Bombana, Sultranet.com – Hari ini, Jumat (31/1), menjadi batas akhir bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 yang telah dinyatakan lulus untuk mengumpulkan resume dan berkas fisik yang dipersyaratkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa pelamar yang tidak menyerahkan dokumen sebelum tenggat waktu akan dianggap gugur dari proses seleksi. Jumat (31/1/2025)

Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, dalam keterangan resminya mengingatkan seluruh pelamar untuk segera melengkapi dan menyerahkan berkas sesuai ketentuan. “Kami berharap semua pelamar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik dan segera mengumpulkan berkas yang dipersyaratkan sebelum batas akhir hari ini. Keterlambatan dalam pengumpulan dokumen akan mengakibatkan pelamar kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap penetapan NIPPPK,” ujarnya.

Adapun berkas yang harus diserahkan mencakup resume, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, surat pernyataan, serta dokumen pendukung lainnya yang telah ditentukan dalam pengumuman resmi. BKPSDM juga menegaskan bahwa seluruh berkas harus sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya, baik dari segi format maupun kelengkapan administratif.

Bagi pelamar yang masih mengalami kendala dalam pengumpulan berkas, BKPSDM telah menyediakan layanan bantuan informasi melalui kantor BKPSDM serta kanal komunikasi daring yang tersedia. Pelamar juga dapat mengunjungi situs web resmi BKPSDM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait prosedur pengumpulan berkas.

Seleksi PPPK Tahap 1 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintahan dengan tenaga profesional yang berkualitas. Dengan adanya seleksi ini, diharapkan instansi pemerintah dapat memperoleh pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing sektor.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah pelamar tampak memadati kantor BKPSDM sejak pagi untuk menyerahkan berkas secara langsung. Antusiasme terlihat tinggi, terutama di kalangan pelamar yang ingin memastikan dokumen mereka diterima tepat waktu. “Saya sudah siapkan semua dokumen sejak jauh-jauh hari agar tidak mengalami kendala saat pengumpulan,” ujar salah satu pelamar yang ditemui di lokasi.

Meski sebagian besar pelamar telah menyerahkan berkas sebelum batas waktu, BKPSDM tetap mengimbau agar tidak menunda hingga menit-menit terakhir. Hal ini untuk menghindari risiko kesalahan administrasi yang dapat berujung pada ketidaklulusan dalam tahap verifikasi akhir.

Dengan berakhirnya tahapan pengumpulan berkas ini, selanjutnya BKPSDM akan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data yang diserahkan oleh para pelamar. Hasil verifikasi akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bagian dari proses penetapan NIPPPK.

Bagi pelamar yang telah menyerahkan berkas dengan lengkap, diharapkan dapat menunggu pengumuman resmi dari BKPSDM terkait tahapan berikutnya. Sementara itu, bagi mereka yang belum melengkapi berkas hingga batas akhir, dipastikan tidak dapat melanjutkan proses seleksi lebih lanjut.

Untuk memastikan seluruh informasi terbaru terkait seleksi PPPK Tahap 1, pelamar disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi melalui situs web dan media sosial BKPSDM. Semua informasi yang beredar di luar kanal resmi harus dipastikan kebenarannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengikuti prosedur seleksi.

Dengan berakhirnya tahap ini, diharapkan seluruh proses seleksi dapat berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas bagi instansi pemerintahan.

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menggelar sosialisasi dan penerangan hukum bagi seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025, di ruang rapat Dinas PUPR Bombana, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bombana, Horas Erwin Siregar, SH, sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

“Sebagai aparatur negara, kita harus memahami aturan hukum yang berlaku agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor yang benar. Hal ini sangat penting, terutama bagi pegawai di sektor pekerjaan umum, yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan proyek pembangunan daerah,” ujar Horas Erwin Siregar dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Menurutnya, banyak kasus hukum yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk melakukan pelanggaran, tetapi lebih karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami regulasi yang berlaku.

