Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan Inovasi Layanan Posyandu (ILP) di Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu pagi, 15 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa, terutama bagi ibu dan anak.

Peluncuran Posyandu ILP dihadiri oleh Pj Bupati Bombana, yang memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan sektor kesehatan di Bombana.

“Posyandu ILP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Kami berharap para kader posyandu terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap para kader posyandu, Pj Bupati secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan dan memasangkan pin kepada mereka. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam menggerakkan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Selain seremoni peluncuran, acara ini juga diisi dengan edukasi tentang pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan anak, vaksinasi, serta gizi seimbang. Para peserta mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang upaya menjaga kesehatan keluarga secara optimal melalui layanan posyandu.

Program Posyandu ILP di Desa Lantowonua diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posyandu dan memiliki kesadaran lebih tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan penguatan program posyandu, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak semakin meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Bombana menjadi lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat mulai bertugas pada 5 September 2023, saya memetakan delapan isu strategis yang perlu segera ditangani. Alhamdulillah, saat ini semuanya telah tuntas. Namun, program-program ini tetap membutuhkan keberlanjutan agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan isu tersebut meliputi pengendalian harga dan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital, percepatan proyek strategis nasional, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September 2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari 2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. “Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14%. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 10,63%. “Angka ini masih di atas rata-rata nasional, tapi progresnya cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian, dengan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Di sektor infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik di sektor pariwisata. Pulau Labengki bahkan meraih juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa Wisata Berkembang,” ungkap Andap.

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas. Salah satu pencapaian penting adalah masuknya Aspal Buton dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setelah lebih dari satu abad produksi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sultra memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan 22 kesepakatan layanan kesehatan, termasuk keberhasilan Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo Sultra dalam melakukan bedah pintas arteri koroner pertama kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

• Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
• Cabai merah: Rp40 ribu/kg
• Telur ayam: Rp55 ribu/rak
• Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
• Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Kamar Operasi (Gedung OK) Rumah Sakit Pratama Tipe D Kepulauan Kabaena, Kamis (13/2/2025). Peresmian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD Kabupaten Bombana, camat se-Kepulauan Kabaena, Danramil, para kepala puskesmas, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan bahwa pembangunan Gedung OK ini merupakan program prioritas pada tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kepulauan Kabaena.

“Kehadiran Gedung Kamar Operasi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan fasilitas ini, pasien yang membutuhkan tindakan operasi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar Kabaena,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit ini akan dilengkapi dengan peralatan medis modern serta tenaga kesehatan yang kompeten agar dapat menangani berbagai kasus bedah yang sebelumnya hanya bisa ditangani di rumah sakit rujukan di daratan.

Pj. Bupati juga berpesan kepada OPD terkait agar pembangunan rumah sakit ini tidak berhenti di sini. Ia menekankan pentingnya pemenuhan fasilitas pendukung, alat kesehatan, serta tenaga medis yang memadai untuk menunjang operasional rumah sakit secara optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE, menyampaikan apresiasinya atas realisasi pembangunan Gedung OK ini. Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat.

“Kami bersyukur Gedung OK ini akhirnya dapat dioperasikan. Ini akan sangat membantu dalam penanganan pasien di wilayah kepulauan. Dengan layanan yang semakin baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan efisien,” ungkap Darwin.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui berbagai pelatihan serta melengkapi rumah sakit dengan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang.

Setelah prosesi peresmian, Pj. Bupati Bombana beserta rombongan melakukan peninjauan langsung ke dalam Gedung OK. Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi dengan tenaga medis mengenai kesiapan operasional dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Peresmian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabaena dan sekitarnya, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)

Kendari, sultranet.com – Masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi segera berakhir menyusul dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih pada tanggal 20 februari 2025 mendatang di Jakarta. (12/2)

Andap yang menjabat sejak 5 September 2023, kini kembali menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selama setahun memimpin Sultra, Andap dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan program-program yang menyentuh berbagai sektor pembangunan.

Dalam sambutannya saat acara perpisahan yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Andap mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa berbagai program yang telah dirancang harus terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Kita telah bekerja sama dalam membangun Sultra dengan berbagai program strategis. Saya berharap apa yang sudah kita mulai bisa diteruskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap

Selama kepemimpinannya, Andap fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi dan sosial. Salah satu capaian pentingnya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi guna menarik minat investor ke Sultra. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang keamanan dan ketertiban, Andap yang memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri, berhasil menjaga stabilitas daerah dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ia juga aktif dalam mengawal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan dengan aman dan kondusif.

Dengan berakhirnya masa jabatan Andap, posisi Pj. Gubernur Sultra kini menunggu keputusan pemerintah pusat. Masyarakat dan berbagai pihak berharap pengganti Andap dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis serta membawa Sultra ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Andap selama menjabat sebagai Pj. Gubernur Sultra. Menurutnya, Andap telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Sultra.

