Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.

Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi dan penertiban pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia, pada Kamis, 13 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025 yang mengatur ketertiban aktivitas perdagangan di pasar tumpah.

Sosialisasi yang dimulai sejak subuh, setelah pelaksanaan salat Subuh, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas, Fatmawati, serta Kepala Bidang Perdagangan, Fferawati, beserta jajaran staf bidang perdagangan. Kehadiran para pejabat terkait bertujuan untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh para pedagang.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perindagkop dan UKM menjelaskan bahwa surat edaran yang diterbitkan Bupati Bombana bertujuan untuk menata kembali aktivitas perdagangan di Pasar Tumpah Kampung Baru. Dengan penataan ini, diharapkan pasar dapat beroperasi lebih tertib dan nyaman tanpa mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat sekitar.

“Kami ingin menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih rapi dan kondusif, sehingga pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman dalam bertransaksi,” ujar Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair.

Ia menambahkan bahwa pasar tumpah sering menimbulkan kemacetan akibat lapak pedagang yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu melakukan sosialisasi sebelum penertiban lebih lanjut dilakukan.

“Kami memberikan pemahaman kepada pedagang agar mereka tahu aturan yang harus dipatuhi. Semua dilakukan demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Para pedagang yang mengikuti sosialisasi menyambut baik upaya pemerintah ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan demi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib.

“Selama ini kami berdagang seadanya, kadang memang mengganggu jalan. Tapi dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi paham bagaimana harus menata tempat berjualan agar lebih tertib,” kata salah seorang pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar juga mendukung langkah pemerintah dalam menata ulang kawasan perdagangan ini.

Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Bombana berharap bahwa pasar tumpah dapat beroperasi lebih teratur dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Bombana, sultranet.com – Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, S.Sos, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sultra, Ny. Arinta Nila Hapsari, bersama 16 kabupaten/kota lainnya di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya, Ny. Arinta Nila Hapsari menegaskan pentingnya peran TP-PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat. Ia berharap para ketua yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif di daerah masing-masing.

“Saya yakin, para Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu di Sulawesi Tenggara mampu menjadi penggerak perubahan. Sinergi dan komitmen yang kuat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Fatmawati Burhanuddin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen menjadikan TP-PKK Bombana sebagai motor utama dalam pemberdayaan keluarga, perempuan, dan anak.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban dengan sepenuh hati. Bersama seluruh kader, kita akan bergerak maju untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang lebih sehat,” katanya.

Hj. Fatmawati bukan sosok baru dalam pemberdayaan keluarga di Bombana. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana dari 2022 hingga akhir 2023. Selama kepemimpinannya, ia menggagas berbagai program inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu program unggulannya adalah GEROBAK DAHSAT (Gerakan Olah Dapur Sehat Atasi Stunting), yang menghadirkan kuliner sehat berbahan lokal untuk menekan angka stunting di Bombana. Program ini mendapat apresiasi luas karena memberikan edukasi gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, ia juga mencetuskan program “1 Desa 1 Produk,” yang mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan memberdayakan UMKM lokal agar lebih berkembang.

Hj. Fatmawati menegaskan bahwa program-program tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan selama masa kepemimpinannya.

“Inovasi tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan program yang telah berjalan dan menghadirkan ide-ide baru yang lebih kreatif untuk mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan posyandu,” tuturnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran PKK dan Posyandu di Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Acara pelantikan berlangsung khidmat bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, jajaran pemerintah daerah, perwakilan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya.

Dengan dilantiknya Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, diharapkan akan lahir berbagai inisiatif baru yang mampu memperkuat pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana kini memasuki babak baru dalam dunia industri kreatif dengan dilantiknya Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana. Pelantikan yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara itu dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari. Dengan kepemimpinan baru ini, harapan besar tertuju pada pengembangan kerajinan lokal dan sektor pariwisata Bombana yang semakin maju dan berdaya saing. (25/3/2025)

Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati mengungkapkan rasa syukur serta tekadnya untuk menggali potensi kerajinan daerah agar lebih dikenal luas.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Dekranasda Kabupaten Bombana. Kabupaten ini memiliki kekayaan seni dan budaya luar biasa yang harus kita kembangkan. Saya berkomitmen untuk mendorong potensi kerajinan daerah agar mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya penuh semangat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan industri kerajinan tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Saya ingin memastikan bahwa para pengrajin mendapatkan dukungan maksimal, mulai dari peningkatan keterampilan, akses pasar, hingga kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kerajinan Bombana bisa menjadi kebanggaan daerah dan mampu bersaing lebih luas,” tambahnya.