“Banyak pelanggaran hukum dalam administrasi pemerintahan yang terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Oleh karena itu, kegiatan penerangan hukum seperti ini sangat penting agar pegawai memahami dengan jelas batasan-batasan hukum dalam menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

Dalam sesi sosialisasi ini, Horas Erwin Siregar juga menyoroti beberapa regulasi kunci yang harus diperhatikan oleh pegawai Dinas PUPR, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aturan-aturan teknis terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Kejari Bombana tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam aspek pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah melalui sosialisasi seperti ini agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

“Kami dari Kejari Bombana tidak ingin pegawai terjebak dalam persoalan hukum hanya karena ketidaktahuan. Untuk itu, kami hadir di sini untuk memberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi seluruh pegawainya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Bombana dalam memberikan penerangan hukum ini. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan aturan hukum akan membantu kami dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan kepatuhan terhadap aturan agar proyek-proyek yang dilaksanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari potensi penyimpangan hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PUPR memahami aspek legal dalam setiap kebijakan yang diambil. Jangan sampai ada kesalahan administratif yang dapat berdampak pada konsekuensi hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, dalam sesi diskusi, beberapa pegawai Dinas PUPR juga mengajukan pertanyaan terkait tata cara pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban proyek, serta mekanisme yang harus ditempuh jika menemui kendala hukum dalam pelaksanaan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Horas Erwin Siregar menegaskan bahwa Kejari Bombana selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada instansi pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran.

“Jika ada hal-hal yang diragukan atau kurang dipahami terkait aspek hukum dalam pemerintahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi konsekuensi hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Kegiatan penerangan hukum ini diakhiri dengan harapan agar seluruh peserta dapat menerapkan pemahaman yang diperoleh dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas di lingkungan Dinas PUPR Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah selesai dengan sukses, dan kini menandai berakhirnya tugas personil sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja keras mengawal setiap tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah berkontribusi penuh dalam mensukseskan jalannya Pilkada, yang berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas dedikasi personil sekretariat yang tidak kenal lelah sepanjang proses Pilkada berlangsung. “Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka sangat berperan penting dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” ujar Hasdin.

Hasdin menjelaskan, tugas personil sekretariat PPK dan PPS jauh lebih dari sekadar administrasi. Mereka menjadi ujung tombak dalam kelancaran teknis dan operasional pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Mulai dari mengelola dan mempersiapkan berbagai dokumen penting, pendataan pemilih, distribusi logistik pemilu, hingga pelaporan hasil pemungutan suara, semuanya berjalan dengan baik berkat kerja keras mereka. “Personil sekretariat PPK dan PPS tidak hanya bertugas di balik layar, namun mereka adalah pihak yang memastikan semua tahapan Pilkada dapat berlangsung sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasdin menyampaikan bahwa petugas sekretariat turut berperan aktif dalam memastikan akurasi data pemilih dan distribusi logistik yang tepat waktu. “Kami paham bahwa pekerjaan mereka tidaklah mudah, mengingat geografis Bombana yang cukup beragam. Namun, dengan kerjasama yang baik dan ketekunan, personil sekretariat PPK dan PPS dapat memastikan bahwa logistik sampai di setiap TPS dengan tepat waktu, dan data pemilih tetap terupdate dan valid,” tambahnya.

Hasdin juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh personil sekretariat selama proses Pilkada. “Kami bangga karena seluruh personil sekretariat PPK dan PPS menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Selama Pilkada berlangsung, tidak ada laporan pelanggaran, dan mereka tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas mereka,” katanya.

Dalam rangkaian Pilkada, tidak hanya tugas administratif yang dijalankan oleh sekretariat PPK dan PPS, namun mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. “Upaya mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ini tentu saja sangat berarti untuk menjaga demokrasi yang sehat,” tambah Hasdin.

Setelah seluruh tahapan Pilkada selesai dan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Bombana kini bersiap untuk menyerahkan hasil pemilihan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk proses pelantikan pasangan calon terpilih. “Setelah tugas kami selesai, langkah berikutnya adalah pengusulan pelantikan kepada pihak yang berwenang. Kami berharap pasangan calon terpilih dapat segera bekerja dan mewujudkan janji-janji mereka kepada masyarakat,” ujar Hasdin.

Sebagai bentuk penghargaan, KPU Bombana berencana memberikan apresiasi kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah memberikan kontribusi terbaik selama Pilkada 2024. “Mereka adalah pahlawan yang bekerja di balik layar untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses. Kami ingin memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara seluruh pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang sukses dan damai. Diharapkan, semangat kebersamaan ini terus terjaga untuk memperkuat proses demokrasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bombana di masa depan. (advetorial)

Bombana, sultranet.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah berjalan sukses dan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, khususnya 539 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dari awal hingga akhir proses pemilu.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Senin (27/1/2025)

Menurut Hasdin, suksesnya Pilkada Bombana tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga PPK dan PPS yang menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras 539 anggota PPK dan PPS yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Mereka telah menjalankan tugas mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Tanpa kerja keras mereka, Pilkada ini tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana Sebbu, SP., MM, dan Heryanto, SKM, serta pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH, dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si.

