Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Manggala Agni menggelar show of force sekaligus sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan padang savana Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) atau kawasan PPA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, Jumat (4/9/2026).

Sosialisasi menyasar pengguna kendaraan yang melintas di jalur Bombana-Kendari dan sebaliknya. Kawasan padang savana yang berada di sepanjang jalur tersebut menjadi salah satu titik perhatian karena kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila terkena sumber api.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Bombana bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) serta personel BPBD yang tergabung dalam Satgas Karhutla turun langsung ke lapangan. Petugas membagikan brosur bertuliskan “Stop Karhutla” kepada pengendara yang melintas sekaligus menyampaikan imbauan agar masyarakat ikut menjaga kawasan dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. BPBD tidak hanya menyiapkan personel untuk merespons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bombana, Awang, S.Pd., M.Pd., mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi kawasan padang savana PPA, terutama selama kondisi cuaca kering.

“Masyarakat kami imbau agar lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan padang savana PPA. Jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu timbulnya percikan api, karena kondisi cuaca saat ini sedang mengalami kemarau sehingga sangat rawan terjadi kebakaran,” ujar Awang.

Menurut Awang, kondisi kawasan yang kering membuat sumber api sekecil apa pun berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena itu, masyarakat yang melintas maupun melakukan aktivitas di sekitar kawasan tersebut diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu munculnya api.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pengguna jalan agar tidak membuang benda yang berpotensi menjadi sumber api. Kebiasaan sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat menimbulkan risiko ketika berada di kawasan dengan vegetasi yang kering.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di sekitar kawasan rawan. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menyebar apabila bertemu dengan vegetasi kering dan kondisi angin yang mendukung.

Kegiatan show of force tersebut menjadi bagian dari upaya memperlihatkan kesiapan pemerintah daerah bersama unsur terkait dalam menghadapi ancaman Karhutla. Namun, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penanganan, melainkan juga mengedepankan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat.

BPBD Bombana menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya mengurangi risiko kebakaran. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lingkungan dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila menemukan adanya asap atau titik api.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan potensi kebakaran menjadi bagian penting dari sistem kesiapsiagaan. Informasi yang diterima lebih awal dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan sebelum api berkembang menjadi lebih besar.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, personel BPBD juga berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, Damkar, dan Manggala Agni. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan kerja bersama, terutama ketika ancaman kebakaran berada di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Kawasan TNRAW merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki ekosistem penting. Karena itu, ancaman kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat berdampak pada habitat satwa dan keberlangsungan ekosistem.

Jalur Bombana-Kendari yang melewati kawasan padang savana juga memiliki aktivitas lalu lintas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat edukasi kepada pengguna jalan menjadi salah satu pendekatan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko kebakaran.

Melalui pembagian brosur “Stop Karhutla”, petugas menyampaikan pesan sederhana agar masyarakat lebih berhati-hati selama musim kemarau. Pesan tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam menjaga lingkungan ketika berada di kawasan rawan kebakaran.

Menurut BPBD, pencegahan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dilakukan oleh petugas. Upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.

Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi petugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Edukasi secara tatap muka diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima dibandingkan hanya melalui imbauan tertulis atau informasi yang disampaikan melalui media.

Awang mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa menjaga kawasan dari kebakaran merupakan kepentingan bersama. Kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi dapat memberikan dampak yang luas dan membutuhkan penanganan lebih besar apabila terlambat diketahui.

Karena itu, kewaspadaan harus dimulai dari hal-hal sederhana. Pengguna jalan diimbau tidak membuang benda yang dapat memicu api, sementara masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan harus memastikan tidak meninggalkan sumber api yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Selain pencegahan, keberadaan personel gabungan juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya Karhutla. BPBD bersama unsur terkait dapat bergerak apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan di lapangan.

Sinergi tersebut menjadi penting mengingat penanganan kebakaran membutuhkan sumber daya manusia, peralatan, serta koordinasi yang baik. Setiap unsur memiliki peran dalam mendukung upaya pencegahan maupun penanganan apabila kebakaran terjadi.

Keterlibatan Manggala Agni, misalnya, memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara TNI dan Polri turut mendukung kegiatan lapangan, sedangkan Damkar memiliki kapasitas dalam penanganan kebakaran.

