Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat pertahanan siber nasional dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan digital yang lebih tangguh, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi yang solid merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ruang digital nasional. Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah strategis ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan digital Indonesia tetap kokoh.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Komdigi, Jumat (21/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya efektivitas koordinasi antara Komdigi dan BSSN tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan digital yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keamanan siber yang lebih baik. Menurutnya, arahan Presiden menjadi landasan utama dalam mempercepat langkah strategis di bidang keamanan digital.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden, yaitu memperkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujar Nugroho.

Sinergi antara Komdigi dan BSSN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.

Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, kerja sama antara Komdigi dan BSSN bukan sekadar kolaborasi administratif, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bertindak cepat guna memastikan keamanan digital nasional tetap terjaga.

Bombana, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana mengucapkan selamat atas pelantikan Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2024-2029. DPRD menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P., yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam penyusunan kebijakan, perumusan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang baru dilantik. DPRD siap bekerja sama dan bersinergi untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Tanpa kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, mustahil kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang maksimal,” ujar Iskandar, yang juga merupakan anggota DPRD Bombana dari daerah pemilihan (Dapil) Kabaena.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam 100 hari kerja pertama pasca pelantikan, di mana berbagai program prioritas akan mulai dijalankan. DPRD berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta memastikan kebijakan tersebut dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Pasangan Burhanuddin-Yani meraih kemenangan dalam Pilkada Bombana 2024 dengan dukungan kuat dari masyarakat serta sembilan partai pengusung, yakni PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Ummat, dan Partai Garuda.

Setelah melalui tahapan pemilihan, KPU Bombana menetapkan pasangan ini sebagai pemenang Pilkada, yang kemudian resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momentum pelantikan ini menjadi awal bagi pemerintahan baru dalam merealisasikan janji-janji politik dan program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Bombana memiliki tugas strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi-misi yang telah dirancang oleh kepala daerah terpilih. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif.

Iskandar menegaskan bahwa DPRD tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Penyusunan anggaran daerah, perumusan peraturan daerah, serta pengawasan terhadap program kerja bupati dan wakil bupati akan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“DPRD Bombana akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami siap mendukung setiap program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun tetap akan menjalankan fungsi kontrol agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tambahnya.

Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kepemimpinan Burhanuddin-Yani mampu membawa Bombana ke arah yang lebih maju, menghadirkan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama Kodim 1431/Bombana menggelar panen perdana gabah di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara. Panen ini dilaksanakan di atas lahan seluas tiga hektare milik Dominikus, yang dikelola oleh Kelompok Tani di bawah kepemimpinan H. Sakir. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Jumat, 21 Februari 2025.

Panen perdana tersebut dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Rarowatu Utara, Arisadayanto, SP, bersama Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda M. Kosim, serta sejumlah pihak lain yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para petani, yang merasa didukung penuh oleh pemerintah dan aparat dalam mengelola lahan pertanian mereka.

“Kami selalu siap mendukung dan membantu para petani agar hasil panennya optimal,” ujar Serda M. Kosim di sela kegiatan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI di tengah-tengah petani merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Serda Kosim, kehadiran Babinsa tidak hanya sebatas pengawasan atau keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan dan motivasi di lapangan. “Semoga panen kali ini menjadi motivasi bagi petani lain untuk terus berinovasi dalam bercocok tanam,” harapnya.

Dinas Pertanian Bombana menilai, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Arisadayanto, selaku PPL yang mendampingi langsung kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa kehadiran Babinsa mampu memberikan dampak psikologis positif bagi petani.

“Kami melihat antusiasme petani meningkat dengan adanya dukungan langsung dari Babinsa. Ini memperkuat semangat mereka untuk terus bertani dan mengembangkan teknologi pertanian,” ujar Arisadayanto.

Turut hadir dalam panen ini, PPL dari Desa Marga Jaya, Khusairi, serta PPL Desa Tembe, Jamal, S.P. Kegiatan ini juga dihadiri Kopda Iwan selaku Babinsa Desa Lantowua, sebagai bentuk keterlibatan aktif TNI di berbagai wilayah binaan dalam mendukung pertanian lokal.

