Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, secara resmi menandatangani Perjanjian Kinerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di tahun 2025. Senin (3/2/2025)

Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen wajib tahunan yang dilakukan di awal tahun, sebagai bentuk komitmen kepala perangkat daerah dan camat dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menekankan bahwa peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Ia menyebutkan, hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang dilakukan Kementerian PANRB RI menempatkan Kabupaten Bombana dengan predikat “B” dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 67,76.

“Nilai ini perlu ditingkatkan lagi, meskipun saat ini belum ada kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara yang berhasil memperoleh predikat ‘BB’. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Bombana,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen seluruh perangkat daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan sekadar formalitas. Saya berharap setiap OPD, staf ahli, asisten, dan camat dapat bekerja dengan penuh dedikasi. Mari kita pastikan bahwa target kinerja yang telah kita tetapkan dapat tercapai, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Pj. Bupati juga mengingatkan agar setiap kepala OPD dan camat segera menyinkronkan perjanjian kinerja ini ke dalam sistem e-Kinerja, yang memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih akurat hingga ke tingkat individu.

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD, staf ahli bupati, para asisten, serta camat se-Kabupaten Bombana. Masing-masing pejabat menandatangani perjanjian sebagai bentuk kesiapan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tahun 2025.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dirangkaikan dengan Doa Bersama untuk Sultra dan Indonesia. Acara ini berlangsung di Masjid Raya Al Kautsar Kendari pada Jumat (31/01/2025) dan dihadiri berbagai tokoh serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Peringatan Isra Mikraj ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra, mengusung tema Spirit Isra Mikraj dalam Membangun Masyarakat yang Religius dan Bermartabat.

Kegiatan diawali dengan Shalat Ashar berjamaah, diikuti lantunan Shalawat Badar oleh DWP Provinsi Sultra yang menambah suasana religius. Acara berlanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Arif Nur serta Doa Bersama untuk Sultra dan Indonesia yang dipimpin oleh K.H. Arif Muhammad.

Ketua Panitia Pelaksana, Musdar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi spiritual bagi masyarakat Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini.

“Terima kasih kepada segenap panitia dari Pemprov Sultra, DWP Provinsi Sultra, serta seluruh pengisi acara yang telah mempersiapkan peringatan Isra Mikraj ini dengan baik. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Andap.

Ia juga menekankan bahwa peristiwa Isra Mikraj bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah perjalanan spiritual penuh hikmah bagi umat Islam di seluruh dunia.

“Isra Mikraj mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan ketakwaan. Momentum ini harus kita jadikan sebagai refleksi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkokoh moralitas dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Acara semakin khidmat dengan tausiyah dari K.H. Abdul Gaffar yang menyampaikan makna di balik perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Dalam ceramahnya, Gaffar mengingatkan pentingnya menjaga salat sebagai tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Allah SWT akan menenangkan jiwa kita dan menghapus dosa-dosa kita melalui salat. Maka perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu,” tutur Gaffar.

Ia juga menegaskan bahwa keberkahan hidup akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa.

“Kunci dari keberkahan hidup adalah hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, yaitu Hablum Minallah dan Hablum Minannas,” tambahnya.

Gaffar menutup tausiyahnya dengan ajakan agar peringatan Isra Mikraj tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita amalkan nilai-nilai Isra Mikraj dengan meneladani Nabi Muhammad SAW agar Sultra menjadi daerah yang makmur, penuh keberkahan, dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT,” tutupnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Pimpinan Organisasi Keagamaan Provinsi Sultra, serta anggota DWP Provinsi Sultra. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya meningkatkan kesadaran spiritual dan membangun masyarakat yang religius di Sultra.

Dengan terselenggaranya peringatan Isra Mikraj ini, diharapkan nilai-nilai ketakwaan dan kebersamaan semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat, membawa Sultra menjadi daerah yang lebih sejahtera dan harmonis.

