Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berinovasi dalam meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sistem presensi digital berbasis Android. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi manajemen kehadiran pegawai guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (21/1)

Aplikasi presensi ini memungkinkan pegawai melakukan absensi secara real-time di lokasi yang telah ditentukan menggunakan perangkat Android. Sistem ini juga didukung teknologi GPS dan pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan keakuratan data serta mencegah potensi kecurangan dalam pencatatan kehadiran. Selain itu, data absensi yang tersimpan secara digital memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh pihak terkait tanpa harus melakukan rekap manual.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, menegaskan bahwa penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan pegawai sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran absensi. “Kami ingin menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan kehadiran ASN. Dengan teknologi ini, pegawai tidak lagi bisa melakukan titip absen, sehingga kedisiplinan mereka benar-benar terukur,” ujarnya.

Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan presensi digital ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah Bombana. Selain itu, tidak semua pegawai memiliki perangkat Android yang kompatibel atau pemahaman teknologi yang cukup, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut.

Deddy Fan Alva Slamet menambahkan bahwa keamanan data pegawai juga menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem ini. “Kami memastikan bahwa data kehadiran ASN terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Keamanan sistem akan terus kami evaluasi agar tetap sesuai dengan standar perlindungan data yang berlaku,” jelasnya.

Pemda Bombana optimistis bahwa dengan optimalisasi sistem ini, kinerja aparatur pemerintahan akan semakin meningkat. Tidak hanya menciptakan kedisiplinan dalam bekerja, tetapi juga mempermudah proses administrasi kepegawaian. “Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, sistem presensi digital di Kabupaten Bombana diharapkan menjadi solusi efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama Kepolisian Resor (Polres) Bombana melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak satu juta hektare di lahan pertanian Kelompok Tani (Poktan) Mappadeceng, Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya. Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional yang dicanangkan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. ( 21/1/2025)

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.IK, Asisten II Pemkab Bombana Musdalifa, perwakilan Dandim 1431 Bombana, perwakilan Danpospal Bombana, perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, Kepala Bulog Bombana, Sekretaris Dinas Pertanian Bombana Harno, S.KM., M.Kes., Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Penyuluhan, Kabid Perkebunan, Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Lomba Kasih, serta para penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani setempat.

Sebelum penanaman dimulai, kegiatan diawali dengan pembacaan doa dan diskusi antara kelompok tani dengan perwakilan pemerintah daerah serta instansi terkait. Dalam diskusi tersebut, Ketua Kelompok Tani Mappadeceng, Musakir, mengungkapkan kekhawatiran petani mengenai harga jual jagung yang cenderung rendah.

“Kami berharap pemerintah dapat memastikan harga jagung yang layak saat panen. Saat ini, harga jagung di pasaran hanya sekitar Rp2.000 per kilogram, yang sangat rendah dibandingkan dengan biaya produksi kami,” ujar Musakir.

Keluhan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Lomba Kasih yang menyoroti rendahnya harga jagung saat panen serta minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tersedia bagi petani. “Selain harga yang anjlok, akses jalan ke lahan pertanian juga masih menjadi kendala utama bagi para petani di desa kami,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Harno, menyatakan bahwa program penanaman jagung serentak ini bukan hanya mendukung program nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bombana.

“Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk menjalankan program swasembada pangan, khususnya tanaman jagung. Kami berupaya memberikan pendampingan agar hasil pertanian masyarakat semakin optimal,” kata Harno.

Setelah diskusi berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis oleh para undangan yang hadir. Penanaman ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Bombana serta memberikan manfaat ekonomi bagi para petani setempat.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus mendukung petani dengan berbagai program strategis, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang lebih memadai. Harapannya, produksi jagung di Kabupaten Bombana dapat meningkat secara signifikan dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan nasional.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri acara pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana. Acara ini berlangsung di halaman Kantor BAZNAS Bombana dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Ketua BAZNAS Bombana beserta jajarannya. (19/1)

