Logistik Pilkada Tiba di Kodeoha, Pengawasan Berjalan Ketat

Kolaka Utara, sultranet.com – Logistik Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024, tiba di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Senin (25/11/2024).

Serah terima logistik berlangsung di Sekretariat PKK Kodeoha, Kelurahan Mala-Mala, dengan pengawasan ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi dua hari mendatang.

Turut hadir dalam acara penerimaan logistik tersebut Kapolsek Kodeoha, IPTU Arianto Sarira; Ketua PPK Kodeoha, Baso Maryam M., bersama anggota PPK dan PPS; Ketua Panwascam Kodeoha, Ary Saputra, bersama anggota Panwascam dan PTPS; serta Camat Kodeoha, Syahlan Launu, didampingi Kepala Seksi Trantibum, Pemerintahan, dan Kesos Kecamatan Kodeoha.

Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., memastikan logistik yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan berita acara penerimaan.

“Logistik yang diterima sudah kami pastikan cukup untuk mendukung kelancaran Pilkada. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar,” ujar Syahlan.

Syahlan juga berharap Pilkada yang akan digelar dua hari lagi dapat berjalan dengan demokratis dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami berharap Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya demokratis, agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan rakyat dan membawa kemajuan bagi daerah,” tambahnya.

Komisioner KPU Kolaka Utara, Aswar, S.H., menyatakan bahwa distribusi logistik adalah bagian penting dari persiapan pemilu.

“Kami terus berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan Panwaslu untuk memastikan logistik sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik,” ungkap Aswar.

Aswar juga menegaskan komitmen KPU dalam menjaga integritas Pilkada.

“Kami akan terus memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mewujudkan Pemilu yang transparan, jujur, dan adil,” katanya.

Dengan logistik yang telah diterima dengan baik, Kecamatan Kodeoha siap melaksanakan Pilkada serentak 2024. Seluruh pihak berharap pemilu kali ini dapat berjalan aman dan sukses, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Kolaka Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.




Pemprov Sultra Genjot Kinerja Jelang Akhir Tahun Anggaran 2024

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pencapaian target kinerja yang optimal menjelang akhir Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya di lingkup Sekretariat Daerah, untuk fokus pada pencapaian hasil kerja yang memuaskan dalam sisa waktu pelaksanaan anggaran yang kini hanya tersisa sekitar 20 hari.

Dalam rapat evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan semester II Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kendari, Minggu (24/11/2024), Asrun Lio menekankan pentingnya sinergitas antar biro di lingkungan Pemprov Sultra. “Rapat evaluasi ini bertujuan untuk memantau sejauh mana progres capaian kinerja kita, serta memperkuat sinergitas agar kinerja pemerintah semakin optimal,” ujarnya.

Sekda Sultra menjelaskan, pencapaian kinerja yang baik dapat terwujud melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta diimbangi dengan administrasi yang tertib dan pengendalian internal yang ketat. “Kami berharap pengendalian internal yang dilakukan secara sistematis mulai dari Sekda selaku pengguna anggaran hingga pejabat pengadaan dapat memastikan semua kegiatan berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Laode Fasikin, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Sultra yang hadir mewakili Sekda, menambahkan bahwa evaluasi capaian kinerja ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi terbaik. “Menggunakan sisa waktu sebaik-baiknya sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, mengingat kita telah memasuki triwulan IV atau akhir semester II 2024,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Sultra, LM Martosiswoyo SE M.Si, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pejabat terkait, termasuk kuasa pengguna anggaran, PPK, dan PPTK, guna mempercepat penyerapan anggaran. Ia juga menyatakan bahwa rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Biro, serta sejumlah kepala bagian dan fungsional madya lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sultra ini, Ketua Panitia Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Biro Lingkup Setda Provinsi Sultra, Yakop Udi SE M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sultra Nomor 19 Tahun 2021.

Yakop juga menegaskan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan Biro Setda Provinsi Sultra agar dapat diselesaikan tepat waktu, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemprov Sultra berharap agar percepatan realisasi anggaran dan kualitas pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai dengan baik di penghujung Tahun Anggaran 2024.




