Bombana, sultranet.com – Dalam upaya mendorong budaya antikorupsi dan memperkuat sistem pengawasan di daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, mengikuti Kick Off Meeting Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 dan tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. (24/4/2025)

Kegiatan nasional tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring KPK Wahyu D. Susilo, serta Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh perwakilan instansi pusat dan daerah se-Indonesia.

SPI 2025 akan dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama, yaitu survei daring melalui WhatsApp dan email blast, metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta survei berbasis QR Code untuk responden partisipatif. Pendekatan ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dapat terlibat secara aktif dalam proses penilaian integritas.

KPK menekankan pentingnya pembaruan data dan struktur organisasi oleh setiap instansi peserta SPI. Seluruh lembaga diinstruksikan untuk memperbarui data unit layanan, pemetaan risiko korupsi, serta data responden internal, eksternal, dan para ahli (expert). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan survei lebih valid, akurat, dan mencerminkan kondisi riil di masing-masing instansi.

“Kami berharap setiap daerah mampu melakukan kontrol kualitas internal dengan baik, serta mendukung pengumpulan data yang jujur dan transparan,” kata Aida Ratna Zulaiha saat menyampaikan materi dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa SPI bukan sekadar survei formalitas, melainkan instrumen penting untuk mengukur tingkat integritas lembaga dan sebagai peta jalan dalam penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Ridwan menyambut baik pelaksanaan SPI tahun ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil SPI sebelumnya demi mendorong nilai integritas yang lebih baik di Kabupaten Bombana. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat sistem dan struktur pengawasan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“SPI adalah cermin bagi kami dalam melihat apa yang masih perlu dibenahi. Dengan keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh elemen, kami yakin Bombana dapat meningkatkan nilai SPI tahun ini,” ujar Ridwan.

KPK berharap, dengan pelaksanaan SPI yang terstruktur dan partisipatif, setiap instansi dapat memperbaiki celah rawan korupsi dalam sistem pelayanan publiknya. Budaya antikorupsi diharapkan tumbuh secara organik, tidak hanya melalui kebijakan struktural tetapi juga melalui kesadaran kolektif ASN dan masyarakat.

SPI 2025 menjadi langkah strategis dalam menciptakan layanan publik yang transparan, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kabupaten Bombana pun mengambil bagian dalam ikhtiar besar ini, sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Sultranet.com, Kolaka – Gedung baru Kantor PT. BPR Bahteramas Kolaka resmi beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam seremoni yang berlangsung pada Kamis, 24 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Bupati Kolaka H. Amri, anggota DPRD Sultra, anggota DPR RI, mantan Bupati Kolaka Ahmad Safei, serta jajaran direksi dan manajemen PT. BPR Bahteramas.

Peresmian ini menandai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan dan memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah Kolaka dan sekitarnya. Gedung baru ini dibangun dengan konsep modern dan fasilitas yang representatif, guna mendukung kenyamanan nasabah serta efektivitas operasional bank.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembangunan kantor baru BPR Bahteramas merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sektor keuangan lokal, yang menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran gedung baru ini menunjukkan keseriusan kita dalam mendorong sektor keuangan agar lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi,” ujar Andi Sumangerukka di hadapan para tamu undangan.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan daya saing dalam industri perbankan yang terus berkembang. Menurutnya, bank yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan fasilitas yang unggul akan menjadi pilihan utama masyarakat.

“Dalam kompetisi yang ketat seperti saat ini, hanya bank yang mampu memberikan layanan maksimal yang akan bertahan dan berkembang. Kita harus hadir dengan semangat baru dan orientasi pelayanan yang kuat,” ungkap Gubernur.

Tak hanya itu, Gubernur Andi Sumangerukka juga mengingatkan pentingnya komitmen internal dari seluruh insan perbankan dalam membangun kepercayaan nasabah. Ia menekankan bahwa kepercayaan dimulai dari dalam institusi itu sendiri.

“Sebelum kita mengundang masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa bank, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada diri sendiri, apakah kita percaya dan bangga dengan layanan yang kita miliki. Itu kunci utama dalam membangun loyalitas nasabah,” tuturnya.