BPBD sendiri memiliki peran dalam koordinasi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Bombana.

Melalui kegiatan show of force ini, pemerintah daerah ingin memastikan pesan pencegahan Karhutla sampai langsung kepada masyarakat. Sosialisasi di kawasan padang savana juga menjadi pengingat bahwa musim kemarau membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi dari semua pihak.

Masyarakat yang melintasi jalur Bombana-Kendari maupun sebaliknya diharapkan dapat ikut menjaga kawasan tersebut. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang mencurigakan.

Upaya pencegahan menjadi semakin penting karena penanganan kebakaran setelah api meluas membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Sebaliknya, kebakaran yang diketahui sejak awal memiliki peluang lebih besar untuk dikendalikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

BPBD Bombana berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat selama musim kemarau. Pesan “Stop Karhutla” diharapkan tidak berhenti pada pembagian brosur, tetapi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan lahan.

Pada akhirnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan petugas. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kawasan dari ancaman kebakaran, terutama melalui perilaku yang lebih berhati-hati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dengan sinergi BPBD, TNI, Polri, Damkar, Manggala Agni, dan masyarakat, potensi Karhutla di Kabupaten Bombana diharapkan dapat ditekan. Kesiapsiagaan bersama menjadi kunci untuk melindungi kawasan TNRAW dan lingkungan sekitarnya dari ancaman kebakaran selama musim kemarau.

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Manggala Agni memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan selama musim kemarau. Kesiapan personel dan sarana pendukung dipastikan melalui apel bersama sebelum pelaksanaan Show of Force Penanganan Karhutla di sejumlah wilayah rawan, Jumat (4/9/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Polres Bombana tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum personel gabungan turun ke lapangan. Kegiatan Show of Force akan menyasar kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) atau kawasan PPA serta sejumlah wilayah lain yang memiliki potensi terdampak kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan.

Dalam apel tersebut, seluruh personel mendapat pengecekan kesiapan, baik dari sisi jumlah personel maupun kelengkapan peralatan yang akan digunakan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat dapat bergerak secara cepat ketika menghadapi kondisi darurat.

Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar. Kondisi kering juga dapat memperbesar potensi meluasnya api apabila tidak segera ditangani.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan kegiatan Show of Force tidak hanya diarahkan untuk menunjukkan kesiapan personel dan peralatan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Karhutla sekaligus memperkenalkan akses layanan darurat yang dapat digunakan ketika terjadi kejadian yang membutuhkan penanganan cepat.

“Kegiatan Show of Force yang akan kita lakukan ini bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan. Di kesempatan ini, kita juga bisa mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Bombana terdapat beberapa nomor layanan darurat yang bisa dihubungi kapan saja, 24 jam, untuk pengaduan maupun layanan informasi apabila terjadi keadaan darurat,” jelas Hasdin Ratta.

Menurut Hasdin, informasi mengenai layanan darurat perlu diketahui masyarakat secara luas. Kecepatan laporan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana karena informasi yang diterima lebih awal dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan di lapangan.

Karena itu, kegiatan Show of Force akan diisi dengan edukasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Petugas akan menyampaikan imbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama selama musim kemarau.

Petugas juga akan membagikan brosur bertuliskan “Stop Karhutla” kepada masyarakat dan pengguna jalan. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di sekitar kawasan hutan dan lahan yang berada dalam kondisi kering.

Selain imbauan pencegahan, masyarakat juga akan diperkenalkan dengan sejumlah nomor layanan yang dapat digunakan ketika membutuhkan bantuan. Informasi tersebut dinilai penting karena dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan akses komunikasi yang cepat dan mudah.

Nomor layanan darurat yang disosialisasikan meliputi layanan darurat Polisi 110, layanan darurat Kabupaten Bombana 112, Call Center BPBD Bombana 0813 3366 2022, serta Call Center Damkar Bombana 0823 4796 0011.

Hasdin menjelaskan, keberadaan sejumlah saluran komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menentukan pihak yang harus dihubungi ketika menghadapi kondisi darurat. Masyarakat dapat melaporkan kejadian sedini mungkin agar petugas terkait dapat segera memberikan respons sesuai jenis kejadian.

