Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama para Pedagang Kaki Lima (PKL) menyepakati komitmen bersama untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan Alun-alun serta Pasar Todoha Mappacing selama bulan suci Ramadan. Kesepakatan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memastikan ruang publik tetap tertata rapi tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, Jumat (20/2/2026).

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi penanganan kebersihan kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing yang digelar di Aula Tina Orima Kabupaten Bombana. Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP., dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Perindagkop dan UMKM, serta para pelaku UMKM dan PKL yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Dalam rapat yang berlangsung secara dialogis itu, berbagai persoalan kebersihan, penataan, serta pengelolaan aktivitas perdagangan selama Ramadan menjadi fokus pembahasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara OPD teknis dan para pelaku usaha agar kawasan Alun-alun yang menjadi pusat aktivitas warga tetap bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Asisten I Setda Bombana, M. Syukri Kasim, mengatakan bahwa keterlibatan para pedagang dalam menjaga kebersihan merupakan kunci keberhasilan penataan kawasan publik selama Ramadan. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

“Alun-alun adalah ruang publik yang digunakan bersama oleh masyarakat. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap bersih, tertib, dan nyaman, terutama di bulan Ramadan ketika aktivitas masyarakat meningkat,” ujar Syukri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan melakukan penertiban, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar para pedagang menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keindahan kota.

Salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah disepakatinya Surat Pernyataan Bersama Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas selama Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan Alun-alun Kabupaten Bombana. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh perwakilan PKL pada hari yang sama sebagai bentuk komitmen bersama antara pedagang dan pemerintah daerah.

Dalam pernyataan tersebut, para PKL menyatakan kesediaan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan selama menjalankan aktivitas usaha. Para pedagang juga berkomitmen membersihkan area usaha setiap hari setelah selesai berjualan serta tidak meninggalkan sampah, peralatan, atau sarana berjualan di fasilitas umum.

Selain itu, setiap pedagang juga diwajibkan menyediakan tempat sampah sementara di lapak masing-masing guna memudahkan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Para PKL juga menyatakan komitmen untuk membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merusak taman dan fasilitas umum yang berada di sekitar Alun-alun. Mereka juga sepakat mematuhi seluruh aturan penataan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, para pedagang menyatakan siap menerima teguran hingga penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kawasan Alun-alun tetap menjadi ruang publik yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi para pelaku UMKM dan PKL juga diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar suasana Ramadan di Kabupaten Bombana dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya memperkuat kedisiplinan dan kinerja aparatur menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Apel yang diikuti ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Bombana, dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Bombana, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si., bersama staf dan seluruh ASN lingkup Kesbangpol. Apel akbar ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur pemerintah dalam meningkatkan disiplin, etos kerja, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang datangnya bulan Ramadan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjadi contoh bagi masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.

Menurutnya, kedisiplinan dan integritas ASN harus tetap terjaga, terlebih pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ia mengingatkan agar ibadah tidak dijadikan alasan untuk menurunkan semangat kerja atau mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus tetap menunjukkan integritas dan semangat kerja selama bulan Ramadan. Disiplin waktu harus menjadi perhatian bersama,” tegas Ahmad Yani.

Wakil Bupati juga menyampaikan ketentuan jam kerja bagi ASN selama bulan Ramadan sebagai bagian dari penyesuaian aktivitas pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ia menjelaskan bahwa pada hari Senin hingga Kamis, ASN mulai bekerja pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.00 WITA. Sementara pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pukul 15.30 WITA.

Penyesuaian jam kerja tersebut diharapkan tetap menjaga produktivitas kerja aparatur sekaligus memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk selama bulan suci Ramadan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kesbangpol siap melaksanakan arahan pimpinan daerah dan berkomitmen menjaga kedisiplinan serta kinerja selama Ramadan.

Ia menilai apel akbar yang digelar pemerintah daerah tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum apel ini menjadi penguatan bagi seluruh ASN untuk tetap disiplin, menjaga etos kerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Husrifnah juga menegaskan bahwa ASN harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dengan dilaksanakannya apel akbar ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh ASN semakin memperkuat komitmen untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah daerah mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek spiritual maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya memperkuat fasilitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas baru itu oleh para pedagang, Rabu (18/2/2026).

Peresmian los ikan ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar sekaligus memberikan ruang usaha yang lebih baik bagi para pedagang ikan.

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di sektor perdagangan ikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sekadar janji, tetapi diwujudkan melalui pembangunan yang nyata dan dapat langsung dirasakan manfaatnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan higienis, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Dengan adanya los khusus bagi pedagang ikan, pemerintah daerah juga berupaya menata sistem perdagangan agar lebih terpusat dan terorganisasi dengan baik.