Ketua Kelompok Tani, H. Sakir, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dan jajaran Dinas Pertanian Bombana yang selama ini rutin mendampingi petani. “Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu memberikan semangat kepada para petani. Semoga kerja sama ini terus terjalin untuk peningkatan hasil pertanian di desa kami,” ucapnya.

Dinas Pertanian Bombana menilai kegiatan panen perdana ini menjadi tolok ukur penting bahwa sektor pertanian di Bombana terus berkembang dengan baik. Pemerintah berharap model kolaborasi seperti ini bisa diterapkan di desa-desa lainnya, sehingga ketahanan pangan daerah dapat diperkuat secara merata.

Dengan terus dibangun sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan TNI, Kabupaten Bombana optimistis mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan sektor ini sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat.

tag:
frasa kunci:
topik:

Bombana, sultraenet.com  – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menggelar Workshop Pengembangan Desa Wisata Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Vila Tanjung Tapulaga, Kabupaten Konawe, selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Februari 2025, dengan melibatkan perwakilan desa, pelaku usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan terkait. Kamis (20 Februari 2025 )

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Belli Harli Tombili, SE., M.Si, yang menekankan pentingnya pengelolaan desa wisata yang profesional dan berkelanjutan. “Pengembangan desa wisata harus dilakukan dengan pendekatan strategis agar mampu menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” ujarnya dalam sambutan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan strategi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing pariwisata lokal.

“Kami ingin desa-desa di Bombana menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan hal ini,” kata Anisa.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain:

1. Dr. Zulfadly Urufi, ST., M.Eng (Ahli Utama Perencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Institut Teknologi ITENAS Bandung),
2. Muh Amari Amrin, STP., M.Si (Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara),
3. Ahmad Nizar, S.Kom (Ketua Asosiasi Desa Wisata Sulawesi Tenggara),
4. A. Mujur, SH (Kepala Desa Sani-Sani yang mewakili Sulawesi Tenggara dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023).

Materi yang disampaikan mencakup strategi pemasaran digital, pengelolaan homestay, penguatan ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi diskusi dan berharap agar program pelatihan serta pendampingan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu peserta, Andi, perwakilan dari desa wisata di Bombana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Workshop ini sangat bermanfaat bagi kami yang sedang mengembangkan desa wisata. Kami berharap ada pendampingan lebih lanjut agar ilmu yang didapat bisa langsung diterapkan di desa kami,” ujarnya.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan desa wisata di Kabupaten Bombana dapat berkembang lebih pesat dan menjadi destinasi yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis wisata.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 961 pejabat daerah diambil sumpahnya, termasuk 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota. Salah satu yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang akan memimpin Bombana untuk periode 2025-2030. Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru di Kabupaten Bombana setelah sebelumnya dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Bupati Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan politik.

“Para kepala daerah harus bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas terhadap rakyat. Jangan hanya mengedepankan kepentingan politik, tetapi utamakan kesejahteraan masyarakat,” ujar Prabowo.

Usai pelantikan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin menyampaikan rasa syukurnya atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ia berkomitmen untuk mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, dan perikanan.

“Kami ingin Bombana menjadi kabupaten yang mandiri. Pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian dan perikanan, serta optimalisasi pelayanan publik akan menjadi prioritas utama kami,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi-misi yang telah mereka susun.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat, tokoh adat, serta generasi muda akan menjadi kekuatan utama kami dalam menjalankan program pembangunan,” tuturnya.

Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seluruh kepala daerah dilantik bersamaan di Istana Kepresidenan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, serta tamu undangan lainnya.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti program retret di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan komitmen mereka dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat.

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dapat membawa perubahan positif serta kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Bombana. Program-program strategis yang telah dirancang diharapkan dapat diwujudkan secara nyata demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Kepolisian Resor (Polres) Bombana menggelar pelatihan peningkatan kapasitas untuk jajaran Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas. Kegiatan ini berlangsung di Café Grand Lampusui, Kamis, 20 Februari 2025.

Pelatihan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bombana, Wakapolres, para Kabag, Kasat, Kanit serta seluruh Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah hukum Polres Bombana.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Safruddin Ratta, S.P., M.A.P., hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional.

