Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama Ny. Henny Setiawati Rachman, S.Pi., M.M., melaksanakan Safari Ramadhan di penghujung bulan suci dengan mengunjungi Kecamatan Kabaena Barat, Sabtu, 29 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wabup Ahmad Yani berbuka puasa bersama masyarakat di Mess Pemkab Bombana, kemudian melanjutkan dengan salat Tarawih berjamaah di Masjid Al-Anshar Kelurahan Sikeli.

Kegiatan ini berlangsung penuh kehangatan, mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Safari Ramadhan menjadi wadah silaturahmi sekaligus kesempatan mendengarkan aspirasi warga secara langsung. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya menjaga persatuan, terutama setelah perbedaan pilihan politik pada Pilkada serentak tahun lalu.

“Meskipun ada perbedaan pilihan dalam Pilkada lalu, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga besar Kabupaten Bombana. Kini, sebagai Wakil Bupati, kami berkomitmen untuk bekerja tanpa membedakan latar belakang politik, demi kemajuan daerah kita bersama,” ujar Ahmad Yani dengan suara tenang dan tegas.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Kabaena akan tetap menjadi prioritas. Mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya, pemerintah daerah akan memastikan masyarakat di seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang merata.

“Kami percaya bahwa setelah kontestasi politik, saatnya kita bersatu kembali. Kami akan berupaya agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di setiap desa dan pulau, termasuk Kabaena Barat ini,” ungkapnya.

Dalam suasana Ramadan yang penuh makna, Ahmad Yani juga mengajak masyarakat untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan dan kehidupan yang harmonis hanya akan tercapai jika masyarakat bersandar pada nilai-nilai keimanan.

“Kita harus yakin bahwa tanpa pertolongan Allah, tidak ada yang bisa kita raih. Ramadhan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menjadikan Allah sebagai pusat dari setiap keputusan hidup dan pembangunan kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana bersama seluruh Kepala OPD akan menggelar acara halal bihalal di Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada 10 April 2025. Kegiatan tersebut sebagai bentuk silaturahmi setelah Idul Fitri, yang terbuka untuk seluruh masyarakat.

“Halal bihalal ini adalah momen kita saling memaafkan, mempererat kembali hubungan kekeluargaan pasca-Ramadhan. Kami mengundang masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan di Rahadopi,” tutur Ahmad Yani penuh harap.

Dalam penutupannya, ia mengingatkan bahwa Ramadhan bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadhan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah bulan suci berlalu.

“Marilah kita jaga kerukunan, pererat kebersamaan, dan teruslah berbuat baik. Semoga keberkahan bulan Ramadhan ini terus menyertai langkah kita ke depan,” tutup Ahmad Yani di hadapan jamaah yang hadir.

Kegiatan Safari Ramadhan di Kabaena Barat ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam membangun Bombana yang inklusif dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah III bersama tim melaksanakan audit ketaatan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rarowatu. Kegiatan pengawasan ini berlangsung mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2025, dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2024.

Sebanyak delapan desa menjadi objek audit dalam kegiatan ini, yakni Desa Watukalangkari, Ladumpi, Lampeantani, Rarowatu, Lakomea, Pangkuri, Rau-Rau, dan Tahite. Audit ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pendekatan risiko oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektur Daerah Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan unsur pimpinan, auditor, serta seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh tim dalam memastikan kualitas dan objektivitas pengawasan di lapangan.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung proses dan mekanisme pengelolaan keuangan di desa, sekaligus menjadi atensi penting bagi kami semua agar pengawasan berjalan sesuai aturan,” ujar Ridwan saat memberikan keterangan di sela kegiatan audit.

Audit ini dilaksanakan berdasarkan beberapa regulasi utama, di antaranya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah III sekaligus Pengendali Teknis, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan merupakan rutinitas tahunan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan di tingkat desa.

“Pengawasan ini bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memotret kondisi nyata di lapangan dan memberikan arahan kepada aparatur desa agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel,” kata Akhmad Amin.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemerintah desa yang menjadi objek audit agar bersikap proaktif dalam proses pemeriksaan. “Kami berharap perangkat desa dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap agar proses audit berjalan lancar dan efisien,” ujarnya.

Audit yang dilaksanakan ini menyasar berbagai aspek mulai dari perencanaan anggaran, realisasi belanja, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban akhir tahun. Setiap hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam laporan resmi yang nantinya menjadi dasar evaluasi serta rekomendasi perbaikan.