Proses pemungutan suara berjalan lancar di 273 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan di Bombana. Peran PPK dan PPS dalam memastikan kelancaran pemungutan suara, menjaga netralitas, serta menjamin akurasi hasil pemilu sangat krusial dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan transparan.

Sejak tahapan awal, PPK dan PPS telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan hak suara setiap warga tetap terjaga, hingga pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Kami menyadari bahwa tugas PPK dan PPS sangat berat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Namun, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat dan profesionalisme. Ini adalah bentuk dedikasi mereka terhadap demokrasi,” lanjut Hasdin.

Dalam proses rekapitulasi suara, peran PPK dan PPS juga menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan transparan. Selain itu, mereka juga harus menjaga keamanan kotak suara dari TPS ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Tantangan lainnya adalah menjaga independensi dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Kami bangga karena seluruh anggota PPK dan PPS telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Mereka memastikan bahwa Pilkada ini berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Hasdin.

Hasdin juga menyoroti bagaimana koordinasi antara PPK, PPS, dan stakeholder lainnya, seperti aparat keamanan dari Polres Bombana dan Kodim 1431, serta pengawas pemilu dari Bawaslu, telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

“Tanpa sinergi yang baik antara semua pihak, Pilkada ini tidak akan berjalan seaman dan setertib ini. Semua elemen telah berperan dalam menciptakan pesta demokrasi yang damai,” ungkapnya.

KPU Bombana juga mengakui bahwa peran PPK dan PPS tidak hanya berhenti setelah proses rekapitulasi suara selesai. Mereka juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, pendidikan pemilih, serta membantu dalam penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul selama proses Pilkada.

“PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Mereka tidak hanya bertugas pada hari pemungutan suara, tetapi juga sejak jauh-jauh hari memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih,” jelas Hasdin.

Suksesnya Pilkada Bombana juga menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu semakin meningkat. Hasdin mengapresiasi partisipasi masyarakat Bombana yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

“Tingginya angka partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat Bombana semakin memahami pentingnya Pilkada dalam menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan pembangunan,” ujarnya.

Dengan telah ditetapkannya hasil Pilkada dan pasangan calon terpilih, KPU Bombana berharap agar seluruh masyarakat dapat bersatu kembali dan mendukung pemerintahan yang baru. Hasdin mengajak semua pihak untuk kembali merajut kebersamaan demi pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih baik.

“Pemilu telah selesai, saatnya kita bersatu. Mari kita dukung pemerintahan yang baru dengan semangat kebersamaan, karena pembangunan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” serunya.

Sebagai bentuk apresiasi, KPU Bombana berencana memberikan penghargaan kepada anggota PPK dan PPS yang telah bekerja dengan baik selama proses Pilkada berlangsung.

“Mereka adalah pahlawan demokrasi yang bekerja di balik layar. Kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja kerasnya,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 telah berjalan dengan sukses, damai, dan demokratis. Semua pihak yang terlibat, khususnya PPK dan PPS, telah memberikan sumbangsih besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Dengan keberhasilan ini, diharapkan pemilu-pemilu mendatang dapat terus berjalan dengan lebih baik, semakin transparan, dan semakin memperkuat demokrasi di Bombana. (adv)

BOMBANA, Sultranet.com – Upaya peningkatan kesejahteraan petani terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kali ini, Dinas Pertanian Bombana berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana menggelar penanaman perdana bibit bawang merah di Kampung Zakat, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 24 Januari 2025.

Penanaman ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diluncurkan oleh BAZNAS bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sekretaris BAZNAS Bombana, Muzakkir, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal di wilayah Kampung Zakat. Ia mengatakan, selain bibit bawang merah, para petani juga menerima pupuk organik dengan teknologi nano untuk mendukung peningkatan hasil produksi.

“Bantuan ini kami salurkan untuk mendukung petani bawang merah agar bisa memperoleh hasil panen yang optimal. Teknologi nano dalam pupuk organik ini kami harapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil pertanian mereka,” ujar Muzakkir saat ditemui usai kegiatan.

Penanaman perdana ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, serta kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian berbasis zakat.

Kepala Dinas Pertanian Bombana yang diwakili oleh penyuluh pertanian Kecamatan Rumbia Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah. Ia berharap, model pemberdayaan ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Bombana sebagai bentuk kolaborasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS dan Kementerian Agama. Ini adalah bentuk nyata sinergi antar-lembaga dalam membantu petani mengembangkan usaha taninya,” ujarnya.

Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan produktivitas bawang merah, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Para petani akan mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga panen dan pascapanen.