“Nomor layanan ini penting untuk diketahui masyarakat, sehingga ketika terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan cepat, masyarakat tidak bingung harus menghubungi siapa,” kata Hasdin.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Aktivitas yang dapat memicu api, termasuk pembakaran terbuka yang tidak terkendali, perlu dihindari karena kondisi lingkungan yang kering dapat membuat api mudah menyebar.

Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap pencegahan dinilai dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Semakin cepat potensi kebakaran diketahui, semakin besar peluang petugas melakukan penanganan sebelum api meluas.

Dalam pelaksanaan Show of Force, personel gabungan juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi yang menjadi sasaran kegiatan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung kepada warga dan pengguna jalan.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat dalam menghadapi ancaman bencana. BPBD, TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, dan Manggala Agni memiliki peran masing-masing dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan di lapangan.

Kesiapan personel menjadi salah satu bagian penting dari strategi tersebut. Dengan melakukan pengecekan sebelum kegiatan, setiap unsur diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga koordinasi dapat berjalan lebih efektif ketika berada di lapangan.

Begitu pula dengan kesiapan sarana dan peralatan. Peralatan yang tersedia harus dipastikan dapat digunakan ketika dibutuhkan, terutama untuk mendukung respons awal terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan rawan.

Kawasan TNRAW menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut karena merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem penting. Ancaman kebakaran di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat satwa dan keseimbangan lingkungan.

Karena itu, langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam perlindungan kawasan. Edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan diharapkan dapat mengurangi aktivitas yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.

Selain Karhutla, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan. Musim kemarau dapat memunculkan berbagai persoalan, termasuk berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah.

Dengan kesiapan lintas instansi, pemerintah daerah berharap potensi dampak kekeringan dapat diantisipasi lebih awal. Pemantauan kondisi wilayah dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perkembangan dapat segera diketahui.

Hasdin menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Petugas pemerintah dan aparat dapat melakukan penanganan, tetapi pencegahan akan lebih efektif apabila masyarakat turut menjaga lingkungan dan memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.

“Yang paling penting adalah masyarakat mengetahui bagaimana mencegah kebakaran dan ke mana harus melapor ketika menemukan kejadian. Jangan menunggu api membesar baru melapor,” ujarnya.

Melalui kegiatan Show of Force tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan petugas sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Pesan yang disampaikan tidak hanya mengenai bahaya Karhutla, tetapi juga pentingnya respons cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Pengenalan nomor layanan darurat menjadi bagian dari upaya memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan petugas. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat segera menyampaikan laporan dan petugas dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan informasi yang diterima.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat selama musim kemarau. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan, edukasi, pemantauan, hingga kesiapan personel dan peralatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama seluruh unsur yang terlibat juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla. Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan keberanian untuk segera melapor menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar.

Dengan kesiapan personel, dukungan peralatan, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat, potensi kebakaran hutan dan lahan di Bombana diharapkan dapat ditekan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi kawasan konservasi, permukiman, lahan masyarakat, dan lingkungan dari dampak kebakaran dan kekeringan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan kinerja pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas tata kelola RSUD Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan rumah sakit dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kamis (3/9/2026).

Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri rapat persiapan pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK RI atas tata kelola RSUD Kabupaten Bombana yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Pemeriksaan kinerja tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Untuk RSUD Kabupaten Bombana, pemeriksaan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 2 September hingga 1 Oktober 2026.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai sekaligus mendorong perbaikan tata kelola rumah sakit. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian mencakup pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta tata kelola operasional rumah sakit.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, pemeriksaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses pengawasan. Bupati Burhanuddin menilai pemeriksaan BPK RI dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagian-bagian yang sudah berjalan baik sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian yang sangat berharga sekaligus menjadi cermin bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi,” ujar Burhanuddin.

Dalam tahap pendahuluan, tim pemeriksa akan melakukan pemahaman terhadap proses bisnis RSUD Kabupaten Bombana. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai risiko serta melihat sistem pengendalian internal yang telah diterapkan dalam pengelolaan rumah sakit.

Hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi tim pemeriksa dalam menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pada pemeriksaan terinci. Dengan tahapan tersebut, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola RSUD.

Sejumlah aspek utama menjadi sasaran pemeriksaan. Di antaranya tata kelola keuangan, pelayanan medis, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta tata kelola operasional.

