Kendari, Sultranet.com – Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW BKMT) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara khidmat yang berlangsung di Hotel Sahid Azizah Syahriah, Kendari, Sabtu, 19 April 2025. Gubernur Sultra diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Provinsi Sultra, Iwan Susanto, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelantikan.

Pelantikan kali ini mengusung tema “BKMT Kita Bangun Pendidikan Karakter Mandiri untuk Memperkokoh Persatuan dalam Meraih Ridho Allah SWT Demi Mewujudkan Sultra Aman, Sejahtera, dan Religius.” Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ibu Gubernur Sultra Arinta Andi Sumangerukka dan Ibu Wakil Gubernur Ratna Lada Hugua yang juga bertindak sebagai penasehat organisasi, serta Ketua Umum BKMT Pusat Dr. Hj. Syifa Fauziah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan BKMT dari seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Iwan Susanto, disampaikan bahwa BKMT memiliki peran strategis dalam pembangunan spiritual dan karakter masyarakat, khususnya perempuan. “BKMT bukan sekadar ruang silaturahmi, tetapi wadah penguatan karakter, pendidikan akhlak, dan peningkatan kualitas SDM umat. Peran perempuan di organisasi ini sangat besar, bahkan bisa dikatakan sebagai tiang negara,” ujarnya.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat BKMT Nomor: 002/SK/PP.BKMT/I/2025 oleh Sekretaris Umum BKMT, Hj. Andalusia Eka Setiawati, dan dilanjutkan dengan pelantikan resmi oleh Ketua Umum BKMT Pusat. Prosesi sakral tersebut disaksikan langsung oleh para tamu kehormatan, termasuk Ibu Gubernur dan Ibu Wagub.

Ir. Rachmawati Badallah resmi dilantik sebagai Ketua PW BKMT Sultra periode 2025–2030. Dalam sambutannya, Rachmawati menyatakan komitmennya untuk membawa BKMT lebih aktif dalam pemberdayaan perempuan lintas profesi. “Kami ingin menjadikan BKMT sebagai rumah bersama bagi perempuan dari berbagai latar—ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga akademisi. Kami akan hadir di seluruh 17 kabupaten/kota di Sultra dengan menjalin sinergi bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Sebagai bentuk apresiasi, BKMT memberikan penghargaan khusus (Special Awards) kepada lima tokoh perempuan Sultra yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam perkembangan organisasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum BKMT Pusat kepada Hj. Nurlin Surunuddin, Hj. Muniarty M. Ridwan, Ir. Hj. Masyhura Ilah Ladamay, Nurponirah Ruksamin, dan Nani Indriyanti Ningsih.

Ketua Umum BKMT Pusat, Dr. Hj. Syifa Fauziah, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa BKMT telah menjangkau lebih dari 400 ribu majelis taklim di Indonesia dengan jutaan anggota aktif. Ia menyebut pentingnya menjaga semangat gotong royong dan inklusivitas dalam pengembangan organisasi. “BKMT berdiri sejak 1 Januari 1981 dan kini berusia 44 tahun. Ini bukti bahwa BKMT adalah kekuatan sosial yang perlu terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan umat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan BKMT sebagai mitra aktif pemerintah dalam pembangunan, tidak hanya di bidang spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi, khususnya melalui penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Acara pelantikan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan penguatan jaringan antarpengurus wilayah dan daerah. Atmosfer kebersamaan dan semangat perubahan terasa hangat di sepanjang rangkaian acara yang ditutup dengan doa bersama.

PW BKMT Sultra kini memasuki babak baru dengan kepengurusan yang lebih solid dan visi yang lebih luas. Sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ikhtiar mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera, dan religius.

Kendari, Sultranet.com – Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypimwil) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam suasana khidmat di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis malam, 17 April 2025.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dalam memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah sosial. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Dikdasmen, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, hingga Ketua DPRD Kota Kendari.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah yang telah konsisten dalam membangun daerah, bahkan jauh sebelum kepemimpinan saat ini.

