Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)

Kendari, sultranet.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 dengan tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” digelar pada Senin (18/11/2024) di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Upacara yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Kapolda Sultra, Danrem, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, serta kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra dan para pimpinan lembaga kesehatan.

Upacara ini juga dihadiri oleh Komandan TNI se-Sultra, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan perguruan tinggi di Sultra, di antaranya Rektor Universitas Mandala Waluya, Ketua STIKES Pelita Ibu, Ketua STIKES Budi Mulia Kendari, dan Direktur Poltekkes. Tak ketinggalan, Ketua organisasi profesi kesehatan dan berbagai pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta turut memeriahkan acara ini.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat Sultra. “Saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mari kita terus berkolaborasi untuk menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik, menuju generasi emas 2045,” kata Andap.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai dasar bagi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh. “Sering saya katakan, kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti,” tambahnya.

Upacara tersebut turut dibacakan sambutan resmi Menteri Kesehatan RI, yang menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 dan masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. “Ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Meski demikian, kita harus tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ungkap Menteri Kesehatan dalam pesan tersebut.

Dengan melihat periode bonus demografi yang tengah dialami Indonesia, pemerintah menargetkan capaian ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, seperti pendapatan per kapita setara negara maju, pengurangan kemiskinan hingga 0%, dan pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emissions. Tiga prioritas utama dalam transformasi kesehatan juga telah ditetapkan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil.

Upacara HKN ke-60 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Di akhir acara, Pj. Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun budaya sehat demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” tutupnya, mengakhiri rangkaian upacara yang penuh makna ini.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Lokakarya Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2024. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa terkait pengelolaan keuangan ini berlangsung di Kendari, Senin malam (18/11/2024).

Lokakarya tersebut dibuka oleh Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyebutkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki kewenangan besar untuk mengelola pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap desa terus meningkat, salah satunya melalui alokasi Dana Desa.

“Tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun untuk APBDes induk, dan Rp2 triliun untuk desa berprestasi,” ungkapnya.

Namun, Asrun juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan. Ia menyebut rendahnya tingkat pendidikan kepala desa menjadi salah satu penyebab pengelolaan dana desa sering tidak efektif dan rawan penyalahgunaan. Sekitar 40 persen kepala desa di Sultra diketahui hanya berpendidikan setara SLTA.

“Banyak yang salah persepsi, menganggap Dana Desa adalah milik pribadi, sehingga penggunaannya tidak sesuai regulasi,” tegas Asrun.

Ia menambahkan, lokakarya ini menjadi langkah strategis Pemprov Sultra untuk mencegah potensi korupsi di tingkat desa. Korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkatnya dinilai dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dari lokakarya ini dapat diterapkan di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus korupsi,” pesannya.

Lokakarya tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sekda Sultra juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju dan bebas korupsi.

Acara ini turut dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Kepala Dinas PMD Sultra, Inspektur Daerah Sultra, serta perwakilan dari dinas dan kepala desa se-Sultra. Lokakarya ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung visi nasional membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (18/11/2024) untuk membahas rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri oleh delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Turut hadir dalam pertemuan ini, Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa Sultra memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi ini sedang diarahkan untuk hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung pembangunan industri berbasis nikel. Asrun menekankan bahwa hilirisasi industri membutuhkan pasokan energi yang besar, sementara saat ini pasokan energi di Sultra masih didominasi oleh batu bara (76%), minyak bumi (19%), dan gas bumi. Sumber energi terbarukan hanya menyumbang 5% dari total kebutuhan.

“Dengan proyeksi kebutuhan listrik industri pertambangan yang mencapai 4,02 MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penting untuk menyediakan energi bersih, stabil, dan efisien,” ungkap Asrun.

Rencana investasi PLTN oleh Rosatom di Sultra tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan mendukung target global pengurangan emisi karbon.

Duta Besar Rusia, Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah positif untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia, serta menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas peluang kerja sama di bidang energi nuklir, termasuk transfer teknologi dan pendidikan.

Tolcenov juga menyampaikan bahwa Pemerintah Rusia menawarkan peluang beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, khususnya dari Sultra, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang energi nuklir.

Sementara itu, Anna Belokoneva, perwakilan Rosatom, menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang teruji keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir sejalan dengan kebijakan energi nasional yang baru, yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target Indonesia pada 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.

Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cendera mata dari anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memimpin Apel Siaga sekaligus membuka secara resmi Pelatihan Peningkatan Disiplin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana pada Senin (18/11/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Ex MTQ Bombana ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda Bombana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Rumbia dan Rumbia Tengah.

Apel dimulai dengan pemeriksaan barisan oleh Pj. Bupati Bombana, yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kasat Pol PP Bombana. Barisan peserta terdiri dari anggota Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang akan mengikuti pelatihan disiplin tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyoroti peran strategis Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum apel akbar dan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapsiagaan personel Satpol PP. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan segera berlangsung,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, Pj. Bupati menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, dua hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah etika dan estetika. Etika mencerminkan tata krama dan profesionalisme dalam bertugas, sedangkan estetika berhubungan dengan penampilan dan kebugaran anggota Satpol PP.

“Etika harus menjadi pedoman saat menjalankan tugas. Sementara estetika mencakup bagaimana kita menjaga penampilan, sikap, dan kebugaran saat melaksanakan tugas sehari-hari,” tambahnya.

Di penghujung sambutannya, Edy Suharmanto memberikan arahan agar seluruh personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar menjadi individu yang tangguh dan tanggap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai dinamika, terutama menjelang Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana.

“Satpol PP harus menjadi agen penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang profesional, responsif, dan mampu menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi gangguan selama Pilkada harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Sebagai simbol dimulainya pelatihan, Pj. Bupati menyematkan pita tanda peserta kepada perwakilan anggota Satpol PP. Penyematan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kedisiplinan peserta.

Pelatihan peningkatan disiplin ini mencakup berbagai materi, mulai dari penguatan fisik dan mental hingga peningkatan kemampuan teknis dalam penegakan Perda dan pengelolaan ketertiban umum. Diharapkan, pelatihan ini dapat menciptakan personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang lebih kompeten, tanggap, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.

Pelaksanaan Apel Siaga dan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kelembagaan Satpol PP, Linmas, dan Damkar sebagai pilar penting penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 di wilayah Bombana.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pj. Bupati Edy Suharmanto optimistis pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme aparat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP, Linmas, dan Damkar.

“Semoga pelatihan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan kapasitas kita semua untuk bersama-sama menciptakan Bombana yang lebih aman, tenteram, dan sejahtera,” tutup Edy Suharmanto.

Kendari, sultranet.com – Pra Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) Zona IV 2024 resmi dibuka pada Minggu malam (17/11/2024) di Hotel Claro Kendari. Acara pembukaan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, serta perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. M. Aziz Arianto, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Sultra, dan sejumlah kepala daerah serta kontingen dari tujuh provinsi peserta.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sultra, La Ode Hidayat, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang seleksi dan evaluasi bagi atlet muda dari delapan cabang olahraga. Pra Popnas ini juga menjadi langkah awal menuju Popnas ke-17 tahun 2025 yang akan berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Melalui ajang ini, para atlet akan berlomba memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu, sekaligus mempererat persatuan antar pelajar di seluruh Indonesia.

Pra Popnas Zona IV 2024 diikuti oleh tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan tuan rumah Sulawesi Tenggara, yang mengirimkan 168 peserta. Kegiatan ini mempertandingkan delapan cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak takraw, sepak bola, tinju, dan teknis lapangan. Pertandingan akan diselenggarakan di berbagai lokasi di Kota Kendari, seperti GOR Eks Koni Sultra untuk bola basket, GOR Sport Center Universitas Haluoleo untuk sepak takraw, dan beberapa tempat lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. M. Aziz Arianto menekankan pentingnya ajang ini sebagai sarana persiapan menuju Popnas 2025. Ia berharap kegiatan ini akan melahirkan atlet-atlet potensial yang siap dibina lebih lanjut melalui Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dengan tujuan utama mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini dan menyambut hangat seluruh peserta. “Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan saling mengenal antarbudaya,” ujarnya.

Dalam pesan yang disampaikan oleh Sekda atas nama Pj. Gubernur Sultra, disampaikan beberapa arahan penting untuk kelancaran acara, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, koordinasi yang baik antara panitia dan aparat keamanan, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia juga mengingatkan untuk melakukan evaluasi pasca acara guna memperbaiki kekurangan di masa mendatang.

Dengan tema “Berprestasi untuk Negeri,” Pra Popnas Zona IV 2024 diharapkan dapat menjadi titik awal bagi atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 24 November 2024 di Kota Kendari, Bumi Anoa.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024 dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara, Simulasi Pungut Hitung, serta pelatihan penggunaan aplikasi Sirekap. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (17/11/2024) di Gedung Tanduale, Bombana, dan dihadiri para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari empat daerah pemilihan (Dapil).

Kegiatan ini tertuang dalam Surat Undangan Nomor: 450/PP.02.2-Und/7406/2/2024, tertanggal 16 November 2024, dan dimulai pukul 09.00 WITA. Peserta meliputi Ketua dan Anggota PPK yang menangani teknis penyelenggaraan serta aplikasi Sirekap, juga Ketua dan Anggota PPS di setiap Dapil.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, membuka acara dengan memberikan arahan sekaligus motivasi kepada peserta. “Waktu tinggal 10 hari menuju hari pemungutan suara. Ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar pada 27 November nanti,” ujar Hasdin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan semua pihak dalam menghadapi tantangan di lapangan. “Kadang teori tidak selalu sejalan dengan praktik. Oleh karena itu, mari kita terus berdiskusi dan aktif di grup koordinasi masing-masing,” tambahnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Desy Arisandi, Anggota KPU Bombana Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Sesi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala di lapangan serta mencari solusi bersama.

Beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah Risdal, Ketua PPK Poleang Selatan, yang menyoroti aturan dalam PKPU 17, khususnya Pasal 25 ayat 1 huruf b, terkait hak pilih penyandang disabilitas. “Pemilih yang tidak memiliki tangan tetap dapat mencoblos dengan bantuan pendamping sesuai aturan,” jelas Desy.

Pertanyaan lain diajukan oleh Andri, PPK Divisi Teknis dari Kecamatan Rarowatu Utara, mengenai mekanisme bagi pemilih tuna aksara. “Pemilih yang buta aksara dapat menggunakan pendamping sesuai prosedur. Namun, untuk tuna daksa, surat suara telah dilengkapi gambar dan angka sehingga pendampingan tidak diperlukan,” tambahnya.

Aminuddin, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan pemahaman tentang aspek hukum dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menekankan pentingnya mempelajari aturan yang relevan untuk meminimalkan potensi sengketa. “TPS lokasi khusus memang tidak ada di Bombana, tetapi memahaminya sebagai tambahan pengetahuan tentu sangat baik,” ujarnya.

Pada sore harinya, sesi pelatihan aplikasi Sirekap dipimpin oleh Dasril, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, didampingi Bachtiar Laji, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung kelancaran proses rekapitulasi suara.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 17.00 WITA ini berjalan lancar. Para peserta mengapresiasi langkah KPU dalam memberikan pembekalan menyeluruh menjelang hari pemungutan suara. Sebagian peserta melanjutkan kegiatan ke Kantor KPU Bombana untuk mengambil seminar kit sebagai bagian dari persiapan.

Dengan semangat dan persiapan matang, KPU Bombana optimistis mampu menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan lancar dan sesuai aturan.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka rapat evaluasi implementasi 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sultra bersama Tim Penggerak (TP) PKK dari 17 kabupaten/kota, Minggu (17/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai elemen dasar masyarakat. Ia mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan rapat evaluasi tersebut.

“Saya mengingatkan bahwa ada 10 indikator prioritas Pj Gubernur yang harus kita capai bersama, seperti kesehatan, penanganan stunting, layanan publik, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengurangan pengangguran. Beberapa di antaranya bersinggungan langsung dengan program PKK,” ujar Asrun.

Asrun menjelaskan, 10 program pokok PKK meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Implementasi program ini, katanya, memerlukan dukungan nyata dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra dan instansi vertikal lainnya.

“Dukungan tersebut meliputi penyediaan anggaran, tenaga ahli, hingga kolaborasi lintas sektor, terutama dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pencegahan pernikahan dini, dan perilaku hidup bersih serta sehat,” jelasnya.

Selain itu, PKK juga berperan dalam mendorong ketahanan pangan keluarga, meningkatkan keterampilan perempuan, dan mendorong pendidikan inklusif untuk mencegah anak putus sekolah. “Sinergi yang terjalin akan mempercepat capaian program pembangunan, baik di tingkat desa maupun kota,” tambah Asrun.

Asrun menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam rapat evaluasi untuk mencapai kesepakatan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga optimistis kader PKK dapat mengimplementasikan program secara efektif.

“Saya yakin kader PKK mampu menjadi penggerak perubahan di masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai amanah konstitusi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Asrun mengucapkan selamat bekerja kepada para anggota TP PKK di semua tingkatan. Ia berharap PKK terus menjadi mitra andalan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Sultra.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sultra, para Ketua TP PKK kabupaten/kota, jajaran pengurus PKK, serta perwakilan dari instansi terkait di Sultra. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk mensukseskan 10 program pokok PKK.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan PKK untuk menciptakan pembangunan berbasis keluarga yang bebas dari berbagai permasalahan sosial. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan sejahtera.

Surabaya, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, turut menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Non Disclosure Agreement (NDA) antara Bank Sultra dan Bank Jatim, yang berlangsung di Surabaya, Jumat (15/11/2024). Acara tersebut menandai langkah awal dari pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang melibatkan kedua bank tersebut.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra mengawali dengan pantun yang disambut antusias para undangan. “Ke Surabaya naik batik, singgah transit di Kota Makassar. Yang menjawab salam dengan baik, semoga rezekinya lancar,” ujar Sekda, mengawali sambutan dengan nuansa yang hangat dan penuh keakraban.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Bank Jatim atas kesediaannya menerima Bank Sultra untuk bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). “Kami percaya bahwa langkah strategis ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan permodalan, peningkatan daya saing, dan perluasan jangkauan layanan perbankan,” kata Sekda.

Pembentukan KUB, menurut Sekda, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum, menjadi upaya penting dalam memperkuat sektor perbankan. “Kami optimis, sinergi dan kolaborasi yang terjalin akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kedua provinsi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Penandatanganan MoU dan NDA ini merupakan langkah pertama dari proses pembentukan KUB. Sekda Sultra berharap, pengaturan lebih lanjut mengenai shareholding agreement antara Bank Sultra dan Bank Jatim dapat segera disepakati dan berjalan lancar. “Kami berharap proses pembentukan KUB ini dapat memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak dan menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan industri perbankan di Indonesia,” tuturnya.

Sebagai penutup, Sekda Sultra kembali menyampaikan pantun: “Makan rawon pake cabe, sambil nonton Roma Irama. Semoga dengan sinergi KUB, Bank Jatim dan Bank Sultra maju bersama,” ujar Sekda dengan senyum. Ia juga mengucapkan selamat kepada kedua bank atas penandatanganan MoU dan NDA tersebut, dan berharap kerjasama ini membawa kesuksesan serta keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Koordinator BUMN/BUMD Provinsi Jawa Timur, Komisaris Independen Bank Jatim Prof. Muhammad Mas’ud, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sultra. Hadir pula para pejabat dari Pemerintah Provinsi Sultra, termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Biro Perekonomian, dan Kepala Biro Hukum.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Brimob Polri yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Nuraga, Satbrimob Polda Sultra, pada Kamis (14/11/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari berbagai instansi, baik dari jajaran Polda Sultra, TNI, Kejaksaan, maupun lembaga terkait lainnya, serta masyarakat Sultra.

Dalam sambutannya, Komandan Satuan Brimob (Dansat Brimob) Polda Sultra, Kombes Pol. Sugianto Marweki, S.I.K., M.Si., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat dan instansi yang telah memberikan dukungan kepada Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menjaga kedamaian di Sulawesi Tenggara. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung tugas kami. Dukungan ini sangat berarti untuk keberhasilan kami dalam menjalankan amanah menjaga keamanan dan ketertiban di Sultra,” ujar Kombes Sugianto.

Sekda Sultra, yang turut hadir dalam kesempatan itu, juga memberikan penghargaan atas kontribusi besar yang diberikan oleh Korps Brimob dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sultra. “Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya yang telah dilakukan Korps Brimob Polri untuk menjaga kedamaian, keamanan, serta mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat,” kata Sekda.

Acara syukuran ini semakin meriah dengan hadirnya berbagai pejabat tinggi, antara lain Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Sultra, Komandan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Komandan Korem 143/HO, Komandan TNI AL Kendari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sultra, serta sejumlah Kapolres dan jajaran Polda Sultra lainnya.

Dansat Brimob Polri berharap acara syukuran ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara. “Semoga sinergi antara lembaga-lembaga ini terus terjalin dengan baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kombes Sugianto juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan tugas selama ini. “Kami memohon maaf jika ada kekurangan, dan kami berharap terus mendapat dukungan dari semua pihak agar kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Acara syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri ini berakhir dengan doa bersama, berharap agar Korps Brimob Polri selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas mulia dan menjaga kedamaian di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.