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas terselenggaranya kegiatan ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Bombana. Semoga upaya kita dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT,” ujar Edy Suharmanto.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal melalui bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas pendidikan agama di pesantren. Sebagai bentuk nyata kepedulian, BAZNAS Bombana menyerahkan bantuan berupa tenda lipat kepada pelaku UMKM dan dukungan pembinaan pendidikan bagi pesantren. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan kegiatan usaha serta meningkatkan kualitas dakwah dan pengajaran di pesantren-pesantren setempat.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bombana, Syamsuddin, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa dana bantuan ini bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari para aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bombana. “Kami berterima kasih kepada seluruh ASN yang telah berpartisipasi dalam pembayaran zakat dan infak. Dana yang terkumpul kami salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsuddin berharap pendistribusian zakat, infak, dan sedekah ke depan dapat semakin maksimal dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa BAZNAS Bombana akan terus berupaya mengelola dan menyalurkan dana umat dengan transparan serta bertanggung jawab untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Bombana bersama pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu, baik dari sektor ekonomi maupun pendidikan. Sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat ini diharapkan dapat memperkuat program sosial dan keagamaan, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Bombana sejak 6 hingga 16 Januari 2025 dengan objek pemeriksaan sebanyak 22 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. (17/1)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa reviu ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK Tahun Anggaran 2024.

“Reviu ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOK, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan internal ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi. Seluruh proses tersebut mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan agar penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Pengendali Teknis dalam reviu Dana BOK, Samaruddin, S.Pd.SD., menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menguji keabsahan, keandalan, serta kesesuaian laporan realisasi dana dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana BOK sudah sesuai aturan. Selain itu, reviu ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat berpotensi merugikan negara,” jelasnya.

Pelaksanaan reviu ini menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Bombana dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penggunaan Dana BOK dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk Asisten/Staf Ahli Setda Bombana, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai harian tidak tetap (PHTT) lingkup Kabupaten Bombana. (17/1)

Dalam amanatnya, Pj. Bupati Bombana menekankan pentingnya peringatan HKN sebagai momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. “Hari Kesadaran Nasional ini menjadi momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali nilai-nilai kebangsaan dan komitmen kita dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, kesadaran akan tanggung jawab serta dedikasi dalam melayani masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Edy menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab besar dalam membangun daerah ini. Kesadaran akan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat harus menjadi pegangan utama dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan Bombana yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Selain itu, Edy Suharmanto mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh ASN yang telah menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional ini menjadi agenda rutin yang bertujuan untuk memperkuat komitmen aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan rasa nasionalisme serta kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dalam pembangunan daerah dan negara semakin meningkat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penagihan retribusi persampahan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, berbagai langkah strategis dirumuskan guna memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi. Kamis (16/1/2025)

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan kecamatan dan desa. Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati menegaskan bahwa optimalisasi retribusi persampahan sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

“Optimalisasi penagihan retribusi ini sangat penting agar pendapatan daerah semakin meningkat dan bisa digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan,” ujar Edy Suharmanto dalam sambutannya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan kewajiban membayar retribusi persampahan. Padahal, kontribusi ini sangat diperlukan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem penagihan agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rakor tersebut, berbagai strategi dikaji untuk memaksimalkan penagihan retribusi, termasuk penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran agar lebih mudah dan praktis bagi masyarakat. Selain itu, Pj. Bupati juga menekankan perlunya evaluasi terhadap sistem pengumpulan data penerima layanan sampah untuk menghindari kesalahan dalam penagihan serta memastikan seluruh warga yang menerima layanan benar-benar terdata dengan baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kekeliruan dalam penagihan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dan retribusi yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk kebersihan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain fokus pada aspek teknis, Pemkab Bombana juga berencana menggelar sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya retribusi persampahan. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih baik.

Pj. Bupati Bombana berharap melalui langkah-langkah strategis yang dirancang dalam rakor ini, sistem pengelolaan sampah di daerahnya dapat lebih efisien dan pendapatan daerah dari sektor retribusi persampahan semakin meningkat. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada kebersihan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Bombana secara keseluruhan.

