Palangka Raya, sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menempati posisi 10 besar dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VII Korpri Tingkat Nasional 2024, yang digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini resmi ditutup pada 9 November 2024, di Lapangan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan.

MTQ VII Korpri yang merupakan kompetisi tahunan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini ditutup dengan meriah, menampilkan penampilan dari Wali Band. Penutupan acara dilakukan secara resmi oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dalam ajang ini, Provinsi Sumatera Barat keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan 106 poin, sementara Sultra menduduki peringkat ke-10 dengan perolehan 27 poin. Pencapaian ini semakin berarti dengan penyerahan piagam penghargaan yang diberikan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada kafilah-kafilah terbaik dari Pemprov. Sultra yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sultra, Dr. Drs. Hj. Zanuriah, M.Si.

Selain berhasil menembus 10 besar, beberapa peserta asal Sultra juga berhasil meraih penghargaan di berbagai kategori lomba. Adapun prestasi yang diraih oleh peserta Sultra dalam MTQ VII Korpri 2024 adalah sebagai berikut:

• H. Lalu Suharja Hambali, M.Pd: Juara 1 Hifzh Qur’an Golongan Surah An-Nisa
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I: Juara 1 Lomba Dakwah Al Qur’an
• H. Syaifuddin Mustaming, S.Ag., MA: Juara 3 Lomba Khutbah Jumat
• Syamsu Alam, S.HI: Juara Harapan 1 Hifzhil Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan
• St. Syahlal, S.Pd: Juara Harapan 3 Lomba Dakwah Al Qur’an

Salah satu momen yang menyemarakkan penutupan MTQ ini adalah pengundian hadiah umrah untuk 10 orang, yang terdiri dari 6 peserta, 2 panitia pusat, dan 2 panitia daerah. Pengundian ini diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi bagi para peserta untuk terus meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan Al Qur’an.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan Arif Fakrulloh juga mengumumkan bahwa MTQ Korpri berikutnya akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026, dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2028. Beliau menambahkan bahwa ajang MTQ mendatang akan mencakup tambahan kategori lomba, yang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak peserta dan memberi kontribusi lebih besar dalam pengembangan nilai-nilai Al Qur’an di kalangan ASN.

Dengan pencapaian ini, Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mendukung pengembangan nilai-nilai Al Qur’an di kalangan Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan meningkatkan semangat kebersamaan serta pengamalan Al Qur’an di seluruh Indonesia, khususnya di kalangan anggota Korpri.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka dialog kerukunan umat beragama lintas generasi bertema “Penguatan Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Pilkada 2024”, Sabtu (9/11/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan salam hangat dari Pj. Gubernur Sultra yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan dialog ini yang diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan menjaga keharmonisan umat beragama, terutama menjelang Pilkada serentak Sultra 2024.

Mewakili Pj. Gubernur, Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah rumah bagi keberagaman. Keragaman agama, budaya, dan suku bangsa di Bumi Anoa menjadi cerminan Indonesia yang toleran. Berdasarkan data Kementerian Agama 2023, mayoritas penduduk Sultra beragama Islam (95,81 persen), diikuti Hindu (1,89 persen), Protestan (1,65 persen), Katolik (0,6 persen), Buddha (0,05 persen), dan agama lain seperti Konghucu.

“Keragaman ini adalah karunia yang harus kita syukuri dan jadikan modal sosial untuk membangun Sultra yang lebih maju, modern, dan sejahtera,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama adalah landasan utama untuk menghadapi tantangan keberagaman. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran vital dalam mempertemukan pemuka agama untuk berdialog, berbagi pandangan, dan menjaga persatuan.

Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang melibatkan 62 pasangan calon di tingkat provinsi dan 17 kabupaten/kota se-Sultra. Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan agar momentum demokrasi ini tidak memicu polarisasi yang merusak.

“Jadikan Pilkada sebagai sarana memperkuat demokrasi, bukan memecah belah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Sultra untuk tetap waspada terhadap hoaks dan ujaran kebencian, mengedepankan toleransi, serta memilih pemimpin dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih. Para tokoh agama diharapkan menjadi penjaga perdamaian dan mendorong umatnya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

“Semoga dialog ini dapat memperkokoh persatuan di tengah keberagaman Sultra,” harapnya.

