Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar kegiatan jalan santai dan senam massal di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/11/2024). Acara ini diikuti oleh ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang membuka acara ini, menyampaikan apresiasi terhadap tema HUT KORPRI tahun ini, yakni “KORPRI untuk Indonesia”. Tema tersebut memiliki makna pentingnya kebersamaan serta semangat sehat di lingkungan KORPRI.

“Kegiatan ini menjadi momen bagi kita untuk bergerak bersama, sehat bersama, sekaligus kesempatan untuk mendapatkan doorprize. Semua hadiah ini merupakan kontribusi dari perangkat daerah dan sponsor yang mendukung perayaan HUT KORPRI ke-53 tahun 2024,” ujar Sekda Asrun.

Acara dimulai pukul 07.05 WITA dengan peserta yang mengikuti jalan santai. Rute dimulai dari halaman depan Kantor Gubernur, melewati Kantor Polda Sultra, dan berakhir di belakang Kantor Gubernur. Selama perjalanan, peserta diminta menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang dijumpai sepanjang rute. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang, dan peserta yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak berhak mendapatkan hadiah menarik.

Setelah jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan senam massal yang juga diikuti oleh peserta dengan antusias. Senam bersama ini bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh dan mempererat kebersamaan di lingkungan Pemprov Sultra.

Di akhir acara, Sekda Provinsi Sultra mengumumkan undian hadiah utama, yaitu satu unit sepeda motor. Hadiah tersebut dimenangkan oleh Ariyasti Nur P3K dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sultra.

Sekda Asrun mengingatkan bahwa puncak perayaan HUT KORPRI ke-53 akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. “Semoga HUT KORPRI ini dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan dan dedikasi kita dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari seluruh peserta, kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, memberikan kesan mendalam bagi para pegawai negeri dan masyarakat yang turut hadir.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, melalui Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio.,M.Hum., Ph.D, memberikan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Sultra atas upaya mereka dalam mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga. Apresiasi ini disampaikan pada acara evaluasi dan apresiasi yang digelar pada Jumat (22/11/2024) di Kendari.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta rasa cinta terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sekda Sultra yang mewakili Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yang diatur dalam pasal 36 UUD 1945, harus dijaga dan dipromosikan sebagai bahasa persatuan.

“Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa yang harus kita banggakan. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antarbudaya, pengantar pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelas Sekda Sultra.

Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra juga menyoroti pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan baik di ruang publik dan dokumen lembaga. Menurutnya, pengutamaan Bahasa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas literasi kewarganegaraan sepanjang hayat dan menjaga martabat bahasa negara. Ia menekankan pentingnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menertibkan penggunaan bahasa asing di ruang publik.

“Semua ini memerlukan peran serta masyarakat, terutama pemerintah dalam menegakkan penggunaan Bahasa Indonesia. Saya mengajak seluruh masyarakat Sultra untuk lebih aktif dalam menggunakan bahasa negara, serta meningkatkan kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2009,” tambahnya.

Sekda Sultra juga menegaskan bahwa pengutamaan bahasa negara merupakan bagian dari upaya memartabatkan Bahasa Indonesia, baik dalam lingkungan pemerintah, pendidikan, maupun sektor swasta. Pemerintah, lanjutnya, memiliki kewajiban untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia agar tetap relevan dan dapat memenuhi fungsi sosial, budaya, serta ekonomi di masyarakat.

“Mari kita jadikan Bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Dengan penuh rasa cinta dan bangga, kita harus selalu mengutamakan bahasa negara dalam setiap aktivitas, baik di ruang publik maupun dalam dokumen lembaga,” pesannya.

Dalam acara tersebut, Sekda Sultra juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Sultra yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap Kantor Bahasa Provinsi Sultra terus bersinergi dengan Pemprov Sultra serta lembaga dan instansi terkait dalam upaya pengutamaan Bahasa Indonesia.

Sebagai bagian dari puncak acara, penghargaan diberikan kepada tiga lembaga terbaik yang telah menunjukkan komitmen dalam mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk lebih memperhatikan penggunaan bahasa negara dalam aktivitas mereka.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sultra, narasumber berkompeten, serta berbagai pihak terkait lainnya yang mendukung program pengutamaan bahasa negara.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, secara resmi membuka kegiatan pembinaan penyedia e-katalog lokal lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Kamis (21/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan arahan Pj. Gubernur bahwa salah satu isu strategis yang menjadi visi dan misi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita adalah peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta dorongan terhadap industri kreatif.