Pada aspek keuangan, pemeriksaan akan melihat bagaimana pengelolaan sumber daya keuangan rumah sakit dilaksanakan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara pada aspek pelayanan medis, pemeriksaan diarahkan untuk melihat bagaimana tata kelola rumah sakit mendukung pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana pengelolaan rumah sakit mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Ketersediaan dan pengelolaan tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan rumah sakit dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian yang diperiksa. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia diperlukan agar tenaga yang bekerja di lingkungan rumah sakit memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan kesehatan.

Pada sisi operasional, pemeriksaan mencakup penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Pemanfaatan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan data, administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan di lingkungan rumah sakit.

Pengelolaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta pengelolaan yang baik diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Begitu pula dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan medis sehingga membutuhkan tata kelola yang efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan BPK RI juga diarahkan untuk melihat sejauh mana tata kelola RSUD Bombana mendukung transformasi sistem kesehatan. Hal tersebut mencakup penerapan prinsip good governance dan good clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit.

Selain itu, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pemanfaatan teknologi dan data kesehatan turut menjadi bagian yang diperhatikan dalam pemeriksaan.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan RSUD. Dengan pengelolaan yang semakin baik, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Burhanuddin meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran RSUD yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk memberikan dukungan secara maksimal. Dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara terbuka dan tepat waktu.

“Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan harus diberikan secara terbuka dan tepat waktu,” tegas Bupati.

Menurut Burhanuddin, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Kelengkapan data dan informasi akan membantu tim pemeriksa memahami kondisi tata kelola RSUD secara lebih utuh.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan tim pemeriksa selama seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung. Pemerintah daerah, kata dia, siap memberikan dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam proses pemeriksaan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memandang pengawasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan. Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan pembenahan secara nyata.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana terbuka terhadap proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BPK RI. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar pengelolaan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, dapat terus diperbaiki.

“Kami siap dikawal, kami siap diawasi, dan kami siap bersinergi dengan BPK RI agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat ke depannya menjadi semakin baik dan semakin maksimal,” pungkasnya.

Pemeriksaan tersebut menjadi penting bagi RSUD Bombana karena rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas tata kelola rumah sakit akan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap tata kelola tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan keuangan. Pemeriksaan juga melihat bagaimana berbagai sumber daya yang dimiliki rumah sakit digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Dengan pemeriksaan secara tematik, BPK RI diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai tata kelola RSUD Bombana. Temuan dan hasil evaluasi nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah perbaikan.

Bagi jajaran RSUD, proses pemeriksaan juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali pelaksanaan berbagai prosedur yang selama ini berjalan. Bagian yang sudah baik dapat dipertahankan, sementara kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pemeriksaan berlangsung lancar dengan dukungan seluruh pihak. Koordinasi antara tim pemeriksa, pemerintah daerah, dan jajaran RSUD menjadi penting agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat.

Pemeriksaan selama 30 hari tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan rumah sakit yang lebih akuntabel. Dengan adanya evaluasi secara menyeluruh, berbagai risiko dalam tata kelola dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.

Pada akhirnya, tujuan utama dari proses tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan keuangan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang berjalan efektif, fasilitas yang memadai, serta pengelolaan obat dan bahan medis yang tertib merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun pelayanan rumah sakit yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan pembenahan. Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang semakin baik, transparan, dan responsif.

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, dan warga berhasil memadamkan sejumlah titik api yang membakar area perkebunan jati di Desa Tahiite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (31/8/2026).

Kebakaran tersebut diperkirakan menghanguskan area perkebunan seluas sekitar 10 hektare. Sejumlah titik api ditemukan tersebar di kawasan perkebunan sehingga petugas harus bergerak cepat untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke area lainnya.

Penanganan dilakukan setelah adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah Desa Tahiite. Personel BPBD Bombana bersama aparat TNI dan Polri serta masyarakat setempat langsung melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik yang terbakar.

Petugas tidak hanya berupaya memadamkan api, tetapi juga melakukan pengendalian terhadap area yang berpotensi menjadi jalur penyebaran api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kobaran kembali meluas, terutama pada bagian lahan yang masih memiliki potensi terbakar.