“Pemerintah memandang Muhammadiyah sebagai pilar pembangunan. Kami mengajak Muhammadiyah terus menjadi mitra dalam pemberdayaan ekonomi, menjaga kerukunan sosial, dan memperkuat peran di sektor pendidikan serta kesehatan,” ujar Asrun Lio.

Ketua PWM Sultra, H. Akhmad Aljufri, menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu bergerak untuk umat. Ia menyoroti perkembangan pesat sektor pendidikan Muhammadiyah di wilayah Sultra. Saat ini terdapat delapan perguruan tinggi Muhammadiyah, tiga di antaranya berstatus universitas.

“Universitas Muhammadiyah Kendari sedang bersiap membuka Fakultas Kedokteran secara mandiri. Gedung dan fasilitasnya telah siap. Semuanya dibangun murni dari kekuatan persyarikatan Muhammadiyah,” kata Aljufri.

Ia juga menyampaikan rencana hibah dari Bupati Buton Tengah berupa sarana pendidikan dan sepuluh bidang tanah kepada Muhammadiyah. Di saat yang sama, pembangunan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kendari akan dimulai pada bulan Juni, berbarengan dengan peresmian gedung delapan lantai Universitas Muhammadiyah Kendari oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dukungan masyarakat juga tampak dalam penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Ketua PWM Sultra sebagai simbol kepercayaan dan partisipasi dalam gerakan dakwah Muhammadiyah.

Menteri Abdul Mu’ti dalam sambutannya mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali hadir di Kendari setelah satu dekade. “Saya atur jadwal sepadat apa pun karena kecintaan dan tanggung jawab saya terhadap Muhammadiyah,” ungkapnya.

Dalam pesannya, Prof. Mu’ti mengajak peserta Musypimwil untuk tetap menjaga semangat ibadah meski Ramadhan telah usai. Ia menyelipkan pesan melalui pantun:

“Bunga flamboyan berwarna merah,
Jatuh di rumput tanah yang basah,
Walaupun Ramadhan paripurna sudah,
Jangan berhenti beramal ibadah.”

Ia juga menegaskan bahwa tema Musypimwil “Bersama Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” sejalan dengan semangat Tanwir Muhammadiyah yang belum lama digelar di Kupang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks kepemimpinan, Menteri Mu’ti mengangkat kisah Nabi Shalih dari Al-Qur’an sebagai teladan pemimpin yang hidup dekat dengan rakyatnya. “Pemimpin tidak boleh berjarak dengan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan menyerukan agar Muhammadiyah terus berperan aktif dalam membangun peradaban melalui pendidikan, dakwah, dan kontribusi nyata untuk umat dan bangsa.

Musypimwil Muhammadiyah Sultra tahun ini menjadi simbol sinergi kuat antara kekuatan keumatan dan komitmen kebangsaan. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan daerah memperkuat harapan agar Muhammadiyah terus menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berkemajuan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang diikuti oleh seluruh tim penyusun GDPK tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, Kamis, 17 April 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 378/PD.03.01/J26/2025 tertanggal 14 April 2025, yang meminta fasilitasi pertemuan GDPK 5 Pilar. Penyusunan GDPK sendiri mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan pentingnya pengaturan kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga berkualitas.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si secara resmi membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Bombana. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis data dan sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan kependudukan yang tepat sasaran.

“Pembangunan kependudukan tidak bisa lepas dari kebutuhan akan data dan informasi berkualitas, khususnya dalam program Bangga Kencana. Data ini penting sebagai dasar penyusunan dokumen pembangunan seperti RPJMD, RKPD, Renstrada, hingga Renja OPD,” ujar H. Abdul Azis.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan GDPK merupakan langkah strategis yang akan menjadi acuan pembangunan jangka panjang. Menurutnya, dokumen ini perlu disusun secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan kependudukan yang terus berkembang.

Hal senada disampaikan oleh Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., salah satu pejabat struktural DPPKB Bombana yang turut mendampingi kegiatan. Ia mengatakan, “Kami harap seluruh tim penyusun dapat bekerja sama dan serius dalam menyusun dokumen ini, karena GDPK akan menjadi panduan utama dalam penentuan arah pembangunan penduduk Bombana ke depan.”