Tag:
Topik:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H/2025 M di Masjid Agung Nurul Iman. Acara ini mengusung tema “Menjaga Persatuan dan Persaudaraan serta Ukhuwah Islamiyah”, menegaskan komitmen untuk mempererat silaturahmi dan harmoni di tengah masyarakat pasca Pemilu 2024. Jum’at (31/1/2025)

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP., menyampaikan sambutan yang menyoroti nilai-nilai fundamental dari peristiwa Isra Mi’raj.

“Asra Mi’raj bukan sekadar peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW, melainkan juga membawa hikmah mendalam bagi kehidupan umat Islam. Peringatan ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat keimanan, menjaga persatuan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah,” ujar Syukri Kasim.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tema yang diusung dalam peringatan Isra Mi’raj kali ini sangat relevan dengan kondisi bangsa yang baru saja melewati pesta demokrasi. Menurutnya, momen ini menjadi ajang untuk merefleksikan kembali pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi.

“Kita harus terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan menghindari perpecahan. Pemilu telah usai, kini saatnya kita kembali bersatu dalam membangun Wonua Bombana yang kita cintai,” tegasnya.

Peringatan Isra Mi’raj tidak hanya menjadi momentum perenungan spiritual, tetapi juga sarana mempererat hubungan antarwarga. Dalam kesempatan tersebut, Asisten I mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Ia menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam bingkai keberagaman serta menjaga toleransi dan kerukunan. “Islam mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai inilah yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Dalam sambutannya, Asisten I juga mengajak masyarakat untuk menyingkirkan perbedaan pilihan politik yang sempat muncul selama Pemilu 2024. Menurutnya, perbedaan merupakan bagian dari demokrasi, namun persatuan adalah hal yang lebih utama demi kemajuan daerah.

“Kita lupakan semua perbedaan pilihan politik yang ada, karena sesungguhnya setiap pilihan merupakan bentuk aspirasi yang terbaik bagi masa depan bangsa dan daerah kita,” tuturnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa perbedaan dalam politik tidak boleh menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. “Sebagai umat Islam, kita harus tetap merawat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, ceramah agama, dan doa bersama. Para tokoh agama yang hadir juga memberikan tausiah tentang makna Isra Mi’raj dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memperkuat ketakwaan dan kepedulian sosial.

Selain itu, panitia penyelenggara berharap peringatan Isra Mi’raj ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pemantik semangat dalam meningkatkan kualitas keimanan serta memperkokoh rasa persaudaraan di tengah masyarakat.

“Semoga momentum ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin mempererat tali persaudaraan serta kebersamaan di tengah masyarakat Bombana,” pungkas Asisten I.

Peringatan Isra Mi’raj kali ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Bombana untuk terus menjaga persatuan, memperkuat keimanan, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Bombana, Sultranet.com – Hari ini, Jumat (31/1), menjadi batas akhir bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 yang telah dinyatakan lulus untuk mengumpulkan resume dan berkas fisik yang dipersyaratkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa pelamar yang tidak menyerahkan dokumen sebelum tenggat waktu akan dianggap gugur dari proses seleksi. Jumat (31/1/2025)

Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, dalam keterangan resminya mengingatkan seluruh pelamar untuk segera melengkapi dan menyerahkan berkas sesuai ketentuan. “Kami berharap semua pelamar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik dan segera mengumpulkan berkas yang dipersyaratkan sebelum batas akhir hari ini. Keterlambatan dalam pengumpulan dokumen akan mengakibatkan pelamar kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap penetapan NIPPPK,” ujarnya.

Adapun berkas yang harus diserahkan mencakup resume, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, surat pernyataan, serta dokumen pendukung lainnya yang telah ditentukan dalam pengumuman resmi. BKPSDM juga menegaskan bahwa seluruh berkas harus sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya, baik dari segi format maupun kelengkapan administratif.

Bagi pelamar yang masih mengalami kendala dalam pengumpulan berkas, BKPSDM telah menyediakan layanan bantuan informasi melalui kantor BKPSDM serta kanal komunikasi daring yang tersedia. Pelamar juga dapat mengunjungi situs web resmi BKPSDM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait prosedur pengumpulan berkas.

