Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (18/11/2024) untuk membahas rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri oleh delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Turut hadir dalam pertemuan ini, Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa Sultra memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi ini sedang diarahkan untuk hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung pembangunan industri berbasis nikel. Asrun menekankan bahwa hilirisasi industri membutuhkan pasokan energi yang besar, sementara saat ini pasokan energi di Sultra masih didominasi oleh batu bara (76%), minyak bumi (19%), dan gas bumi. Sumber energi terbarukan hanya menyumbang 5% dari total kebutuhan.

“Dengan proyeksi kebutuhan listrik industri pertambangan yang mencapai 4,02 MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penting untuk menyediakan energi bersih, stabil, dan efisien,” ungkap Asrun.

Rencana investasi PLTN oleh Rosatom di Sultra tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan mendukung target global pengurangan emisi karbon.

Duta Besar Rusia, Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah positif untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia, serta menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas peluang kerja sama di bidang energi nuklir, termasuk transfer teknologi dan pendidikan.

Tolcenov juga menyampaikan bahwa Pemerintah Rusia menawarkan peluang beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, khususnya dari Sultra, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang energi nuklir.

Sementara itu, Anna Belokoneva, perwakilan Rosatom, menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang teruji keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir sejalan dengan kebijakan energi nasional yang baru, yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target Indonesia pada 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.

Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cendera mata dari anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memimpin Apel Siaga sekaligus membuka secara resmi Pelatihan Peningkatan Disiplin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana pada Senin (18/11/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Ex MTQ Bombana ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda Bombana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Rumbia dan Rumbia Tengah.

Apel dimulai dengan pemeriksaan barisan oleh Pj. Bupati Bombana, yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kasat Pol PP Bombana. Barisan peserta terdiri dari anggota Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang akan mengikuti pelatihan disiplin tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyoroti peran strategis Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum apel akbar dan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapsiagaan personel Satpol PP. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan segera berlangsung,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, Pj. Bupati menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, dua hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah etika dan estetika. Etika mencerminkan tata krama dan profesionalisme dalam bertugas, sedangkan estetika berhubungan dengan penampilan dan kebugaran anggota Satpol PP.

“Etika harus menjadi pedoman saat menjalankan tugas. Sementara estetika mencakup bagaimana kita menjaga penampilan, sikap, dan kebugaran saat melaksanakan tugas sehari-hari,” tambahnya.

Di penghujung sambutannya, Edy Suharmanto memberikan arahan agar seluruh personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar menjadi individu yang tangguh dan tanggap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai dinamika, terutama menjelang Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana.

“Satpol PP harus menjadi agen penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang profesional, responsif, dan mampu menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi gangguan selama Pilkada harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Sebagai simbol dimulainya pelatihan, Pj. Bupati menyematkan pita tanda peserta kepada perwakilan anggota Satpol PP. Penyematan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kedisiplinan peserta.

Pelatihan peningkatan disiplin ini mencakup berbagai materi, mulai dari penguatan fisik dan mental hingga peningkatan kemampuan teknis dalam penegakan Perda dan pengelolaan ketertiban umum. Diharapkan, pelatihan ini dapat menciptakan personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang lebih kompeten, tanggap, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.

Pelaksanaan Apel Siaga dan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kelembagaan Satpol PP, Linmas, dan Damkar sebagai pilar penting penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 di wilayah Bombana.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pj. Bupati Edy Suharmanto optimistis pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme aparat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP, Linmas, dan Damkar.

“Semoga pelatihan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan kapasitas kita semua untuk bersama-sama menciptakan Bombana yang lebih aman, tenteram, dan sejahtera,” tutup Edy Suharmanto.

Kendari, sultranet.com – Pra Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) Zona IV 2024 resmi dibuka pada Minggu malam (17/11/2024) di Hotel Claro Kendari. Acara pembukaan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, serta perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. M. Aziz Arianto, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Sultra, dan sejumlah kepala daerah serta kontingen dari tujuh provinsi peserta.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sultra, La Ode Hidayat, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang seleksi dan evaluasi bagi atlet muda dari delapan cabang olahraga. Pra Popnas ini juga menjadi langkah awal menuju Popnas ke-17 tahun 2025 yang akan berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Melalui ajang ini, para atlet akan berlomba memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu, sekaligus mempererat persatuan antar pelajar di seluruh Indonesia.

