berjalan secara konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan olahraga menembak di Kabupaten Bombana,” pungkasnya.

Menurut Syahrun, penguatan pembinaan juga membutuhkan keterlibatan klub dan atlet secara aktif. Klub dapat menjadi tempat bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan, sementara organisasi memberikan dukungan melalui program pembinaan dan kompetisi.

Kepengurusan baru PERBAKIN Bombana diharapkan dapat membangun koordinasi dengan Pengprov PERBAKIN Sultra serta pengurus cabang lainnya. Koordinasi tersebut penting untuk membuka peluang bagi atlet Bombana mengikuti kejuaraan dan program pembinaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain pembinaan atlet, penguatan organisasi juga menjadi perhatian dalam kepengurusan baru. Organisasi yang berjalan baik akan memudahkan penyusunan program, pengelolaan kegiatan, serta koordinasi antara pengurus, klub, dan atlet.

Musprov PERBAKIN Sultra menjadi momentum untuk menyatukan arah pembinaan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara. Kepengurusan periode 2026–2030 diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih terukur dan memberikan ruang lebih besar bagi atlet untuk berkembang.

Pengaktifan klub yang vakum menjadi salah satu langkah yang dinilai penting. Klub yang kembali aktif dapat memperluas basis pembinaan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga menembak untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan ketentuan organisasi.

Penyelenggaraan kompetisi secara rutin juga diharapkan dapat menciptakan iklim olahraga yang lebih dinamis. Atlet membutuhkan kesempatan untuk menguji kemampuan dalam pertandingan, sementara pengurus membutuhkan kompetisi sebagai salah satu instrumen evaluasi pembinaan.

Bagi atlet muda, kompetisi juga menjadi bagian dari proses membangun pengalaman. Mereka dapat belajar menghadapi tekanan pertandingan, meningkatkan kedisiplinan latihan, dan memahami standar kompetisi yang berlaku.

Karena itu, pembinaan atlet perlu dilakukan secara bertahap. Pengurus tidak hanya dituntut menghasilkan atlet untuk kompetisi, tetapi juga membangun sistem pembinaan yang mampu menjaga perkembangan atlet dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Bombana, kepengurusan baru PERBAKIN memiliki peluang untuk memperluas pembinaan hingga ke tingkat klub. Langkah tersebut dapat dimulai dengan pemetaan atlet dan klub, penyusunan agenda latihan, serta peningkatan partisipasi dalam kejuaraan.

Koordinasi dengan Pengprov PERBAKIN Sultra juga dapat membuka peluang bagi atlet Bombana mendapatkan akses pembinaan yang lebih luas. Program bersama dan kejuaraan tingkat provinsi dapat menjadi sarana untuk mengukur kemampuan atlet Bombana dibandingkan dengan daerah lain.

Syahrun sebagai Ketua Umum PERBAKIN Kabupaten Bombana periode 2026–2030 memiliki tanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan pembinaan olahraga. Dukungan dari pengurus, klub, atlet, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjalankan program tersebut.

Sementara itu, kepemimpinan Himawan Bayu Aji di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Pengprov dan Pengcab. Arahan untuk meningkatkan komunikasi, mengaktifkan klub, dan menggelar kejuaraan secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga menembak yang lebih aktif di Sulawesi Tenggara.

Kepengurusan baru PERBAKIN Sultra dan PERBAKIN kabupaten/kota periode 2026–2030 kini memiliki masa kerja untuk menjalankan program pembinaan tersebut. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada konsistensi organisasi dalam melaksanakan agenda yang telah diarahkan.

Bagi Bombana, target utama kepengurusan baru tidak hanya menjaga aktivitas organisasi, tetapi juga membangun proses pembinaan yang mampu menghasilkan atlet berprestasi. Dengan latihan yang teratur, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan organisasi yang kuat, atlet daerah diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

Musprov PERBAKIN Sultra 2026 akhirnya menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk menyusun langkah pembinaan selama empat tahun ke depan. Di tingkat Bombana, Syahrun diharapkan mampu membawa organisasi menjadi wadah pembinaan yang aktif dan memberi ruang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan di berbagai ajang kompetisi.