Seleksi PPPK Tahap 1 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintahan dengan tenaga profesional yang berkualitas. Dengan adanya seleksi ini, diharapkan instansi pemerintah dapat memperoleh pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing sektor.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah pelamar tampak memadati kantor BKPSDM sejak pagi untuk menyerahkan berkas secara langsung. Antusiasme terlihat tinggi, terutama di kalangan pelamar yang ingin memastikan dokumen mereka diterima tepat waktu. “Saya sudah siapkan semua dokumen sejak jauh-jauh hari agar tidak mengalami kendala saat pengumpulan,” ujar salah satu pelamar yang ditemui di lokasi.

Meski sebagian besar pelamar telah menyerahkan berkas sebelum batas waktu, BKPSDM tetap mengimbau agar tidak menunda hingga menit-menit terakhir. Hal ini untuk menghindari risiko kesalahan administrasi yang dapat berujung pada ketidaklulusan dalam tahap verifikasi akhir.

Dengan berakhirnya tahapan pengumpulan berkas ini, selanjutnya BKPSDM akan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data yang diserahkan oleh para pelamar. Hasil verifikasi akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bagian dari proses penetapan NIPPPK.

Bagi pelamar yang telah menyerahkan berkas dengan lengkap, diharapkan dapat menunggu pengumuman resmi dari BKPSDM terkait tahapan berikutnya. Sementara itu, bagi mereka yang belum melengkapi berkas hingga batas akhir, dipastikan tidak dapat melanjutkan proses seleksi lebih lanjut.

Untuk memastikan seluruh informasi terbaru terkait seleksi PPPK Tahap 1, pelamar disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi melalui situs web dan media sosial BKPSDM. Semua informasi yang beredar di luar kanal resmi harus dipastikan kebenarannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengikuti prosedur seleksi.

Dengan berakhirnya tahap ini, diharapkan seluruh proses seleksi dapat berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas bagi instansi pemerintahan.

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menggelar sosialisasi dan penerangan hukum bagi seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025, di ruang rapat Dinas PUPR Bombana, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bombana, Horas Erwin Siregar, SH, sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

“Sebagai aparatur negara, kita harus memahami aturan hukum yang berlaku agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor yang benar. Hal ini sangat penting, terutama bagi pegawai di sektor pekerjaan umum, yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan proyek pembangunan daerah,” ujar Horas Erwin Siregar dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Menurutnya, banyak kasus hukum yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk melakukan pelanggaran, tetapi lebih karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami regulasi yang berlaku.

“Banyak pelanggaran hukum dalam administrasi pemerintahan yang terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Oleh karena itu, kegiatan penerangan hukum seperti ini sangat penting agar pegawai memahami dengan jelas batasan-batasan hukum dalam menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

Dalam sesi sosialisasi ini, Horas Erwin Siregar juga menyoroti beberapa regulasi kunci yang harus diperhatikan oleh pegawai Dinas PUPR, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aturan-aturan teknis terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Kejari Bombana tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam aspek pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah melalui sosialisasi seperti ini agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

“Kami dari Kejari Bombana tidak ingin pegawai terjebak dalam persoalan hukum hanya karena ketidaktahuan. Untuk itu, kami hadir di sini untuk memberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi seluruh pegawainya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Bombana dalam memberikan penerangan hukum ini. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan aturan hukum akan membantu kami dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan kepatuhan terhadap aturan agar proyek-proyek yang dilaksanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari potensi penyimpangan hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PUPR memahami aspek legal dalam setiap kebijakan yang diambil. Jangan sampai ada kesalahan administratif yang dapat berdampak pada konsekuensi hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, dalam sesi diskusi, beberapa pegawai Dinas PUPR juga mengajukan pertanyaan terkait tata cara pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban proyek, serta mekanisme yang harus ditempuh jika menemui kendala hukum dalam pelaksanaan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Horas Erwin Siregar menegaskan bahwa Kejari Bombana selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada instansi pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran.