Dialog yang berlangsung di Kendari ini turut dihadiri Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, pimpinan lembaga tingkat provinsi, para rektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan media. Ajang ini menjadi langkah konkret dalam menjaga keharmonisan umat beragama di tengah dinamika politik menjelang Pilkada.

Bogor, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai kementerian, lembaga negara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakornas ini bertujuan mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Kesempatan ini sangat strategis dan penting untuk membangun sinergi nasional demi kemajuan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan perlunya efisiensi anggaran negara, baik dari APBN maupun APBD, serta pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat.

“Saya perintahkan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih serta memaksimalkan upaya penyelamatan uang negara,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan tentang beberapa program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi industri. Rakornas ini juga mengadakan diskusi panel mengenai berbagai kebijakan strategis, antara lain pemberantasan korupsi, peningkatan produktivitas daerah, dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM digital.

Pada diskusi panel terakhir, fokus diberikan pada persiapan Pilkada Serentak 2024. Para narasumber sepakat pentingnya pengawalan proses pemilu yang aman dan lancar, serta pembentukan desk Pilkada di tingkat daerah guna mengatasi potensi konflik.

Menutup Rakornas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan agar seluruh peserta patuh pada visi dan program Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi atas arahan yang diberikan Presiden dalam Rakornas tersebut.

“Kami di Sulawesi Tenggara siap menjalankan arahan Presiden, terutama dalam upaya efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, serta memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Andap.

Andap juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program ketahanan pangan, hilirisasi, dan regulasi pengelolaan perkebunan yang berpihak pada rakyat.

“Program-program ini akan kami implementasikan secara terarah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra,” tuturnya.

Rakornas ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, Forkopimda, serta KPU dan Bawaslu pusat dan daerah, yang turut bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi kelembagaan perangkat daerah se-Sultra yang dimulai pada Kamis (7/11/2024), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro Lingkup Pemprov Sultra, serta Kepala Bagian Organisasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra.

Rakor ini dilaksanakan seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terlibat dalam proses evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., membuka rakor tersebut dan memberikan sambutan selamat datang kepada tim Kementerian PAN-RB yang dipimpin oleh Mulyanto, S.Kom., selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, serta anggota tim lainnya.

Sekda Sultra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur dan proses organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota se-Sultra, dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Saya mengucapkan selamat datang di Bumi Anoa Provinsi Sultra kepada Bapak Mulyanto dan tim, yang akan memberikan arahan dan petunjuk teknis dalam evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan di Sultra,” ujar Sekda Asrun Lio.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, yang bertujuan agar organisasi pemerintah di daerah menjadi rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, evaluasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana organisasi di daerah mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

“Evaluasi kelembagaan ini sangat penting agar kita dapat mengetahui apakah struktur dan proses organisasi perangkat daerah kita sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berfungsi dengan optimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Sultra,” lanjutnya.

Sekda Sultra juga mengingatkan peserta rakor untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan memanfaatkan kesempatan untuk menggali pemahaman terkait evaluasi kelembagaan, agar dapat diterapkan dengan baik di masing-masing daerah. Ia berharap evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

“Tujuan kita adalah untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita semua berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi kemajuan Sulawesi Tenggara,” tutup Sekda Asrun Lio.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) yang beredar di sejumlah media. Sekda Sultra mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024), Sekda Sultra menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait pelantikan Pj. Bupati Busel telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra merespon dengan cepat setiap instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam penjemputan dokumen negara yang bersifat rahasia.

“Pada Minggu, 3 November 2024, atas arahan Pj. Gubernur, Pemprov Sultra menjemput dokumen pelantikan tersebut langsung dari Kemendagri. Dokumen itu dibawa dengan kondisi masih tersegel untuk segera dilaporkan kepada Pj. Gubernur,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterima pada Senin, 4 November 2024, dan pada hari yang sama Pj. Gubernur langsung memberikan disposisi kepada Sekda untuk menindaklanjutinya. Namun, karena Sekda Sultra masih berada di Jakarta, pelantikan baru dapat dijadwalkan setelah kedatangan Sekda kembali di Kendari pada 5 November 2024.