Penguatan organisasi, pembinaan atlet, pengaktifan klub, serta penyelenggaraan kompetisi menjadi sejumlah agenda penting yang akan menentukan perkembangan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana turun langsung membantu penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). BPBD fokus menyuplai air untuk mendukung armada pemadam yang mengalami kendala menjangkau titik api akibat kondisi medan yang sulit, Sabtu (19/9/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 WITA. Setelah menerima informasi kejadian, personel dari sejumlah unsur diterjunkan untuk melakukan penanganan di lokasi. Manggala Agni, TNI, dan Polri turut bergerak bersama untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area lain.

BPBD Kabupaten Bombana mengambil peran dalam mendukung kebutuhan air bagi armada yang melakukan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan karena titik api berada di kawasan dengan medan yang tidak mudah dilalui kendaraan pemadam BPBD.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan kondisi medan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman. Posisi titik api membuat armada tertentu tidak dapat mencapai lokasi secara langsung.

“BPBD turun untuk melakukan suplai air di TNRAW karena titik api berada di medan yang sulit dijangkau oleh armada BPBD. Sehingga BPBD fokus melakukan suplai air untuk armada Manggala Agni dan Polri yang bisa menembus hingga ke titik api untuk melakukan pemadaman,” kata Hasdin Ratta.

Menurut Hasdin, pola penanganan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemadaman tetap berjalan meskipun kondisi lapangan tidak memungkinkan seluruh armada masuk hingga ke titik api. BPBD kemudian mendukung operasi dengan menyediakan pasokan air yang dibutuhkan armada yang berada lebih dekat dengan lokasi kebakaran.

Kebakaran di kawasan TNRAW membutuhkan penanganan cepat karena kondisi kawasan yang memiliki tutupan vegetasi dapat membuat api mudah menjalar apabila tidak segera dikendalikan. Personel gabungan harus bekerja dengan mempertimbangkan kondisi medan dan akses menuju lokasi.

Setelah tiba di kawasan terdampak, personel gabungan melakukan upaya pemadaman pada titik api yang teridentifikasi. Manggala Agni dan personel Polri yang memiliki kemampuan serta akses untuk mencapai lokasi menjadi bagian dari unsur yang melakukan pemadaman secara langsung.

Sementara itu, BPBD Bombana terus mendukung operasi dari sisi ketersediaan air. Suplai air dilakukan untuk menjaga kebutuhan armada pemadam selama proses penanganan berlangsung.

Personel TNI dan Polri juga turut membantu proses penanganan di lapangan. Keterlibatan sejumlah unsur tersebut memperkuat respons terhadap kebakaran dan membantu mempercepat pengendalian api.

Proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Personel gabungan terus melakukan penanganan hingga titik api dapat dikendalikan.

Sekitar pukul 15.30 WITA, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dengan padamnya titik api tersebut, upaya penanganan kebakaran di lokasi dinyatakan berhasil dikendalikan setelah personel gabungan bekerja sejak laporan kejadian diterima.

Hasdin mengatakan dukungan antarinstansi menjadi bagian penting dalam menghadapi kejadian kebakaran di wilayah dengan kondisi medan yang sulit. Setiap unsur menjalankan peran sesuai kemampuan dan kondisi yang dihadapi di lapangan.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana semua unsur dapat saling mendukung. Armada yang bisa menjangkau titik api melakukan pemadaman, sementara BPBD membantu memenuhi kebutuhan air,” ujarnya.

Penanganan kebakaran di kawasan TNRAW juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana, unsur keamanan, dan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi tersebut memungkinkan proses pemadaman tetap berjalan meski akses menuju lokasi terbatas.

Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Sulawesi Tenggara. Karena itu, kebakaran di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius agar api tidak berkembang menjadi lebih luas dan berdampak terhadap ekosistem di sekitarnya.

Dalam penanganan kejadian kali ini, personel gabungan bergerak dengan membagi peran berdasarkan kondisi lapangan. Manggala Agni dan Polri melakukan pemadaman pada titik yang dapat dijangkau, sementara BPBD Bombana memastikan kebutuhan air tetap tersedia untuk mendukung operasi tersebut.