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sultra dan prosesi pemotongan pita. Momen ini menjadi simbol dimulainya operasional gedung baru yang diharapkan mampu menjadi pusat layanan keuangan yang lebih inklusif dan profesional di Kolaka.

PT. BPR Bahteramas Kolaka terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai produk keuangan yang mudah dijangkau. Fokus utama mereka adalah mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, yang hadir dalam kegiatan ini, menyambut baik peresmian tersebut. Ia menilai kehadiran kantor baru BPR Bahteramas sebagai langkah konkret dalam memperluas jaringan layanan keuangan di Sultra, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional.

“Kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah sangat penting. Kehadiran BPR Bahteramas yang lebih kuat secara infrastruktur ini, kami harapkan dapat membantu masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dalam mendapatkan akses modal dan layanan keuangan yang mereka butuhkan,” ujar Burhanuddin.

Gedung baru ini tidak hanya sekadar simbol fisik, melainkan juga menjadi representasi dari semangat baru BPR Bahteramas dalam menghadirkan layanan keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai, lembaga ini optimis dapat memperluas jangkauan dan memperkuat fondasi perbankan daerah yang inklusif.

Kolaka, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menghadiri pembukaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Stadion Gelora Kolaka, Kamis, 24 April 2025. Acara tahunan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sultra dan disambut antusias oleh ribuan masyarakat dari berbagai wilayah.

Perayaan HUT Sultra tahun ini mengusung tema “Harmoni Sultra: Sultra Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Tema tersebut menjadi simbol semangat kolektif untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam mendorong kemajuan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan antarwilayah demi mencapai tujuan pembangunan bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh kabupaten dan kota yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung momentum HUT ke-61 ini.

“Saya ingin mengajak kita semua, terutama rekan-rekan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk bekerja dengan sepenuh hati. Masyarakat sedang menanti kontribusi nyata dari kita semua. Mereka berharap akan karya-karya terbaik yang kita hasilkan ke depan,” ujar Andi Sumangerukka di hadapan para kepala daerah dan peserta upacara.

Menurutnya, pada usia ke-61 tahun, Sulawesi Tenggara sudah berada pada tahap yang matang untuk bergerak lebih cepat dan strategis. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama yang erat antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

“Enam puluh satu tahun adalah usia yang cukup dewasa. Kita seharusnya telah melangkah lebih maju. Mari kita jaga kekompakan dan terus bersinergi memajukan Sultra ke depan,” tegas Gubernur.

Rangkaian pembukaan HUT ke-61 ini juga diramaikan oleh berbagai kegiatan menarik. Sejumlah stand pameran dari kabupaten/kota dipadati pengunjung, yang menampilkan potensi unggulan daerah masing-masing. Selain itu, digelar pula kegiatan bakti sosial, pertunjukan seni budaya, dan atraksi hiburan yang melibatkan para pelajar serta seniman lokal.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin menyampaikan bahwa keikutsertaan Bombana dalam momen penting ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pembangunan Sultra yang berkeadilan. Ia menilai kegiatan ini sebagai sarana mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kerja sama lintas wilayah.

“Pemerintah Kabupaten Bombana sangat mendukung agenda pembangunan regional yang inklusif. Melalui perayaan ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan daerah lain demi kemajuan bersama,” kata Burhanuddin usai menghadiri pembukaan acara.

Burhanuddin juga menyempatkan diri mengunjungi stand pameran Bombana yang menampilkan produk unggulan daerah serta inovasi layanan publik. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim yang telah mempersiapkan keikutsertaan Bombana secara maksimal.

Acara pembukaan HUT ke-61 Sultra di Kolaka ini menjadi simbol kebersamaan lintas daerah dalam membangun masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih sejahtera. Perayaan ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan agenda padat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memimpin rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas pengelolaan aset daerah dan upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paviliun Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana pada Selasa, 22 April 2025, dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait.

