Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

JAKARTA, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur terpilih, Ir. Hugua, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 kepala daerah kabupaten/kota terpilih se-Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan radiogram yang diterima dari Kemendagri. Sultra dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari kedua sesi ketiga, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

“Pemeriksaan berlangsung dua hari, mulai Minggu hingga Senin, untuk seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia. Sultra mendapatkan giliran di hari kedua, sesi ketiga,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, setelah melakukan registrasi di depan ruangan Sasana Bhakti Praja, para kepala daerah terpilih diarahkan menuju Gedung F lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka mengikuti proses pengambilan tanda pangkat sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, yang didampingi Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Semua sudah tertata dengan baik sesuai prosedur. Pemeriksaan meliputi cek dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Hasilnya semua normal,” ujarnya.

Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota terpilih di Sultra, yakni:

1. Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
10. Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
13. Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahapan penting sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

BOMBANA, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (17/2/2025).

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan bahwa peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan ini sebagai refleksi guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyampaikan ucapan perpisahan setelah lebih dari satu tahun dua bulan mengemban amanah sebagai Pj. Bupati Bombana. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerja sama dari bapak dan ibu sekalian, tugas yang saya emban tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya dengan penuh haru.

Selama menjabat, Edy menyebutkan beberapa capaian yang berhasil diraih, seperti pengendalian inflasi hingga angka minus 2,37 persen, penurunan angka stunting menjadi 30,4 persen atau turun 4,9 persen dari periode sebelumnya, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 10,54 persen atau turun 0,19 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan sebesar 0,85 persen.

Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, Pemkab Bombana memperoleh 13 penghargaan dari berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun regional. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita semua dan saya persembahkan untuk daerah yang saya cintai ini,” katanya.

Menutup amanatnya, Edy Suharmanto menyampaikan permohonan maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan. Ia berharap bupati definitif Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta dapat membawa Bombana semakin maju dan berkembang.

Bombana, HarapanSultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kawasan wisata terpadu di Ranokomea. Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpadu Ranokomea, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, mengatakan bahwa penyusunan DED ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pengembangan Ranokomea sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kawasan ini diharapkan mampu menarik wisatawan serta meningkatkan sektor ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa Ranokomea dikembangkan dengan konsep yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan DED ini menjadi langkah awal agar pembangunan kawasan wisata ini lebih terarah dan memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama, Laode Muhammad Abdi dan Zulfadly Urufi, yang memaparkan rencana pengembangan kawasan tersebut. Dalam pemaparannya, Laode Muhammad Abdi menekankan bahwa Ranokomea memiliki nilai ekologis dan estetika yang tinggi, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari.

“Kawasan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dalam pengembangannya nanti, kita harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar keindahan dan ekosistemnya tetap terjaga,” kata Laode.

Sementara itu, Zulfadly Urufi menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata tidak hanya berfokus pada daya tarik alam, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Menurutnya, sinergi antara pariwisata dan infrastruktur menjadi kunci utama agar Ranokomea benar-benar siap menjadi destinasi unggulan.

“Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi wisata sebesar apa pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada keseimbangan antara pembangunan fasilitas dan pelestarian lingkungan,” jelas Zulfadly.

Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, turut menyampaikan optimisme terhadap pengembangan Ranokomea. Menurutnya, dengan perencanaan yang matang, kawasan ini dapat menjadi ikon baru pariwisata Bombana yang mampu bersaing dengan destinasi lain di Sulawesi Tenggara.

“Kami yakin Ranokomea akan menjadi daya tarik wisata yang besar di Bombana. Dengan penyusunan DED ini, kita punya dasar yang kuat untuk mengembangkan kawasan ini dengan konsep yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Anisa.

Seminar ini juga menjadi ajang diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat setempat. Masukan yang diperoleh dalam diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan DED agar hasilnya lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan adanya perencanaan matang melalui DED ini, Ranokomea diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan kawasan ini agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan arahan strategis dan capaian kinerja dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra.

Delapan Isu Strategis Tuntas, Perlu Keberlanjutan

Dalam sambutannya, Andap mengingatkan kembali momen pertama kali memimpin apel pada 11 September 2023. Saat itu, ia melihat minimnya partisipasi akibat cuaca yang kurang bersahabat. “Tidak ada gading yang tak retak. Dalam kepemimpinan, berinteraksi, dan berkomunikasi, tentu ada kekhilafan. Untuk itu, saya mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Ia kemudian memaparkan delapan isu strategis yang telah dituntaskan selama masa kepemimpinannya, yakni:

1. Pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan stunting
3. Pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal
4. Percepatan penyelesaian proyek strategis nasional
5. Optimalisasi pariwisata berkelanjutan
6. Hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan
7. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
8. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

“Semua isu strategis ini telah dituntaskan, namun perlu program berkelanjutan agar hasilnya optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Andap.