Bupati Burhanuddin mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati los baru tersebut. Namun, menurutnya, pembangunan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendorong penataan pasar secara bertahap.

“Kita memahami bahwa belum semua pedagang bisa langsung menempati los ini, tetapi ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat aktivitas perdagangan utama bagi masyarakat di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya penjual ikan, diimbau agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar Tadoha Mappaccing ini adalah pusat perdagangan kita. Karena itu, pedagang ikan sebaiknya berjualan di tempat yang sudah disediakan agar pasar menjadi lebih tertib dan nyaman bagi semua,” jelasnya.

Untuk memastikan penataan pasar berjalan secara konsisten, Bupati Burhanuddin menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta camat, lurah, dan kepala desa untuk mengawal kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik, termasuk di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, tertata, dan produktif. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang serta memperkuat roda perekonomian masyarakat di daerah itu.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui tim terpadu melakukan sosialisasi pengawasan dan penataan aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Ilegal Sore Kelurahan Lauru dan Pasar Tumpah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah. Kegiatan ini menyasar para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak sementara, serta kendaraan parkir yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut, Selasa (17/2/2026).

Sosialisasi tersebut merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib dan tidak mengganggu fasilitas umum maupun kelancaran arus lalu lintas di pusat aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan ini, tim terpadu juga memberikan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya mematuhi aturan penataan kota yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kegiatan sosialisasi melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana, Dinas Perhubungan, serta Pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah. Para petugas turun langsung ke lokasi untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai aturan yang berlaku sekaligus mengajak mereka memanfaatkan fasilitas pasar resmi yang telah disediakan pemerintah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi pemerintah daerah terkait penataan kawasan pasar dan ruang publik. Menurutnya, langkah sosialisasi dilakukan secara persuasif agar masyarakat, khususnya para pedagang, dapat memahami tujuan penataan tersebut.

“Kami menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat koordinasi sebelum kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025,” kata Pajawa Tarika.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan kegiatan perdagangan berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam tahap awal ini lebih menitikberatkan pada sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang.

Menurut Pajawa Tarika, pemerintah telah menyediakan fasilitas yang memadai bagi para pedagang untuk beraktivitas secara legal di Pasar Tadoha Mapaccing. Kehadiran pasar tersebut diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja.

“Kami sangat berharap para pedagang dapat memanfaatkan pasar resmi yang telah disediakan pemerintah. Fasilitas di Pasar Tadoha Mapaccing sudah tersedia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujarnya.

Selain menyasar para pedagang, sosialisasi tersebut juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025 tertanggal 13 Maret 2025. Surat edaran tersebut mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penataan aktivitas di kawasan pasar dan ruang publik.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak, baik pedagang maupun masyarakat, dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban kota. Penataan pasar dan ruang publik tidak hanya bertujuan memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Selain itu, langkah penataan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melalui penerapan aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga fungsi ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Pajawa Tarika menegaskan bahwa keteraturan kota merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pendekatan dialogis dan edukatif terus dilakukan agar para pedagang memahami pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

“Menata pasar bukan sekadar urusan estetika kota, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi kita semua,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk mematuhi aturan penataan kota. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan serta pengawasan secara bertahap guna memastikan kawasan pasar dan ruang publik di Kabupaten Bombana dapat tertata lebih baik di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Pelayanan KB Serentak Gratis (PANTAU KB) sebagai upaya memperluas akses layanan kontrasepsi bagi masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah prioritas dengan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih tinggi. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bombana pada 9–15 Februari 2026, dengan pelayanan aktif dilaksanakan hingga Sabtu (14/02/2026).

Program pelayanan ini merupakan bagian dari langkah percepatan peningkatan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) modern di Bombana, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam membangun keluarga sehat, terencana, dan sejahtera.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, MM.Kes, mengatakan bahwa kegiatan pelayanan KB serentak gratis ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kontrasepsi yang mudah, aman, dan berkualitas.

“Melalui Pelayanan KB Serentak Gratis ini, kami ingin memastikan masyarakat, terutama pasangan usia subur di wilayah prioritas, memperoleh pelayanan kontrasepsi secara gratis dengan metode yang efektif dan jangka panjang seperti implan dan IUD,” kata Sunandar.

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik.

“Program ini bukan sekadar pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang terarah demi terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., MM, menambahkan bahwa kegiatan ini menargetkan percepatan peningkatan kesertaan KB modern di seluruh wilayah Bombana.