Kegiatan pendampingan GDPK 5 Pilar ini menghadirkan narasumber utama dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Harun Hiban, SE., MM., yang menjelaskan konsep dasar dan urgensi penyusunan GDPK. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa dokumen GDPK bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi harus menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui sesuai dinamika dan kondisi daerah.

“Pembangunan yang tidak berbasis data penduduk akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Karena itu, GDPK hadir sebagai solusi perencanaan pembangunan jangka panjang berbasis data yang akurat dan mutakhir,” kata Harun Hiban.

GDPK 5 Pilar mencakup lima dimensi utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

DPPKB Bombana berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan menyusun dokumen GDPK secara terstruktur dan terukur. Setelah pendampingan ini, proses penyusunan akan dilanjutkan dengan validasi data dan integrasi lintas sektor, sebelum akhirnya ditetapkan dalam kebijakan daerah.

Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berpihak pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Diharapkan GDPK Bombana nantinya bisa menjadi model perencanaan kependudukan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale, Kamis (17/4/2025). Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”

Kegiatan strategis tahunan ini menjadi ajang untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Tahun 2026 adalah momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kita harus fokus pada pendekatan agrominapolitan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran, dibarengi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengajak semua pemangku kepentingan agar bersinergi dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Agrominapolitan bukan hanya pertanian dan perikanan, tapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan promosi produk lokal agar memiliki daya saing,” tambahnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, daya saing budaya dan ekologi, serta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Dari seluruh tahapan Musrenbang yang telah dilalui, kami mencatat ada 2.430 usulan program yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI. Sebanyak 615 berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan 1.815 lainnya dari Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan,” jelas Husrifnah.

Musrenbang RKPD tahun ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, organisasi kepemudaan, hingga akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam merancang masa depan pembangunan Bombana.

Tak hanya paparan teknis, Musrenbang juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali isu-isu strategis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan masukan langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan program-program unggulan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan yang partisipatif sebagai budaya kerja dalam menciptakan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Pewarta : Abdul Muis

Kendari – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi. Upacara ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin, 17 April 2025.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kedisiplinan ASN dalam mengikuti apel pagi dan sore. Ia menyebut capaian kehadiran ASN dalam sepekan terakhir sudah menembus angka 60 persen, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewajiban kerja.

“Disiplin kita dalam seminggu terakhir ini sudah menunjukkan hasil yang baik, baik pada apel pagi maupun apel sore. Kehadiran ASN kita juga meningkat signifikan,” ujar Sekda.

Peningkatan kedisiplinan tersebut, lanjut Asrun Lio, perlu terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan peran pelayanan publik dan mendukung efektivitas pemerintahan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja tertib dan disiplin sebagai wujud integritas dalam birokrasi.

Selain menyentuh aspek kehadiran, Sekda juga menekankan kepatuhan ASN terhadap rekayasa lalu lintas di kawasan kantor Gubernur. Ia mengimbau agar seluruh pegawai mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan.

“Kita harus membiasakan tertib di lingkungan kerja, termasuk dalam menggunakan jalan dan memarkirkan kendaraan secara benar,” ucapnya tegas.

Di hadapan peserta upacara, Sekda juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan pertama tahun 2025. Ia menekankan bahwa program-program rutin yang telah direncanakan harus segera dijalankan, kecuali yang masih menunggu izin atau petunjuk teknis lebih lanjut.

“Segera lakukan evaluasi triwulan pertama dan laksanakan kegiatan-kegiatan rutin, kecuali yang memang belum mendapat izin pelaksanaan,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan setiap instansi dalam menindaklanjuti rencana kerja.

Lebih jauh, Asrun Lio berharap momentum Hari Kesadaran Nasional dijadikan refleksi bersama bagi ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas terhadap lembaga, serta komitmen dalam melayani masyarakat secara optimal.

“Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sultra,” pungkasnya.

Upacara Hari Kesadaran Nasional rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme dan etos kerja ASN. Momen ini juga menjadi ajang evaluasi moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan kerja bakti massal di areal Pasar Tadoha Mapaccing, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kabupaten Bombana, “Gerakan Berani Bersih Wonuaku.” Kegiatan ini berlangsung selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 14 hingga 17 April 2025, dan menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. (17/4)

Aksi bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.M.W., dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat eselon III, staf, auditor, hingga Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ambil bagian aktif dalam gerakan kebersihan lingkungan yang dicanangkan oleh Pemkab Bombana.

“Kegiatan kerja bakti ini adalah wujud nyata kepedulian dan kebersamaan kami, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, terhadap kebersihan lingkungan,” ujar Ridwan saat ditemui di lokasi kegiatan. “Kami berharap, dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat juga akan semakin meningkat,” tambahnya.

Pasar Tadoha Mapaccing dipilih sebagai lokasi kerja bakti karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Rumbia Tengah. Tingginya intensitas kegiatan jual beli membuat area ini rentan terhadap penumpukan sampah, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Selama empat hari pelaksanaan, para peserta kerja bakti membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah plastik, merapikan area parkir, dan menyapu seluruh area pasar. Selain membersihkan, kegiatan ini juga menjadi momen edukasi bagi para pedagang dan pengunjung pasar agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya.

“Gerakan Berani Bersih Wonuaku” sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Pemkab Bombana untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Program ini menargetkan seluruh OPD, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum agar terlibat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin dan terstruktur.

Ridwan menekankan bahwa semangat gotong royong dalam kegiatan seperti ini merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun daerah yang maju dan sehat. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari hal kecil dan melibatkan semua pihak, termasuk aparatur pemerintah.

“Kami ingin menularkan semangat bersih kepada masyarakat. Tidak harus menunggu instruksi, tapi jadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya kita sehari-hari,” ujar Ridwan.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh pegawai Inspektorat Daerah yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Menurutnya, kekompakan dan kerjasama dalam menjaga kebersihan menunjukkan bahwa ASN di Bombana tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk menjadi bagian dari solusi.

Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan ruang publik yang sehat dan layak untuk semua.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan kebersihan berkelanjutan dan siap mendukung penuh setiap program lingkungan yang dicanangkan pemerintah daerah.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, resmi membuka Kick Off Program Inkubasi Wastra Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari ini diikuti oleh 40 peserta terpilih dari berbagai daerah di Sultra. Rabu, 16 April 2025.

Dalam acara pembukaan, Ny. Arinta menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan wastra sebagai warisan budaya yang kini telah berevolusi menjadi bagian dari fesyen modern. Ia menyoroti bagaimana wastra, khususnya tenun, tidak lagi terbatas sebagai sarung atau selendang, namun telah menjelma dalam bentuk blazer, jas, hingga aksesori kekinian seperti tas dan topi.

“Ini menunjukkan bahwa wastra Sultra mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Potensinya sangat besar jika dikelola dengan tepat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi industri fesyen berbasis budaya adalah menjaga kualitas produk, terutama dari sisi desain dan produksi. Karena itu, Inkubasi Wastra 2025 menjadi strategi penting untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri kreatif lokal.

“Desain menarik harus didukung hasil produksi yang rapi dan berstandar tinggi. Program ini menjadi jembatan untuk mewujudkan itu,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Rahadian Triaji, menekankan bahwa BI terus berkomitmen mendorong penguatan UMKM, khususnya yang berbasis budaya. Menurutnya, tantangan global saat ini bisa menjadi peluang bagi produk wastra daerah untuk tampil sebagai solusi fashion yang berkelanjutan dan bernilai tinggi.

“Bank Indonesia tidak hanya fokus pada makroekonomi. Kami sangat concern pada penguatan UMKM, termasuk pelestarian budaya lokal melalui wastra,” ujarnya.

