Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Kota Baubau pada Senin, 14 April 2025. Kunjungan tersebut menjadi panggung bagi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong inovasi pendidikan dan pemberdayaan potensi lokal, khususnya melalui pendidikan vokasi.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam kunjungan ini adalah inisiatif siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Baubau yang memproduksi sendiri seragam sekolah. Seragam hasil karya siswa SMK ini bahkan dibagikan langsung kepada siswa SMA Negeri 1 Baubau sebagai bentuk apresiasi atas semangat kemandirian dan kreativitas pelajar.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari anak-anak kita di SMK. Ini adalah bentuk nyata dari pemberdayaan dunia pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah,” kata Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Gubernur menilai langkah tersebut sebagai strategi konkret untuk meningkatkan kompetensi pelajar sekaligus membuka ruang berwirausaha di sektor jasa. Ia menekankan bahwa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan daerah berbasis keterampilan.

“Kita harus menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan vokasi seperti di SMK ini akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi berbasis keterampilan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, ekosistem pendidikan perlu terus didorong agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor adalah fondasi dalam memperkuat sistem pendidikan. Pemerintah akan selalu hadir mendukung setiap upaya yang menciptakan peluang dan kemandirian bagi generasi muda,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut memberikan semangat kepada para guru dan siswa yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, sekaligus mengajak pelajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu.

“Gunakan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Kalian adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini,” tutur Ribka.

Ribka juga memuji komitmen pemerintah daerah Sultra yang konsisten mendukung pendidikan berbasis keterampilan, serta berharap agar praktik baik seperti produksi seragam ini bisa diperluas ke sekolah lainnya di wilayah Indonesia.

Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Komandan Korem 143/Halu Oleo, serta Wali Kota Baubau Yusran Fahim. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat arah pembangunan SDM di Sulawesi Tenggara.

Program produksi seragam oleh siswa SMK di Baubau menjadi contoh konkret bahwa pemberdayaan pelajar bisa dilakukan secara langsung, aplikatif, dan berdampak nyata. Selain membentuk kemandirian, program ini juga memberi ruang aktualisasi bagi pelajar untuk turut membangun daerahnya melalui jalur pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, inovasi di sektor pendidikan vokasi diharapkan terus tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara.

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Baubau,Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra yang digelar di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Minggu malam, 13 April 2025. Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gala Dinner dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, termasuk Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelaku ekonomi lokal. Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pusat. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Ribka Haluk di hadapan para tamu undangan.

Musrenbang tahun ini memegang peranan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh daerah di Sultra diharapkan dapat menyelaraskan program prioritasnya agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Ia menyebut, pembangunan yang hanya bersifat top-down tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Maka dari itu, prosesnya harus partisipatif, transparan, dan melibatkan semua elemen,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Acara Gala Dinner tidak hanya menjadi forum kebijakan, tetapi juga ruang ekspresi budaya. Para tamu disuguhi pertunjukan seni tradisional khas Sultra yang menggambarkan kekayaan warisan lokal. Wamendagri Ribka Haluk secara khusus memuji semangat masyarakat Baubau yang ulet dan pekerja keras, serta menyebutnya sebagai aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semangat kerja keras masyarakat di sini luar biasa. Budaya ini harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” kata Ribka.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal nasional, acara ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Sulawesi Tenggara sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi fokus pemerataan.

Musrenbang RKPD Sultra Tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung hingga pertengahan pekan dengan agenda utama membahas program prioritas, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan hasil Musrenbang kali ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara akan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Pekan Berani Bersih Wonuaku. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan seluruh staf DPPKB, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor: 000.1.5/1713 tertanggal 11 April 2025 dari Bupati Bombana. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bombana dihimbau untuk melaksanakan kegiatan gotong royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00 WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas fisik membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi warisan nilai luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan dan merapikan berbagai sudut Ruang Terbuka Hijau. Mulai dari memungut sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di sekitar lokasi. Suasana kerja bakti berlangsung penuh semangat, dengan kebersamaan yang terpancar dari wajah para peserta.

Tak hanya menjadi ajang kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap, semangat seperti ini bisa menular ke seluruh OPD dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja bakti DPPKB Bombana di RTH ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2025 resmi dimulai. Kegiatan pembukaan seleksi dilaksanakan di Aula SMA Negeri 3 Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. (14/4)

Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta seleksi, kepala sekolah dan guru pendamping SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bombana. Selain itu, tim penilai terdiri dari perwakilan Badan Kesbangpol, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan juga turut hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif dan profesional.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi. Menurutnya, tahapan seleksi Paskibraka tahun ini telah mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan harapan melahirkan generasi muda terbaik yang akan menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

“Seleksi ini dimulai dari tahapan administrasi sejak 10 hingga 24 Maret 2025. Dari 235 siswa yang membuat akun Paskibraka, sebanyak 187 siswa mengunggah berkas lengkap. Setelah diverifikasi, 136 siswa dinyatakan lulus seleksi administrasi, sedangkan 51 lainnya tidak memenuhi syarat,” jelas Sunandar.

Dari 136 siswa yang lolos administrasi, terdiri dari 79 peserta putra dan 57 peserta putri. Mereka akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi lanjutan, termasuk tes Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dimulai langsung usai pembukaan. Proses seleksi lanjutan ini akan berlangsung hingga 18 April 2025.

Seluruh rangkaian seleksi bertujuan untuk menyaring 76 peserta terbaik yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2025. Selain itu, panitia juga akan memilih empat peserta terbaik, yakni dua putra dan dua putri, untuk mewakili Bombana ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin peserta yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, kepemimpinan, serta mental disiplin yang baik. Mereka harus siap bersaing dengan wakil dari 16 kabupaten dan kota lainnya di tingkat provinsi,” ujar Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Ia juga berharap pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya. “Ini adalah tahun kedua Badan Kesbangpol menjadi penanggung jawab kegiatan Paskibraka. Semoga dengan pengalaman yang ada, proses tahun ini bisa berjalan lebih baik dan semakin profesional,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesbangpol terus mendorong keterlibatan aktif para pemuda dalam kegiatan kebangsaan. Seleksi Paskibraka bukan hanya soal fisik dan baris-berbaris, tapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Dengan semangat nasionalisme dan sportivitas, diharapkan seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal. Proses ini tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan wawasan kebangsaan.

Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran 2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Bombana, yang akan digelar di Kantor Dinas Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, menurutnya, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, para peternak tidak mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Akibatnya, sebagian sapi dalam kondisi dilepas di padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Inspektorat dan Kepala Inspektorat Ridwan, S.Sos., M.PW, serta telah ditembuskan kepada Pj. Bupati Bombana dan BPK RI Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung Tengah yang berlokasi di Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan, telah diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15 ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto, berita acara, dan kelengkapan lainnya tersedia. Kami siap jika diminta menyerahkan semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat. Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata Hasbi.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dinas Pertanian Bombana berharap publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,” pungkas Hasbi.

Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.