Kendari – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari, menegaskan pentingnya keberadaan Dekranasda untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa Dekranasda tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal, tetapi harus hadir dengan kontribusi nyata yang berdampak pada pelaku usaha kerajinan dan masyarakat secara luas.

“Intinya kita ingin Dekranasda Sultra ini benar-benar bermakna, memberikan kontribusi nyata, bukan hanya sekadar lembaga yang ada secara administratif,” ujar Arinta dalam pertemuan bersama jajaran pengurus Dekranasda, Senin, 14 April 2025.

Arinta menyoroti pentingnya pelaksanaan program kerja yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Ia berharap rencana yang telah disusun mampu diimplementasikan secara teknis di lapangan agar para pengrajin lokal mendapatkan dukungan nyata.

Menurutnya, setiap kepemimpinan memiliki gaya kerja berbeda, dan para pengurus harus mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sedang diterapkan saat ini. Salah satu fokus utama yang diusung adalah penyederhanaan sistem pembiayaan kegiatan.

“Kalau sebelumnya mungkin banyak bergantung pada kerja sama dengan dinas, ke depan kita akan coba jalankan beberapa kegiatan secara mandiri. Dinas tetap akan menjadi mitra, tetapi mungkin lebih kepada fasilitasi pendanaan,” jelasnya.

Pendekatan ini, lanjut Arinta, diharapkan membuat kegiatan Dekranasda menjadi lebih fleksibel, cepat terlaksana, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk bergerak, tidak hanya menunggu, serta memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengurus harus punya semangat inovatif dan mampu bergerak dengan cepat. Kita ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki output dan outcome yang jelas,” tuturnya.

Dekranasda Sultra, kata Arinta, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan sektor kerajinan di daerah. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Ia menyebut kolaborasi antara Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata sangat krusial dalam memajukan industri kerajinan lokal.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Dekranasda Sultra, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para ketua, wakil ketua, dan anggota Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka, dengan sejumlah masukan disampaikan untuk penguatan program-program yang sudah direncanakan.

Arinta juga mendorong adanya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan bagi pengrajin, pengembangan akses pasar baik lokal maupun digital, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk-produk kerajinan khas Sultra.

“Dengan langkah konkret ini, saya yakin peran Dekranasda tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi bisa memberikan dampak nyata bagi para pelaku kerajinan di daerah,” katanya.

Dekranasda Sultra diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi kreatif di era saat ini. Perubahan pendekatan kerja yang lebih efisien dan tepat guna menjadi titik awal untuk mendorong kemajuan industri kerajinan yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis di Pulau Kabaena sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pelayanan ini berlangsung selama dua hari di dua titik, yakni Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan dan Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada Rabu dan Kamis, 9–10 April 2025.

Kegiatan ini melibatkan enam kepala UPTD Balai Penyuluh KB, para penyuluh KB (PKB dan PLKB), serta seluruh staf dan tenaga PPPK yang bertugas di wilayah Pulau Kabaena. Mereka secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, dengan pendekatan yang humanis dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program KB.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa pelayanan ini menjadi bukti nyata dari komitmen institusinya dalam menyukseskan visi kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan menyentuh langsung masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

“Kami dari DPPKB Bombana hadir langsung di tengah masyarakat Kabaena untuk memberikan pelayanan KB gratis yang optimal. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya bersama membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujar Abdul Azis.

Pelayanan ini turut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kinerja lapangan para penyuluh dan petugas KB yang dengan penuh dedikasi melayani masyarakat di daerah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPPKB dan seluruh jajaran di lapangan. Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Kami akan terus hadir bersama masyarakat, memastikan bahwa program kerja kami benar-benar menyentuh dan bermanfaat,” kata Bupati Burhanuddin saat berada di lokasi.

Selain meninjau langsung, Bupati dan Wakil Bupati juga berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan semangat kepada para tenaga penyuluh agar terus bekerja dengan hati. Kehadiran pimpinan daerah ini menambah semangat kerja jajaran DPPKB dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Masyarakat pun menyambut baik program ini. Warga merasa terbantu dengan kehadiran pelayanan KB gratis di wilayah mereka, yang selama ini tidak selalu mudah diakses karena keterbatasan geografis. Beberapa warga bahkan mengaku baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB langsung dari pemerintah daerah.

“Terima kasih sudah datang jauh-jauh memberikan pelayanan di desa kami. Kami sangat terbantu, apalagi semua dilakukan secara gratis dan langsung oleh petugas yang ramah,” ujar salah seorang ibu rumah tangga di Desa Rahadopi.