Kegiatan pengawasan ini juga menjadi bentuk pendampingan langsung dari Inspektorat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Hal ini penting mengingat dana desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurut Akhmad Amin, peran Inspektorat dalam audit ini bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membina desa agar lebih tertib administrasi, sesuai regulasi, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan secara mandiri.

Dengan selesainya audit ini, Inspektorat Bombana berharap seluruh desa di Kecamatan Rarowatu mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik di tingkat lokal.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menghadiri acara penutupan Nuzulul Qur’an ke-VII di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kamis malam, 27 Maret 2025.

Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga Watumelomba dalam memperingati turunnya Al-Qur’an serta mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam. “Dengan memahami Al-Qur’an, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT dan dapat menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya di hadapan jamaah yang memadati masjid desa.

Sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, Bupati Bombana menyerahkan bantuan 80 buah Al-Qur’an kepada masyarakat Desa Watumelomba. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga, yang berharap dapat lebih giat mempelajari kandungan Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap Al-Qur’an ini bisa menjadi sarana memperdalam ilmu agama, menumbuhkan semangat beribadah, dan memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin saat prosesi penyerahan bantuan.

Rangkaian acara juga diisi dengan ceramah agama yang mengupas makna Nuzulul Qur’an dan pentingnya memperbanyak amal ibadah, khususnya di bulan Ramadhan. Para penceramah mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan penuh toleransi.

Bupati Burhanuddin turut mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan keagamaan ini. Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh warga Desa Watumelomba mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih kuat tertanam di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya memperingati turunnya Al-Qur’an, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan, membangun solidaritas, serta menyatukan visi dalam membentuk masyarakat yang religius dan beradab,” kata Burhanuddin.

Ia berharap kegiatan Nuzulul Qur’an seperti ini dapat terus digelar secara berkelanjutan di berbagai desa. Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, selalu membuka ruang bagi kolaborasi dengan masyarakat dan tokoh agama untuk menghidupkan kegiatan keagamaan yang bermakna.

“Saya percaya, masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an adalah masyarakat yang kuat dan berdaya. Karena itu, mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat tali silaturahmi,” ucapnya menutup sambutan.

Dengan kegiatan ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk membina kehidupan spiritual masyarakat, khususnya di desa-desa. Dukungan seperti penyediaan Al-Qur’an menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari warga Bombana.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.

“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.

“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

“Kolaborasi antara Inspektorat dan pemda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.

Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.

Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.

Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi dan penertiban pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia, pada Kamis, 13 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025 yang mengatur ketertiban aktivitas perdagangan di pasar tumpah.

Sosialisasi yang dimulai sejak subuh, setelah pelaksanaan salat Subuh, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas, Fatmawati, serta Kepala Bidang Perdagangan, Fferawati, beserta jajaran staf bidang perdagangan. Kehadiran para pejabat terkait bertujuan untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh para pedagang.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perindagkop dan UKM menjelaskan bahwa surat edaran yang diterbitkan Bupati Bombana bertujuan untuk menata kembali aktivitas perdagangan di Pasar Tumpah Kampung Baru. Dengan penataan ini, diharapkan pasar dapat beroperasi lebih tertib dan nyaman tanpa mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat sekitar.

“Kami ingin menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih rapi dan kondusif, sehingga pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman dalam bertransaksi,” ujar Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair.

Ia menambahkan bahwa pasar tumpah sering menimbulkan kemacetan akibat lapak pedagang yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu melakukan sosialisasi sebelum penertiban lebih lanjut dilakukan.

“Kami memberikan pemahaman kepada pedagang agar mereka tahu aturan yang harus dipatuhi. Semua dilakukan demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Para pedagang yang mengikuti sosialisasi menyambut baik upaya pemerintah ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan demi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib.

“Selama ini kami berdagang seadanya, kadang memang mengganggu jalan. Tapi dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi paham bagaimana harus menata tempat berjualan agar lebih tertib,” kata salah seorang pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar juga mendukung langkah pemerintah dalam menata ulang kawasan perdagangan ini.

Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Bombana berharap bahwa pasar tumpah dapat beroperasi lebih teratur dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Bombana, sultranet.com – Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, S.Sos, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sultra, Ny. Arinta Nila Hapsari, bersama 16 kabupaten/kota lainnya di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya, Ny. Arinta Nila Hapsari menegaskan pentingnya peran TP-PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat. Ia berharap para ketua yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif di daerah masing-masing.