Dengan kepulangannya ke Kemenkumham, Andap menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung pembangunan daerah dari posisi dan kapasitas yang ia emban saat ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya. Senin (10/2/2025)

Longsor tersebut mengakibatkan jalan poros yang menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2, serta akses menuju Kantor Kecamatan dan Puskesmas Masaloka Raya, mengalami kerusakan dan sulit dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah penanganan agar akses jalan kembali normal.

“Kami telah melakukan peninjauan bersama BPBD Bombana untuk melihat langsung dampak longsor ini. Langkah cepat akan diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan administrasi di kantor kecamatan,” ujar Sofian Baco.

Ia menjelaskan bahwa tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Masaloka Raya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tanah yang labil semakin memperparah kerusakan jalan, sehingga perlu upaya penanganan segera agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah teknis yang paling tepat dalam perbaikan jalan ini. Keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Selain itu, Dinas PUPR Bombana juga berencana mengusulkan penguatan struktur jalan di titik rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, warga setempat berharap agar proses perbaikan bisa segera dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses perbaikan bisa segera direalisasikan sehingga akses masyarakat kembali lancar dan aman.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) bagi para pejabat struktural sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (11/2)

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan Bombana ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sulaiman, S.H., M.M., serta para pejabat eselon dan pejabat struktural yang terlibat dalam kesepakatan kinerja tahun 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perjanjian ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tahun mendatang.

“Penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami berharap seluruh pejabat struktural dapat bekerja lebih optimal untuk mendukung program ketahanan pangan di Bombana,” ujarnya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi dengan bawahannya terkait pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Dokumen ini menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Perjanjian ini memuat penugasan dari pimpinan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai bentuk komitmen, PK juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi, serta monitoring dan supervisi kinerja pegawai.

Dengan adanya perjanjian ini, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan program ketahanan pangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif dalam menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesionalisme di tahun 2025.

Jakarta, sultranet.com – Kemudahan akses layanan perbankan bagi warga Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta semakin nyata dengan dioperasikannya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra di Mess Pemprov Sultra, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

ATM ini menyediakan layanan penarikan tunai dengan pecahan Rp100.000, serta berbagai fitur transaksi lainnya, seperti transfer, pembelian pulsa, dan cek saldo. Kehadirannya diharapkan dapat membantu pegawai, tamu, dan masyarakat Sultra yang membutuhkan layanan perbankan lebih cepat dan mudah di ibu kota.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sultra dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bank Sultra terus berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah, termasuk mereka yang berada di luar daerah. ATM di Mess Pemprov Sultra ini adalah salah satu langkah konkret dalam mempermudah akses transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi langkah Bank Sultra dalam menghadirkan fasilitas yang bermanfaat bagi banyak pihak.

“Keberadaan ATM ini sangat membantu pegawai, tamu, serta masyarakat Sultra di Jakarta. Kami berharap Bank Sultra terus berinovasi dan memperluas layanannya, baik di dalam maupun di luar Sultra, demi kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penghubung Pemprov Sultra Jakarta, Mustakim, S.Kom., M.M., juga mengungkapkan rasa syukur atas beroperasinya ATM tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini telah lama dinantikan untuk memudahkan transaksi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki layanan mobile banking.

“ATM ini bukan hanya memudahkan transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta, tetapi juga memperkenalkan Bank Sultra sebagai bank milik Pemprov Sultra yang dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan dioperasikannya ATM di Mess Pemprov Sultra, kini terdapat dua gerai ATM Bank Sultra di Jakarta. Satu lagi berada di Kantor Cabang Bank Sultra Jakarta yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bombana, sultranet.com – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, kembali menggelar kegiatan rutin yang berlangsung setiap tanggal 11 setiap bulannya. Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Doule ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan balita. (Selasa, 11 Februari 2025)

Pada posyandu kali ini, selain pemeriksaan kesehatan, pihak kelurahan juga membagikan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak serta memastikan asupan gizi ibu hamil tetap terjaga.

Lurah Doule, Hj. Surisma, S., M.A.P., menegaskan pentingnya kegiatan posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Posyandu ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya pemberian makanan tambahan, kami ingin memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kami juga berterima kasih kepada Puskesmas Rumbia yang turut serta dalam pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, tenaga kesehatan dari Puskesmas Rumbia memberikan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penimbangan bayi dan balita, serta penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Masyarakat yang hadir juga diberikan informasi mengenai pentingnya imunisasi, pencegahan stunting, dan pola makan seimbang bagi anak-anak.

Selain layanan kesehatan, posyandu ini juga menjadi wadah bagi warga untuk berdiskusi langsung dengan tenaga medis mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang mereka alami. Pemerintah kelurahan berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara konsisten dan menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin posyandu ini menjadi tempat yang nyaman bagi ibu hamil dan balita untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Semoga program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambah Hj. Surisma.

Masyarakat setempat menyambut baik kegiatan posyandu ini. Mereka berharap program serupa dapat terus ditingkatkan agar layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak di wilayah Kecamatan Rumbia.

Dengan adanya kegiatan rutin ini, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak di Kelurahan Doule dapat terus meningkat serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.