Kondisi kebakaran lahan menjadi perhatian karena area yang terdampak cukup luas. Dengan perkiraan mencapai 10 hektare, penanganan membutuhkan koordinasi dan kerja sama dari berbagai unsur di lapangan.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam proses penanganan. Warga membantu petugas dalam melakukan pemadaman sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi dan titik-titik api yang ditemukan di sekitar kawasan perkebunan.

Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat tersebut mempercepat proses pengendalian kebakaran. Kolaborasi lintas unsur juga membantu petugas menjangkau dan memantau sejumlah lokasi yang memiliki potensi munculnya kembali titik api.

Setelah sejumlah titik api berhasil dipadamkan, petugas BPBD Bombana tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api baru yang dapat kembali memicu kebakaran.

Pemantauan pascapemadaman menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran lahan. Api yang terlihat sudah padam dapat kembali muncul apabila masih terdapat bara atau bagian lahan yang memiliki suhu tinggi dan belum sepenuhnya aman.

Karena itu, petugas memastikan kondisi di lokasi benar-benar terkendali sebelum penanganan dinyatakan selesai. Pengawasan juga dilakukan terhadap area yang berada di sekitar titik kebakaran untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menyebar.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana Hasdin Ratta, M.Si., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya, kondisi cuaca dan lahan yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila tidak disertai kewaspadaan masyarakat.

“Masyarakat kami imbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca yang membuat lahan mudah terbakar,” ujar Hasdin.

Ia meminta masyarakat tidak menganggap remeh munculnya api di kawasan perkebunan maupun lahan terbuka. Api yang awalnya berada pada satu titik dapat dengan cepat meluas apabila kondisi lingkungan mendukung penyebaran kebakaran.

Hasdin juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran lahan. Pelaporan lebih awal dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

“Jika masyarakat menemukan titik api atau indikasi kebakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke wilayah lainnya,” katanya.

Menurutnya, pencegahan kebakaran lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas penanggulangan bencana. Peran masyarakat sangat diperlukan, terutama karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi perkebunan dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran.

Kewaspadaan masyarakat juga diperlukan dalam aktivitas sehari-hari di sekitar lahan perkebunan. Penggunaan api yang tidak terkendali dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering.

BPBD Bombana terus mendorong masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan segera berkoordinasi dengan petugas apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan respons cepat terhadap bencana kebakaran lahan.

Kebakaran di Desa Tahiite menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran lahan membutuhkan respons cepat sejak api pertama kali ditemukan. Semakin cepat informasi diterima dan tindakan dilakukan, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum menjangkau area yang lebih luas.

Selain pemadaman, pemantauan secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kondisi lahan benar-benar aman. Petugas perlu memastikan tidak ada titik api yang tersisa maupun potensi munculnya kembali kobaran di lokasi yang sebelumnya terbakar.

Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan di Bombana. Kolaborasi tersebut tidak hanya dibutuhkan saat kebakaran terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan berhasil dikendalikannya sejumlah titik api di Desa Tahiite, BPBD Bombana mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Kewaspadaan dan pelaporan cepat menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah kebakaran berkembang dan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar.

Pemerintah daerah melalui BPBD juga mengajak masyarakat menjadikan keselamatan dan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran meluas dan membutuhkan penanganan yang lebih besar.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan moral dalam memperkuat persatuan, menjalankan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi tingkat Kabupaten Bombana yang berlangsung di Masjid Agung Nurul Iman Kasipute, Senin (31/8/2026).

Menurut Burhanuddin, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai agenda keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun. Momentum tersebut perlu menjadi ruang untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menerapkan akhlak dan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai, nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah SAW tetap relevan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam membangun daerah. Sikap jujur, amanah, adil, peduli terhadap sesama, serta mengutamakan persatuan dinilai penting untuk menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema “Meneladani Rasulullah SAW: Memaknai Kemerdekaan, Bersatu dalam Ukhuwah, Berdaulat dalam Pembangunan, dan Sejahtera dalam Kebersamaan.”

Tema tersebut, kata Bupati, memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Burhanuddin mengatakan, memaknai kemerdekaan berarti memastikan pembangunan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang. Pemerintah bersama masyarakat harus terus berupaya membebaskan masyarakat dari ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan.