Agenda utama rapat tersebut adalah strategi pendataan ulang aset daerah, pemanfaatan aset secara optimal, serta penyelarasan sistem penarikan PAD yang lebih terintegrasi. Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa aset daerah harus menjadi sumber kekuatan fiskal yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

“Kita tidak boleh lagi memiliki aset yang tidak jelas penggunaannya. Aset yang menganggur adalah potensi ekonomi yang terbuang. Setiap aset yang kita miliki harus dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujar Bupati dengan tegas.

Bupati Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh peserta rapat bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya sebatas inventarisasi fisik, namun juga mencakup penyusunan dokumen hukum aset, memastikan legalitas kepemilikan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Hal ini, menurutnya, penting agar semua aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan agar setiap OPD segera menyampaikan laporan terkait kondisi aset dan potensi PAD yang dimiliki masing-masing unit kerja. Laporan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2026. Bupati menekankan agar seluruh data yang dikumpulkan mencakup semua aspek yang relevan, baik secara fisik maupun administratif, agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD.

“Laporan ini harus mencakup semua data yang diperlukan, dari kondisi fisik aset, dokumen kepemilikan, hingga potensi pendapatan yang bisa dihasilkan. Setiap langkah yang kita ambil harus terintegrasi dan terarah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana,” tegas Bupati.

Pada akhir rapat, Bupati Burhanuddin kembali menekankan pentingnya sinergi antar OPD untuk memperkuat pengelolaan aset daerah. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan pada gilirannya akan memperkuat ekonomi daerah serta mendorong pembangunan yang lebih merata.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih efisien dan transparan, serta memastikan PAD Bombana dapat meningkat secara berkelanjutan.

Bupati Bombana berharap bahwa dengan adanya pemetaan yang lebih baik terkait aset dan PAD, pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk memajukan daerah. Selain itu, kebijakan yang tepat akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri rapat koordinasi dengan manajemen PT. Swakarya Sumber Makmur (SSM) mengenai pelaksanaan relokasi lahan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Meeting PT. SSM, Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, pada Selasa, 22 April 2025.

Dalam pertemuan ini, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya proses relokasi yang dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat setempat. Ia meminta agar PT. SSM memastikan bahwa hak-hak warga yang terdampak tidak diabaikan, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan relokasi.

“Kami ingin semua proses ini berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mengawal agar pelaksanaan relokasi ini memenuhi asas keadilan dan keberlanjutan,” ungkap Bupati Burhanuddin dengan tegas.

Bupati juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan berperan aktif untuk memastikan bahwa relokasi ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi warga yang terlibat. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses ini.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan manajemen PT. SSM menyampaikan komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan relokasi dengan tertib dan manusiawi. Perusahaan juga memaparkan rencana teknis dan tahapan relokasi yang telah disiapkan. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa warga yang terdampak mendapatkan solusi yang adil, dengan memberikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam proses relokasi ini. Semua tahapan akan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa relokasi ini dilakukan dengan cara yang manusiawi,” jelas perwakilan PT. SSM.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Pimpinan Instansi Vertikal, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga yang lahannya akan direlokasi. Mereka semua diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berdialog langsung dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam proses relokasi ini.

Proses relokasi ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan PT. SSM untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Pemerintah daerah berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menjaga komunikasi yang baik dan memastikan bahwa proses relokasi berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebagai langkah lanjut, Bupati Burhanuddin mengingatkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memastikan agar hak-hak warga yang terdampak tetap dilindungi. Ia juga menekankan bahwa relokasi ini tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan bagi warga.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa nyaman dengan proses ini. Pemerintah daerah akan selalu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan relokasi agar berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Bupati Burhanuddin.

Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan, diharapkan proses relokasi ini akan berjalan sukses, memberikan solusi yang adil, dan menciptakan dampak positif bagi perkembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Bombana, khususnya Kecamatan Kabaena, menyebabkan longsoran tanah di ruas jalan Pising. Peristiwa yang terjadi pada Senin, 21 April 2025 ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan pengendara yang melintas. Sejumlah kendaraan hanya bisa melintas satu arah secara bergantian akibat turunnya level badan jalan.

Menurut keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, longsor disebabkan oleh kondisi tanah yang labil setelah diguyur hujan deras selama beberapa hari. Longsoran membuat timbunan jalan ambles di satu sisi, menciptakan kemiringan tajam yang cukup riskan untuk dilalui.

