Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

• Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
• Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
• Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
• Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:
Frasa kunci:
Topik:

Kendari, sultranet.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

JAKARTA, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur terpilih, Ir. Hugua, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 kepala daerah kabupaten/kota terpilih se-Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan radiogram yang diterima dari Kemendagri. Sultra dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari kedua sesi ketiga, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

“Pemeriksaan berlangsung dua hari, mulai Minggu hingga Senin, untuk seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia. Sultra mendapatkan giliran di hari kedua, sesi ketiga,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, setelah melakukan registrasi di depan ruangan Sasana Bhakti Praja, para kepala daerah terpilih diarahkan menuju Gedung F lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka mengikuti proses pengambilan tanda pangkat sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, yang didampingi Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Semua sudah tertata dengan baik sesuai prosedur. Pemeriksaan meliputi cek dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Hasilnya semua normal,” ujarnya.

Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota terpilih di Sultra, yakni:

1. Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
10. Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
13. Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahapan penting sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

BOMBANA, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (17/2/2025).

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan bahwa peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan ini sebagai refleksi guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyampaikan ucapan perpisahan setelah lebih dari satu tahun dua bulan mengemban amanah sebagai Pj. Bupati Bombana. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerja sama dari bapak dan ibu sekalian, tugas yang saya emban tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya dengan penuh haru.

Selama menjabat, Edy menyebutkan beberapa capaian yang berhasil diraih, seperti pengendalian inflasi hingga angka minus 2,37 persen, penurunan angka stunting menjadi 30,4 persen atau turun 4,9 persen dari periode sebelumnya, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 10,54 persen atau turun 0,19 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan sebesar 0,85 persen.

Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, Pemkab Bombana memperoleh 13 penghargaan dari berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun regional. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita semua dan saya persembahkan untuk daerah yang saya cintai ini,” katanya.

Menutup amanatnya, Edy Suharmanto menyampaikan permohonan maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan. Ia berharap bupati definitif Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta dapat membawa Bombana semakin maju dan berkembang.

Bombana, HarapanSultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kawasan wisata terpadu di Ranokomea. Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpadu Ranokomea, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, mengatakan bahwa penyusunan DED ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pengembangan Ranokomea sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kawasan ini diharapkan mampu menarik wisatawan serta meningkatkan sektor ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa Ranokomea dikembangkan dengan konsep yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan DED ini menjadi langkah awal agar pembangunan kawasan wisata ini lebih terarah dan memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama, Laode Muhammad Abdi dan Zulfadly Urufi, yang memaparkan rencana pengembangan kawasan tersebut. Dalam pemaparannya, Laode Muhammad Abdi menekankan bahwa Ranokomea memiliki nilai ekologis dan estetika yang tinggi, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari.

“Kawasan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dalam pengembangannya nanti, kita harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar keindahan dan ekosistemnya tetap terjaga,” kata Laode.

Sementara itu, Zulfadly Urufi menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata tidak hanya berfokus pada daya tarik alam, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Menurutnya, sinergi antara pariwisata dan infrastruktur menjadi kunci utama agar Ranokomea benar-benar siap menjadi destinasi unggulan.

“Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi wisata sebesar apa pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada keseimbangan antara pembangunan fasilitas dan pelestarian lingkungan,” jelas Zulfadly.

Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, turut menyampaikan optimisme terhadap pengembangan Ranokomea. Menurutnya, dengan perencanaan yang matang, kawasan ini dapat menjadi ikon baru pariwisata Bombana yang mampu bersaing dengan destinasi lain di Sulawesi Tenggara.

“Kami yakin Ranokomea akan menjadi daya tarik wisata yang besar di Bombana. Dengan penyusunan DED ini, kita punya dasar yang kuat untuk mengembangkan kawasan ini dengan konsep yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Anisa.

Seminar ini juga menjadi ajang diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat setempat. Masukan yang diperoleh dalam diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan DED agar hasilnya lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan adanya perencanaan matang melalui DED ini, Ranokomea diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan kawasan ini agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan arahan strategis dan capaian kinerja dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra.

Delapan Isu Strategis Tuntas, Perlu Keberlanjutan

Dalam sambutannya, Andap mengingatkan kembali momen pertama kali memimpin apel pada 11 September 2023. Saat itu, ia melihat minimnya partisipasi akibat cuaca yang kurang bersahabat. “Tidak ada gading yang tak retak. Dalam kepemimpinan, berinteraksi, dan berkomunikasi, tentu ada kekhilafan. Untuk itu, saya mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Ia kemudian memaparkan delapan isu strategis yang telah dituntaskan selama masa kepemimpinannya, yakni:

1. Pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan stunting
3. Pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal
4. Percepatan penyelesaian proyek strategis nasional
5. Optimalisasi pariwisata berkelanjutan
6. Hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan
7. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
8. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

“Semua isu strategis ini telah dituntaskan, namun perlu program berkelanjutan agar hasilnya optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Andap.

Pemprov Sultra Raih 38 Penghargaan Nasional

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra berhasil meraih 38 penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga inovasi daerah.

Beberapa penghargaan yang diraih antara lain:

• Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dari Presiden RI atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi
• Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 “Kategori Utama” dari Wakil Presiden RI atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Peringkat ke-4 peningkatan produksi beras tertinggi nasional
• Provinsi Terbaik Bangga Berwisata di Indonesia 2023 dari Kemenko Marves
• Anugerah Merdeka Belajar 2024 untuk transformasi anggaran pendidikan
• Penghargaan Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi peringkat kedua se-Indonesia dari KPK
• Juara I Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang
• Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
• Peringkat ke-3 Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 dari Bappenas
• Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat
• Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa 2024 dari Kementerian Keuangan
• Penghargaan BKN Award 2024 untuk kategori manajemen kepegawaian terbaik
• Peringkat I Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2024 dari Kementerian PANRB
• Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut dari BPK
• Penghargaan Peringkat II Nasional Implementasi Smart Province 2024 dari Kementerian Kominfo
• Juara I Lomba Posyandu Award Nasional 2024
• Penghargaan Inovasi Daerah Digitalisasi Pasar Rakyat Terbaik 2024 dari Kementerian Perdagangan
• Penghargaan Provinsi Peduli HAM 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Andap, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh jajaran Pemprov Sultra. “Prestasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Harapan dan Komitmen Membangun Sultra

Mengakhiri arahannya, Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ia menegaskan bahwa Sultra adalah daerah yang kaya dan penuh harapan yang harus dikelola dengan baik berbasis data presisi.

“Jika pemerintah mengelola dengan baik dan berdasarkan data yang presisi, tidak akan ada lagi rakyat Sultra yang tertinggal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. “Sebesar-besarnya hidup manusia adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah. Sebaik-baiknya jabatan adalah yang bermanfaat bagi rakyat Sultra,” pungkasnya.