Pemprov Sultra Ajak Dunia Kembangkan Kecerdasan Buatan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

KENDARI, sultranet.com  – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam International Conference on Augmenting Artificial-Human Intelligence (ICAAHI) 2024 yang digelar di Kendari pada Sabtu, (23/11/2024). Pada kesempatan tersebut, Asrun Lio mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, yang juga turut berpartisipasi dalam konferensi internasional ini.

Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan Bahasa Inggris, Sekda Sultra menyampaikan bahwa tema konferensi kali ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yakni mengenai peningkatan kecerdasan buatan manusia. Ia menjelaskan, Augmented AI atau kecerdasan buatan yang ditingkatkan adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kecerdasan manusia dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (AI).

“Augmented AI adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kecerdasan manusia, dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi, dimana sistem AI memberdayakan manusia untuk mencapai hasil lebih baik daripada yang dapat dicapai manusia atau AI itu sendiri,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra yang juga merupakan mantan Kepala Pusat Studi Eropa di Universitas Halu Oleo (UHO) ini menjelaskan bahwa AI memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, industri kreatif, dan teknik. Di sektor kesehatan, AI dapat meningkatkan kemampuan dalam diagnostik, perawatan yang dipersonalisasi, serta bedah robotik. Dalam pendidikan, AI dimanfaatkan sebagai platform pembelajaran adaptif dan tutor digital. Sementara itu, di bidang bisnis, AI bisa memperbaiki pengambilan keputusan melalui analitik prediktif dan wawasan tren pasar.

“AI juga dapat dimanfaatkan pada industri kreatif untuk seni, menulis, dan produksi multimedia. Di sektor teknik, AI yang ditingkatkan dapat membantu dalam optimasi dan simulasi desain,” tambahnya.

Meski memiliki potensi besar, Asrun Lio juga menyoroti tantangan yang muncul seiring implementasi Augmented AI. Beberapa pertanyaan penting harus dijawab bersama, seperti bagaimana memastikan sistem AI berfungsi secara adil dan tanpa bias, membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem AI, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi yang mengancam kemampuan manusia dalam pengambilan keputusan.

“Ini adalah sejumlah pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama-sama. Menatap ke depan, ditambah lagi dengan keberadaan AI yang sangat menjanjikan maka beberapa bidang pengembangan yang perlu diperhatikan termasuk: sistem simbiotik, komputasi neuromorfik, antarmuka otak-komputer, dan kebijakan serta kerangka kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menjelaskan bahwa di Sultra, pemerintah daerah sudah mengambil beberapa langkah konkret untuk mendukung pengembangan dan penerapan Augmented AI di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, perguruan tinggi di Sultra diminta untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pembelajaran, seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Halu Oleo yang mengembangkan platform pembelajaran online berbasis AI. Pemerintah juga menyelenggarakan program pelatihan coding dan robotik bagi siswa sekolah untuk menyiapkan generasi muda menghadapi era digital.

Di sektor kesehatan, RSUD Bahteramas di Kendari telah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan teknologi AI. Beberapa klinik dan puskesmas di Sultra juga mulai menggunakan aplikasi telemedis untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Di sektor pertanian, teknologi AI dimanfaatkan dengan penggunaan drone untuk pemetaan lahan pertanian dan pemantauan hama serta penyakit tanaman.

“Saat ini, beberapa tempat wisata di Sultra juga mulai memanfaatkan teknologi AI yang ditingkatkan, seperti aplikasi berbasis augmented reality (AR) untuk mempromosikan tempat wisata, serta penggunaan virtual reality (VR) untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih menarik,” kata Asrun Lio.