“Fokus utama kami adalah mempercepat penurunan angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi pasangan usia subur, termasuk pemenuhan kebutuhan KB pasca-persalinan,” kata Irna.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Seluruh prosedur pelayanan kontrasepsi dilaksanakan sesuai standar medis dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi setiap akseptor.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Banyak pasangan usia subur memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan layanan KB secara gratis, sekaligus berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan.

Selain pemasangan alat kontrasepsi, petugas kesehatan juga memberikan edukasi serta konseling kepada peserta mengenai manfaat program KB, pentingnya pengaturan jarak kelahiran, serta dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang matang, sehingga keluarga dapat tumbuh lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Melalui program PANTAU KB, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap cakupan peserta KB aktif dapat terus meningkat. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan di daerah.

Pemerintah daerah menilai, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB yang efektif tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara lebih luas.

Dengan pelayanan yang terus diperluas dan pendekatan edukasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan angka unmet need di Kabupaten Bombana serta memperkuat fondasi keluarga sehat sejak dini.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menghadiri kegiatan panen ikan air tawar di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas pengembangan potensi desa, khususnya di sektor perikanan air tawar, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bupati Burhanuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta melihat kondisi riil di lapangan terkait potensi ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan menuju kawasan produksi perikanan dan permukiman warga. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen ikan serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Akses infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog, Bupati juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti proses panen ikan air tawar bersama para petani dan kelompok usaha perikanan setempat. Kehadirannya di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sektor perikanan air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh akses pemasaran yang baik.

“Kami berharap hasil panen ikan dari desa ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Tontonunu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta memastikan fasilitas pendidikan di desa dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong pengembangan potensi desa secara berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun dukungan terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat sinergi pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi warga, yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran pihak Pengadilan Negeri Pasar Wajo menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas institusi demi peningkatan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang hadir langsung di Bombana meskipun harus menempuh perjalanan cukup panjang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun darat, namun ini menunjukkan keseriusan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan.

“Harapan kami, sinergi ini dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini difokuskan pada peningkatan akses pelayanan hukum, khususnya dalam perkara kependudukan seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, dan permohonan lainnya.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan sidang keliling, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah proses administrasi. Selain itu, ke depan akan dikembangkan sistem persidangan melalui telekonferensi untuk perkara sederhana.

“Dengan sistem ini, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting agar setiap hasil penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti menjadi dokumen resmi tanpa proses yang berulang.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bombana dapat merasakan kemudahan akses layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat pelayanan persidangan di bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang diharapkan dapat memperluas akses layanan hukum serta mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perkara kependudukan, seperti perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran, di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang telah datang langsung ke Kabupaten Bombana untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” katanya.

Bupati menilai kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan yang sering membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengikuti proses persidangan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perkara.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan bahwa sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut agar setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang berulang.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di bidang kependudukan sekaligus menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Berani Bersih Wonuaku (BBW) yang dicanangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan pejabat struktural dan seluruh anggota Satpol PP serta difokuskan pada pembersihan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana, Jumat pagi (13/02/2026).

Kerja bakti tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi pemerintah daerah yang mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam program Berani Bersih Wonuaku. Program ini bertujuan membangun budaya hidup bersih serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Sejak pagi hari, jajaran pejabat eselon hingga anggota Satpol PP terlihat bergotong royong membersihkan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi salah satu titik fokus kegiatan kebersihan.

Para anggota Satpol PP membersihkan sampah, mengangkat endapan kotoran di sekitar kolam, serta merapikan lingkungan sekitar agar area tersebut tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kasat Pol PP Bombana H. Pajawa Tarika mengatakan bahwa Gerakan Berani Bersih Wonuaku bukan sekadar kegiatan kerja bakti biasa, melainkan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

“Kegiatan Berani Bersih Wonuaku ini bukan hanya sekadar membersihkan area lingkungan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Pajawa Tarika.

Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD dalam kegiatan tersebut menjadi contoh nyata bagi masyarakat bahwa menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari aparatur pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan partisipasi aktif dari berbagai instansi, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penegakan peraturan daerah, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Selain membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya, kegiatan kerja bakti ini juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di lingkungan internal Satpol PP Kabupaten Bombana. Para anggota terlihat bekerja bersama tanpa membedakan jabatan, mencerminkan nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Program Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui gerakan ini, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan nyaman bagi seluruh warga.

Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan ruang publik yang lebih ramah bagi aktivitas sosial. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam gerakan ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya hidup bersih di daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Pajawa Tarika mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan di Kabupaten Bombana.

“Mari kita sukseskan Gerakan Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan Kabupaten Bombana yang lebih sehat dan nyaman di masa yang akan datang,” tutupnya.

Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai perangkat daerah dan masyarakat, Gerakan Berani Bersih Wonuaku diharapkan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.