Pemprov Sultra Raih 38 Penghargaan Nasional

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra berhasil meraih 38 penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga inovasi daerah.

Beberapa penghargaan yang diraih antara lain:

• Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dari Presiden RI atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi
• Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 “Kategori Utama” dari Wakil Presiden RI atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Peringkat ke-4 peningkatan produksi beras tertinggi nasional
• Provinsi Terbaik Bangga Berwisata di Indonesia 2023 dari Kemenko Marves
• Anugerah Merdeka Belajar 2024 untuk transformasi anggaran pendidikan
• Penghargaan Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi peringkat kedua se-Indonesia dari KPK
• Juara I Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang
• Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
• Peringkat ke-3 Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 dari Bappenas
• Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat
• Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa 2024 dari Kementerian Keuangan
• Penghargaan BKN Award 2024 untuk kategori manajemen kepegawaian terbaik
• Peringkat I Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2024 dari Kementerian PANRB
• Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut dari BPK
• Penghargaan Peringkat II Nasional Implementasi Smart Province 2024 dari Kementerian Kominfo
• Juara I Lomba Posyandu Award Nasional 2024
• Penghargaan Inovasi Daerah Digitalisasi Pasar Rakyat Terbaik 2024 dari Kementerian Perdagangan
• Penghargaan Provinsi Peduli HAM 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Andap, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh jajaran Pemprov Sultra. “Prestasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Harapan dan Komitmen Membangun Sultra

Mengakhiri arahannya, Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ia menegaskan bahwa Sultra adalah daerah yang kaya dan penuh harapan yang harus dikelola dengan baik berbasis data presisi.

“Jika pemerintah mengelola dengan baik dan berdasarkan data yang presisi, tidak akan ada lagi rakyat Sultra yang tertinggal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. “Sebesar-besarnya hidup manusia adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah. Sebaik-baiknya jabatan adalah yang bermanfaat bagi rakyat Sultra,” pungkasnya.

BOMBANA, sultranet.com – Ratusan warga memadati Rumah Jabatan Ketua DPRD Bombana di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, pada Kamis malam (16/2/2025) dalam acara silaturahmi dan syukuran bertema “Bangun Bombana dalam Keberagaman”. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyongsong masa depan Bombana yang lebih maju dan sejahtera.

Acara ini juga menjadi momen penting bagi Ketua DPRD Bombana, Iskandar, yang secara resmi mulai menempati rumah jabatan setelah sebelumnya tinggal di kediaman pribadinya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa rumah dinas ini merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan menunjang kinerja Ketua DPRD dalam melayani masyarakat.

“Rumah ini adalah amanah dari rakyat. Selama saya menjabat, rumah ini akan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi tentang kemajuan daerah,” ujar Iskandar.

Ia juga mengajak seluruh warga Bombana untuk bersatu mengawal pemerintahan yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan daerah. “Perbedaan pilihan politik sudah berlalu, saatnya kita bersatu, saling mendukung, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya unsur FORKOPIMDA, Kepala OPD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh adat, serta ketua-ketua paguyuban dari berbagai latar belakang yang ada di Bombana. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen untuk membangun Bombana yang lebih baik.

Bupati Terpilih Bombana, Ir. H. Burhanuddin, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersatu tanpa lagi memandang perbedaan politik.

“Tidak ada lagi nomor urut, yang ada sekarang adalah semangat kebersamaan untuk membangun Bombana yang lebih baik. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan semua pihak untuk bersatu padu. Mari kita satukan langkah, pikiran, dan tenaga untuk mewujudkan Bombana yang maju, unggul, dan berdaya saing,” kata Burhanuddin.

Sebagai pemimpin yang terpilih dalam Pilkada 27 November 2024 lalu, Burhanuddin juga menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan masyarakat. “Kemenangan ini bukan kemenangan saya pribadi, tetapi kemenangan kita semua. Saya tidak akan bekerja sendiri, tetapi bersama-sama dengan seluruh masyarakat Bombana,” tambahnya.

Silaturahmi dan syukuran ini tidak hanya diisi dengan sambutan dan diskusi tentang pembangunan daerah, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan yang memperkaya kebersamaan. Penampilan musik tradisional Gambus mengiringi jalannya acara, menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban di antara para tamu yang hadir.