Bombana, sultranet.com – Sebagai tindak lanjut dari program Kampung Zakat yang diluncurkan pada November 2024 lalu di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan bibit bawang merah sebanyak 100 kg kepada Kelompok Tani Pucuk Perintis. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani, Bustam, dalam acara serah terima yang turut disaksikan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rumbia Tengah, penyuluh pertanian, kepala dusun Desa Tapuahi, serta perwakilan Baznas Kabupaten Bombana. Kamis (16/1/2025)

Perwakilan Baznas Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Bang Muzakir, S.PI., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kampung Zakat merupakan program kerja sama antara Kementerian Agama RI, Baznas, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, dakwah, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemanusiaan.

“Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya dalam budidaya bawang merah. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) bisa bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzakki),” ujar Bang Muzakir.

Selain bibit bawang merah dari Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara, petani juga mendapatkan dukungan pupuk dari Baznas Kabupaten Bombana. Muzakir menegaskan pentingnya kerja sama dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian Bombana, agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik antara Baznas dan pemerintah daerah, kami optimistis program ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Bombana,” tambahnya.

Ketua Kelompok Tani Pucuk Perintis, Bustam, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Baznas dan Kementerian Agama atas perhatian yang diberikan. Semoga bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan anggota kelompok tani,” ungkapnya.

Program Kampung Zakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan berbagai inisiatif lain yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi warga Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2/102 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. Acara berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, perwakilan LBH, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Kamis (16/1/2025)

Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap warga miskin mendapatkan akses hukum yang adil dan setara.

“Tidak boleh ada lagi masyarakat miskin yang merasa tidak berdaya menghadapi permasalahan hukum. Pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan hukum gratis ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.

Selain itu, Edy Suharmanto mengapresiasi komitmen dan dedikasi Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum.

“Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi saya yakin dengan integritas dan profesionalisme semua pihak, kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Perwakilan LBH yang hadir dalam acara tersebut juga menyambut baik kerja sama ini. Mereka menegaskan kesiapannya untuk mendampingi masyarakat dalam berbagai kasus hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat Bombana, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak. Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warganya.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana menggelar rapat internal perdana tahun 2025 di Aula Dinas DP3A Bombana. Rapat yang dihadiri seluruh pegawai ini dipimpin oleh Kepala Dinas DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si., dengan tujuan menyusun strategi dan rencana kerja tahun 2025, serta memperkuat sinergi, kedisiplinan, dan komunikasi antar tim. (15/1)

Rapat internal ini menjadi momentum penting bagi DP3A Bombana untuk mengevaluasi capaian tahun sebelumnya dan menyusun langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Dalam sambutannya, Abdul Rahman menekankan pentingnya kerja sama, kedisiplinan, dan komitmen seluruh pegawai.

“Tahun ini kita harus lebih baik lagi dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, terutama dalam perlindungan anak dan perempuan,” tegas Abdul Rahman. Ia juga menambahkan, “Rapat ini merupakan langkah awal kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tim. Kami berharap tahun ini menjadi tahun yang produktif dan inovatif bagi DP3A Bombana.”

Rapat tersebut juga membahas berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Abdul Rahman menyatakan bahwa DP3A Bombana akan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang responsif dan proaktif dalam menangani isu-isu perempuan dan anak di Kabupaten Bombana.

Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antar tim. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prioritas kerja kita. Dengan komunikasi yang baik dan kedisiplinan yang tinggi, kami yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Rahman.

Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, DP3A Bombana siap menghadapi tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Rapat internal ini diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan program-program yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar reviu terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digunakan oleh 22 Puskesmas di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana pada 6 hingga 14 Januari 2025 dengan tujuan memastikan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku. (15/1)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyampaikan bahwa reviu ini dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I beserta tim dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas telah sesuai dengan regulasi. Kami ingin memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis dalam kegiatan ini, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menambahkan bahwa reviu dilakukan untuk memastikan perhitungan sisa dana kapitasi JKN sesuai dengan sumbernya serta menilai proporsi belanja dana kapitasi.

“Pembagian anggaran harus mengikuti ketentuan, yaitu 75 persen untuk belanja tenaga kesehatan, 13 persen untuk belanja obat dan alat kesehatan, serta 12 persen untuk belanja operasional seperti ATK, barang jasa, dan belanja modal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana JKN. Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya memastikan bahwa penggunaan dana JKN berjalan efektif dan sesuai peruntukannya. Dengan adanya reviu ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh puskesmas sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik.