Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)

Kendari, sultranet.com – Masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi segera berakhir menyusul dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih pada tanggal 20 februari 2025 mendatang di Jakarta. (12/2)

Andap yang menjabat sejak 5 September 2023, kini kembali menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selama setahun memimpin Sultra, Andap dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan program-program yang menyentuh berbagai sektor pembangunan.

Dalam sambutannya saat acara perpisahan yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Andap mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa berbagai program yang telah dirancang harus terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Kita telah bekerja sama dalam membangun Sultra dengan berbagai program strategis. Saya berharap apa yang sudah kita mulai bisa diteruskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap

Selama kepemimpinannya, Andap fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi dan sosial. Salah satu capaian pentingnya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi guna menarik minat investor ke Sultra. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang keamanan dan ketertiban, Andap yang memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri, berhasil menjaga stabilitas daerah dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ia juga aktif dalam mengawal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan dengan aman dan kondusif.

Dengan berakhirnya masa jabatan Andap, posisi Pj. Gubernur Sultra kini menunggu keputusan pemerintah pusat. Masyarakat dan berbagai pihak berharap pengganti Andap dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis serta membawa Sultra ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Andap selama menjabat sebagai Pj. Gubernur Sultra. Menurutnya, Andap telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Sultra.

Dengan kepulangannya ke Kemenkumham, Andap menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung pembangunan daerah dari posisi dan kapasitas yang ia emban saat ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya. Senin (10/2/2025)

Longsor tersebut mengakibatkan jalan poros yang menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2, serta akses menuju Kantor Kecamatan dan Puskesmas Masaloka Raya, mengalami kerusakan dan sulit dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah penanganan agar akses jalan kembali normal.

“Kami telah melakukan peninjauan bersama BPBD Bombana untuk melihat langsung dampak longsor ini. Langkah cepat akan diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan administrasi di kantor kecamatan,” ujar Sofian Baco.

Ia menjelaskan bahwa tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Masaloka Raya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tanah yang labil semakin memperparah kerusakan jalan, sehingga perlu upaya penanganan segera agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah teknis yang paling tepat dalam perbaikan jalan ini. Keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Selain itu, Dinas PUPR Bombana juga berencana mengusulkan penguatan struktur jalan di titik rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, warga setempat berharap agar proses perbaikan bisa segera dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses perbaikan bisa segera direalisasikan sehingga akses masyarakat kembali lancar dan aman.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) bagi para pejabat struktural sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (11/2)

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan Bombana ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sulaiman, S.H., M.M., serta para pejabat eselon dan pejabat struktural yang terlibat dalam kesepakatan kinerja tahun 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perjanjian ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tahun mendatang.

“Penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami berharap seluruh pejabat struktural dapat bekerja lebih optimal untuk mendukung program ketahanan pangan di Bombana,” ujarnya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi dengan bawahannya terkait pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Dokumen ini menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Perjanjian ini memuat penugasan dari pimpinan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai bentuk komitmen, PK juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi, serta monitoring dan supervisi kinerja pegawai.

Dengan adanya perjanjian ini, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan program ketahanan pangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif dalam menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesionalisme di tahun 2025.

Jakarta, sultranet.com – Kemudahan akses layanan perbankan bagi warga Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta semakin nyata dengan dioperasikannya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra di Mess Pemprov Sultra, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

ATM ini menyediakan layanan penarikan tunai dengan pecahan Rp100.000, serta berbagai fitur transaksi lainnya, seperti transfer, pembelian pulsa, dan cek saldo. Kehadirannya diharapkan dapat membantu pegawai, tamu, dan masyarakat Sultra yang membutuhkan layanan perbankan lebih cepat dan mudah di ibu kota.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sultra dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bank Sultra terus berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah, termasuk mereka yang berada di luar daerah. ATM di Mess Pemprov Sultra ini adalah salah satu langkah konkret dalam mempermudah akses transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi langkah Bank Sultra dalam menghadirkan fasilitas yang bermanfaat bagi banyak pihak.

“Keberadaan ATM ini sangat membantu pegawai, tamu, serta masyarakat Sultra di Jakarta. Kami berharap Bank Sultra terus berinovasi dan memperluas layanannya, baik di dalam maupun di luar Sultra, demi kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penghubung Pemprov Sultra Jakarta, Mustakim, S.Kom., M.M., juga mengungkapkan rasa syukur atas beroperasinya ATM tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini telah lama dinantikan untuk memudahkan transaksi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki layanan mobile banking.

“ATM ini bukan hanya memudahkan transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta, tetapi juga memperkenalkan Bank Sultra sebagai bank milik Pemprov Sultra yang dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan dioperasikannya ATM di Mess Pemprov Sultra, kini terdapat dua gerai ATM Bank Sultra di Jakarta. Satu lagi berada di Kantor Cabang Bank Sultra Jakarta yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bombana, sultranet.com – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, kembali menggelar kegiatan rutin yang berlangsung setiap tanggal 11 setiap bulannya. Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Doule ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan balita. (Selasa, 11 Februari 2025)

Pada posyandu kali ini, selain pemeriksaan kesehatan, pihak kelurahan juga membagikan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak serta memastikan asupan gizi ibu hamil tetap terjaga.