Dukungan terhadap pelantikan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Hj. Fatmawati, sektor kerajinan Bombana akan mengalami perkembangan pesat dan memberikan dampak positif bagi pariwisata.

“Kami di Dinas Pariwisata sangat mengapresiasi dan siap mendukung penuh langkah Ibu Hj. Fatmawati dalam memimpin Dekranasda Bombana. Sinergi antara sektor pariwisata dan industri kerajinan sangatlah penting, karena kerajinan lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, kerajinan khas Bombana akan semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin kerja sama dalam berbagai program strategis untuk memperkenalkan produk-produk lokal ke pangsa pasar yang lebih luas.

“Kami siap berkolaborasi dalam berbagai agenda, mulai dari pameran, pelatihan bagi pengrajin, hingga pemasaran produk kerajinan di berbagai event nasional maupun internasional. Ini adalah momentum emas untuk menjadikan kerajinan Bombana lebih dikenal luas,” tegas Annisa.

Pelantikan ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kerajinan daerah. Dekranasda Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Hj. Fatmawati berencana untuk merancang berbagai program inovatif, termasuk pelatihan intensif bagi perajin, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan strategi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pemuda juga akan menjadi fokus utama dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis kerajinan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara Dekranasda, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bombana siap mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat kerajinan unggulan di Sulawesi Tenggara. Produk-produk kerajinan tidak hanya akan mencerminkan nilai estetika tinggi, tetapi juga memiliki daya saing yang mampu menembus pasar lebih luas.

Kerajinan lokal Bombana, seperti anyaman rotan, tenun tradisional, dan kerajinan berbasis sumber daya alam, akan terus dikembangkan dengan inovasi yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui langkah ini, Bombana diharapkan dapat menjadi destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif yang semakin diminati, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Diharapkan dengan adanya kepemimpinan baru ini, Dekranasda Kabupaten Bombana mampu menjadi motor penggerak industri kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa nama Bombana semakin dikenal luas sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan kreativitas.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idulfitri 1446 H” dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., selaku Ketua TPID Sulawesi Tenggara.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dengan metode hybrid, baik secara daring maupun luring. Pembahasan utama dalam pertemuan ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana permintaan barang dan jasa cenderung meningkat signifikan.

Dalam forum tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menjaga harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok aman hingga lebaran.

“Rapat ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Bupati Bombana.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan stok pangan, serta mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan bahwa upaya konkret perlu segera dijalankan guna menekan laju inflasi di daerah. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau menjelang Idulfitri 1446 H.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait, diharapkan lonjakan harga bahan pokok dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran dengan nyaman.

Sultranet.com, Bombana – Pulau Sagori di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, semakin menarik perhatian wisatawan karena keindahan alamnya yang masih asri. Pulau kecil dengan pasir putih lembut dan air laut jernih ini menawarkan pengalaman wisata bahari yang menakjubkan. Dengan keanekaragaman hayati bawah laut yang memukau, Pulau Sagori menjadi destinasi ideal bagi pencinta snorkeling dan diving.

Pulau ini memiliki karang atol berbentuk setengah lingkaran yang berfungsi sebagai pelindung alami, menciptakan perairan yang tenang dan aman bagi wisatawan. Hamparan pasir putih sepanjang 3.000 meter dengan lebar 200 meter di bagian tengahnya semakin menambah pesonanya. Kombinasi antara pasir putih, air laut biru, dan langit cerah menciptakan suasana yang menenangkan.

Untuk mencapai Pulau Sagori, wisatawan dapat memulai perjalanan dari Sikeli, ibu kota Kecamatan Kabaena Barat. Dari sana, perjalanan laut hanya membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit dengan perahu nelayan atau speedboat. Sepanjang perjalanan, wisatawan bisa menikmati panorama laut yang memukau dan berkesempatan melihat kawanan lumba-lumba yang berenang di sekitar perahu.