Meski begitu, ia mengakui bahwa implementasi Augmented AI di Sultra masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan berbagai pihak, Augmented AI dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Sultra dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap konferensi ini dapat menjadi forum yang produktif untuk berbagi ilmu, bertukar gagasan, dan membangun jaringan. Semoga konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk kemajuan Sultra dan Indonesia secara umum,” harapnya.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pakar internasional, antara lain Prof. DR. Ir. H. Andi Bahrun, M.Sc. Agric, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, serta dosen-dosen dari berbagai universitas ternama seperti DR. Ahmed J. Obaid dari Universitas Kufa Irak, dan DR. Dalwinder Kaur dari Universitas Globalnxt Manipal, Malaysia.

Pemerintah Daerah Sultra berkomitmen untuk mendukung pengembangan Augmented AI secara bertanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 




Pemprov Sultra Rayakan HUT KORPRI ke-53 dengan Jalan Santai dan Senam Massal

Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar kegiatan jalan santai dan senam massal di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/11/2024). Acara ini diikuti oleh ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang membuka acara ini, menyampaikan apresiasi terhadap tema HUT KORPRI tahun ini, yakni “KORPRI untuk Indonesia”. Tema tersebut memiliki makna pentingnya kebersamaan serta semangat sehat di lingkungan KORPRI.

“Kegiatan ini menjadi momen bagi kita untuk bergerak bersama, sehat bersama, sekaligus kesempatan untuk mendapatkan doorprize. Semua hadiah ini merupakan kontribusi dari perangkat daerah dan sponsor yang mendukung perayaan HUT KORPRI ke-53 tahun 2024,” ujar Sekda Asrun.

Acara dimulai pukul 07.05 WITA dengan peserta yang mengikuti jalan santai. Rute dimulai dari halaman depan Kantor Gubernur, melewati Kantor Polda Sultra, dan berakhir di belakang Kantor Gubernur. Selama perjalanan, peserta diminta menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang dijumpai sepanjang rute. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang, dan peserta yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak berhak mendapatkan hadiah menarik.

Setelah jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan senam massal yang juga diikuti oleh peserta dengan antusias. Senam bersama ini bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh dan mempererat kebersamaan di lingkungan Pemprov Sultra.

Di akhir acara, Sekda Provinsi Sultra mengumumkan undian hadiah utama, yaitu satu unit sepeda motor. Hadiah tersebut dimenangkan oleh Ariyasti Nur P3K dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sultra.

Sekda Asrun mengingatkan bahwa puncak perayaan HUT KORPRI ke-53 akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. “Semoga HUT KORPRI ini dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan dan dedikasi kita dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari seluruh peserta, kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, memberikan kesan mendalam bagi para pegawai negeri dan masyarakat yang turut hadir.




Pemprov Sultra Apresiasi Upaya Kantor Bahasa dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, melalui Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio.,M.Hum., Ph.D, memberikan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Sultra atas upaya mereka dalam mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga. Apresiasi ini disampaikan pada acara evaluasi dan apresiasi yang digelar pada Jumat (22/11/2024) di Kendari.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta rasa cinta terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sekda Sultra yang mewakili Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yang diatur dalam pasal 36 UUD 1945, harus dijaga dan dipromosikan sebagai bahasa persatuan.

“Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa yang harus kita banggakan. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antarbudaya, pengantar pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelas Sekda Sultra.

Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra juga menyoroti pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan baik di ruang publik dan dokumen lembaga. Menurutnya, pengutamaan Bahasa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas literasi kewarganegaraan sepanjang hayat dan menjaga martabat bahasa negara. Ia menekankan pentingnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menertibkan penggunaan bahasa asing di ruang publik.

“Semua ini memerlukan peran serta masyarakat, terutama pemerintah dalam menegakkan penggunaan Bahasa Indonesia. Saya mengajak seluruh masyarakat Sultra untuk lebih aktif dalam menggunakan bahasa negara, serta meningkatkan kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2009,” tambahnya.

Sekda Sultra juga menegaskan bahwa pengutamaan bahasa negara merupakan bagian dari upaya memartabatkan Bahasa Indonesia, baik dalam lingkungan pemerintah, pendidikan, maupun sektor swasta. Pemerintah, lanjutnya, memiliki kewajiban untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia agar tetap relevan dan dapat memenuhi fungsi sosial, budaya, serta ekonomi di masyarakat.