“Jika ada hal-hal yang diragukan atau kurang dipahami terkait aspek hukum dalam pemerintahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi konsekuensi hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Kegiatan penerangan hukum ini diakhiri dengan harapan agar seluruh peserta dapat menerapkan pemahaman yang diperoleh dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas di lingkungan Dinas PUPR Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah selesai dengan sukses, dan kini menandai berakhirnya tugas personil sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja keras mengawal setiap tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah berkontribusi penuh dalam mensukseskan jalannya Pilkada, yang berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas dedikasi personil sekretariat yang tidak kenal lelah sepanjang proses Pilkada berlangsung. “Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka sangat berperan penting dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” ujar Hasdin.

Hasdin menjelaskan, tugas personil sekretariat PPK dan PPS jauh lebih dari sekadar administrasi. Mereka menjadi ujung tombak dalam kelancaran teknis dan operasional pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Mulai dari mengelola dan mempersiapkan berbagai dokumen penting, pendataan pemilih, distribusi logistik pemilu, hingga pelaporan hasil pemungutan suara, semuanya berjalan dengan baik berkat kerja keras mereka. “Personil sekretariat PPK dan PPS tidak hanya bertugas di balik layar, namun mereka adalah pihak yang memastikan semua tahapan Pilkada dapat berlangsung sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasdin menyampaikan bahwa petugas sekretariat turut berperan aktif dalam memastikan akurasi data pemilih dan distribusi logistik yang tepat waktu. “Kami paham bahwa pekerjaan mereka tidaklah mudah, mengingat geografis Bombana yang cukup beragam. Namun, dengan kerjasama yang baik dan ketekunan, personil sekretariat PPK dan PPS dapat memastikan bahwa logistik sampai di setiap TPS dengan tepat waktu, dan data pemilih tetap terupdate dan valid,” tambahnya.

Hasdin juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh personil sekretariat selama proses Pilkada. “Kami bangga karena seluruh personil sekretariat PPK dan PPS menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Selama Pilkada berlangsung, tidak ada laporan pelanggaran, dan mereka tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas mereka,” katanya.

Dalam rangkaian Pilkada, tidak hanya tugas administratif yang dijalankan oleh sekretariat PPK dan PPS, namun mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. “Upaya mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ini tentu saja sangat berarti untuk menjaga demokrasi yang sehat,” tambah Hasdin.

Setelah seluruh tahapan Pilkada selesai dan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Bombana kini bersiap untuk menyerahkan hasil pemilihan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk proses pelantikan pasangan calon terpilih. “Setelah tugas kami selesai, langkah berikutnya adalah pengusulan pelantikan kepada pihak yang berwenang. Kami berharap pasangan calon terpilih dapat segera bekerja dan mewujudkan janji-janji mereka kepada masyarakat,” ujar Hasdin.

Sebagai bentuk penghargaan, KPU Bombana berencana memberikan apresiasi kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah memberikan kontribusi terbaik selama Pilkada 2024. “Mereka adalah pahlawan yang bekerja di balik layar untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses. Kami ingin memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara seluruh pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang sukses dan damai. Diharapkan, semangat kebersamaan ini terus terjaga untuk memperkuat proses demokrasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bombana di masa depan. (advetorial)

Bombana, sultranet.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah berjalan sukses dan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, khususnya 539 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dari awal hingga akhir proses pemilu.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Senin (27/1/2025)

Menurut Hasdin, suksesnya Pilkada Bombana tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga PPK dan PPS yang menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras 539 anggota PPK dan PPS yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Mereka telah menjalankan tugas mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Tanpa kerja keras mereka, Pilkada ini tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana Sebbu, SP., MM, dan Heryanto, SKM, serta pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH, dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si.