“Memaknai kemerdekaan bukan hanya dengan memperingatinya, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan kerja nyata untuk membebaskan masyarakat dari ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Bombana. Menurutnya, perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun kelompok sosial tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun daerah.

Persatuan dan ukhuwah, kata dia, harus terus dirawat agar kehidupan sosial masyarakat tetap aman, damai, dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

“Persatuan dalam ukhuwah harus terus kita perkuat di tengah keberagaman masyarakat Bombana. Dengan persatuan, kita dapat menjaga kehidupan yang aman, damai, dan kondusif,” katanya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Burhanuddin menegaskan Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Penguatan sektor tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat Bombana. Kebijakan pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat potensi daerah sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi dapat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Bombana, yakni Bombana yang Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Konsep tersebut menempatkan sektor pertanian, kelautan, dan berbagai potensi ekonomi daerah sebagai bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati menegaskan, pembangunan harus dilaksanakan secara adil dan merata. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.

Ia mengingatkan agar tidak ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan keadilan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kesejahteraan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, karena keadilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan,” tegasnya.

Bagi Burhanuddin, nilai keadilan, kepedulian, dan kebersamaan yang diajarkan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Nilai tersebut juga diperlukan untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai yang disampaikan dalam peringatan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Bupati mengajak aparatur pemerintah, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran sesuai bidang masing-masing. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu bekerja secara amanah dan bertanggung jawab.

“Marilah kita jadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai fondasi moral dalam bersikap, bekerja, dan bermasyarakat,” ajaknya.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dapat menjadi momentum untuk memperkuat iman sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pembangunan daerah.

Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Bombana dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung khidmat.

Ia menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

Peringatan Maulid Nabi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat secara umum. Kebersamaan tersebut diharapkan dapat menjadi energi positif dalam menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan semangat meneladani Rasulullah SAW, pemerintah daerah berharap masyarakat Bombana dapat terus membangun kehidupan yang dilandasi nilai kejujuran, kepedulian, persaudaraan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk menjaga persatuan sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan arah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pengingat perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Bombana. Persatuan, pembangunan yang berkeadilan, dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terus berjalan dalam semangat kebersamaan.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Bombana. Program yang digagas Kejaksaan Negeri Bombana tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam membentuk pelajar yang berintegritas, disiplin, serta taat terhadap aturan. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana dan dihadiri Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bombana Aan Riyanto Latama, S.H., M.Kn. beserta jajaran Kejaksaan Negeri Bombana, Bunda PAUD Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Inspektur Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, kepala sekolah, dewan guru, serta peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA, Selasa (28/7/2026).

Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan salah satu langkah edukatif yang bertujuan menanamkan pemahaman hukum sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, para pelajar memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus memahami berbagai risiko pelanggaran hukum yang kerap terjadi di lingkungan remaja, seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga penyalahgunaan media sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pendidikan hukum harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, kesadaran terhadap hukum tidak cukup dibangun ketika seseorang telah dewasa, tetapi harus mulai ditanamkan sejak masih berada di bangku sekolah.

“Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada generasi muda, sehingga mereka memahami hak, kewajiban, serta mampu menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, maupun penyalahgunaan media sosial,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Karena itu, pelajar harus dibekali pemahaman hukum yang memadai agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, serta terhindar dari berbagai tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Bupati menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Selain menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, sekolah juga harus mampu menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, serta sikap saling menghormati yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membentuk karakter, disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Masa depan Kabupaten Bombana berada di tangan kalian,” tegasnya.

Burhanuddin mengajak seluruh peserta didik untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari hari. Ia berharap para pelajar tidak hanya memahami aturan hukum secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, aman, dan ramah anak. Menurutnya, setiap sekolah harus menjadi lingkungan yang nyaman sehingga peserta didik dapat belajar, berprestasi, serta mengembangkan potensi secara maksimal tanpa rasa takut terhadap perundungan maupun bentuk kekerasan lainnya.