Desa Tapuahi dipilih sebagai lokasi program karena dinilai memiliki potensi pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah, yang dapat menopang ekonomi keluarga petani. Kampung Zakat ini menjadi laboratorium sosial pertama yang memadukan pendekatan agama, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini juga merupakan bentuk nyata dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Bombana menargetkan agar ke depan lebih banyak kelompok tani yang bisa dibina dan mendapatkan akses bantuan produktif.

“Kami ingin zakat menjadi instrumen penggerak ekonomi. Bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tapi juga produktif, yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” tegas Muzakkir.

Diharapkan kehadiran program Kampung Zakat di Tapuahi bisa memberikan efek domino bagi desa-desa lainnya di Bombana. Bagi petani setempat, bantuan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pertanian modern yang semakin kompleks.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami para petani sangat terbantu dan berharap bisa terus didampingi hingga panen nanti,” kata salah satu anggota kelompok tani saat ditemui di lokasi penanaman.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pertanian dan BAZNAS Bombana optimistis bahwa program ini bisa menjadi contoh praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat dan pertanian berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme klaim INA-CBG, khususnya pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pertemuan berlangsung di ruang rapat BLU RSUD Bombana dan dihadiri Dewan Pengawas RSUD dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana Sulkifli, Sekretaris Dinas Kesehatan Bombana Dr. Hj. Hayami, M.Kes, Direktur RSUD drg. Riswanto, M.KM, jajaran direksi, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan. Kegiatan digelar pada Selasa, 25 November 2025.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai alur klaim yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan gawat darurat. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim yang berkaitan dengan pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan tersebut penting agar pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh persoalan teknis administrasi. “Diskusi ini penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien, serta menjaga kelancaran alur klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi kendala di fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit, termasuk penilaian kondisi gawat darurat, pengkodean tindakan medis, hingga proses verifikasi klaim. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, memungkinkan seluruh pihak memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, terutama dalam proses verifikasi dan komunikasi data perawatan pasien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi klaim tidak terbaca atau tertolak akibat ketidaksesuaian administratif.

Sementara itu, jajaran tenaga kesehatan RSUD Bombana mengapresiasi forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Penyelarasan persepsi diharapkan dapat membantu dokter dan perawat fokus pada pelayanan tanpa khawatir terjadi hambatan pada pengurusan klaim pasien.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pembaruan informasi secara berkala agar alur klaim INA-CBG berjalan lebih efisien. RSUD Bombana menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Malino tidak terkait dengan perpisahan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku. Rabu (22/1/2025)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP, mewakili Pj. Bupati, menegaskan bahwa Bimtek dan Asistensi LPPD adalah program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan serius, transparan, dan berbasis data yang akurat melalui proses asistensi dari tenaga ahli,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan perpisahan Pj. Bupati Bombana. “Kami tegaskan bahwa Bimtek ini murni untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan acara seremonial perpisahan,” tegasnya.

Pemilihan lokasi di Malino, lanjut Syukri, dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang lebih kondusif, sehingga para peserta dapat fokus mengikuti materi tanpa gangguan aktivitas rutin.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.Ap. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pelaporan, analisis kinerja, serta pemenuhan indikator keberhasilan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat memahami tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek dan Asistensi LPPD ini. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar terkait agenda resmi pemerintahan,” tambah Syukri.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan terlaksananya Bimtek dan Asistensi ini, diharapkan Penilaian LPPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 206 sekolah, sebagai langkah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Bombana. (22/1/2025)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa reviu dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim yang terdiri dari Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si., serta Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KKM., M.Si. Pemeriksaan mencakup 173 Sekolah Dasar (SD) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bombana.

“Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami ingin mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis, Arniati A., menambahkan bahwa reviu ini berpedoman pada Permendikbud Tahun 2022 Pasal 39, yang mengatur komponen penggunaan Dana BOS Reguler. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi belajar, hingga pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

“Kami memastikan bahwa pembelanjaan Dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” jelas Arniati.

Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap sekolah dapat mengelola anggaran pendidikan secara lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Inspektorat Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Kegiatan reviu ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan penuh mendukung program penanaman jagung satu juta hektar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Dinas Pertanian, sebanyak 170 hektar lahan kosong telah disiapkan dan diverifikasi sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. (22/1)

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, menjelaskan bahwa kesiapan lahan ini merupakan bentuk konkret komitmen daerah untuk mendukung kebijakan pusat. Ia mengatakan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana dan pelaksanaannya akan berada di bawah pengawasan langsung Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Bombana.