Proses pemungutan suara berjalan lancar di 273 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan di Bombana. Peran PPK dan PPS dalam memastikan kelancaran pemungutan suara, menjaga netralitas, serta menjamin akurasi hasil pemilu sangat krusial dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan transparan.

Sejak tahapan awal, PPK dan PPS telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan hak suara setiap warga tetap terjaga, hingga pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Kami menyadari bahwa tugas PPK dan PPS sangat berat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Namun, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat dan profesionalisme. Ini adalah bentuk dedikasi mereka terhadap demokrasi,” lanjut Hasdin.

Dalam proses rekapitulasi suara, peran PPK dan PPS juga menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan transparan. Selain itu, mereka juga harus menjaga keamanan kotak suara dari TPS ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Tantangan lainnya adalah menjaga independensi dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Kami bangga karena seluruh anggota PPK dan PPS telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Mereka memastikan bahwa Pilkada ini berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Hasdin.

Hasdin juga menyoroti bagaimana koordinasi antara PPK, PPS, dan stakeholder lainnya, seperti aparat keamanan dari Polres Bombana dan Kodim 1431, serta pengawas pemilu dari Bawaslu, telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

“Tanpa sinergi yang baik antara semua pihak, Pilkada ini tidak akan berjalan seaman dan setertib ini. Semua elemen telah berperan dalam menciptakan pesta demokrasi yang damai,” ungkapnya.

KPU Bombana juga mengakui bahwa peran PPK dan PPS tidak hanya berhenti setelah proses rekapitulasi suara selesai. Mereka juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, pendidikan pemilih, serta membantu dalam penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul selama proses Pilkada.

“PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Mereka tidak hanya bertugas pada hari pemungutan suara, tetapi juga sejak jauh-jauh hari memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih,” jelas Hasdin.

Suksesnya Pilkada Bombana juga menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu semakin meningkat. Hasdin mengapresiasi partisipasi masyarakat Bombana yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

“Tingginya angka partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat Bombana semakin memahami pentingnya Pilkada dalam menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan pembangunan,” ujarnya.

Dengan telah ditetapkannya hasil Pilkada dan pasangan calon terpilih, KPU Bombana berharap agar seluruh masyarakat dapat bersatu kembali dan mendukung pemerintahan yang baru. Hasdin mengajak semua pihak untuk kembali merajut kebersamaan demi pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih baik.

“Pemilu telah selesai, saatnya kita bersatu. Mari kita dukung pemerintahan yang baru dengan semangat kebersamaan, karena pembangunan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” serunya.

Sebagai bentuk apresiasi, KPU Bombana berencana memberikan penghargaan kepada anggota PPK dan PPS yang telah bekerja dengan baik selama proses Pilkada berlangsung.

“Mereka adalah pahlawan demokrasi yang bekerja di balik layar. Kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja kerasnya,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 telah berjalan dengan sukses, damai, dan demokratis. Semua pihak yang terlibat, khususnya PPK dan PPS, telah memberikan sumbangsih besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Dengan keberhasilan ini, diharapkan pemilu-pemilu mendatang dapat terus berjalan dengan lebih baik, semakin transparan, dan semakin memperkuat demokrasi di Bombana. (adv)

BOMBANA, Sultranet.com – Upaya peningkatan kesejahteraan petani terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kali ini, Dinas Pertanian Bombana berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana menggelar penanaman perdana bibit bawang merah di Kampung Zakat, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 24 Januari 2025.

Penanaman ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diluncurkan oleh BAZNAS bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sekretaris BAZNAS Bombana, Muzakkir, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal di wilayah Kampung Zakat. Ia mengatakan, selain bibit bawang merah, para petani juga menerima pupuk organik dengan teknologi nano untuk mendukung peningkatan hasil produksi.

“Bantuan ini kami salurkan untuk mendukung petani bawang merah agar bisa memperoleh hasil panen yang optimal. Teknologi nano dalam pupuk organik ini kami harapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil pertanian mereka,” ujar Muzakkir saat ditemui usai kegiatan.