Ia juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Bombana yang terus menghadirkan edukasi hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat, kesadaran hukum yang tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing masing.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap para pelajar semakin memahami pentingnya menaati aturan hukum, menghargai hak orang lain, serta mampu menghindari berbagai bentuk perilaku menyimpang. Lebih dari itu, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah diharapkan tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi semata, tetapi menjadi gerakan edukasi yang berkelanjutan dalam membentuk generasi muda Bombana yang cerdas, beretika, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Penerimaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan apel yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bombana dan menjadi awal pembinaan bagi puluhan pelajar terbaik yang akan mengemban tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danyon Yonif TP 919/Sangia Dowo, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, unsur TNI dan Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Kepala KCD Kabupaten Bombana, kepala SMA dan SMK sederajat, pelatih, panitia, serta seluruh peserta Pusdiklat Paskibraka Tahun 2026, di Halaman Kantor Bupati Bombana, Rabu (29/7/2026).

Pembukaan Pusdiklat Paskibraka menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, serta jiwa kepemimpinan. Selain mempersiapkan pasukan pengibar bendera pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatihan ini juga diarahkan untuk membentuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Dalam amanatnya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Paskibraka memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Menurutnya, Paskibraka merupakan wadah pembinaan karakter yang mampu melahirkan generasi muda berjiwa nasionalis, disiplin, dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

“Paskibraka adalah simbol generasi muda yang memiliki kedisiplinan tinggi, semangat nasionalisme, jiwa kepemimpinan dan integritas yang kuat, sehingga Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” tegas Burhanuddin.

Ia menjelaskan, sebanyak 52 putra putri terbaik Kabupaten Bombana berhasil lolos setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang berlangsung secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi semangat kompetisi. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 36 peserta putra dan 16 peserta putri yang akan mengikuti Pusdiklat mulai 29 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Selama menjalani pendidikan dan pelatihan, para peserta akan memperoleh pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis sebagai pasukan pengibar bendera, tetapi juga penguatan mental, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, serta kepemimpinan. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta agar siap menjalankan tugas negara dengan penuh rasa bangga dan tanggung jawab.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar memanfaatkan setiap proses pelatihan sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Menurutnya, keberhasilan tidak pernah datang secara instan, melainkan lahir dari kerja keras, disiplin, dan kesungguhan dalam menjalani setiap tahapan proses.

“Jadikan setiap latihan sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan kemampuan, karena keberhasilan selalu lahir dari proses yang penuh pengorbanan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih dari unsur TNI, Polri, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), serta panitia pelaksana yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina generasi muda daerah.

Ia berharap seluruh proses pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara profesional, humanis, serta tetap mengedepankan kedisiplinan tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kondisi fisik seluruh peserta. Menurutnya, pembinaan yang berkualitas akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga matang secara mental dan emosional.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis Pusdiklat Paskibraka Tahun 2026 akan menghasilkan calon Paskibraka yang mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik. Lebih dari itu, para peserta diharapkan tumbuh menjadi generasi penerus yang memiliki karakter, integritas, jiwa kepemimpinan, semangat nasionalisme, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Bombana di masa depan.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi melantik Mufassir, S.Si., M.M. sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan. Pelantikan tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara optimal hingga terpilihnya kepala desa definitif. Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Pelaksana Tugas Camat Kabaena Selatan, serta tamu undangan lainnya, Selasa (28/7/2026).

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Pongkalaero merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pemerintahan desa agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara efektif. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kepemimpinan yang baru mampu menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan Penjabat Kepala Desa memiliki makna strategis karena menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Pelantikan Penjabat Kepala Desa yang kita laksanakan hari ini bukanlah sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah momentum penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di Desa Pongkalaero,” ujar Burhanuddin.

Bupati menjelaskan bahwa seorang Penjabat Kepala Desa dituntut mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh unsur pemerintahan desa. Ia meminta Mufassir segera memperkuat sinergi bersama perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia berharap Penjabat Kepala Desa mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan tertentu.

Selain memperkuat sinergi, Bupati juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan agar pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sehingga seluruh program pembangunan benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Burhanuddin juga meminta Penjabat Kepala Desa memberikan perhatian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kawasan agrominapolitan melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan perikanan yang dimiliki Desa Pongkalaero.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, Bupati kembali menegaskan bahwa tugas utama seorang kepala desa adalah melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat, adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.