“Saya yakin, para Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu di Sulawesi Tenggara mampu menjadi penggerak perubahan. Sinergi dan komitmen yang kuat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Fatmawati Burhanuddin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen menjadikan TP-PKK Bombana sebagai motor utama dalam pemberdayaan keluarga, perempuan, dan anak.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban dengan sepenuh hati. Bersama seluruh kader, kita akan bergerak maju untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang lebih sehat,” katanya.

Hj. Fatmawati bukan sosok baru dalam pemberdayaan keluarga di Bombana. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana dari 2022 hingga akhir 2023. Selama kepemimpinannya, ia menggagas berbagai program inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu program unggulannya adalah GEROBAK DAHSAT (Gerakan Olah Dapur Sehat Atasi Stunting), yang menghadirkan kuliner sehat berbahan lokal untuk menekan angka stunting di Bombana. Program ini mendapat apresiasi luas karena memberikan edukasi gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, ia juga mencetuskan program “1 Desa 1 Produk,” yang mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan memberdayakan UMKM lokal agar lebih berkembang.

Hj. Fatmawati menegaskan bahwa program-program tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan selama masa kepemimpinannya.

“Inovasi tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan program yang telah berjalan dan menghadirkan ide-ide baru yang lebih kreatif untuk mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan posyandu,” tuturnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran PKK dan Posyandu di Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Acara pelantikan berlangsung khidmat bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, jajaran pemerintah daerah, perwakilan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya.

Dengan dilantiknya Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, diharapkan akan lahir berbagai inisiatif baru yang mampu memperkuat pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana kini memasuki babak baru dalam dunia industri kreatif dengan dilantiknya Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana. Pelantikan yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara itu dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari. Dengan kepemimpinan baru ini, harapan besar tertuju pada pengembangan kerajinan lokal dan sektor pariwisata Bombana yang semakin maju dan berdaya saing. (25/3/2025)

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati mengungkapkan rasa syukur serta tekadnya untuk menggali potensi kerajinan daerah agar lebih dikenal luas.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Dekranasda Kabupaten Bombana. Kabupaten ini memiliki kekayaan seni dan budaya luar biasa yang harus kita kembangkan. Saya berkomitmen untuk mendorong potensi kerajinan daerah agar mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya penuh semangat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan industri kerajinan tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Saya ingin memastikan bahwa para pengrajin mendapatkan dukungan maksimal, mulai dari peningkatan keterampilan, akses pasar, hingga kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kerajinan Bombana bisa menjadi kebanggaan daerah dan mampu bersaing lebih luas,” tambahnya.

Dukungan terhadap pelantikan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Hj. Fatmawati, sektor kerajinan Bombana akan mengalami perkembangan pesat dan memberikan dampak positif bagi pariwisata.

“Kami di Dinas Pariwisata sangat mengapresiasi dan siap mendukung penuh langkah Ibu Hj. Fatmawati dalam memimpin Dekranasda Bombana. Sinergi antara sektor pariwisata dan industri kerajinan sangatlah penting, karena kerajinan lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, kerajinan khas Bombana akan semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin kerja sama dalam berbagai program strategis untuk memperkenalkan produk-produk lokal ke pangsa pasar yang lebih luas.

“Kami siap berkolaborasi dalam berbagai agenda, mulai dari pameran, pelatihan bagi pengrajin, hingga pemasaran produk kerajinan di berbagai event nasional maupun internasional. Ini adalah momentum emas untuk menjadikan kerajinan Bombana lebih dikenal luas,” tegas Annisa.

Pelantikan ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kerajinan daerah. Dekranasda Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Hj. Fatmawati berencana untuk merancang berbagai program inovatif, termasuk pelatihan intensif bagi perajin, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan strategi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pemuda juga akan menjadi fokus utama dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis kerajinan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara Dekranasda, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bombana siap mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat kerajinan unggulan di Sulawesi Tenggara. Produk-produk kerajinan tidak hanya akan mencerminkan nilai estetika tinggi, tetapi juga memiliki daya saing yang mampu menembus pasar lebih luas.

Kerajinan lokal Bombana, seperti anyaman rotan, tenun tradisional, dan kerajinan berbasis sumber daya alam, akan terus dikembangkan dengan inovasi yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui langkah ini, Bombana diharapkan dapat menjadi destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif yang semakin diminati, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Diharapkan dengan adanya kepemimpinan baru ini, Dekranasda Kabupaten Bombana mampu menjadi motor penggerak industri kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa nama Bombana semakin dikenal luas sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan kreativitas.