“Kami langsung menerjunkan tim ke lokasi begitu menerima laporan dari warga. Saat ini alat berat sudah dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan memperkuat struktur penahan tanah,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Bombana, Abd. Rahmat, saat diwawancarai di lokasi.

Rahmat menjelaskan bahwa selain mengerahkan alat berat, pihaknya juga telah memasang rambu-rambu peringatan serta menempatkan petugas di sekitar titik longsoran untuk mengatur lalu lintas. Hal ini dilakukan guna mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan yang melintas.

Langkah-langkah darurat tersebut, kata Rahmat, diambil untuk memastikan akses jalan tetap bisa digunakan, meskipun dengan sistem buka-tutup. “Penanganan ini sifatnya sementara. Kami masih menunggu kondisi cuaca stabil sebelum melakukan perbaikan permanen,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi seperti ini. Ia menyebut bahwa peristiwa tersebut menjadi evaluasi bersama untuk memperkuat sistem pemantauan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Kami terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan teknis terhadap cuaca ekstrem. Ruas jalan Pising ini memang berada di daerah yang rawan pergerakan tanah, dan kami akan prioritaskan perbaikannya dalam waktu dekat,” ujar Sofian.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan potensi ancaman dari kondisi alam, terutama saat intensitas hujan tinggi. “Kami imbau warga untuk tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak jika tidak dalam kondisi mendesak. Keselamatan adalah yang utama,” katanya.

Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah lereng dan perbukitan, untuk lebih waspada terhadap potensi bencana longsor. Warga diminta segera melapor jika menemukan retakan tanah, suara gemuruh, atau tanda-tanda pergerakan tanah lainnya.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan longsor di seluruh Kabaena. Ini penting untuk mencegah kejadian serupa ke depan,” tutup Sofian Baco

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut. Namun, kerusakan di bagian badan jalan cukup signifikan, terutama pada sisi jalan yang longsor. Dinas PUPR memperkirakan penanganan darurat dapat rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan, tergantung situasi cuaca.

Pihak pemerintah juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang cepat tanggap melaporkan kejadian, serta berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk pengamanan jalan.

Sebagai wilayah dengan kontur perbukitan dan curah hujan tinggi, Kabaena memang kerap menjadi titik rawan bencana hidrometeorologi, termasuk tanah longsor. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk aparat desa dan masyarakat lokal, untuk deteksi dini dan mitigasi risiko bencana.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesadaran kolektif masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana masa bakti 2025–2030. Pengukuhan berlangsung khidmat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin (21/4/2025), sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini yang mengusung semangat perjuangan dan pemberdayaan perempuan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung prosesi pelantikan dan menyampaikan harapannya kepada para pengurus yang baru. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan perempuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana.

“Saya berharap TP PKK dan Dekranasda ke depan menjadi garda terdepan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, serta mendukung pembangunan daerah melalui ekonomi kreatif dan penguatan keluarga,” ucap Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Pengurus Dekranasda dikukuhkan oleh Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antar pengurus, dukungan lintas sektor, dan inovasi dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“PKK punya peran besar dalam mendukung kesejahteraan keluarga, dan Dekranasda adalah motor penggerak kerajinan lokal serta UMKM. Kami ingin semua bergerak bersama, inovatif, dan terus berkolaborasi dengan OPD agar Bombana bisa maju,” ujarnya.

Fatmawati juga memaparkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari kerja ke depan. Salah satunya adalah Gerakan Dapur Sehat Cegah Stunting (Gerobak Dashat), yang bertujuan memberikan tambahan makanan bergizi di Posyandu untuk menurunkan angka stunting. Di bidang ekonomi keluarga, dicanangkan program One Village One Product (OVOP) untuk mendorong ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Tak hanya itu, PKK dan Dekranasda juga akan meluncurkan program Desa Wisata PKK, Bank Sampah PKK, serta turut mendukung Gerakan “Berani Bersih Wonuaku” yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Momen pelantikan ini juga diwarnai kejutan penuh haru. Ketua TP PKK Bombana mengungkapkan komitmen luar biasa dari Bupati Burhanuddin yang bersedia menyumbangkan seluruh gaji pokoknya selama satu tahun untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui program PKK.