Pulau Sagori menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi wisatawan. Snorkeling dan diving menjadi pilihan utama karena air lautnya yang jernih memungkinkan wisatawan menikmati keindahan terumbu karang dan ikan-ikan warna-warni. Selain itu, pulau ini juga menjadi tempat yang sempurna untuk fotografi alam, dengan pemandangan sunset yang indah. Bagi yang ingin menikmati pengalaman lebih lama, berkemah di Pulau Sagori bisa menjadi pilihan menarik, memberikan sensasi tidur di bawah langit berbintang dengan deburan ombak yang menenangkan.

Keunikan Pulau Sagori tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kehidupan masyarakat pesisirnya. Wisatawan dapat berinteraksi dengan nelayan lokal dan mengenal lebih dekat budaya serta sejarah mereka. Pulau ini masih tergolong sepi, menjadikannya destinasi yang cocok bagi mereka yang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk perkotaan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, mengapresiasi potensi wisata Pulau Sagori. “Pulau Sagori adalah salah satu destinasi unggulan di Bombana yang masih sangat alami. Kami terus mendorong pengembangan wisata berbasis kelestarian lingkungan agar keindahan pulau ini tetap terjaga,” ujarnya. (10/3)

Pemerintah daerah dan masyarakat setempat berupaya menjaga kelestarian Pulau Sagori dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Upaya ini mencakup perlindungan ekosistem laut dan kebersihan pantai agar tetap nyaman bagi wisatawan. Keasrian Pulau Sagori menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati pesona alam tanpa gangguan.

Bagi wisatawan yang mencari destinasi yang menawarkan keindahan alami dan ketenangan, Pulau Sagori adalah pilihan yang sempurna. Dengan segala pesonanya, pulau ini menjadi surga tersembunyi yang patut dikunjungi. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan Pulau Sagori untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana tahun 2025 resmi dibuka mulai Senin, 10 Maret 2025, dan akan berlangsung hingga 24 Maret 2025 mendatang. Kesempatan ini terbuka bagi siswa-siswi terbaik yang ingin menjadi bagian dari tim kehormatan yang bertugas dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kabupaten maupun nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, selaku penyelenggara, mengajak seluruh pelajar yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Paskibraka di https://paskibraka.bpip.go.id. Para peserta diwajibkan untuk memahami dengan saksama setiap ketentuan dan petunjuk yang tersedia di laman tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana menjelaskan bahwa seleksi tahun ini tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Para calon peserta akan melalui berbagai tahapan seleksi ketat, mulai dari administrasi, tes kesehatan, wawancara, hingga uji keterampilan baris-berbaris.

“Kami berharap para peserta mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi fisik maupun mental. Ini adalah kesempatan emas bagi putra-putri terbaik Bombana untuk menunjukkan dedikasi dan nasionalisme melalui Paskibraka,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Paskibraka bukan sekadar tentang baris-berbaris, tetapi juga tentang membentuk karakter kepemimpinan dan disiplin yang tinggi. Para peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pembinaan khusus dan pelatihan intensif sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan 17 Agustus 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua di mana Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mengelola pelaksanaan seleksi Paskibraka. Dengan sistem seleksi yang semakin ketat dan transparan, diharapkan para peserta yang terpilih benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Bagi yang ingin mendaftar, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

• Berstatus sebagai pelajar SMA/sederajat di Kabupaten Bombana
• Berusia maksimal 18 tahun pada saat seleksi
• Memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak memiliki riwayat penyakit kronis
• Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan pelatihan

Pendaftaran dan pengunggahan berkas dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi BPIP. Jika terdapat kendala atau pertanyaan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi panitia seleksi yang informasinya tersedia di situs resmi Kesbangpol atau melalui sekolah masing-masing.

Dengan dibukanya pendaftaran ini, diharapkan akan lahir generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi serta siap mengemban tugas sebagai simbol kehormatan bangsa. Jangan lewatkan kesempatan ini dan segera daftarkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan!

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis (7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.