Kondisi medan menjadi faktor yang cukup menentukan dalam proses penanganan. Akses yang sulit membuat armada tertentu tidak dapat bergerak langsung menuju sumber api. Situasi tersebut membuat dukungan logistik, terutama pasokan air, menjadi bagian penting dalam operasi pemadaman.

Respons cepat juga menjadi faktor penting dalam mencegah api menyebar. Jarak dan kondisi medan dapat memperpanjang waktu tempuh menuju titik kebakaran. Karena itu, koordinasi antara personel di lapangan diperlukan agar setiap sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Kebakaran yang dilaporkan sekitar pukul 12.30 WITA tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 WITA. Selama proses tersebut, personel dari berbagai unsur terus melakukan upaya pemadaman hingga tidak lagi ditemukan titik api yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Kolaborasi BPBD Bombana, Manggala Agni, TNI, dan Polri menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran tersebut. Masing-masing unsur memberikan dukungan sesuai tugas dan kemampuan di lapangan.

Bagi BPBD Bombana, dukungan terhadap pemadaman kebakaran tidak selalu harus dilakukan dengan mengerahkan armada langsung ke titik api. Dalam kondisi tertentu, seperti medan yang sulit dijangkau, penyediaan air dan dukungan logistik menjadi langkah yang lebih efektif untuk membantu petugas yang berada di lokasi.

Penanganan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa respons terhadap kebakaran membutuhkan fleksibilitas sesuai kondisi lapangan. Keterbatasan akses tidak boleh menghambat upaya pemadaman. Dukungan antarinstansi menjadi salah satu cara untuk memastikan operasi tetap berjalan hingga api berhasil dikendalikan.

Dengan berhasilnya pemadaman sekitar pukul 15.30 WITA, kebakaran di lokasi tersebut dapat dicegah agar tidak terus meluas. Personel gabungan selanjutnya memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap terkendali setelah proses pemadaman selesai.

Penanganan kebakaran di TNRAW menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kawasan konservasi dari ancaman kebakaran. Kecepatan respons, ketersediaan air, akses menuju titik api, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam setiap penanganan kebakaran di kawasan yang memiliki medan sulit.

Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bertemu dan melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., untuk membahas pengembangan potensi daerah, pendidikan tinggi, serta penguatan kerja sama riset dan inovasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Kampus Unhas Makassar, Jumat (18/9/2026).

Pembahasan utama mencakup pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pertanian sebagai bagian dari penguatan konsep Agrominapolitan Kabupaten Bombana. Selain sektor ekonomi, pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan Unhas di Kabupaten Bombana dan perluasan program beasiswa bagi putra-putri daerah.

Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Unhas menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi daerah melalui riset, teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati Bombana mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pengembangan potensi Bombana membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Potensi daerah harus kita kembangkan dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Karena itu, kerja sama dengan Unhas menjadi penting untuk memperkuat pembangunan Bombana,” kata Burhanuddin.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah kelautan dan perikanan. Kabupaten Bombana memiliki wilayah pesisir dan sumber daya laut yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi serta inovasi agar hasil produksi memiliki nilai tambah.

Kerja sama dengan Unhas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki pengelolaan sumber daya, serta mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah Bombana.

Pendekatan berbasis riset menjadi penting karena pengembangan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan data dan kajian yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Selain peningkatan produksi, hilirisasi menjadi bagian penting dalam pembahasan. Hasil perikanan yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Pengembangan industri pengolahan di tingkat daerah juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Rantai ekonomi tidak hanya berhenti pada nelayan atau pembudidaya, tetapi dapat berkembang ke sektor pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga distribusi.

Langkah tersebut sejalan dengan arah pengembangan Agrominapolitan Kabupaten Bombana yang mengintegrasikan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan dengan pengembangan teknologi serta industri pengolahan.