“Untuk merealisasikan cita-cita ini, diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang didukung semangat terus berbenah dan meningkatkan kemampuan dari semua pihak terkait,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Sultra, termasuk mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan UMKK pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah Strategis Pengadaan Berbasis E-Katalog Lokal
Sekda memaparkan tiga langkah konkret Pemprov Sultra dalam mendukung kebijakan tersebut:

1. Percepatan Penayangan Produk dalam E-Katalog Lokal
   Pelaku usaha didorong segera membuat akun dan menayangkan produknya sesuai etalase yang tersedia, termasuk untuk pekerjaan konstruksi. Pemprov juga mendukung platform Bosara sebagai sarana belanja online lokal.
2. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKK
   Semua kontrak kerja sama harus mencantumkan syarat penggunaan produk lokal. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menghitung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari setiap paket pekerjaan.
3. Pengalihan Proses Pengadaan ke Sistem Elektronik
   Sistem pengadaan manual akan dialihkan sepenuhnya ke pengadaan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan monitoring serta pengambilan keputusan.

Dorong Kesejahteraan dan Integritas
Melalui penerapan kebijakan ini, Pemprov Sultra berharap dapat mendorong pemanfaatan produk lokal sehingga berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Asrun Lio.

Ia juga mengimbau para peserta untuk mengikuti pembinaan hingga akhir guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pasar Digital LKPP RI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menegaskan bahwa Pilkada merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan di Kabupaten Bombana selama lima tahun ke depan.

“Pilkada serentak 2024 adalah hak konstitusi setiap warga negara. Kami berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan ini untuk menentukan masa depan daerah kita,” ujar Hasdin. Kamis (21/11/2024)

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada, KPU juga mengimbau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung partisipasi para pekerja dengan memberikan waktu kepada mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Kami berharap pihak swasta turut mendukung dengan memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih tanpa hambatan. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga Bombana dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” lanjut Hasdin.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor 1 Tahun 2024.

Penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemilih. KPU juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan waktu libur ini dengan bijak, memastikan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan untuk memberikan suaranya.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bombana akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan suara rakyat. Ketiga pasangan tersebut adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Pasangan ketiga adalah Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KPU Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk mengenali lebih dalam visi, misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Menurut Hasdin, pemilih yang cerdas adalah mereka yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memastikan pilihannya berdasarkan pertimbangan matang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mencermati program kerja yang ditawarkan para calon. Pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memajukan Bombana,” katanya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, KPU Bombana telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Hasdin juga meminta warga untuk mengecek nama mereka di Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih.

“Jangan sampai hak pilih Anda hilang hanya karena tidak terdaftar di DPT. Segera cek dan laporkan jika ada kendala,” tegasnya.

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Hasdin berharap, proses ini dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk para pendukung pasangan calon, untuk menjaga ketertiban selama masa Pilkada berlangsung.

“Kami ingin Pilkada di Bombana menjadi contoh proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Mari bersama-sama kita wujudkan pemilihan yang sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah ini,” tutupnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, KPU Bombana optimis partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun ini akan meningkat, memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin terpilih.

Makassar , sultranet.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana melakukan kunjungan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr. Andy, M.Si, bersama Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP, M.Si, di Ruang Rapat Bosowasipilu, lantai 1.

Dr. Andy, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penghargaan atau reward untuk memotivasi OPD agar aktif berinovasi. Menurutnya, pemberian penghargaan akan menjadi insentif yang efektif untuk mendorong semangat inovasi di tingkat pemerintah daerah.

“Selain memotivasi, kegiatan inovasi ini juga menjadi ajang berbagi solusi kreatif yang bisa direplikasi. Ada banyak inovasi di Sulsel yang dapat diadopsi Kabupaten Bombana, dan sebaliknya. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya kedua daerah dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Dr. Andy.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si, memaparkan alur dan mekanisme teknis pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Sulsel pada 2023. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kriteria penilaian lomba agar sesuai dengan standar penginputan Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan secara nasional.

“Kriteria penilaian harus disusun secara detail dan terukur agar hasil inovasi yang terjaring dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan daerah. Kami juga menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi yang diajukan,” jelas Ristati.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara BRIDA Kabupaten Bombana dan Bappelitbangda Sulsel. Kedua pihak sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam upaya pengembangan riset dan inovasi di masing-masing wilayah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, terutama dalam era yang menuntut inovasi sebagai solusi untuk tantangan pembangunan. Kami siap berbagi pengalaman dan mendukung upaya Bombana dalam meningkatkan kapabilitas kelitbangan,” ujar Ristati Rahayu.