“Bapak Bupati telah menyampaikan kepada kami, bahwa seluruh gaji pokok beliau selama satu tahun akan disumbangkan melalui program-program PKK untuk membantu masyarakat kurang mampu. Ini bentuk kepedulian yang sangat menyentuh,” ujar Fatmawati dengan mata berkaca-kaca.

Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD, camat se-Bombana, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat. Prosesi diawali dengan pembacaan SK Bupati, diikuti penandatanganan berita acara pengukuhan oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda.

Dalam suasana yang sarat makna, peringatan Hari Kartini digelar dengan tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Produktif, Bombana Progresif.” Tema ini menjadi cerminan sinergi antara pelestarian budaya, penguatan peran perempuan, dan inovasi dalam membangun daerah.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal semangat baru dalam membawa TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Bombana berperan aktif menciptakan keluarga yang sejahtera dan menjadikan produk kerajinan lokal Bombana lebih dikenal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke pasar internasional.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2030. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini dan berlangsung khidmat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Senin, 21 April 2025.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Momen ini menjadi simbol penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah serta komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat melalui gerakan kolaboratif dan program berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar PKK dan Dekranasda menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Saya berharap TP PKK dan Dekranasda ke depan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, serta terus mendukung program pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Ketua TP PKK dan Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengurus dengan perangkat daerah dalam menjalankan program kerja yang sudah dirancang. “Kami telah menyusun sejumlah program prioritas, termasuk mendukung 100 hari kerja Bupati Bombana. Salah satunya adalah Gerakan Dapur Sehat Cegah Stunting atau Gerobak Dashat, yakni program pemberian makanan bergizi tambahan melalui gerobak di Posyandu,” tuturnya.

Program strategis lainnya yang akan dijalankan mencakup One Village One Product (Satu Desa Satu Produk), Desa Wisata PKK, Bank Sampah PKK, serta program “Gerakan Berani Bersih Wonuaku” yang sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan mandiri.

Salah satu momen paling mengharukan dalam acara ini adalah pengumuman dari Ketua TP PKK bahwa Bupati Bombana akan menyumbangkan satu tahun gajinya untuk mendukung kegiatan sosial PKK yang menyasar masyarakat kurang mampu. “Untuk mendukung program-program PKK ini, Bapak Bupati telah berkomitmen kepada kami, bahwa insyaallah akan memberikan seluruh gaji pokok selama satu tahun untuk disumbangkan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui PKK Kabupaten Bombana,” ucap Fatmawati dengan suara bergetar.

Komitmen tersebut disambut hangat oleh para hadirin, termasuk Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Forkopimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Bombana, serta organisasi perempuan dan tokoh masyarakat yang hadir.

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini yang tahun ini mengusung tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Produktif, Bombana Progresif.” Tema tersebut merefleksikan semangat Kartini dalam konteks kekinian, di mana perempuan tidak hanya menjadi pilar keluarga, tetapi juga motor penggerak ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, pengurus TP PKK dan Dekranasda Bombana diharapkan mampu membawa energi baru dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program inovatif yang berpihak pada keluarga, perempuan, dan UMKM lokal. Mereka juga diharapkan mampu mempromosikan kerajinan khas Bombana agar lebih dikenal luas, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga nasional dan internasional.

Acara pengukuhan ini menjadi awal dari lembaran baru gerakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bombana, sejalan dengan semangat emansipasi yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini—semangat yang kini menyatu dalam gerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat. Kegiatan yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Senin, 21 April 2025.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama. Kebutuhan makan, tempat tinggal, bahkan fasilitas olahraga siswa ditanggung negara. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dari jenjang SD sampai SMA,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa program ini berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi. “Kita ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya. Sekolah Rakyat adalah jembatan sosial menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Mendagri juga meminta para kepala daerah segera merespons peluang ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD. Ia menekankan pentingnya kesiapan legalitas dan lahan dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di tiap daerah.