Sekda menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilaksanakan, tidak ada kekosongan jabatan, mengingat SK Pj. Bupati Busel mulai berlaku setelah pelantikan. Proses administrasi, termasuk penyusunan dokumen dan kelengkapan acara pelantikan, juga sedang dipastikan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan ini akan dilakukan setelah semua administrasi dan kesiapan pelantikan dipastikan lengkap. Tidak ada penundaan, hanya memastikan segala sesuatunya siap,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, yang juga diusulkan sebagai Pj. Bupati Busel, merasa terkejut dengan beredarnya foto dokumen pelantikan yang dimuat di media. Menurutnya, dirinya secara pribadi belum menerima SK tersebut, dan beredarnya informasi terkait penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan niatan penundaan dari Pj. Gubernur.

“Saya sangat menyayangkan berita yang beredar, karena saya pun belum menerima SK pelantikan itu. Semua ini murni karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang tidak dapat diwakili,” kata Ridwan. Ia berharap masyarakat dan media bisa memahami bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan akan dilakukan segera setelah kesiapan administrasi selesai.

Sekda Sultra dan Ridwan Badallah mengimbau semua pihak untuk tidak salah persepsi terkait proses yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, dihadiri berbagai elemen penting pada Rabu, 6 November 2024.

Rombongan Komisi II DPR RI didampingi perwakilan KPU RI, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota, Forkopimda tingkat I dan II, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sultra.

Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 74% perairan dan 26% daratan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pemprov Sultra telah memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dengan 62 pasangan calon yang akan bertarung di berbagai kabupaten/kota, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional KPU dan Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra aktif memverifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, tingkat perekaman KTP-el mencapai 98,03%, dengan fokus pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pemprov juga menerapkan kebijakan tegas terkait netralitas ASN. Surat edaran telah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Dukungan penuh diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rekrutmen badan adhoc serta penyediaan fasilitas kampanye.

Untuk menjamin keamanan, Sultra yang dikategorikan sebagai wilayah “rawan sedang” telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai dengan target nasional.

Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis. “Sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah optimistis bahwa melalui persiapan matang dan dukungan penuh masyarakat, penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.

Kendari, sultranet.com – Kepala Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thalib, memaparkan rencana aksi penyelenggaraan pelayanan pelatihan kesehatan dalam acara Penilaian Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 5–7 November 2024. Rabu (6/11/2024)

Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra), rencana aksi, serta tayangan video dan foto fasilitas yang dimiliki Bapelkes Sultra, tim penilai akreditasi Kementerian Kesehatan memproyeksikan peluang besar bagi Bapelkes Sultra untuk memperoleh sertifikasi akreditasi.

Paparan rencana aksi Bapelkes Sultra menjadi perhatian utama tim asesor. Setiap indikator dalam rencana tersebut dibahas secara mendalam, di mana tim akreditasi memberikan berbagai masukan dan koreksi untuk penyempurnaan. “Pembedahan indikator ini dilakukan untuk memastikan semua aspek standar pelayanan pelatihan kesehatan terpenuhi,” ungkap salah satu anggota tim penilai.

Penilaian ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk balai pelatihan kesehatan di Indonesia. Tim penilai juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sebelum sertifikasi akreditasi diberikan. Semua catatan perbaikan harus diselesaikan Bapelkes Sultra hingga batas akhir yang ditetapkan pada 7 November 2024.

Kepala Bapelkes Sultra, Thalib, menyampaikan optimisme terhadap hasil akreditasi ini. “Kami telah mempersiapkan segala hal dengan maksimal, mulai dari fasilitas hingga program pelatihan. Dengan bimbingan dan koreksi dari tim penilai, kami berharap Bapelkes Sultra bisa meraih akreditasi yang akan meningkatkan mutu pelayanan pelatihan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui proses akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan dapat menjadi institusi yang lebih berkualitas dan profesional dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Sertifikasi akreditasi bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, mengingat peran strategis Bapelkes dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Dengan akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan kesehatan yang andal, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 yang digelar di Hotel Zahra, Kendari, pada Senin, 4 November 2024.

Rakor ini mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda Prov. Sultra dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra dalam mewujudkan Pilkada yang Luber, Jurdil, Demokratis, dan Kondusif.”

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan walikota se-Sulawesi Tenggara, serta Ketua Bawaslu dan KPU Prov. Sultra, juga pimpinan TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan daerah, serta pihak terkait dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang Pilkada.