“Ada empat pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu kecukupan ketersediaan, stabilisasi, keterjangkauan, dan mutu pangan. Semua pihak, termasuk aparat keamanan, punya peran strategis dalam memastikan hal ini berjalan dengan baik,” ujar Safruddin di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi garda terdepan dalam menciptakan ketahanan pangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan, mengatur pengeluaran rumah tangga agar bisa memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, melakukan diversifikasi konsumsi, serta mengelola lahan tidur untuk pertanian dan peternakan skala kecil.

Lebih lanjut, Safruddin mengutip Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjadi dasar hukum kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian, tetapi perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk aparat kepolisian.

Kapolres Bombana juga menyampaikan dukungannya atas pelatihan ini. Ia menilai peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa sangat vital dalam mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor seperti ini. Harapannya, personel kami bisa ikut mengedukasi warga dalam menjaga kemandirian pangan, terutama di desa-desa yang punya potensi pertanian dan peternakan,” katanya.

Pelatihan ini juga menjadi sarana diskusi bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam sesi tanya jawab, beberapa Bhabinkamtibmas mengusulkan agar pelatihan serupa dilakukan secara rutin agar pemahaman mereka terhadap program ketahanan pangan semakin mendalam.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para aparat desa memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus berperan aktif sebagai pendamping dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah tugas masing-masing.

Pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam mendukung agenda besar nasional di bidang pangan, dengan pendekatan yang edukatif dan partisipatif.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) DR. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, menghadiri acara silaturahmi Pemerintah Provinsi Sultra bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030, Rabu malam (19/2/2025), di Jakarta.

Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang hadir bersama istrinya. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, M.Ling, beserta istri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, serta para bupati dan wali kota terpilih beserta pasangan masing-masing. Sejumlah pejabat Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra juga mengikuti kegiatan ini.

Sekda Sultra menyambut baik acara tersebut sebagai ajang bagi para kepala daerah terpilih untuk bertemu dan menjalin koordinasi sebelum pelantikan. Menurutnya, setelah dilantik, para kepala daerah akan langsung menghadapi padatnya agenda pemerintahan.

“Setelah pelantikan, mereka akan mengambil alih kendali pemerintahan dengan jadwal yang sangat sibuk. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi,” ujar Asrun Lio.

Ketua panitia kegiatan, yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sultra, menjelaskan bahwa acara berlangsung di Nusantara Ballroom, Hotel Sari Pacific Jakarta. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dalam pembangunan daerah.

Rangkaian acara mencakup santap malam bersama, laporan panitia, sambutan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, serta perkenalan para kepala daerah terpilih. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, mengapresiasi panitia atas penyelenggaraan acara yang memungkinkan para kepala daerah terpilih untuk bertemu sebelum pelantikan dan orientasi di Magelang.

“Setelah ini, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan tugas yang padat. Karena itu, silaturahmi ini penting untuk membangun kebersamaan dan koordinasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Sultra. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Saya dan Pak Hugua siap membuka diri dan bekerja sama dengan semua kepala daerah. Dengan adanya penghematan anggaran dari pusat, kita perlu membentuk klaster pembangunan agar lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menegaskan komitmennya untuk mendukung gubernur dalam membangun Sultra. Ia juga mengajak semua kepala daerah terpilih untuk bersinergi dalam menjalankan program pemerintahan.

Beberapa kepala daerah terpilih turut memberikan pernyataan kesiapan mendukung program Pemprov Sultra. Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan selama di Jakarta. Bupati Wakatobi terpilih berharap daerahnya mendapat perhatian khusus karena merupakan wilayah terluar Sultra. Bupati Konawe terpilih menyoroti pentingnya koordinasi antara daerah dengan Pemprov, sedangkan Bupati Buton Selatan terpilih menutup dengan pantun yang mengajak untuk menjaga kebersamaan.

Acara ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemprov dan kepala daerah terpilih demi pembangunan Sulawesi Tenggara yang lebih maju.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

• Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
• Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
• Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
• Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:
Frasa kunci:
Topik:

Kendari, sultranet.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.