Penanaman perdana ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, serta kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian berbasis zakat.

Kepala Dinas Pertanian Bombana yang diwakili oleh penyuluh pertanian Kecamatan Rumbia Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah. Ia berharap, model pemberdayaan ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Bombana sebagai bentuk kolaborasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS dan Kementerian Agama. Ini adalah bentuk nyata sinergi antar-lembaga dalam membantu petani mengembangkan usaha taninya,” ujarnya.

Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan produktivitas bawang merah, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Para petani akan mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga panen dan pascapanen.

Desa Tapuahi dipilih sebagai lokasi program karena dinilai memiliki potensi pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah, yang dapat menopang ekonomi keluarga petani. Kampung Zakat ini menjadi laboratorium sosial pertama yang memadukan pendekatan agama, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini juga merupakan bentuk nyata dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Bombana menargetkan agar ke depan lebih banyak kelompok tani yang bisa dibina dan mendapatkan akses bantuan produktif.

“Kami ingin zakat menjadi instrumen penggerak ekonomi. Bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tapi juga produktif, yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” tegas Muzakkir.

Diharapkan kehadiran program Kampung Zakat di Tapuahi bisa memberikan efek domino bagi desa-desa lainnya di Bombana. Bagi petani setempat, bantuan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pertanian modern yang semakin kompleks.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami para petani sangat terbantu dan berharap bisa terus didampingi hingga panen nanti,” kata salah satu anggota kelompok tani saat ditemui di lokasi penanaman.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pertanian dan BAZNAS Bombana optimistis bahwa program ini bisa menjadi contoh praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat dan pertanian berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme klaim INA-CBG, khususnya pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pertemuan berlangsung di ruang rapat BLU RSUD Bombana dan dihadiri Dewan Pengawas RSUD dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana Sulkifli, Sekretaris Dinas Kesehatan Bombana Dr. Hj. Hayami, M.Kes, Direktur RSUD drg. Riswanto, M.KM, jajaran direksi, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan. Kegiatan digelar pada Selasa, 25 November 2025.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai alur klaim yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan gawat darurat. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim yang berkaitan dengan pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan tersebut penting agar pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh persoalan teknis administrasi. “Diskusi ini penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien, serta menjaga kelancaran alur klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi kendala di fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit, termasuk penilaian kondisi gawat darurat, pengkodean tindakan medis, hingga proses verifikasi klaim. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, memungkinkan seluruh pihak memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, terutama dalam proses verifikasi dan komunikasi data perawatan pasien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi klaim tidak terbaca atau tertolak akibat ketidaksesuaian administratif.

Sementara itu, jajaran tenaga kesehatan RSUD Bombana mengapresiasi forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Penyelarasan persepsi diharapkan dapat membantu dokter dan perawat fokus pada pelayanan tanpa khawatir terjadi hambatan pada pengurusan klaim pasien.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pembaruan informasi secara berkala agar alur klaim INA-CBG berjalan lebih efisien. RSUD Bombana menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Malino tidak terkait dengan perpisahan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku. Rabu (22/1/2025)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP, mewakili Pj. Bupati, menegaskan bahwa Bimtek dan Asistensi LPPD adalah program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan serius, transparan, dan berbasis data yang akurat melalui proses asistensi dari tenaga ahli,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan perpisahan Pj. Bupati Bombana. “Kami tegaskan bahwa Bimtek ini murni untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan acara seremonial perpisahan,” tegasnya.

Pemilihan lokasi di Malino, lanjut Syukri, dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang lebih kondusif, sehingga para peserta dapat fokus mengikuti materi tanpa gangguan aktivitas rutin.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.Ap. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pelaporan, analisis kinerja, serta pemenuhan indikator keberhasilan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat memahami tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek dan Asistensi LPPD ini. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar terkait agenda resmi pemerintahan,” tambah Syukri.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan terlaksananya Bimtek dan Asistensi ini, diharapkan Penilaian LPPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.