“Yang kita dorong bukan hanya bagaimana produksi meningkat, tetapi bagaimana hasil produksi tersebut dapat diolah dan memiliki nilai tambah. Dengan begitu, manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Selain sektor kelautan dan perikanan, pertanian menjadi agenda penting dalam pembahasan bersama Unhas. Sektor tersebut menjadi salah satu basis ekonomi daerah yang perlu dikembangkan dari hulu hingga hilir.

Pengembangan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah produksi. Pemerintah Kabupaten Bombana juga ingin mendorong pengolahan hasil pertanian agar komoditas lokal tidak selalu dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Hilirisasi pertanian dapat dilakukan melalui pengembangan produk olahan, peningkatan kualitas pascapanen, penggunaan teknologi, serta penguatan akses pasar. Dengan cara tersebut, petani memiliki peluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil produksi.

Unhas diharapkan dapat berperan melalui riset dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi di sektor pertanian.

Kolaborasi tersebut dapat mencakup penelitian mengenai komoditas unggulan, pengembangan metode produksi, pengolahan hasil, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan model usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat Bombana.

Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan akademik dalam menyusun kebijakan berbasis data. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan sektor pertanian dan kelautan juga membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia lokal. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bombana dan Rektor Unhas turut membahas peluang pengembangan Unhas di Kabupaten Bombana. Kehadiran perguruan tinggi di daerah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Pengembangan Unhas di Bombana juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan daerah. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Akses pendidikan tinggi yang lebih dekat juga diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Bombana untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut menjadi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Program beasiswa bagi putra-putri Bombana menjadi agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah mendorong agar semakin banyak generasi muda memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beasiswa dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik tetapi menghadapi keterbatasan biaya. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan generasi muda daerah memperoleh pendidikan berkualitas.

Burhanuddin mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pembangunan Bombana. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan ekonomi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas generasi muda.

“Kita ingin anak-anak Bombana memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan tinggi. Mereka nantinya diharapkan dapat kembali dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sesuai dengan kompetensi masing-masing,” katanya.

Program beasiswa juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan penerima beasiswa mendapatkan ruang untuk mengembangkan kompetensi dan memiliki peluang untuk berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.

Lulusan perguruan tinggi dapat berperan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, serta bidang ekonomi lainnya.

Kehadiran tenaga terdidik dari Bombana juga dapat memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah.

Karena itu, kerja sama Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Unhas tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan. Kolaborasi tersebut mencakup agenda yang lebih luas, mulai dari riset, inovasi, pengembangan ekonomi, hilirisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga membuka peluang bagi pelaksanaan penelitian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian dapat diarahkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi petani, nelayan, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Dalam pengembangan Agrominapolitan, pendekatan tersebut dapat membantu Bombana mengembangkan rantai produksi secara lebih terintegrasi. Sektor hulu diperkuat melalui peningkatan produksi, sedangkan sektor hilir dikembangkan melalui pengolahan dan pemasaran produk.

Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Produk pertanian dan hasil kelautan tidak hanya menjadi komoditas yang dijual keluar daerah, tetapi dapat diolah terlebih dahulu sehingga menciptakan aktivitas ekonomi baru di Bombana.

Pada saat yang sama, pengembangan sektor ekonomi perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Pengelolaan pertanian dan kelautan harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pertemuan Bupati Bombana dengan Rektor Unhas juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan dan program, sementara perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui keahlian akademik, riset, dan inovasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan program yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Bombana dapat memanfaatkan hasil kajian akademik sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan.

Bagi Unhas, kerja sama dengan pemerintah daerah juga membuka ruang bagi penerapan hasil penelitian di masyarakat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendampingan, pengembangan teknologi, serta kegiatan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sementara bagi masyarakat Bombana, kerja sama tersebut diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, akses pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap komunikasi dan kerja sama dengan Unhas dapat terus dikembangkan melalui program yang konkret. Pengembangan Agrominapolitan, hilirisasi sektor pertanian dan kelautan, pendidikan, riset, serta beasiswa menjadi sejumlah ruang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Unhas. Sinergi kedua pihak diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan penguatan kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan potensi pertanian serta kelautan dan perikanan dapat dikelola secara lebih produktif. Pada saat yang sama, generasi muda daerah diharapkan memperoleh akses pendidikan yang lebih luas agar mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan Bombana ke depan.

Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang menjadi forum penguatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah se-Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Para kepala daerah mendapat arahan terkait pentingnya menjaga kinerja pemerintahan agar program pembangunan dan pelayanan publik memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan memiliki hasil yang jelas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut.

Menurut Tito, peningkatan kualitas pemerintahan membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Kepala daerah bersama perangkat daerah perlu memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara terukur.

Kinerja pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembenahan. Perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan berbagai inovasi dalam pelayanan.

Forum apresiasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat praktik dan pengalaman dari daerah lain. Pertukaran pengalaman dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kehadiran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Informasi dan arahan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi daerah dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada aspek perencanaan. Setiap program diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam penguatan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.

Peningkatan pelayanan juga membutuhkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

Karena itu, sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi yang baik dapat membantu daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat dan tepat.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi juga memberikan pesan bahwa pencapaian pemerintah daerah perlu diikuti dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Prestasi pemerintahan bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga dituntut lebih adaptif terhadap perubahan. Kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pola pelayanan dan pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Inovasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, inovasi harus tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, arahan pemerintah pusat tersebut menjadi bahan untuk memperkuat agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembangunan yang berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan. Program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, kemudian dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai.

Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan. Hal tersebut mencakup kemudahan akses layanan, kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas aparatur.

Bupati Burhanuddin menilai forum seperti ini penting bagi pemerintah daerah karena memberikan kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga dapat belajar dari pengalaman daerah lain untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Bombana,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terbuka terhadap evaluasi dan pengalaman dari daerah lain. Setiap masukan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Forum Regional Sulawesi tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintahan.

Bagi Kabupaten Bombana, komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai dengan potensi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus didorong untuk menjaga semangat pembenahan di lingkungan pemerintahan. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Kinerja pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu diarahkan pada hasil yang terukur dan manfaat yang nyata.

Kehadiran Bupati Burhanuddin dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Arahan Mendagri menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Apresiasi terhadap pemerintah daerah berprestasi juga memberikan dorongan bagi daerah untuk mempertahankan capaian sekaligus memperbaiki sektor yang masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada capaian yang telah diperoleh, tetapi terus mencari cara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat tersebut. Pemerintah daerah diharapkan terus berbenah, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, komitmen tersebut akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sulltranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama Bank Mandiri dan pendamping sosial menyalurkan Buku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) baru Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan sosial melalui mekanisme perbankan, dan berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Rabu (17/9/2026).

Penerima dalam kegiatan tersebut merupakan KPM baru yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH. Mereka telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan program pemerintah.

Penyaluran Buku KKS dilakukan secara simbolis kepada perwakilan KPM baru. Buku tersebut menjadi bagian dari sarana rekening penerima manfaat untuk mengakses bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga perbankan.

Kegiatan ini melibatkan tiga unsur utama, yakni Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bank Mandiri sebagai bank penyalur, serta pendamping sosial PKH. Ketiganya menjalankan peran masing-masing untuk memastikan proses penyaluran administrasi kepada penerima baru berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan penyaluran Buku KKS merupakan salah satu tahapan penting bagi keluarga yang baru ditetapkan sebagai penerima PKH. Dengan adanya KKS, penerima dapat memiliki akses terhadap bantuan sosial sesuai dengan ketentuan program.

“Sasaran kegiatan ini adalah keluarga penerima manfaat baru yang pada Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kami berharap para KPM dapat menjaga Buku KKS dengan baik dan mengikuti pendampingan serta informasi yang diberikan terkait mekanisme program,” ujar Sadli.

Menurut Sadli, penerima baru perlu memahami fungsi KKS dan mekanisme penggunaan bantuan sejak awal. Pemahaman tersebut penting agar KPM dapat menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan program dan menghindari kesalahan dalam proses penerimaan bantuan.

Pendamping sosial PKH turut memberikan penjelasan kepada KPM mengenai penggunaan KKS, mekanisme penerimaan bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Pendampingan dilakukan agar keluarga penerima tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memahami proses dan aturan yang menyertai program.

KKS menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan. Karena itu, penerima manfaat perlu menjaga dokumen dan fasilitas yang diberikan agar dapat digunakan ketika bantuan disalurkan.

Bagi KPM baru, penerimaan Buku KKS menandai tahap lanjutan setelah proses penetapan sebagai penerima PKH. Sebelumnya, keluarga calon penerima harus melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah memenuhi kriteria program. Setelah penetapan dilakukan, penerima kemudian diarahkan untuk menyelesaikan tahapan administrasi yang diperlukan agar dapat menerima bantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Bank Mandiri dalam proses penyaluran tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan fasilitas perbankan bagi penerima baru dapat diproses dan digunakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami informasi yang disampaikan. Pendamping menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan membantu menjelaskan berbagai ketentuan program.

Sadli mengatakan pendampingan tidak berhenti setelah Buku KKS diterima. Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus memberikan informasi kepada KPM mengenai mekanisme bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi penerima PKH.

“Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus melakukan pendampingan kepada KPM. Kami akan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan bantuan dan kewajiban penerima manfaat sesuai dengan ketentuan PKH,” kata Sadli.

Pendampingan tersebut menjadi penting karena setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ketentuan program. KPM juga perlu memperhatikan informasi yang diberikan oleh pendamping maupun pihak terkait agar tidak mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung proses administrasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Peran tersebut diperlukan agar program dapat berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru Tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperlancar proses administrasi penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berharap keluarga yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh akses terhadap bantuan melalui mekanisme yang tersedia.

Bagi penerima, KKS bukan hanya dokumen administrasi. KKS menjadi sarana yang berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial. Karena itu, penerima perlu menyimpan dan menjaganya dengan baik serta mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak terkait.

Dinas Sosial juga mengingatkan agar KPM memahami prosedur dan informasi yang diberikan selama proses penyaluran. Jika terdapat kendala atau perubahan informasi, penerima dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun pihak terkait sesuai jalur pelayanan yang tersedia.

Koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran program. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari proses administrasi hingga pemberian informasi kepada penerima manfaat.

Bank Mandiri dalam kegiatan tersebut berperan sebagai bank penyalur yang mendukung proses penyediaan akses perbankan bagi KPM. Sementara pendamping sosial membantu penerima memahami tata cara dan ketentuan yang berkaitan dengan program PKH.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana memastikan proses penyaluran dilakukan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima baru. Proses tersebut mengikuti tahapan administrasi yang berlaku dalam program bantuan sosial.

Penetapan penerima baru juga menunjukkan bahwa data penerima bantuan sosial terus diperbarui melalui proses verifikasi. Pembaruan data diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran dan menjangkau keluarga yang memenuhi ketentuan.

Namun, setelah ditetapkan sebagai penerima, KPM tetap perlu mengikuti proses pendampingan. Pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan penerima memahami tujuan program dan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sadli berharap para penerima baru dapat menggunakan bantuan secara tepat sesuai kebutuhan dan tujuan program. Ia juga meminta KPM memperhatikan informasi yang diberikan pendamping agar proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

“Kami berharap para KPM mengikuti pendampingan dengan baik. Informasi dari pendamping penting untuk dipahami agar penerima mengetahui hak dan kewajibannya selama mengikuti program PKH,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berharap proses administrasi bagi penerima baru dapat berjalan tanpa kendala. Kelancaran administrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung akses penerima terhadap bantuan sosial yang telah ditetapkan.

Penyaluran Buku KKS tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerahan dokumen, tetapi juga memberikan informasi kepada penerima agar memahami tahapan yang harus dilalui.

Bagi keluarga yang baru masuk sebagai penerima PKH Tahun 2026, pendampingan menjadi tahap penting setelah penetapan. Penerima diharapkan aktif mengikuti informasi dan arahan yang disampaikan agar dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan program.

Melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Bank Mandiri, dan pendamping sosial, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan proses administrasi penerima bantuan berjalan tertib. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar akses KPM baru terhadap bantuan sosial.

