Bombana, sultraenet.com  – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menggelar Workshop Pengembangan Desa Wisata Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Vila Tanjung Tapulaga, Kabupaten Konawe, selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Februari 2025, dengan melibatkan perwakilan desa, pelaku usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan terkait. Kamis (20 Februari 2025 )

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Belli Harli Tombili, SE., M.Si, yang menekankan pentingnya pengelolaan desa wisata yang profesional dan berkelanjutan. “Pengembangan desa wisata harus dilakukan dengan pendekatan strategis agar mampu menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” ujarnya dalam sambutan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan strategi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing pariwisata lokal.

“Kami ingin desa-desa di Bombana menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan hal ini,” kata Anisa.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain:

1. Dr. Zulfadly Urufi, ST., M.Eng (Ahli Utama Perencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Institut Teknologi ITENAS Bandung),
2. Muh Amari Amrin, STP., M.Si (Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara),
3. Ahmad Nizar, S.Kom (Ketua Asosiasi Desa Wisata Sulawesi Tenggara),
4. A. Mujur, SH (Kepala Desa Sani-Sani yang mewakili Sulawesi Tenggara dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023).

Materi yang disampaikan mencakup strategi pemasaran digital, pengelolaan homestay, penguatan ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi diskusi dan berharap agar program pelatihan serta pendampingan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu peserta, Andi, perwakilan dari desa wisata di Bombana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Workshop ini sangat bermanfaat bagi kami yang sedang mengembangkan desa wisata. Kami berharap ada pendampingan lebih lanjut agar ilmu yang didapat bisa langsung diterapkan di desa kami,” ujarnya.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan desa wisata di Kabupaten Bombana dapat berkembang lebih pesat dan menjadi destinasi yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis wisata.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 961 pejabat daerah diambil sumpahnya, termasuk 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota. Salah satu yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang akan memimpin Bombana untuk periode 2025-2030. Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru di Kabupaten Bombana setelah sebelumnya dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Bupati Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan politik.

“Para kepala daerah harus bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas terhadap rakyat. Jangan hanya mengedepankan kepentingan politik, tetapi utamakan kesejahteraan masyarakat,” ujar Prabowo.

Usai pelantikan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin menyampaikan rasa syukurnya atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ia berkomitmen untuk mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, dan perikanan.

“Kami ingin Bombana menjadi kabupaten yang mandiri. Pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian dan perikanan, serta optimalisasi pelayanan publik akan menjadi prioritas utama kami,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi-misi yang telah mereka susun.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat, tokoh adat, serta generasi muda akan menjadi kekuatan utama kami dalam menjalankan program pembangunan,” tuturnya.

Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seluruh kepala daerah dilantik bersamaan di Istana Kepresidenan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, serta tamu undangan lainnya.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti program retret di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan komitmen mereka dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat.

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dapat membawa perubahan positif serta kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Bombana. Program-program strategis yang telah dirancang diharapkan dapat diwujudkan secara nyata demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Kepolisian Resor (Polres) Bombana menggelar pelatihan peningkatan kapasitas untuk jajaran Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas. Kegiatan ini berlangsung di Café Grand Lampusui, Kamis, 20 Februari 2025.

Pelatihan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bombana, Wakapolres, para Kabag, Kasat, Kanit serta seluruh Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah hukum Polres Bombana.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Safruddin Ratta, S.P., M.A.P., hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional.

“Ada empat pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu kecukupan ketersediaan, stabilisasi, keterjangkauan, dan mutu pangan. Semua pihak, termasuk aparat keamanan, punya peran strategis dalam memastikan hal ini berjalan dengan baik,” ujar Safruddin di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi garda terdepan dalam menciptakan ketahanan pangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan, mengatur pengeluaran rumah tangga agar bisa memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, melakukan diversifikasi konsumsi, serta mengelola lahan tidur untuk pertanian dan peternakan skala kecil.

Lebih lanjut, Safruddin mengutip Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjadi dasar hukum kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian, tetapi perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk aparat kepolisian.

Kapolres Bombana juga menyampaikan dukungannya atas pelatihan ini. Ia menilai peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa sangat vital dalam mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor seperti ini. Harapannya, personel kami bisa ikut mengedukasi warga dalam menjaga kemandirian pangan, terutama di desa-desa yang punya potensi pertanian dan peternakan,” katanya.

Pelatihan ini juga menjadi sarana diskusi bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam sesi tanya jawab, beberapa Bhabinkamtibmas mengusulkan agar pelatihan serupa dilakukan secara rutin agar pemahaman mereka terhadap program ketahanan pangan semakin mendalam.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para aparat desa memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus berperan aktif sebagai pendamping dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah tugas masing-masing.

Pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam mendukung agenda besar nasional di bidang pangan, dengan pendekatan yang edukatif dan partisipatif.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) DR. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, menghadiri acara silaturahmi Pemerintah Provinsi Sultra bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030, Rabu malam (19/2/2025), di Jakarta.

Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang hadir bersama istrinya. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, M.Ling, beserta istri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, serta para bupati dan wali kota terpilih beserta pasangan masing-masing. Sejumlah pejabat Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra juga mengikuti kegiatan ini.

Sekda Sultra menyambut baik acara tersebut sebagai ajang bagi para kepala daerah terpilih untuk bertemu dan menjalin koordinasi sebelum pelantikan. Menurutnya, setelah dilantik, para kepala daerah akan langsung menghadapi padatnya agenda pemerintahan.

“Setelah pelantikan, mereka akan mengambil alih kendali pemerintahan dengan jadwal yang sangat sibuk. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi,” ujar Asrun Lio.

Ketua panitia kegiatan, yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sultra, menjelaskan bahwa acara berlangsung di Nusantara Ballroom, Hotel Sari Pacific Jakarta. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dalam pembangunan daerah.

Rangkaian acara mencakup santap malam bersama, laporan panitia, sambutan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, serta perkenalan para kepala daerah terpilih. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, mengapresiasi panitia atas penyelenggaraan acara yang memungkinkan para kepala daerah terpilih untuk bertemu sebelum pelantikan dan orientasi di Magelang.

“Setelah ini, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan tugas yang padat. Karena itu, silaturahmi ini penting untuk membangun kebersamaan dan koordinasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Sultra. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Saya dan Pak Hugua siap membuka diri dan bekerja sama dengan semua kepala daerah. Dengan adanya penghematan anggaran dari pusat, kita perlu membentuk klaster pembangunan agar lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menegaskan komitmennya untuk mendukung gubernur dalam membangun Sultra. Ia juga mengajak semua kepala daerah terpilih untuk bersinergi dalam menjalankan program pemerintahan.

Beberapa kepala daerah terpilih turut memberikan pernyataan kesiapan mendukung program Pemprov Sultra. Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan selama di Jakarta. Bupati Wakatobi terpilih berharap daerahnya mendapat perhatian khusus karena merupakan wilayah terluar Sultra. Bupati Konawe terpilih menyoroti pentingnya koordinasi antara daerah dengan Pemprov, sedangkan Bupati Buton Selatan terpilih menutup dengan pantun yang mengajak untuk menjaga kebersamaan.

Acara ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemprov dan kepala daerah terpilih demi pembangunan Sulawesi Tenggara yang lebih maju.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

• Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
• Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
• Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
• Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:
Frasa kunci:
Topik:

Kendari, sultranet.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.