Kendari, sultranet.com – Dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Apel Kesiapsiagaan Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Kegiatan yang berlangsung di Kendari ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. 4 November 2024

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kesiapan pasukan yang hadir. Ia menegaskan pentingnya peran Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan pada setiap tahapan Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang. “Komitmen kita diuji, dan dengan 22 hari tersisa, kita harus memastikan kesiapsiagaan optimal dari seluruh unsur yang terlibat,” tegasnya.

Pj. Gubernur juga menekankan bahwa setiap anggota harus memahami dan menjalankan tugas dengan profesionalisme, berlandaskan hukum, serta koordinasi yang baik di lapangan. Ia meminta kepada seluruh Kepala Satpol PP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur pembagian tugas dengan jelas, mengawasi pelaksanaan tugas secara intensif, dan menyiapkan pasukan cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga.

Lebih jauh, Pj. Gubernur mengajak seluruh masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, untuk turut berperan menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan masing-masing. “Kita ingin memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Sultra dapat berjalan lancar, damai, dan demokratis,” katanya.

Apel ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur TNI-Polri. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Pilkada yang tertib, jujur, dan adil.

Di akhir amanatnya, Pj. Gubernur mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas, sembari berdoa agar semua tugas mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan ini menjadi tonggak kesiapan aparat keamanan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Palangkaraya, 4 November 2024 — Kontingen Sulawesi Tenggara hadir dengan semangat tinggi untuk bersaing dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VII Korpri Nasional yang digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik dari provinsi ini siap membawa prestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional tersebut.

Tim yang beranggotakan ASN dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara ini akan bertanding dalam sejumlah cabang lomba, seperti tilawah, tartil, Hifzh Al-Qur’an kategori 30 Juz Amma, Hifzh Al-Qur’an kategori Surah Al-Baqarah dan 7 surah pilihan, Hifzh Al-Qur’an kategori Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa, dakwah Al-Qur’an, doa, khat Al-Qur’an (kaligrafi), khutbah Jumat, serta makalah ilmiah Al-Qur’an.

Pelepasan khafilah Sulawesi Tenggara dilakukan pada 31 Oktober 2024 di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Acara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh seluruh anggota kontingen serta pengurus Korpri dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara selaku koordinator kontingen menyampaikan optimisme tinggi terhadap kesiapan peserta. “Seluruh peserta telah menjalani latihan intensif sejak tahap seleksi provinsi. Kami percaya, ini adalah momentum bagi ASN Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kancah nasional,” ujarnya.

MTQ VII Korpri Nasional dibuka secara resmi pada 4 November 2024, dengan dihadiri Wakil Presiden RI, Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zidan Arif Fakrulloh, serta sejumlah tokoh nasional. Acara ini diharapkan mampu menjadi wadah inspirasi bagi para ASN untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam menjalankan tugas, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Salah satu peserta tilawah dari Sulawesi Tenggara, MH. Rustam, menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan ini. “Kami bangga dapat mewakili Sulawesi Tenggara. Ini bukan hanya kompetisi, tapi juga ajang silaturahmi dengan ASN dari seluruh Indonesia. Kami akan memberikan yang terbaik,” kata Rustam.

MTQ yang berlangsung hingga 9 November 2024 ini mempertandingkan berbagai cabang lomba. Para juara nantinya akan mendapat penghargaan serta berkesempatan mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Masyarakat Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh kepada para peserta, berharap mereka mampu membawa pulang prestasi gemilang. Kehadiran kontingen ini menjadi simbol dedikasi ASN Sulawesi Tenggara dalam menanamkan akhlak mulia dan integritas di tengah tuntutan profesi.

Kendari, sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencatatkan prestasi dalam menjaga stabilitas harga dengan membukukan deflasi sebesar 0,17% pada Oktober 2024. Angka ini bertolak belakang dengan inflasi nasional yang mencapai 0,08%. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Sultra menjadi salah satu provinsi dengan pengendalian harga terbaik. (2/11/2024)

Deflasi ini terutama didorong oleh penurunan harga di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi sebesar 0,58% dengan kontribusi 0,19%. Beberapa komoditas yang paling berpengaruh adalah beras (0,06%), terong (0,05%), dan bayam (0,04%).

Meski demikian, sejumlah komoditas turut menyumbang inflasi, seperti kacang panjang, ikan layang, dan emas perhiasan, masing-masing dengan andil inflasi 0,04%. Tomat dan sawi hijau juga memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,03%.

Secara tahunan (year on year), inflasi Sultra berada pada angka 0,71%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 1,71%. Capaian ini menjadikan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kedua di Indonesia. Kontribusi inflasi tahunan terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,33%), emas perhiasan (0,27%), dan ikan bandeng (0,06%), sedangkan beras (-0,16%) dan angkutan udara (-0,07%) memberikan andil dalam menekan inflasi tahunan.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi, mengapresiasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergitas antara TPID, pemerintah daerah, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya. Kami akan terus memantau dinamika pasar, mengintervensi harga jika diperlukan, serta menguatkan langkah inovatif untuk menjaga stabilitas,” kata Andap.

Ia juga berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, terkait tren deflasi berturut-turut sejak Juni hingga Oktober 2024. Menurut Doni, daya beli masyarakat masih terjaga meski terjadi deflasi, terlihat dari pertumbuhan kredit dan simpanan dana pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya.

Deflasi di Sultra dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Mitigasi El Nino dan La Nina yang lebih baik dibandingkan 2022-2023.
2. Produksi beras 2024 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Penyesuaian harga sejumlah komoditas yang sebelumnya tinggi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga, Pemprov Sultra telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

1. Percepatan realisasi APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi Dana Desa dan program asuransi pertanian berbasis APBN.
3. Akselerasi pembiayaan KUR untuk sektor perikanan dan pertanian.
4. Penguatan kerja sama antar daerah melalui business to business (B2B).
5. Pendirian kios pemantau harga sebagai alat pengendalian inflasi.
6. Proteksi harga petani melalui perdagangan antar daerah.

Pemprov Sultra juga bersiap menghadapi tantangan di tahun 2025, termasuk potensi lonjakan harga akibat efek statistik (base effect) dari penurunan harga 2024. Fenomena ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang tampak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami optimis inflasi Sultra akan tetap terkendali dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andap.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi merilis Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Aspal Buton di Jakarta, Jumat (1/11/2024). Acara ini menandai langkah strategis dalam mendukung kemandirian industri nasional dan optimalisasi sumber daya lokal.

Sekda Sultra mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah pusat dalam menyelesaikan roadmap ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen pemerintah dalam mendukung produk Aspal Buton melalui e-katalog. Ini langkah konkret sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022,” ungkapnya.

Roadmap ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sultra, khususnya PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, serta pernyataannya pada acara Business Matching dan P3DN di Istora Senayan, Maret 2023. Presiden menegaskan pentingnya hilirisasi Aspal Buton dalam mendukung kemandirian industri nasional.

Pemerintah Provinsi Sultra optimis bahwa implementasi roadmap ini tidak hanya membawa kemajuan sektor industri, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dasar hukum yang kuat, kita sepakat untuk bersama-sama mendukung langkah ini demi tercapainya visi pembangunan daerah,” tambah Sekda.

Sekda Sultra menjabarkan empat dasar hukum utama yang menjadi fondasi pemanfaatan Aspal Buton, yaitu Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Permen PUPR No. 18 Tahun 2018 tentang penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan jalan, Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD 2024, dan Perda Sultra No. 2 Tahun 2016 tentang pemanfaatan Aspal Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sultra memiliki deposit Aspal Buton mencapai 663 juta ton, setara dengan 133 juta ton aspal murni, cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 100 tahun. Produk Aspal Buton mencakup berbagai jenis seperti asbuton butir 5/20, asbuton pracampur, hingga asbuton murni.

Namun, produksi Aspal Buton saat ini baru mencapai 350.000 ton per tahun, atau 25% dari kebutuhan nasional yang berkisar antara 1,3 hingga 1,5 juta ton. Sebagian besar kebutuhan masih diimpor dari Singapura. Untuk itu, pemerintah sedang mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal di Pulau Buton guna meningkatkan kapasitas produksi.

Sekda Sultra berharap roadmap ini dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra mendukung penuh investasi yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam upaya kita membangun Bumi Anoa tercinta,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon I dan II dari berbagai kementerian, kepala daerah di Sultra, pimpinan asosiasi industri, dan perusahaan terkait. Dukungan lintas sektor ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam memajukan industri Aspal Buton.

Rilis roadmap ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional sekaligus penguatan ekonomi lokal Sultra.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sultra, Dr. H. Mz Amirul Tamim, M.Si. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra pada Kamis (31/10/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI untuk mendengar dan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan, khususnya terkait reforma agraria, konflik pertanahan, dan persiapan Pilkada serentak.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja tersebut, yang dinilai menjadi momentum penting untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami menyambut baik kegiatan reses ini, terlebih beberapa isu yang dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini di Sultra. Kami berharap DPD RI dapat mendorong kementerian terkait untuk mendukung program-program prioritas Pemprov Sultra,” ujar Asrun.

Dalam diskusi, Amirul Tamim menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program tersebut untuk mengurangi konflik pertanahan di Sultra. “Reforma agraria ini harus berjalan dengan baik, terutama di daerah seperti Sultra yang memiliki potensi konflik lahan. Kami akan mengawal aspirasi daerah ini ke tingkat pusat,” tegas Amirul.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi agenda penting dalam reses ini. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI membahas kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, mulai dari pengawasan netralitas ASN hingga upaya mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Sekda Sultra menambahkan bahwa Pemprov Sultra terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak. “Kami memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga sinergi dan konsistensi dalam mengawal Pilkada agar berjalan aman, damai, dan demokratis,” tuturnya.

Selain reforma agraria dan Pilkada, pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti peningkatan pelayanan agraria di tingkat provinsi dan penguatan program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan Pemprov Sultra dapat semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat koordinasi menghadapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Kamis (31/10/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di daerah.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh gubernur, kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait isu ketenagakerjaan yang sensitif, khususnya maraknya PHK dan penetapan upah minimum.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan. “Isu ini berdampak luas, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan daerah, terutama menjelang Pilkada,” ujar Tito. Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam memitigasi risiko terkait penetapan upah minimum dan meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja. “Sinergi melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha harus diperkuat untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif,” ungkapnya.

Menaker juga menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas pekerja dan partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat ketahanan sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar sidang Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga akhir November untuk menyelesaikan penetapan upah.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam keterangannya usai Rakor, menyatakan bahwa Pemprov Sultra akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. “Kondisi ketenagakerjaan di Sultra relatif stabil, tetapi kami tetap perlu mengantisipasi dampak isu PHK. Koordinasi intensif dengan serikat buruh dan pihak terkait akan kami tingkatkan agar upaya penetapan upah berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menjalin komunikasi erat dengan lembaga terkait, dan menerapkan sistem deteksi dini untuk merespons potensi gejolak di lapangan. “Hasil Rakor ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Sultra dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tutup Andap.

Rakor ini diharapkan mampu memberikan landasan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi isu ketenagakerjaan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Bombana, 31 Oktober 2024 – Dalam upaya memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada. Acara tersebut berlangsung di Ruang Tina Orima, Kantor Bupati Bombana, dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Rakor ini menjadi bagian dari finalisasi persiapan Pilkada yang semakin dekat.

Rapat dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Plt. Sekda, para kepala OPD, Sekretaris KPU, Sekretaris Bawaslu, Tim Desk Pilkada, serta berbagai elemen terkait. Pj. Bupati menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan bahwa meskipun KPU dan Bawaslu memiliki peran utama dalam penyelenggaraan Pilkada, dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. “Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan semua tahapan berjalan aman, damai, dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPU Bombana telah mempersiapkan berbagai tahapan Pilkada, termasuk kampanye dan alat peraga. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU, terdapat 112.649 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bombana. Selain itu, KPU telah memfasilitasi kegiatan kampanye melalui alat peraga seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan selebaran. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali, yakni pada 31 Oktober dan 13 November 2024.

Rakor ini juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tim Gakkumdu menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada agar tetap aman dan tertib. Mereka juga telah mempersiapkan logistik, termasuk pengawalan penjemputan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, serta surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kendari.

Ketua Gakkumdu menegaskan pentingnya menjaga integritas proses Pilkada dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk politik uang dan kampanye hitam. “Kami berkomitmen memastikan proses Pilkada di Bombana bebas dari kecurangan,” ujarnya.

Pj. Bupati Edy Suharmanto kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan dikenai sanksi tegas, termasuk tindakan administratif berdasarkan rekomendasi BKN dan laporan Bawaslu.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan,” tegas Edy.

Sekretaris Bawaslu menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait netralitas ASN kepada camat, kepala desa, dan perangkatnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan, dampak hukum, serta sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada yang damai, demokratis, dan berkualitas. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, penyelenggara, hingga aparat penegak hukum, bertekad bekerja sama untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah.

Pj. Bupati berharap seluruh masyarakat Bombana dapat turut berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak ini. “Kita ingin Pilkada ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi lokal dan memilih pemimpin yang dapat membawa Bombana lebih maju,” pungkasnya.

Dengan kesiapan yang matang dari semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana diharapkan berlangsung lancar, aman, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang berlangsung di Ruang Assembly Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024). Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto.

ISEF 2024 mengusung tema “Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth”. Acara ini bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui integrasi inisiatif, kolaborasi, dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas pengaruh eksyar global.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti keberhasilan ISEF yang telah berlangsung selama 11 tahun dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Perry juga memperkenalkan inovasi terbaru, seperti aplikasi Traceability Halal Indonesia dan digitalisasi produk pesantren, yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi syariah di Indonesia.

Presiden RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ISEF sebagai langkah strategis mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk halal. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029 melalui adaptasi teknologi dan inovasi.

Pj Gubernur Sultra hadir secara khusus berkat kesuksesan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) pada Juli 2024, yang mencatatkan transaksi UMKM halal hingga Rp187,3 miliar dan sertifikasi halal untuk 1.375 UMKM. Dalam ISEF 2024, Sultra turut menampilkan produk unggulan UMKM, seperti Tenun Desa Masalili, dalam sesi business matching yang mempertemukan produsen lokal dengan pembeli nasional dan internasional.

Selain itu, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Sultra ikut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hebitren untuk memperkuat interkonektivitas ekonomi syariah nasional melalui pengembangan kemandirian pesantren.

Ditemui usai acara, Andap menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mencapai kemandirian ekonomi syariah di Sultra. “Kami telah mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta meluncurkan program Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi syariah berbasis lokal,” ujarnya.

Acara ISEF 2024 dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah gubernur, dan perwakilan dari Bank Indonesia Sultra serta Bank Sultra.

Dengan partisipasi Sultra dalam ISEF, diharapkan potensi besar ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

KENDARI, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi orientasi anggota DPRD Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana Angkatan V Tahun 2024 di Kendari, belum lama ini. (29/10)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Wali Kota Baubau, Plt. Bupati Wakatobi, dan Pj. Bupati Bombana yang diwakili oleh Sekretaris Daerah masing-masing, pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, koordinator dan widyaiswara BPSDM Sultra, sekretaris DPRD dari tiga daerah, pejabat struktural dan fungsional BPSDM, serta para peserta orientasi.

Dalam sambutannya, Asrun Lio mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sukses terlaksana dengan tingkat partisipasi mencapai 81 persen, melebihi target RPJMN sebesar 79,5 persen. Ia menekankan bahwa hasil pemilu merupakan cerminan demokrasi perwakilan yang menjadi dasar dalam memilih anggota legislatif, termasuk anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan.

Dalam orientasi ini, anggota DPRD diharapkan memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya secara mendalam, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta menjaga integritas dan moralitas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional.

Asrun Lio menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan kepala daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengingatkan anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui produk legislasi yang relevan dan anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong anggota DPRD agar tetap menjaga citra, martabat, dan integritas selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Orientasi yang merupakan amanah Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 ini, lanjutnya, bukan sekadar proses pengenalan fungsi DPRD, tetapi juga sebagai upaya menciptakan sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Ia mengimbau agar seluruh anggota DPRD mengutamakan kerja sama demi meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata dan hasil pertanian.

Menutup sambutannya, Asrun Lio berharap agar orientasi ini mampu menjadi bekal bagi anggota DPRD periode 2024–2029 dalam menjalankan tugasnya secara optimal, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAUBAU, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah di Villa Nirwana, Kota Baubau, Selasa (29/10/2024). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi pejabat terkait mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra, anggota Badan Anggaran DPRD, sekda kabupaten/kota se-Sultra, kepala BPKAD, kepala Bappeda, serta pejabat terkait lainnya. Materi utama disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara daring, mencakup kebijakan penyusunan APBD, integrasi aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD, serta peran strategis sekretariat DPRD dalam mendukung kebijakan tersebut.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sultra, Jasful Sambo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejumlah regulasi lain, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan sinergi antarpejabat dalam merancang APBD yang akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menegaskan bahwa APBD adalah instrumen strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui program yang berdampak nyata. “Setiap program yang dirancang harus fokus pada prioritas daerah dan mampu menjawab tantangan pembangunan, seperti pengendalian inflasi, peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penurunan angka stunting,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan enam arahan penting untuk pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk transparansi, dan optimalisasi belanja pada sektor prioritas.

Selain itu, Sekda mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan agar dapat diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang. Ia juga menekankan tiga kunci sukses otonomi daerah: kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, kompetensi pemerintah daerah, serta peran kontrol sosial masyarakat dan media massa.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sultra terkait rancangan perubahan APBD 2024 kepada perwakilan kabupaten/kota. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari narasumber Kemendagri terkait implementasi regulasi baru.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menyusun APBD yang responsif terhadap tantangan lokal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.