Pelayanan KB gratis ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta pengendalian jumlah penduduk secara berkelanjutan. DPPKB Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan aktif ke desa-desa, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, guna memastikan semua warga mendapatkan hak pelayanan yang sama.

Ke depan, program serupa akan terus digelar secara berkala di wilayah lain dalam Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan pelayanan KB dan edukasi keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana kini resmi membuka layanan Poli Spesialis Paru untuk memberikan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Layanan ini tersedia setiap hari, mulai Senin hingga Sabtu, dengan dokter spesialis paru, dr. Estiani Ningsih, Sp.P, yang siap melayani pasien secara profesional. (10/4/2025)

Kehadiran Poli Spesialis Paru di bawah Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kabupaten Bombana diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus bepergian ke luar daerah hanya untuk mendapatkan layanan serupa. Penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, asma, tuberkulosis (TBC), hingga penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) kini bisa ditangani lebih cepat dan dekat dengan rumah.

Direktur BLU RSUD Kabupaten Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menyampaikan bahwa layanan Poli Paru juga sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung memanfaatkan layanan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

“Poli Spesialis Paru di BLU RSUD Kabupaten Bombana sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung memeriksakan diri tanpa perlu biaya tambahan,” ujar drg. Riswanto.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bombana dan sekitarnya. Menurutnya, akses yang mudah ke layanan spesialis sangat penting dalam penanganan dini penyakit-penyakit kronis seperti TBC dan PPOK yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus keluar daerah. Ini bagian dari upaya kami untuk mendekatkan layanan dan memperkuat fungsi rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan publik,” jelasnya.

Dengan dokter spesialis yang telah terjadwal setiap hari, RSUD Bombana ingin memastikan kebutuhan pasien dapat dilayani secara maksimal. Pasien bisa berkonsultasi langsung untuk mendapatkan diagnosa, terapi, hingga edukasi terkait pengelolaan penyakit paru secara berkelanjutan.

Poli Paru ini juga menjadi bagian dari penguatan layanan spesialistik di RSUD Bombana yang terus berbenah dalam memenuhi standar pelayanan medis modern. Dengan status sebagai BLU, rumah sakit ini dituntut memberikan layanan yang prima dan akuntabel kepada masyarakat.

“Ke depan kami akan terus mengembangkan layanan spesialis lainnya agar masyarakat Bombana tidak lagi harus mencari pengobatan keluar daerah,” tambah drg. Riswanto.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jadwal praktik, prosedur administrasi, atau layanan medis lainnya, BLU RSUD Kabupaten Bombana menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp resmi di nomor +6281-2856-7443.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendekatkan layanan vital ke tengah masyarakat. Dengan hadirnya Poli Spesialis Paru, RSUD Bombana diharapkan mampu memberikan solusi kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan panen garam bersama warga di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, Rabu, 9 April 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama unsur Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, jajaran OPD, TP PKK, Camat Kabaena Utara, Kepala Desa Wumbulasa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat. Panen dilakukan di lahan tambak milik masyarakat yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama warga pesisir.

Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya hadir secara simbolis, namun juga turut turun langsung ke lokasi tambak, menyapa petambak, dan ikut memanen garam bersama masyarakat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor garam rakyat. Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi suntikan semangat bagi para petambak untuk terus mengembangkan potensi sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.

“Produksi garam masyarakat merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Hari ini kami hadir bukan sekadar seremonial, tapi sebagai bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan kesejahteraan petambak dan keberlangsungan industri garam lokal,” ujar Bupati Burhanuddin di sela-sela kegiatan.

Ia mengapresiasi kerja keras masyarakat Wumbulasa dalam mengelola tambak garam secara swadaya dan konsisten. Menurutnya, sektor garam merupakan potensi strategis yang harus terus dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra usaha.

Wakil Bupati Ahmad Yani turut menegaskan bahwa Pemkab Bombana telah menyusun sejumlah program konkret untuk mendukung penguatan usaha garam rakyat, mulai dari penyediaan peralatan panen, pembangunan gudang penyimpanan, pelatihan peningkatan kualitas produksi, hingga fasilitasi pemasaran ke luar daerah.

“Kami melihat kualitas garam dari Wumbulasa sangat potensial. Dengan dukungan pemerintah dan kerja sama masyarakat, garam Bombana bisa bersaing di pasar regional bahkan nasional,” ungkap Ahmad Yani.

Kegiatan panen juga diselingi dengan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat petambak. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan alat produksi, perbaikan akses distribusi, dan tantangan cuaca ekstrem yang sering mengganggu proses panen.

Menanggapi hal itu, Pemkab Bombana berkomitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan. Pemkab juga akan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan petambak agar dapat mengakses program-program pemberdayaan dari pusat dan provinsi.

Panen garam di Wumbulasa menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal. Pemerintah berharap, inisiatif serupa bisa diperluas ke desa-desa pesisir lainnya yang memiliki potensi tambak garam.

Selain sebagai komoditas ekonomi, sektor garam juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lokal dan mendorong tumbuhnya usaha mikro di sekitar wilayah produksi. Ke depan, Pemkab Bombana menargetkan terwujudnya ekosistem industri garam rakyat yang terpadu, berdaya saing, dan berorientasi pasar.

Dengan langkah nyata ini, Pemkab Bombana berharap industri garam tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi sektor unggulan yang menyokong ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana angin kencang dan hujan lebat di Kecamatan Kabaena Barat dengan menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana, Rabu, 9 April 2025.

Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD dan aparatur pemerintah daerah. Kehadiran mereka di lapangan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami kerugian akibat bencana.

Dalam bencana yang terjadi pada Maret 2025 lalu, sejumlah rumah warga di beberapa desa di Kabaena Barat mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang yang disertai hujan lebat. Pemerintah daerah pun bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan dan memastikan para korban mendapat perhatian yang layak.

Bupati Burhanuddin menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori rusak sedang. Setiap kepala keluarga menerima bantuan senilai Rp3 juta. Selain itu, Pemkab Bombana juga menyalurkan bantuan dana senilai Rp20 juta untuk membantu pemulihan rumah ibadah di Desa Baliara Selatan yang turut terdampak bencana.

“Kami datang tidak hanya membawa bantuan, tapi juga membawa semangat dan harapan. Pemerintah Kabupaten Bombana akan selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti ini,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan warga.

Ia menambahkan, pemberian bantuan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan sendiri dalam menghadapi kesulitan. Pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat dengan aksi konkret, bukan sekadar janji.

Kehadiran Bupati Bombana dan rombongan disambut hangat oleh warga yang terdampak. Beberapa warga mengaku terharu atas perhatian yang diberikan langsung oleh kepala daerah. Mereka merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi masa sulit pasca-bencana.

Salah satu warga yang menerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kehadiran langsung pemerintah daerah. “Kami sangat terbantu dan merasa diperhatikan. Terima kasih Pak Bupati dan semua yang sudah datang melihat kondisi kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Selain memberikan bantuan, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga terus melakukan pemantauan serta pendataan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kesiapsiagaan menjadi hal yang terus ditekankan oleh BPBD untuk meminimalkan dampak jika bencana kembali terjadi.

Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan melayani seluruh warganya, termasuk yang berada di wilayah terluar dan terdampak bencana. Pendekatan yang humanis, cepat tanggap, dan menyeluruh menjadi prinsip dalam membangun Bombana yang tangguh menghadapi segala situasi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kegiatan Halal Bihalal, kunjungan kerja, serta layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) gratis yang digelar di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Rabu, 9 April 2025.

Kegiatan yang dikemas penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kehadiran mereka disambut antusias oleh ratusan warga yang telah memadati lokasi acara sejak pagi. Hadir pula jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat Kabaena Selatan, kepala desa se-Kabaena Selatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai bagian dari tradisi Idul Fitri, tetapi juga sebagai sarana menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat serta menyerap langsung aspirasi warga di daerah kepulauan.

“Halal bihalal ini bukan sekadar seremonial, tetapi bukti nyata kami hadir mendengarkan dan melayani. Ini juga kunjungan perdana kami di Kabaena pasca dilantik, dan kami ingin memastikan pelayanan di wilayah terluar tetap berjalan dengan baik,” ujar Burhanuddin.

Kegiatan ini juga menjadi momen penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk triwulan pertama (Januari-Maret 2025). Sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabaena Selatan menerima bantuan dengan total anggaran Rp628.200.000. Selain itu, Pemkab Bombana menyalurkan anggaran kepada 28 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat program ekonomi desa, selaras dengan program unggulan “One Village One Product” yang menjadi prioritas pada 100 hari kerja pemerintahan Burhanuddin-Ahmad Yani.

“BUMDes harus menjadi motor penggerak ekonomi desa. Kita ingin setiap desa punya produk unggulan sendiri yang bisa bersaing, dan program ini akan segera kita jalankan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana,” tambah Bupati.

Di sisi lain, Pemkab Bombana melalui Dinas Kesehatan dan DPPKB turut menghadirkan layanan kesehatan gratis dan pelayanan KB kepada masyarakat. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, implan, dan suntik. Ratusan warga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan secara tertib di bawah tenda-tenda pelayanan.

Menurut salah satu warga Batuawu, kegiatan ini sangat membantu mereka, khususnya dalam hal akses pelayanan kesehatan. “Kami sangat bersyukur, karena tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk periksa kesehatan atau ikut KB. Semua sudah difasilitasi gratis di desa,” ucapnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir dan bekerja untuk rakyat, tanpa membeda-bedakan wilayah pusat maupun pinggiran. Sinergi lintas instansi, suasana kebersamaan, dan semangat pelayanan terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun desa dari pinggiran, serta memperkuat ekonomi lokal akan terus menjadi prioritas utama demi terwujudnya Bombana yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.Bupati dan Wakil Bupati Bombana saat disambut oleh warga Kabaena

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memulai lembaran baru dengan semangat pelayanan dan kepedulian lingkungan yang ditandai melalui Apel Akbar perdana yang dipimpin langsung oleh Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa, 8 April 2025 ini dirangkaikan dengan peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku”, peresmian dua unit bus sekolah gratis, penandatanganan komitmen kebersihan, dan ditutup dengan kegiatan halal bihalal.

Apel tersebut menjadi momen penting pasca Idul Fitri sekaligus ajang konsolidasi besar pertama sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Penjabat Sekda, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, ASN dan non-ASN, hingga perwakilan LSM dan pemerhati lingkungan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi pusat orientasi seluruh aparatur pemerintah. “Sejak dilantik, saya bersama Wakil Bupati langsung turun ke lapangan menyapa rakyat dan menyerap aspirasi. Hari ini kita berkumpul sebagai awal baru. Mari ubah paradigma kita sebagai pejabat. Rakyat harus berdaulat, dan tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa pamrih,” ujarnya tegas.

Wujud dari komitmen itu ditandai dengan peluncuran dua unit bus sekolah gratis yang akan beroperasi di wilayah Poleang dan Kabaena. Program ini ditujukan untuk menjamin kemudahan akses pendidikan, terutama bagi para pelajar di daerah terpencil dan rawan transportasi.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Bus sekolah ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membantu anak-anak kita mendapatkan hak pendidikannya secara layak,” kata Burhanuddin.

Tidak hanya itu, apel akbar juga menjadi momentum peluncuran program “Berani Bersih Wonuaku,” sebuah gerakan kolektif untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Program ini menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari wajah daerah.

“Ibukota kita adalah ruang tamu. Sebagai tuan rumah, kita wajib menjaga kebersihan dan keindahannya. Kebersihan adalah awal dari keindahan,” kata Bupati Burhanuddin.

Program “Berani Bersih Wonuaku” secara simbolis ditandai dengan pembacaan komitmen oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bombana dan dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta apel sebagai bentuk keseriusan menjaga lingkungan.

Dalam suasana apel, terjadi momen yang mengundang simpati: Bupati Burhanuddin memilih untuk meninggalkan tribun teduh dan berdiri bersama peserta apel di bawah terik matahari. Aksi spontan ini segera diikuti oleh para pejabat Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Sikap tersebut menggambarkan kesederhanaan dan solidaritas pemimpin dengan rakyatnya.

Apel akbar ditutup dengan kegiatan halal bihalal, mempererat silaturahmi antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Suasana penuh kehangatan terlihat saat Bupati dan jajarannya bersalaman satu per satu dengan peserta apel, membangun kebersamaan yang lebih erat pasca perayaan Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada masyarakat. Langkah-langkah nyata yang ditempuh—mulai dari layanan transportasi pendidikan, komitmen kebersihan, hingga keteladanan dalam sikap—menjadi simbol awal dari pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Bombana kini melangkah dengan semangat baru: membangun dari dasar, melayani tanpa batas, dan merangkul seluruh elemen masyarakat dalam semangat gotong royong.

Bombana, sultranet.com – Dalam rangka membangun budaya kerja yang religius dan nasionalis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer untuk melaksanakan sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah setiap hari kerja. Hal ini ia sampaikan usai melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah bersama ASN di Masjid Haqqul Yaqin, Kelurahan Lameroro, Selasa, 8 April 2025.

Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan religius yang telah menjadi perhatian serius Bupati Burhanuddin sejak awal kepemimpinannya. Komitmen ini diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/504/2025 tertanggal 11 Maret 2025 tentang Himbauan Sholat Berjamaah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Menjalankan ibadah itu ada kewajibannya bagi kita sebagai umat Islam. Saya mengajak kita semua untuk memakmurkan masjid. Apabila kita menjalankan sholat lima waktu, Insya Allah Allah tidak akan menurunkan bala di daerah kita,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya yang penuh makna spiritual.

Bupati juga menekankan bahwa sholat berjamaah tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan mempererat silaturahmi antarsesama ASN. Menurutnya, rutinitas ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.

“Khusus kepala OPD, saya minta himbauan sholat berjamaah ini dijalankan secara maksimal di lingkungan kantor masing-masing. Ini merupakan salah satu penilaian kinerja Bapak/Ibu. Ini bukan untuk kepentingan saya, tapi agar ASN dan honorer di Bombana lebih terbiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ungkapnya.

Tidak hanya menekankan aspek religiusitas, Bupati Burhanuddin juga terus mendorong semangat kebangsaan di tengah jajaran birokrasi. Ia mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WITA secara serentak di seluruh instansi pemerintahan. Langkah ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kedisiplinan nasionalisme para ASN di tengah menjalankan tugas negara.

“Religiusitas penting, tapi kita juga harus kuat dalam semangat kebangsaan. Lagu Indonesia Raya yang diputar setiap hari bisa mengingatkan kita semua bahwa kita bekerja untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Menurut Burhanuddin, integrasi antara nilai religius dan nasionalis menjadi pondasi penting dalam membentuk birokrasi yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki orientasi pelayanan publik yang tulus. Ia berharap ASN di Bombana tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan kebangsaan yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya modern dan profesional, tetapi juga menyentuh aspek spiritual masyarakat. Melalui kebijakan sederhana seperti sholat berjamaah dan pemutaran lagu kebangsaan, nilai-nilai dasar bangsa kembali dihidupkan di ruang-ruang kerja pemerintahan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, membentuk karakter ASN yang lebih berintegritas, serta menciptakan suasana kerja yang damai dan saling menghargai. “Kita ingin Bombana menjadi daerah yang diberkahi, dan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas setiap hari,” tutup Bupati Burhanuddin.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar apel gabungan perdana pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1446 H, Selasa pagi, 8 April 2025. Apel yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra.

Mengawali amanatnya, Gubernur menyampaikan ucapan Minal Aidzin wal Faidzin kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintahan, sembari memohon maaf lahir dan batin. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa libur, terutama mereka yang bertugas di layanan publik.

“Saya mengapresiasi mereka yang tetap menjalankan tugas meski dalam masa libur bersama. Untuk yang belum sempat cuti, saya minta haknya diberikan sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, terutama dalam mengikuti apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai pelayan publik. Namun, alih-alih memberikan sanksi bagi yang tidak hadir, ia memperkenalkan pendekatan baru berbasis apresiasi.

“Kita ubah mindset. Selama ini yang hadir apel malah kita marahi karena kecewa pada yang tidak hadir. Mulai sekarang, yang disiplin akan kita beri penghargaan. Kita lihat selama sebulan ke depan, siapa yang konsisten melaksanakan tugas, akan kita nilai dan beri reward,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih positif, dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri ASN untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut mengawasi dan memastikan kehadiran pegawainya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada pemborosan anggaran. Semua penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Setelah apel selesai, Gubernur bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan para kepala OPD melaksanakan prosesi jabat tangan dengan seluruh peserta apel sebagai bentuk silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan pasca Idulfitri. Prosesi jabat tangan dilakukan secara berurutan, dimulai dari eselon III dan II hingga seluruh kepala OPD.

Kegiatan berlanjut dengan kunjungan Gubernur ke Media Center Pemerintah Provinsi Sultra. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki pusat informasi tersebut. Menurutnya, Media Center merupakan aset penting yang harus dioptimalkan dalam mendukung penyebaran informasi publik.

“Media Center ini aset penting. Fasilitasnya sudah bagus, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Kita akan benahi agar ke depan bisa mendukung kinerja Pemprov, khususnya dalam penyebaran informasi publik,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui apel perdana ini, semangat baru dapat tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia ingin ASN menjadi pribadi yang lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan.

Momentum pasca Idulfitri ini disebutnya sebagai saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki sistem kerja, dan meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kinerja pemerintahan.