Lurah Doule, Hj. Surisma, S., M.A.P., menegaskan pentingnya kegiatan posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Posyandu ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya pemberian makanan tambahan, kami ingin memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kami juga berterima kasih kepada Puskesmas Rumbia yang turut serta dalam pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, tenaga kesehatan dari Puskesmas Rumbia memberikan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penimbangan bayi dan balita, serta penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Masyarakat yang hadir juga diberikan informasi mengenai pentingnya imunisasi, pencegahan stunting, dan pola makan seimbang bagi anak-anak.

Selain layanan kesehatan, posyandu ini juga menjadi wadah bagi warga untuk berdiskusi langsung dengan tenaga medis mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang mereka alami. Pemerintah kelurahan berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara konsisten dan menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin posyandu ini menjadi tempat yang nyaman bagi ibu hamil dan balita untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Semoga program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambah Hj. Surisma.

Masyarakat setempat menyambut baik kegiatan posyandu ini. Mereka berharap program serupa dapat terus ditingkatkan agar layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak di wilayah Kecamatan Rumbia.

Dengan adanya kegiatan rutin ini, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak di Kelurahan Doule dapat terus meningkat serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor, menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,” ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra, perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m), dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fisik surat tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, ke Jakarta pada hari ini. Sabtu (8/2/2025)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa meskipun surat fisik baru dikirim hari ini, usulan tersebut telah lebih dulu ter-input dalam sistem rekap data usul penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Kemendagri secara online pada Jumat (7/2/2025).

“Secara online, kita sudah mengusulkan sejak kemarin dan telah masuk dalam sistem Kemendagri. Hari ini, fisik suratnya diantar langsung oleh Ketua DPRD Sultra menggunakan penerbangan pertama dari Kendari ke Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, meskipun pengiriman surat dilakukan di luar jam kerja, Kemendagri tetap menerima karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden dan bersifat segera.

Asrun Lio menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., telah menginstruksikan agar setiap tahapan Pilkada di Sultra ditindaklanjuti dengan cepat dan serius, termasuk dalam pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

“Proses ini sudah dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025, yang menindaklanjuti Keputusan KPU Sultra Nomor 320 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilgub Sultra. Setelah putusan MK, KPU Sultra menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan mengajukan surat usulan pelantikan ke DPRD Sultra,” jelasnya.

Berdasarkan surat usulan dari KPU Sultra tersebut, DPRD kemudian menggelar rapat paripurna yang melahirkan surat pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk diajukan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Kami berharap, dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sultra bersama KPU dan DPRD, proses ini bisa segera rampung sehingga hasil Pilkada dapat segera dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Asrun Lio.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan audit kepatuhan terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan reguler Semester II Tahun Anggaran 2024. Audit ini dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II dan tim sejak 1 hingga 7 Februari 2025 untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi OPD sesuai regulasi. (7/2)

Delapan OPD yang menjadi objek pemeriksaan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah. Audit ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bantuan kepada masyarakat, pengelolaan aset, serta laporan kepegawaian.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyatakan bahwa audit ini dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Audit kepatuhan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengenai pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Ridwan.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, hasil audit akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Arniati, S.STP., M.Si., menekankan bahwa audit kepatuhan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Inspektorat setiap tahunnya sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat,” ujar Arniati.

Ia juga mengimbau agar OPD yang menjadi objek pemeriksaan bersikap proaktif dalam memberikan data yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar.

“Kami berharap setiap OPD yang diaudit dapat menyiapkan dokumen yang diminta, di antaranya dokumen pengelolaan keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen penerimaan bantuan kepada masyarakat, dokumen aset milik OPD, serta dokumen kepegawaian. Hal ini akan memperlancar pemeriksaan dan membantu kami dalam melakukan evaluasi secara objektif,” tambahnya.

Inspektorat menegaskan bahwa audit ini bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pendampingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya audit ini, diharapkan setiap OPD dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah dirancang demi kemajuan Kabupaten Bombana.

Laporan hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan. Selain itu, hasil pemeriksaan juga akan digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Inspektorat Bombana pun berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., mendapat apresiasi tinggi atas perannya dalam menjaga stabilitas dan keberhasilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Penghargaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (7/2), yang juga menetapkan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. (7/2)

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, menyampaikan apresiasi kepada Andap Budhi Revianto atas kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas politik di tengah dinamika pemilu. “Beliau berhasil memastikan pemilu berjalan lancar, aman, dan damai di seluruh wilayah Sultra. Tidak ada konflik berarti yang mengganggu jalannya pesta demokrasi ini,” ujarnya.

Selama menjabat, Andap Budhi Revianto dinilai mampu mengawal jalannya tahapan pemilu dengan transparan dan profesional. Netralitas pemerintahan yang ia jaga serta dukungan penuh terhadap penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, menjadi faktor utama dalam keberhasilan ini. Kehadiran aparat TNI dan Polri yang turut menjaga keamanan pemilu juga diapresiasi dalam forum tersebut.

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, menambahkan bahwa kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai pemimpin sementara memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Beliau menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mampu menjaga stabilitas. Sultra tetap harmonis, dan itu hasil dari kerja keras beliau bersama seluruh elemen yang terlibat,” kata Suwandi.

Menutup rapat paripurna, para anggota DPRD menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Andap Budhi Revianto atas dedikasi dan tanggung jawabnya dalam mengawal proses demokrasi di Sulawesi Tenggara. Dalam tanggapannya, Andap Budhi Revianto mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. “Ini adalah hasil kerja bersama untuk memastikan Sulawesi Tenggara tetap aman, kondusif, dan masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan tenang,” ujarnya.