Pra Popnas Zona IV 2024 diikuti oleh tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan tuan rumah Sulawesi Tenggara, yang mengirimkan 168 peserta. Kegiatan ini mempertandingkan delapan cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak takraw, sepak bola, tinju, dan teknis lapangan. Pertandingan akan diselenggarakan di berbagai lokasi di Kota Kendari, seperti GOR Eks Koni Sultra untuk bola basket, GOR Sport Center Universitas Haluoleo untuk sepak takraw, dan beberapa tempat lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. M. Aziz Arianto menekankan pentingnya ajang ini sebagai sarana persiapan menuju Popnas 2025. Ia berharap kegiatan ini akan melahirkan atlet-atlet potensial yang siap dibina lebih lanjut melalui Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dengan tujuan utama mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini dan menyambut hangat seluruh peserta. “Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan saling mengenal antarbudaya,” ujarnya.

Dalam pesan yang disampaikan oleh Sekda atas nama Pj. Gubernur Sultra, disampaikan beberapa arahan penting untuk kelancaran acara, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, koordinasi yang baik antara panitia dan aparat keamanan, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia juga mengingatkan untuk melakukan evaluasi pasca acara guna memperbaiki kekurangan di masa mendatang.

Dengan tema “Berprestasi untuk Negeri,” Pra Popnas Zona IV 2024 diharapkan dapat menjadi titik awal bagi atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 24 November 2024 di Kota Kendari, Bumi Anoa.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024 dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara, Simulasi Pungut Hitung, serta pelatihan penggunaan aplikasi Sirekap. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (17/11/2024) di Gedung Tanduale, Bombana, dan dihadiri para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari empat daerah pemilihan (Dapil).

Kegiatan ini tertuang dalam Surat Undangan Nomor: 450/PP.02.2-Und/7406/2/2024, tertanggal 16 November 2024, dan dimulai pukul 09.00 WITA. Peserta meliputi Ketua dan Anggota PPK yang menangani teknis penyelenggaraan serta aplikasi Sirekap, juga Ketua dan Anggota PPS di setiap Dapil.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, membuka acara dengan memberikan arahan sekaligus motivasi kepada peserta. “Waktu tinggal 10 hari menuju hari pemungutan suara. Ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar pada 27 November nanti,” ujar Hasdin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan semua pihak dalam menghadapi tantangan di lapangan. “Kadang teori tidak selalu sejalan dengan praktik. Oleh karena itu, mari kita terus berdiskusi dan aktif di grup koordinasi masing-masing,” tambahnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Desy Arisandi, Anggota KPU Bombana Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Sesi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala di lapangan serta mencari solusi bersama.

Beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah Risdal, Ketua PPK Poleang Selatan, yang menyoroti aturan dalam PKPU 17, khususnya Pasal 25 ayat 1 huruf b, terkait hak pilih penyandang disabilitas. “Pemilih yang tidak memiliki tangan tetap dapat mencoblos dengan bantuan pendamping sesuai aturan,” jelas Desy.

Pertanyaan lain diajukan oleh Andri, PPK Divisi Teknis dari Kecamatan Rarowatu Utara, mengenai mekanisme bagi pemilih tuna aksara. “Pemilih yang buta aksara dapat menggunakan pendamping sesuai prosedur. Namun, untuk tuna daksa, surat suara telah dilengkapi gambar dan angka sehingga pendampingan tidak diperlukan,” tambahnya.

Aminuddin, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan pemahaman tentang aspek hukum dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menekankan pentingnya mempelajari aturan yang relevan untuk meminimalkan potensi sengketa. “TPS lokasi khusus memang tidak ada di Bombana, tetapi memahaminya sebagai tambahan pengetahuan tentu sangat baik,” ujarnya.

Pada sore harinya, sesi pelatihan aplikasi Sirekap dipimpin oleh Dasril, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, didampingi Bachtiar Laji, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung kelancaran proses rekapitulasi suara.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 17.00 WITA ini berjalan lancar. Para peserta mengapresiasi langkah KPU dalam memberikan pembekalan menyeluruh menjelang hari pemungutan suara. Sebagian peserta melanjutkan kegiatan ke Kantor KPU Bombana untuk mengambil seminar kit sebagai bagian dari persiapan.

Dengan semangat dan persiapan matang, KPU Bombana optimistis mampu menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan lancar dan sesuai aturan.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka rapat evaluasi implementasi 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sultra bersama Tim Penggerak (TP) PKK dari 17 kabupaten/kota, Minggu (17/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai elemen dasar masyarakat. Ia mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan rapat evaluasi tersebut.

“Saya mengingatkan bahwa ada 10 indikator prioritas Pj Gubernur yang harus kita capai bersama, seperti kesehatan, penanganan stunting, layanan publik, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengurangan pengangguran. Beberapa di antaranya bersinggungan langsung dengan program PKK,” ujar Asrun.

Asrun menjelaskan, 10 program pokok PKK meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Implementasi program ini, katanya, memerlukan dukungan nyata dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra dan instansi vertikal lainnya.