Turut hadir dalam rakor ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditunjuk sebagai koordinator utama program. Ia menjelaskan bahwa dasar hukum program ini mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Pendidikan adalah alat paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan langkah afirmatif untuk menciptakan keadilan akses pendidikan dan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujar Saifullah.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan target 200 lokasi dibangun tahun ini.

Selain sosialisasi program pendidikan, rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Mendagri menyampaikan bahwa inflasi year-on-year Maret 2025 terhadap Maret 2024 tercatat sebesar 1,03%, sedangkan month-to-month dari Februari ke Maret 2025 sebesar 1,65%.

“Target inflasi nasional kita adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka saat ini berada dalam kategori aman dan menggembirakan bagi masyarakat,” ujar Tito.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa pada minggu ketiga April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tetap stabil. Dua komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah dan cabai merah.

“Secara nasional, harga bawang merah naik sebesar 9,18 persen dan bawang putih naik 1,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Keduanya juga berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP),” jelas Amalia.

Rakor ini diikuti oleh berbagai unsur penting di Sultra, termasuk perwakilan dari BPS, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, serta instansi teknis lainnya. Pemerintah pusat mengajak daerah untuk meningkatkan sinergi dalam menekan inflasi serta menyukseskan program-program strategis yang berpihak pada masyarakat.

Dengan dukungan penuh seluruh unsur pemerintahan, program Sekolah Rakyat diharapkan segera direalisasikan di Sultra. Tak hanya sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat kecil, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menyiapkan generasi masa depan yang mandiri dan berkualitas.

Kendari, Sultrant.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2025. Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sultra ini dirangkaikan dengan tema besar pembangunan daerah, yaitu “Mewujudkan ASTA CITA dengan menghadirkan 1000 Profesi Perempuan dan Gen Z.” Senin, 21 April 2025.

Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, para Kepala OPD, Sekretaris Dinas, para Kabid, serta ratusan ASN dan PPPK yang tampak antusias mengenakan busana adat dan pakaian ala Kartini. Semangat emansipasi dan penghormatan terhadap perjuangan perempuan begitu terasa dalam suasana yang penuh warna dan budaya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Kartini adalah momen refleksi untuk terus menghidupkan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga memajukan bangsa.

“Kartini adalah simbol keberanian untuk berpikir melampaui zamannya. Ia menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan dan bangsanya, serta meyakini bahwa kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa kemajuan perempuan,” kata Gubernur saat membacakan sambutan.

Lebih lanjut, sambutan itu menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan di berbagai bidang, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan hukum, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Meski begitu, semangat Kartini tetap menyala dalam diri setiap perempuan Indonesia.

“Tak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menyalakan semangat Kartini. Tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan,” lanjutnya.

Menambahkan pandangannya secara pribadi, Gubernur Sultra menyampaikan rasa bangga atas antusiasme peserta apel, khususnya para perempuan yang tampil mengenakan busana daerah dan pakaian khas Kartini dengan penuh semangat sejak pagi hari.

“Saat saya datang, saya melihat semua berjalan dengan gaya masing-masing. Saya cukup tersentuh, karena pasti ada yang sudah bersiap dari subuh. Ini adalah bentuk nyata dari perjuangan ibu-ibu dalam menghormati nilai-nilai Kartini,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan untuk kemajuan daerah masih jauh dari kata selesai. “Masih banyak perjuangan yang harus kita lanjutkan untuk kemajuan Sulawesi Tenggara yang kita cintai. Saya tahu, di hadapan saya ini ada generasi penerus—Kartini-kartini masa kini—yang siap berkontribusi bagi bangsa dan daerah,” ujar Gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang telah hadir dengan penuh semangat, menjunjung nilai budaya, dan menghormati semangat emansipasi perempuan yang telah diwariskan Kartini.

“Terima kasih atas kesediaan mengikuti apel ini dengan memakai busana Kartini. Ini bukan hanya simbol semata, tapi juga bentuk semangat dan dedikasi untuk terus melangkah maju,” tutupnya.

Peringatan Hari Kartini tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang untuk menegaskan kembali komitmen daerah dalam mewujudkan keadilan gender dan pembangunan inklusif yang memberdayakan perempuan dari seluruh latar belakang dan generasi.