Pemerintah daerah juga menempatkan pendampingan sebagai bagian dari upaya memastikan program tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi dipahami oleh penerima. Informasi yang jelas dapat membantu KPM menggunakan fasilitas bantuan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru PKH Tahun 2026 akhirnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Setelah menerima KKS, penerima diharapkan menjaga dokumen tersebut, mengikuti pendampingan, dan memahami seluruh ketentuan program.

Dengan proses administrasi yang berjalan baik dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap KPM yang telah ditetapkan dapat memperoleh akses bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Program tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana mengerahkan personel untuk menangani kebakaran lahan yang terjadi di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, dan Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Pemadaman dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk mencegah api meluas ke area lain, Rabu (16/9/2026).

Petugas BPBD langsung menuju lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran lahan. Penanganan dilakukan dengan memadamkan titik api sekaligus mengantisipasi kemungkinan api kembali menjalar ke kawasan di sekitarnya.

Kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 14.00 WITA. Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab pasti munculnya api belum diketahui.

Kondisi vegetasi di lokasi menjadi salah satu perhatian petugas. Lahan yang terbakar terdiri atas area yang ditumbuhi ilalang, pepohonan akasia, serta sejumlah titik yang terdapat tanaman sawit. Vegetasi yang mudah terbakar membuat api berpotensi bergerak cepat, terutama ketika kondisi lahan kering.

Dalam proses pemadaman, BPBD mendapat dukungan dari personel Polsek Lantari Jaya dan Babinsa Lantari Jaya. Keterlibatan unsur TNI dan Polri membantu memperkuat penanganan di lapangan, terutama dalam mengendalikan situasi dan memastikan titik api tidak meluas.

Petugas tidak hanya berfokus pada titik yang terlihat terbakar. Area sekitar juga dipantau untuk memastikan tidak terdapat bagian lahan yang masih menyimpan bara atau berpotensi menimbulkan api baru.

Penanganan dilakukan secara cepat karena kebakaran lahan dapat berkembang menjadi lebih luas ketika api bertemu dengan vegetasi kering. Ilalang dan tanaman lainnya yang mudah terbakar dapat menjadi media bagi api untuk menjalar dari satu titik ke titik lain.

Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran lahan. Setelah titik api ditangani, petugas tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi sekitar untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali api.

Selain melakukan penanganan di lapangan, BPBD Kabupaten Bombana juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih tingginya risiko kebakaran pada kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Dr. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan wilayah Bombana masih berada dalam kondisi siaga darurat terhadap potensi kebakaran lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi lingkungan, terutama ketika berada di sekitar kawasan dengan lahan kering.

“Untuk wilayah Kabupaten Bombana saat ini masih dalam kondisi siaga darurat terhadap terjadinya kebakaran lahan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan lingkungan, khususnya pada area-area yang mudah terbakar,” ujar Hasdin.

Menurut dia, kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran sejak dini. Laporan cepat dari warga dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Masyarakat juga diminta memperhatikan aktivitas di sekitar lahan yang memiliki vegetasi kering. Sumber api yang kecil dapat berkembang apabila berada di kawasan dengan ilalang, semak, pepohonan, atau tanaman lain yang mudah terbakar.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api secara sembarangan, terutama di kawasan yang kondisi lahannya kering. Pengawasan terhadap lingkungan sekitar juga diperlukan untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat asap atau titik api.

Apabila menemukan kebakaran lahan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak terkait. Kecepatan informasi menjadi penting karena penanganan pada tahap awal dapat membantu mencegah api menyebar lebih luas.

Kebakaran di Desa Watu-Watu dan Desa Wumbubangka menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran lahan masih perlu diantisipasi bersama. Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat di sekitar lokasi rawan.

BPBD bersama unsur TNI dan Polri terus melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan. Pemantauan terhadap kawasan terdampak juga diperlukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala setelah proses pemadaman.

Dengan kondisi Kabupaten Bombana yang masih berada dalam status siaga darurat kebakaran lahan, kewaspadaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Masyarakat diharapkan segera memberikan informasi apabila menemukan indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Respons cepat petugas di lapangan dan dukungan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi kebakaran lahan di Kabupaten Bombana.