“Dukungan tersebut meliputi penyediaan anggaran, tenaga ahli, hingga kolaborasi lintas sektor, terutama dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pencegahan pernikahan dini, dan perilaku hidup bersih serta sehat,” jelasnya.

Selain itu, PKK juga berperan dalam mendorong ketahanan pangan keluarga, meningkatkan keterampilan perempuan, dan mendorong pendidikan inklusif untuk mencegah anak putus sekolah. “Sinergi yang terjalin akan mempercepat capaian program pembangunan, baik di tingkat desa maupun kota,” tambah Asrun.

Asrun menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam rapat evaluasi untuk mencapai kesepakatan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga optimistis kader PKK dapat mengimplementasikan program secara efektif.

“Saya yakin kader PKK mampu menjadi penggerak perubahan di masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai amanah konstitusi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Asrun mengucapkan selamat bekerja kepada para anggota TP PKK di semua tingkatan. Ia berharap PKK terus menjadi mitra andalan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Sultra.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sultra, para Ketua TP PKK kabupaten/kota, jajaran pengurus PKK, serta perwakilan dari instansi terkait di Sultra. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk mensukseskan 10 program pokok PKK.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan PKK untuk menciptakan pembangunan berbasis keluarga yang bebas dari berbagai permasalahan sosial. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan sejahtera.

Surabaya, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, turut menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Non Disclosure Agreement (NDA) antara Bank Sultra dan Bank Jatim, yang berlangsung di Surabaya, Jumat (15/11/2024). Acara tersebut menandai langkah awal dari pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang melibatkan kedua bank tersebut.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra mengawali dengan pantun yang disambut antusias para undangan. “Ke Surabaya naik batik, singgah transit di Kota Makassar. Yang menjawab salam dengan baik, semoga rezekinya lancar,” ujar Sekda, mengawali sambutan dengan nuansa yang hangat dan penuh keakraban.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Bank Jatim atas kesediaannya menerima Bank Sultra untuk bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). “Kami percaya bahwa langkah strategis ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan permodalan, peningkatan daya saing, dan perluasan jangkauan layanan perbankan,” kata Sekda.

Pembentukan KUB, menurut Sekda, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum, menjadi upaya penting dalam memperkuat sektor perbankan. “Kami optimis, sinergi dan kolaborasi yang terjalin akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kedua provinsi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Penandatanganan MoU dan NDA ini merupakan langkah pertama dari proses pembentukan KUB. Sekda Sultra berharap, pengaturan lebih lanjut mengenai shareholding agreement antara Bank Sultra dan Bank Jatim dapat segera disepakati dan berjalan lancar. “Kami berharap proses pembentukan KUB ini dapat memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak dan menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan industri perbankan di Indonesia,” tuturnya.

Sebagai penutup, Sekda Sultra kembali menyampaikan pantun: “Makan rawon pake cabe, sambil nonton Roma Irama. Semoga dengan sinergi KUB, Bank Jatim dan Bank Sultra maju bersama,” ujar Sekda dengan senyum. Ia juga mengucapkan selamat kepada kedua bank atas penandatanganan MoU dan NDA tersebut, dan berharap kerjasama ini membawa kesuksesan serta keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Koordinator BUMN/BUMD Provinsi Jawa Timur, Komisaris Independen Bank Jatim Prof. Muhammad Mas’ud, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sultra. Hadir pula para pejabat dari Pemerintah Provinsi Sultra, termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Biro Perekonomian, dan Kepala Biro Hukum.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Brimob Polri yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Nuraga, Satbrimob Polda Sultra, pada Kamis (14/11/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari berbagai instansi, baik dari jajaran Polda Sultra, TNI, Kejaksaan, maupun lembaga terkait lainnya, serta masyarakat Sultra.

Dalam sambutannya, Komandan Satuan Brimob (Dansat Brimob) Polda Sultra, Kombes Pol. Sugianto Marweki, S.I.K., M.Si., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat dan instansi yang telah memberikan dukungan kepada Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menjaga kedamaian di Sulawesi Tenggara. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung tugas kami. Dukungan ini sangat berarti untuk keberhasilan kami dalam menjalankan amanah menjaga keamanan dan ketertiban di Sultra,” ujar Kombes Sugianto.

Sekda Sultra, yang turut hadir dalam kesempatan itu, juga memberikan penghargaan atas kontribusi besar yang diberikan oleh Korps Brimob dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sultra. “Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya yang telah dilakukan Korps Brimob Polri untuk menjaga kedamaian, keamanan, serta mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat,” kata Sekda.