Selain itu, acara juga diakhiri dengan tarian Lulo bersama, tarian khas Sulawesi Tenggara yang menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan. Semua yang hadir, mulai dari pejabat hingga masyarakat umum, turut serta dalam tarian ini, menandakan eratnya hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Silaturahmi dan syukuran ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan masih sangat kuat di tengah masyarakat Bombana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, acara ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan tema “Bangun Bombana dalam Keberagaman”, kegiatan ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Bombana yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani serta dukungan dari DPRD Bombana, masyarakat berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang terlihat dalam acara ini menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan Bombana yang lebih sejahtera di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kembali mencatatkan sukses dengan penyelenggaraan event olahraga tahunan, Bombana Berlari 2025, yang berlangsung meriah pada Minggu (16/02/2025). Ajang lari ini tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebanyak 729 peserta dari berbagai daerah mengikuti kompetisi ini dalam kategori umum. Atmosfer semangat dan antusiasme tampak jelas sepanjang jalannya acara, yang semakin meriah dengan kehadiran artis ibu kota serta penampilan seniman lokal. Bombana Berlari 2025 pun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas olahraga.

Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. “Acara ini membuktikan bahwa Bombana memiliki potensi besar sebagai pusat olahraga dan wisata. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan seperti ini agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, yang menilai Bombana Berlari 2025 sebagai momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. “Kegiatan ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga membangun kebersamaan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap event ini. Menurutnya, Bombana Berlari tidak hanya menjadi ajang promosi olahraga, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menarik wisatawan. “Event ini sangat berdampak bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Banyak pelaku UMKM yang merasakan manfaatnya melalui peningkatan omzet selama acara berlangsung,” jelasnya.

Selain partisipasi individu, sejumlah komunitas lari juga turut ambil bagian dalam Bombana Berlari 2025, di antaranya Antam Runners (32 peserta), Indorunners Kendari (32 peserta), Hiburun Bau-Bau (28 peserta), Rock Konawe Runners (26 peserta), dan Sini Sana Running Club (12 peserta). Mereka memuji jalur lari yang telah disiapkan, yang menawarkan pengalaman berlari dengan pemandangan alam yang memukau.

Salah satu peserta, Ahmad (31) dari Kendari, mengungkapkan kekagumannya terhadap event ini. “Rutenya sangat menantang dan menyenangkan. Saya berharap acara ini bisa terus diadakan setiap tahun dengan skala yang lebih besar,” katanya. Sementara itu, Nuraini, seorang pedagang kuliner khas Bombana, mengaku omzet dagangannya meningkat selama acara berlangsung. “Banyak peserta dan pengunjung yang membeli makanan kami. Event seperti ini benar-benar membantu UMKM lokal,” ungkapnya.

Kesuksesan Bombana Berlari 2025 menjadi pijakan bagi rencana besar selanjutnya, yakni Festival Olahraga 2025. Festival ini dirancang untuk melibatkan lebih banyak cabang olahraga serta mempererat hubungan antar daerah. Drs. Edy Suharmanto optimistis bahwa festival ini dapat menjadi ajang prestasi bagi atlet lokal. “Kami ingin menjadikan Bombana sebagai pusat kegiatan olahraga di Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Iskandar menambahkan bahwa festival olahraga ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas Bombana sebagai daerah yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga. “Kami ingin olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus alat untuk mempromosikan Bombana ke kancah yang lebih luas,” katanya.

Dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan agar momentum ini terus berlanjut. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur olahraga, mendukung UMKM, serta menjadikan Bombana sebagai destinasi wisata olahraga berkelas.

Melalui Bombana Berlari 2025 dan rencana ambisius Festival Olahraga 2025, Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar. Dengan visi dan komitmen yang jelas, Bombana siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, satu langkah demi satu langkah.

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menggelar kegiatan Penerangan Hukum bagi pejabat dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana. Acara yang berlangsung di Aula Kantor BAPPEDA ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah guna mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Kamis (16/1/2025)

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala BAPPEDA Bombana, Husrifnah Rahim, ST., M.Si, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Harapannya, melalui penerangan hukum ini, seluruh pejabat dan staf BAPPEDA dapat lebih memahami ketentuan yang berlaku dan terhindar dari potensi kesalahan yang bisa menimbulkan permasalahan hukum,” ujar Husrifnah.

Sebagai narasumber utama, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bombana, Horas Erwin Siregar, S.H., memberikan materi mengenai berbagai isu hukum yang kerap dihadapi instansi pemerintah. Beberapa di antaranya mencakup penyalahgunaan wewenang, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam pemaparannya, Horas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Ia juga menjelaskan prosedur hukum yang benar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berdampak hukum.

“Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” jelas Horas.

Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang cukup dinamis. Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait implementasi hukum dalam pemerintahan. Kejaksaan menegaskan bahwa pemahaman hukum yang baik dapat membantu aparatur pemerintah dalam bekerja lebih profesional dan terhindar dari permasalahan hukum.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kejari Bombana berharap melalui penerangan hukum ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana semakin baik, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.