“Mari kita jadikan Bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Dengan penuh rasa cinta dan bangga, kita harus selalu mengutamakan bahasa negara dalam setiap aktivitas, baik di ruang publik maupun dalam dokumen lembaga,” pesannya.

Dalam acara tersebut, Sekda Sultra juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Sultra yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap Kantor Bahasa Provinsi Sultra terus bersinergi dengan Pemprov Sultra serta lembaga dan instansi terkait dalam upaya pengutamaan Bahasa Indonesia.

Sebagai bagian dari puncak acara, penghargaan diberikan kepada tiga lembaga terbaik yang telah menunjukkan komitmen dalam mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk lebih memperhatikan penggunaan bahasa negara dalam aktivitas mereka.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sultra, narasumber berkompeten, serta berbagai pihak terkait lainnya yang mendukung program pengutamaan bahasa negara.




Sekda Sultra Buka Pembinaan Penyedia E-Katalog Lokal untuk Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, secara resmi membuka kegiatan pembinaan penyedia e-katalog lokal lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Kamis (21/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan arahan Pj. Gubernur bahwa salah satu isu strategis yang menjadi visi dan misi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita adalah peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta dorongan terhadap industri kreatif.

“Untuk merealisasikan cita-cita ini, diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang didukung semangat terus berbenah dan meningkatkan kemampuan dari semua pihak terkait,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Sultra, termasuk mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan UMKK pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah Strategis Pengadaan Berbasis E-Katalog Lokal
Sekda memaparkan tiga langkah konkret Pemprov Sultra dalam mendukung kebijakan tersebut:

  1. Percepatan Penayangan Produk dalam E-Katalog Lokal
    Pelaku usaha didorong segera membuat akun dan menayangkan produknya sesuai etalase yang tersedia, termasuk untuk pekerjaan konstruksi. Pemprov juga mendukung platform Bosara sebagai sarana belanja online lokal.
  2. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKK
    Semua kontrak kerja sama harus mencantumkan syarat penggunaan produk lokal. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menghitung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari setiap paket pekerjaan.
  3. Pengalihan Proses Pengadaan ke Sistem Elektronik
    Sistem pengadaan manual akan dialihkan sepenuhnya ke pengadaan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan monitoring serta pengambilan keputusan.

Dorong Kesejahteraan dan Integritas
Melalui penerapan kebijakan ini, Pemprov Sultra berharap dapat mendorong pemanfaatan produk lokal sehingga berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Asrun Lio.

Ia juga mengimbau para peserta untuk mengikuti pembinaan hingga akhir guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pasar Digital LKPP RI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra, serta sejumlah pihak terkait lainnya.




KPU Bombana Imbau Warga Salurkan Hak Pilihnya di Pilkada 27 November 2024

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menegaskan bahwa Pilkada merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan di Kabupaten Bombana selama lima tahun ke depan.

“Pilkada serentak 2024 adalah hak konstitusi setiap warga negara. Kami berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan ini untuk menentukan masa depan daerah kita,” ujar Hasdin. Kamis (21/11/2024)

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada, KPU juga mengimbau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung partisipasi para pekerja dengan memberikan waktu kepada mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Kami berharap pihak swasta turut mendukung dengan memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih tanpa hambatan. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga Bombana dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” lanjut Hasdin.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor 1 Tahun 2024.

Penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemilih. KPU juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan waktu libur ini dengan bijak, memastikan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan untuk memberikan suaranya.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bombana akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan suara rakyat. Ketiga pasangan tersebut adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Pasangan ketiga adalah Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KPU Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk mengenali lebih dalam visi, misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Menurut Hasdin, pemilih yang cerdas adalah mereka yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memastikan pilihannya berdasarkan pertimbangan matang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mencermati program kerja yang ditawarkan para calon. Pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memajukan Bombana,” katanya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, KPU Bombana telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Hasdin juga meminta warga untuk mengecek nama mereka di Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih.

“Jangan sampai hak pilih Anda hilang hanya karena tidak terdaftar di DPT. Segera cek dan laporkan jika ada kendala,” tegasnya.

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Hasdin berharap, proses ini dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk para pendukung pasangan calon, untuk menjaga ketertiban selama masa Pilkada berlangsung.

“Kami ingin Pilkada di Bombana menjadi contoh proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Mari bersama-sama kita wujudkan pemilihan yang sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah ini,” tutupnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, KPU Bombana optimis partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun ini akan meningkat, memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin terpilih.




BRIDA Bombana Studi Banding Kelitbangan di Bappelitbangda Sulsel

Makassar , sultranet.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana melakukan kunjungan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr. Andy, M.Si, bersama Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP, M.Si, di Ruang Rapat Bosowasipilu, lantai 1.

Dr. Andy, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penghargaan atau reward untuk memotivasi OPD agar aktif berinovasi. Menurutnya, pemberian penghargaan akan menjadi insentif yang efektif untuk mendorong semangat inovasi di tingkat pemerintah daerah.

“Selain memotivasi, kegiatan inovasi ini juga menjadi ajang berbagi solusi kreatif yang bisa direplikasi. Ada banyak inovasi di Sulsel yang dapat diadopsi Kabupaten Bombana, dan sebaliknya. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya kedua daerah dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Dr. Andy.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si, memaparkan alur dan mekanisme teknis pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Sulsel pada 2023. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kriteria penilaian lomba agar sesuai dengan standar penginputan Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan secara nasional.

“Kriteria penilaian harus disusun secara detail dan terukur agar hasil inovasi yang terjaring dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan daerah. Kami juga menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi yang diajukan,” jelas Ristati.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara BRIDA Kabupaten Bombana dan Bappelitbangda Sulsel. Kedua pihak sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam upaya pengembangan riset dan inovasi di masing-masing wilayah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, terutama dalam era yang menuntut inovasi sebagai solusi untuk tantangan pembangunan. Kami siap berbagi pengalaman dan mendukung upaya Bombana dalam meningkatkan kapabilitas kelitbangan,” ujar Ristati Rahayu.

Kepala BRIDA Bombana, Sumarni mengungkapkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari teknis dan alur pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menggali informasi mengenai tata cara dan langkah-langkah strategis yang diterapkan Bappelitbangda Sulsel dalam menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah. Harapannya, kami dapat mereplikasi model ini di Bombana untuk menjaring lebih banyak inovasi dan meningkatkan motivasi berinovasi di lingkungan pemerintahan,” ujar Sumarni.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BRIDA Bombana berencana menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2025. Lomba tersebut akan mencakup kategori untuk OPD dan masyarakat umum, dengan tujuan menjaring inovasi-inovasi potensial sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kami berharap lomba ini dapat menjadi platform bagi masyarakat dan OPD untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat Indeks Inovasi Daerah Bombana di tingkat nasional,” jelas Sumarni.

Selain membahas teknis pelaksanaan lomba, kunjungan ini juga menjadi forum diskusi untuk saling bertukar informasi terkait program kelitbangan yang telah berjalan di kedua daerah. Kabupaten Bombana berharap dapat mereplikasi beberapa program unggulan Sulsel yang dinilai relevan dan memberikan dampak positif.

Dengan kunjungan ini, BRIDA Bombana optimis dapat mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan untuk memperkuat pelaksanaan program inovasi di Bombana. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan inklusif. (adv)




Pj Gubernur Sultra Resmikan Mess Pemda di Makassar, Wujudkan Pelayanan Prima dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah

MAKASSAR, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46 miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap dioperasionalkan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” ungkapnya dengan khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau working space. Ia memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.

“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat. (Adv)




Pemprov Sultra Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Lewat Analisis Standar Belanja 2025

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)