“Tugas utama seorang kepala desa adalah melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Berikan pelayanan yang cepat, ramah, adil, dan transparan kepada seluruh warga Desa Pongkalaero tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat serta dilandasi semangat pengabdian.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak Penjabat Kepala Desa Pongkalaero menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, dedikasi, dan rasa tanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan desa yang semakin maju dan dipercaya masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kepemimpinan saudara bukanlah dari seberapa lama saudara menjabat, melainkan dari seberapa besar kebaikan dan perubahan nyata yang saudara tinggalkan di tengah masyarakat,” tutup Burhanuddin.

Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Pongkalaero mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan, serta menciptakan kolaborasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Bombana – sultanet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi menutup rangkaian Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Bombana. Penutupan kegiatan menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian peringatan yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem keuangan yang inklusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Acara berlangsung di Gedung Olahraga Rumbia, Kabupaten Bombana, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Muh. Novrian Jaya, Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., direksi dan komisaris PT BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara, Ketua Perbarindo Sulawesi Tenggara Dr. Ahmat, S.E., M.M., kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, serta ratusan masyarakat yang turut memeriahkan kegiatan.

Penutupan Hari BPR/BPRS Nasional Sulawesi Tenggara 2026 menjadi momentum penting untuk mempertegas peran sektor perbankan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain menjadi ajang silaturahmi antar pelaku industri perbankan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor jasa keuangan. Menurutnya, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi sektor usaha produktif yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa BPR dan BPRS selama ini telah menjadi mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga berbagai usaha masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

“BPR dan BPRS memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Keberadaan BPR dan BPRS menjadi mitra penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bertanggung jawab,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya investasi, tetapi juga ditentukan oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor perbankan sebagai salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Bupati juga berharap BPR dan BPRS terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperluas jangkauan pembiayaan produktif, serta memperkuat edukasi keuangan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berharap BPR dan BPRS terus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendukung pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi perhatian bersama karena sektor tersebut terbukti menjadi penopang utama perekonomian daerah. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pelaku UMKM diyakini mampu meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Melalui penutupan Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri perbankan, dunia usaha, dan masyarakat terus terjalin secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan daerah yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Sulawesi Tenggara.

Suasana penutupan berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain penampilan spesial artis ibu kota dan hiburan musik dari DJ, kegiatan juga diramaikan dengan pameran produk UMKM, lomba dan edukasi keuangan, talkshow, sosialisasi layanan perbankan, serta pembagian berbagai doorprize kepada pengunjung. Rangkaian acara tersebut menjadi wujud nyata upaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk unggulan daerah.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menghadiri kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Sayangi Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan” itu menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pemenuhan hak anak, membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana, Sabtu (25/7/2026).

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut diikuti ratusan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah beserta jajaran, Ketua PGRI Kabupaten Bombana, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, para kepala sekolah, guru, serta berbagai elemen masyarakat yang memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat juga menjadi sarana edukasi untuk menanamkan pola hidup sehat sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak sebagai investasi penting bagi masa depan daerah dan bangsa.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan aset berharga yang menentukan masa depan Kabupaten Bombana dan Indonesia.

“Hari Anak Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial. Hari ini adalah momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa anak adalah amanah, harapan sekaligus penentu masa depan bangsa. Apa yang kita tanamkan kepada mereka hari ini akan menentukan seperti apa Bombana dan Indonesia pada masa yang akan datang,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa membangun generasi unggul tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Bupati juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat masing-masing. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak-haknya akibat berbagai persoalan sosial maupun ekonomi.

“Jangan pernah biarkan ada anak yang kehilangan haknya untuk belajar, bermain, tumbuh, dan meraih cita-cita,” tegasnya.

Menurut Burhanuddin, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang akan memiliki peluang lebih besar menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa depan.

Ia juga mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap kesehatan fisik, pendidikan, pembentukan karakter, serta kesehatan mental anak. Dengan dukungan yang baik, anak-anak Bombana diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral, budaya, dan semangat kebangsaan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan seperti Senam Anak Indonesia Hebat tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada kepentingan anak, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan anak, hingga penguatan peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat untuk menyayangi, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak semakin mengakar di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh elemen, diharapkan lahir generasi Bombana yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menjadi penerus pembangunan daerah dan bangsa di masa mendatang.