“Melalui arahan Presiden dan koordinasi dengan kepolisian, kami di Bombana sangat mendukung gerakan penanaman jagung ini. Kami pastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Syarif.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga bersinergi dengan Forkopimda serta elemen masyarakat lainnya guna menjamin pelaksanaannya tepat sasaran dan efisien.

Menurut data yang disampaikan, alokasi lahan terbesar berada di wilayah Poleang sebesar 90 hektar, disusul Kabaena 65 hektar, dan wilayah Rumbia 10 hektar. Seluruh lahan tersebut akan ditanami jagung setelah CPCL lengkap dan tahapan teknis disiapkan oleh tim lapangan.

“Lahan-lahan ini nanti akan ditangani langsung oleh tim dari Polres Bombana bersama penyuluh pertanian di setiap wilayah. Tugas kami memastikan seluruhnya siap dan sesuai dengan standar pelaksanaan,” jelas Syarif.

Sementara itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., MM menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur menjadi kunci penting dalam program ini. Ia menyebut, kerja sama antarlembaga akan mempercepat realisasi target yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kami memiliki potensi lahan yang luas. Dengan kerja sama antara Pemkab, Polres, dan Forkopimda, Bombana siap berkontribusi sebagai penyuplai jagung nasional. Ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terang Hasbi.

Ia pun optimistis, dukungan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan meningkatkan roda perekonomian di daerah.

“Partisipasi masyarakat dan kelompok tani akan menentukan keberhasilan program ini. Kami percaya, jika semua pihak terlibat, maka Bombana akan menjadi contoh nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Hasbi.

Kehadiran Polres Bombana melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dalam mengawasi jalannya program ini di lapangan turut memperkuat koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk kesuksesan agenda nasional tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah ini menjadi tonggak penting bagi masa depan pertanian lokal yang lebih mandiri dan sejahtera.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan penanaman jagung serentak di atas lahan kelompok tani Mappadeceng, Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Selasa, 21 Januari 2025.

Kegiatan bertajuk penanaman sejuta hektar jagung ini menjadi bagian dari upaya mendukung program strategis nasional menuju swasembada pangan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.IK bersama jajaran Forkopimda hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tampak pula Asisten II Setda Bombana Musdalifa, perwakilan Dandim 1431 Bombana, perwakilan Danpospal Bombana, Bulog Bombana, perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, serta beberapa pimpinan OPD dan unsur penyuluh pertanian.

Dari Dinas Pertanian Bombana, Sekretaris Harno, S.KM., M.Kes hadir mewakili Kepala Dinas Sayarif, EH, didampingi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Penyuluhan, dan Kabid Perkebunan. Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Lomba Kasih, dan seluruh anggota kelompok tani Mappadeceng juga turut serta dalam kegiatan tersebut.

Sebelum dimulainya penanaman jagung, acara diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan diskusi singkat antara petani dan pemangku kebijakan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya harga panen jagung yang dirasakan memberatkan para petani.

“Harga jagung saat panen hanya Rp2.000 per kilogram. Ini sangat tidak sebanding dengan biaya produksi. Kami berharap ada kebijakan agar harga lebih baik di masa mendatang,” ungkap Musakir, Ketua Kelompok Tani Mappadeceng.

Senada dengan itu, Kepala Desa Lomba Kasih juga menyuarakan keresahan yang sama. Menurutnya, selain harga panen yang tidak menguntungkan, para petani juga dihadapkan pada keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Petani tidak hanya kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak, tetapi juga menghadapi kesulitan saat proses produksi. Jalan rusak dan alsintan terbatas membuat kami makin tertinggal,” ujar Kepala Desa.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman serentak ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, upaya ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk kesungguhan pemerintah dalam membangun sektor pertanian.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung program swasembada pangan, terutama tanaman jagung. Bombana ditugaskan ikut menyukseskan target nasional, dan hari ini menjadi bukti awalnya,” kata Harno.

Ia juga menyampaikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tani, termasuk soal harga, alsintan, dan infrastruktur pendukung. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani,” tambahnya.

Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung secara simbolis yang dilakukan bersama-sama oleh para undangan, tokoh masyarakat, dan anggota kelompok tani. Lahan telah disiapkan oleh kelompok tani Mappadeceng, dan seluruh peserta turut serta menanam sebagai simbol semangat kebersamaan membangun ketahanan pangan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat tani dalam menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

Dukungan dari berbagai instansi dan pihak terkait menjadi energi positif dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Bombana. Melalui langkah awal seperti ini, harapan akan peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya swasembada pangan bukan hal yang mustahil.