“Pilkada 2024 harus berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis. Semua pihak harus bersatu padu memastikan pelaksanaan Pilkada ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari kecurangan,” ujar Pj. Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk membahas regulasi yang mendasari penyelenggaraan Pilkada, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan dan koordinasi antar pemerintah daerah.

Beberapa narasumber dalam acara ini juga memberikan pemaparan mengenai peran masing-masing instansi dalam menyukseskan Pilkada 2024. Salah satunya adalah upaya menjaga keamanan dan memastikan logistik pemilu tersedia tepat waktu. Pj. Gubernur berharap seluruh pihak terkait dapat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

“Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan agar Pilkada 2024 berjalan dengan sukses. Semua elemen harus memastikan proses demokrasi ini berlangsung dengan baik dan aman bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam Pilkada. Dengan semangat kolaborasi, Rakor Forkopimda Sultra 2024 diharapkan menjadi langkah awal untuk menjamin keberlangsungan Pilkada yang damai, adil, dan kondusif di Sulawesi Tenggara.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat koordinasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra serta kementerian terkait.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh perencana yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen RPJMD, yang kini telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. RPJMD ini menjadi landasan penting dalam pembangunan jangka panjang daerah Sultra, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih atas kerja keras para perencana yang telah membantu proses penyusunan dokumen ini. Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa dan penuh tantangan, karena kita menghadapi transisi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,” ujarnya.

Sekda Sultra menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi. Hal ini penting agar program yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sultra.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa tema pembangunan untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan, yakni menjadikan Sultra sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari. Tema ini menjadi acuan dalam merancang program dan target pembangunan yang harus diimbangi dengan penganggaran yang efisien dan pelaksanaan yang efektif.

“Sektor pertambangan di Sultra harus bertransformasi dari sekadar mengirim bahan mentah, menjadi sentra pengolahan hasil pertambangan. Begitu juga dengan sektor pertanian, yang harus beralih dari sekadar panen menjadi produk olahan bernilai tinggi,” tambahnya.

Sekda juga menegaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian lebih, termasuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, Sultra harus menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan inovasi, dengan mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan industri halal serta ekonomi hijau dan biru.

“Penting untuk mendukung wirausaha baru, terutama dalam hal permodalan dan akses pasar, agar UMKM di Sultra bisa berdaya saing. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan yang signifikan di masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perencana OPD, di antaranya adalah memastikan perencanaan program tahun 2025-2029 mengacu pada tema dan isu strategis yang telah ditetapkan, serta memperhatikan pengembangan satu data pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. Selain itu, perencana juga diingatkan untuk menyusun dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) perangkat daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Sekda juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra telah memulai penghimpunan dan diskusi mengenai isu-isu strategis untuk periode 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan RPJMD dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi ini, para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, serta Kementerian PPN/Bappenas turut memberikan pemaparan tentang pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih terarah dan terukur.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappeda Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan pelestarian tenun sebagai warisan budaya Sulawesi Tenggara yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra. Acara ini berlangsung di The Park Kendari, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti perwakilan Bank Indonesia Sultra, kepala sekolah, guru, pelaku UMKM, serta siswa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 4 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga warisan budaya Sultra. Acara tersebut mengintegrasikan pameran hasil karya siswa SMK dengan job fair, di mana 22 perusahaan membuka peluang kerja bagi alumni SMK. “Melibatkan generasi muda sangat penting. Jika mereka tidak belajar menenun, warisan ini akan hilang,” ujarnya.

Yusmin juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Sultra dalam pelestarian budaya yang telah mendapat sembilan penghargaan nasional, meningkat signifikan dari sebelumnya hanya satu penghargaan. “Tenun bukan sekadar kain, melainkan simbol pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita,” tambahnya.

Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Sultra. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, terutama siswa yang turut hadir dan berkontribusi dalam pelestarian budaya.

Selain menekankan pentingnya pelestarian kain tenun, Pj. Gubernur juga menyerukan revitalisasi bahasa daerah yang mulai terancam punah. “Kita harus melestarikan tidak hanya kain tenun, tetapi juga bahasa dan tradisi kita agar tetap hidup dan tidak sekadar menjadi kenangan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sultra untuk bersatu dalam menjaga identitas budaya daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, warisan budaya Sultra diharapkan dapat terus terjaga, sekaligus mendorong potensi ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.