Rahadian menyebut program ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 16 hingga 29 April 2025, terbagi dalam dua kelas pelatihan: tata busana dan produksi. Materi pelatihan difokuskan pada pemanfaatan tekstil tradisional Sultra, serta didampingi oleh mentor dari Tim Gaya Wastra Nusantara.

“Harapannya, peserta tak hanya mahir mendesain, tapi juga punya strategi produksi dan pemasaran yang kuat, sehingga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Kepala BPVP Kendari, Amran, dalam sambutannya menjelaskan bahwa lembaganya kini hadir dengan format yang lebih luas setelah sebelumnya dikenal sebagai BLK. Ia menyebutkan BPVP memiliki beragam skema kejuruan seperti Listrik, Otomotif, Welding, TIK, Garmen, Pariwisata, hingga Barista, yang kini paling diminati karena tren kuliner yang berkembang pesat.

“Dengan pelatihan yang kami sediakan, masyarakat Sultra bisa membekali diri dengan keahlian spesifik agar siap bersaing di dunia kerja,” jelas Amran.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap sinergi antara BPVP, BI Sultra, dan Dekranasda sebagai upaya memperkuat pelaku UMKM dan angkatan kerja produktif di Sulawesi Tenggara.

Program Inkubasi Wastra 2025 ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai daerah seperti Kota Kendari, Konawe Selatan, Muna, Wakatobi, dan Konawe. Selama pelatihan, mereka akan dibekali teknik desain, produksi, serta strategi promosi dan pemasaran yang relevan dengan tren pasar fesyen modern.

Selain memperkuat kapasitas UMKM, kegiatan ini juga menargetkan terbentuknya produk wastra unggulan yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

“Kolaborasi Dekranasda, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya harus terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan industri kerajinan dan ekonomi kreatif Sultra,” tutup Ny. Arinta.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Kota Baubau pada Senin, 14 April 2025. Kunjungan tersebut menjadi panggung bagi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong inovasi pendidikan dan pemberdayaan potensi lokal, khususnya melalui pendidikan vokasi.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam kunjungan ini adalah inisiatif siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Baubau yang memproduksi sendiri seragam sekolah. Seragam hasil karya siswa SMK ini bahkan dibagikan langsung kepada siswa SMA Negeri 1 Baubau sebagai bentuk apresiasi atas semangat kemandirian dan kreativitas pelajar.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari anak-anak kita di SMK. Ini adalah bentuk nyata dari pemberdayaan dunia pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah,” kata Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Gubernur menilai langkah tersebut sebagai strategi konkret untuk meningkatkan kompetensi pelajar sekaligus membuka ruang berwirausaha di sektor jasa. Ia menekankan bahwa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan daerah berbasis keterampilan.

“Kita harus menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan vokasi seperti di SMK ini akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi berbasis keterampilan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, ekosistem pendidikan perlu terus didorong agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor adalah fondasi dalam memperkuat sistem pendidikan. Pemerintah akan selalu hadir mendukung setiap upaya yang menciptakan peluang dan kemandirian bagi generasi muda,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut memberikan semangat kepada para guru dan siswa yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, sekaligus mengajak pelajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu.

“Gunakan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Kalian adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini,” tutur Ribka.

Ribka juga memuji komitmen pemerintah daerah Sultra yang konsisten mendukung pendidikan berbasis keterampilan, serta berharap agar praktik baik seperti produksi seragam ini bisa diperluas ke sekolah lainnya di wilayah Indonesia.

Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Komandan Korem 143/Halu Oleo, serta Wali Kota Baubau Yusran Fahim. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat arah pembangunan SDM di Sulawesi Tenggara.

Program produksi seragam oleh siswa SMK di Baubau menjadi contoh konkret bahwa pemberdayaan pelajar bisa dilakukan secara langsung, aplikatif, dan berdampak nyata. Selain membentuk kemandirian, program ini juga memberi ruang aktualisasi bagi pelajar untuk turut membangun daerahnya melalui jalur pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, inovasi di sektor pendidikan vokasi diharapkan terus tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara.

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.