Acara syukuran ini semakin meriah dengan hadirnya berbagai pejabat tinggi, antara lain Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Sultra, Komandan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Komandan Korem 143/HO, Komandan TNI AL Kendari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sultra, serta sejumlah Kapolres dan jajaran Polda Sultra lainnya.

Dansat Brimob Polri berharap acara syukuran ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara. “Semoga sinergi antara lembaga-lembaga ini terus terjalin dengan baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kombes Sugianto juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan tugas selama ini. “Kami memohon maaf jika ada kekurangan, dan kami berharap terus mendapat dukungan dari semua pihak agar kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Acara syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri ini berakhir dengan doa bersama, berharap agar Korps Brimob Polri selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas mulia dan menjaga kedamaian di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN tahun anggaran 2024 lingkup Provinsi Sultra, Kamis (14/11/2024). Acara yang digelar di Kendari ini bertujuan untuk membahas evaluasi serapan anggaran dan pengawasan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Dalam sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya efektivitas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat. “Pelaksanaan ini mencerminkan sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujar Asrun.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Asrun juga menyampaikan, Provinsi Sultra memperoleh alokasi anggaran APBN baik berupa dekonsentrasi yang dikelola oleh 25 satuan kerja (Satker) dan 14 perangkat daerah, serta tugas pembantuan yang dikelola oleh 13 Satker dan 5 perangkat daerah. “Saya berharap pengelola anggaran dapat memaksimalkan serapan anggaran dan progres fisik dalam waktu yang tersisa, mengingat kita telah memasuki akhir triwulan IV,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra mengimbau agar rapat ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi kemajuan pembangunan di Sultra. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua program berjalan sesuai dengan ketentuan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Asrun menekankan bahwa pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik,” harapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para kepala perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengelola anggaran lingkup Pemprov Sultra, serta berbagai pihak terkait lainnya. Rapat ini diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.

Dengan sisa waktu sekitar satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2024, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana berhasil menggelar debat publik kedua untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana pada Rabu, 13 November 2024, dengan tema “Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Debat yang diikuti dengan antusias oleh pendukung masing-masing pasangan calon ini berjalan dengan aman dan tertib, meski suasana sempat riuh oleh sorakan semangat dari para pendukung. Masing-masing pasangan calon berkesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka di depan masyarakat Bombana.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa debat publik ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. “Debat publik ini sangat penting untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar lebih memahami visi dan misi pasangan calon, serta bagaimana program mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bombana,” ujar Hasdin.

Lebih lanjut, Hasdin berharap debat ini dapat menjadi media edukasi politik yang bermanfaat bagi pemilih. “Kami ingin agar masyarakat dapat memilih dengan bijak, berdasarkan informasi yang jelas mengenai program kerja para calon,” tambahnya.

Debat publik kedua ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Terakhir, pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Setiap pasangan calon memaparkan program kerja mereka yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih merata, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Hasdin Nompo juga mengingatkan masyarakat yang hadir untuk mengikuti dengan seksama pemaparan para calon. “Debat ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh kandidat kita. Kami harap masyarakat dapat membuat pilihan yang bijak pada Pilkada 27 November mendatang,” ungkapnya.

Debat ini menjadi momen penting dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Dengan diselenggarakannya debat publik ini, KPU Kabupaten Bombana semakin memastikan bahwa pemilu kali ini akan berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh pertimbangan, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (adv)

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat daerah, Selasa (12/11/2024), di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi rapat konsolidasi tahap I yang dilaksanakan pada September 2024 dan menyamakan persepsi terkait percepatan pembangunan desa.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, menyambut baik pertemuan ini. Dia menekankan pentingnya kerjasama antar semua pihak dalam memajukan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Desa kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa salah satu pokok penting dalam rapat ini adalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi legitimasi kuat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pengelolaan desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat konsolidasi tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Desa melalui Anggaran
   Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan kawasan perdesaan, pengelolaan data desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   Desa diminta untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan fokus pada pengakomodasian aspirasi masyarakat miskin.
3. Konsolidasi antara Stakeholder
   Meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan intensif terhadap target kinerja, penyelesaian masalah, serta pencapaian penyaluran dan penggunaan dana desa.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
   Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus berbasis data yang akurat dan dilaporkan secara rutin ke provinsi.
5. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
   Pengawalan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, sangat diperlukan untuk memastikan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Dalam penutupannya, Sekda Sultra berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama lebih erat untuk mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, cita-cita untuk membangun Sultra dari desa dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bergotong-royong membangun daerah kita dari desa, agar pembangunan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sultra, DPMD Kabupaten se-Sultra, tenaga ahli, narasumber, dan peserta rapat lainnya.