Kepala BRIDA Bombana, Sumarni mengungkapkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari teknis dan alur pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menggali informasi mengenai tata cara dan langkah-langkah strategis yang diterapkan Bappelitbangda Sulsel dalam menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah. Harapannya, kami dapat mereplikasi model ini di Bombana untuk menjaring lebih banyak inovasi dan meningkatkan motivasi berinovasi di lingkungan pemerintahan,” ujar Sumarni.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BRIDA Bombana berencana menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2025. Lomba tersebut akan mencakup kategori untuk OPD dan masyarakat umum, dengan tujuan menjaring inovasi-inovasi potensial sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kami berharap lomba ini dapat menjadi platform bagi masyarakat dan OPD untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat Indeks Inovasi Daerah Bombana di tingkat nasional,” jelas Sumarni.

Selain membahas teknis pelaksanaan lomba, kunjungan ini juga menjadi forum diskusi untuk saling bertukar informasi terkait program kelitbangan yang telah berjalan di kedua daerah. Kabupaten Bombana berharap dapat mereplikasi beberapa program unggulan Sulsel yang dinilai relevan dan memberikan dampak positif.

Dengan kunjungan ini, BRIDA Bombana optimis dapat mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan untuk memperkuat pelaksanaan program inovasi di Bombana. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan inklusif. (adv)

MAKASSAR, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46 miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap dioperasionalkan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” ungkapnya dengan khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau working space. Ia memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.

“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat. (Adv)

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)

Kendari, sultranet.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 dengan tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” digelar pada Senin (18/11/2024) di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Upacara yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Kapolda Sultra, Danrem, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, serta kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra dan para pimpinan lembaga kesehatan.

Upacara ini juga dihadiri oleh Komandan TNI se-Sultra, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan perguruan tinggi di Sultra, di antaranya Rektor Universitas Mandala Waluya, Ketua STIKES Pelita Ibu, Ketua STIKES Budi Mulia Kendari, dan Direktur Poltekkes. Tak ketinggalan, Ketua organisasi profesi kesehatan dan berbagai pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta turut memeriahkan acara ini.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat Sultra. “Saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mari kita terus berkolaborasi untuk menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik, menuju generasi emas 2045,” kata Andap.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai dasar bagi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh. “Sering saya katakan, kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti,” tambahnya.

Upacara tersebut turut dibacakan sambutan resmi Menteri Kesehatan RI, yang menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 dan masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. “Ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Meski demikian, kita harus tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ungkap Menteri Kesehatan dalam pesan tersebut.

Dengan melihat periode bonus demografi yang tengah dialami Indonesia, pemerintah menargetkan capaian ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, seperti pendapatan per kapita setara negara maju, pengurangan kemiskinan hingga 0%, dan pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emissions. Tiga prioritas utama dalam transformasi kesehatan juga telah ditetapkan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil.

Upacara HKN ke-60 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Di akhir acara, Pj. Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun budaya sehat demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” tutupnya, mengakhiri rangkaian upacara yang penuh makna ini.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Lokakarya Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2024. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa terkait pengelolaan keuangan ini berlangsung di Kendari, Senin malam (18/11/2024).

Lokakarya tersebut dibuka oleh Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyebutkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki kewenangan besar untuk mengelola pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap desa terus meningkat, salah satunya melalui alokasi Dana Desa.

“Tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun untuk APBDes induk, dan Rp2 triliun untuk desa berprestasi,” ungkapnya.

Namun, Asrun juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan. Ia menyebut rendahnya tingkat pendidikan kepala desa menjadi salah satu penyebab pengelolaan dana desa sering tidak efektif dan rawan penyalahgunaan. Sekitar 40 persen kepala desa di Sultra diketahui hanya berpendidikan setara SLTA.

“Banyak yang salah persepsi, menganggap Dana Desa adalah milik pribadi, sehingga penggunaannya tidak sesuai regulasi,” tegas Asrun.

Ia menambahkan, lokakarya ini menjadi langkah strategis Pemprov Sultra untuk mencegah potensi korupsi di tingkat desa. Korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkatnya dinilai dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dari lokakarya ini dapat diterapkan di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus korupsi,” pesannya.

Lokakarya tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sekda Sultra juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju dan bebas korupsi.

Acara ini turut dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Kepala Dinas PMD Sultra, Inspektur Daerah Sultra, serta perwakilan dari dinas dan kepala desa se-Sultra. Lokakarya ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung visi nasional membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.