KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN tahun anggaran 2024 lingkup Provinsi Sultra, Kamis (14/11/2024). Acara yang digelar di Kendari ini bertujuan untuk membahas evaluasi serapan anggaran dan pengawasan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Dalam sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya efektivitas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat. “Pelaksanaan ini mencerminkan sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujar Asrun.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Asrun juga menyampaikan, Provinsi Sultra memperoleh alokasi anggaran APBN baik berupa dekonsentrasi yang dikelola oleh 25 satuan kerja (Satker) dan 14 perangkat daerah, serta tugas pembantuan yang dikelola oleh 13 Satker dan 5 perangkat daerah. “Saya berharap pengelola anggaran dapat memaksimalkan serapan anggaran dan progres fisik dalam waktu yang tersisa, mengingat kita telah memasuki akhir triwulan IV,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra mengimbau agar rapat ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi kemajuan pembangunan di Sultra. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua program berjalan sesuai dengan ketentuan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Asrun menekankan bahwa pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik,” harapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para kepala perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengelola anggaran lingkup Pemprov Sultra, serta berbagai pihak terkait lainnya. Rapat ini diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.

Dengan sisa waktu sekitar satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2024, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana berhasil menggelar debat publik kedua untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana pada Rabu, 13 November 2024, dengan tema “Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Debat yang diikuti dengan antusias oleh pendukung masing-masing pasangan calon ini berjalan dengan aman dan tertib, meski suasana sempat riuh oleh sorakan semangat dari para pendukung. Masing-masing pasangan calon berkesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka di depan masyarakat Bombana.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa debat publik ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. “Debat publik ini sangat penting untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar lebih memahami visi dan misi pasangan calon, serta bagaimana program mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bombana,” ujar Hasdin.

Lebih lanjut, Hasdin berharap debat ini dapat menjadi media edukasi politik yang bermanfaat bagi pemilih. “Kami ingin agar masyarakat dapat memilih dengan bijak, berdasarkan informasi yang jelas mengenai program kerja para calon,” tambahnya.

Debat publik kedua ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Terakhir, pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Setiap pasangan calon memaparkan program kerja mereka yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih merata, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Hasdin Nompo juga mengingatkan masyarakat yang hadir untuk mengikuti dengan seksama pemaparan para calon. “Debat ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh kandidat kita. Kami harap masyarakat dapat membuat pilihan yang bijak pada Pilkada 27 November mendatang,” ungkapnya.

Debat ini menjadi momen penting dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Dengan diselenggarakannya debat publik ini, KPU Kabupaten Bombana semakin memastikan bahwa pemilu kali ini akan berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh pertimbangan, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (adv)

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat daerah, Selasa (12/11/2024), di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi rapat konsolidasi tahap I yang dilaksanakan pada September 2024 dan menyamakan persepsi terkait percepatan pembangunan desa.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, menyambut baik pertemuan ini. Dia menekankan pentingnya kerjasama antar semua pihak dalam memajukan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Desa kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa salah satu pokok penting dalam rapat ini adalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi legitimasi kuat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pengelolaan desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat konsolidasi tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Desa melalui Anggaran
   Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan kawasan perdesaan, pengelolaan data desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   Desa diminta untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan fokus pada pengakomodasian aspirasi masyarakat miskin.
3. Konsolidasi antara Stakeholder
   Meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan intensif terhadap target kinerja, penyelesaian masalah, serta pencapaian penyaluran dan penggunaan dana desa.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
   Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus berbasis data yang akurat dan dilaporkan secara rutin ke provinsi.
5. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
   Pengawalan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, sangat diperlukan untuk memastikan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Dalam penutupannya, Sekda Sultra berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama lebih erat untuk mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, cita-cita untuk membangun Sultra dari desa dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bergotong-royong membangun daerah kita dari desa, agar pembangunan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sultra, DPMD Kabupaten se-Sultra, tenaga ahli, narasumber, dan peserta rapat lainnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sultra di Kendari, Selasa malam (12/11/2024).

Rakorda ini juga dihadiri oleh Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam acara tersebut, Sekda Sultra menyampaikan sejumlah pesan penting yang disampaikan oleh Pj. Gubernur kepada seluruh peserta rakor.

“Malam ini, saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Pj. Gubernur Sultra. Beliau seharusnya hadir di sini, namun karena tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra menyambut baik pelaksanaan Rakorda Baznas Provinsi Sultra Tahun 2024. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Baznas untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, penting bagi Baznas untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi dampak positif.

Sekda juga menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang sangat penting. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi pengelolaan zakat yang lebih inklusif, kita bisa menciptakan sistem zakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui peluang-peluang yang ada, kita bisa memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahiq,” tambah Asrun Lio.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diberi amanah harus memastikan dana zakat yang dihimpun digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Dia juga mengungkapkan pentingnya contoh teladan dari sejarah Islam, khususnya masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, yang berhasil mengentaskan kemiskinan dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif.

“Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau berhasil mengentaskan kemiskinan dengan membangun pengayoman sosial yang kuat. Ini adalah contoh yang patut kita contoh dan adaptasi dalam pengelolaan zakat masa kini,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan zakat bisa lebih efektif dan memberi dampak yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sultra telah meluncurkan aplikasi “Bayar Zakat” berbasis digital pada bulan Maret 2024, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Dengan aplikasi ini, kami berharap partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat, dan pengelolaan zakat oleh Baznas menjadi lebih efisien,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dengan niat tulus dalam memajukan pengelolaan zakat di Sultra, agar zakat dapat menjadi solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi Sultra, serta sejumlah pejabat dan pimpinan Baznas kabupaten/kota se-Sultra.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada Senin, 12 November 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Rakorwada ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya pengawasan yang berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, mengingat pengelolaan dana APBN dan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Rakorwada ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

Pj. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

“Kita harus memastikan bahwa semua program yang ada selaras dengan visi-misi Presiden serta program prioritas nasional,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan anggaran serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti tujuh fokus utama dalam pengawasan yang perlu diperhatikan oleh APIP. Pertama, kemampuan APIP dalam mengantisipasi penyimpangan dan fraud. Kedua, penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, penguatan integritas APIP sebagai jaminan kualitas. Keempat, pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, peningkatan indeks integritas. Keenam, pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Ketujuh, inovasi dalam pengawasan serta peningkatan etika pegawai.

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipegang teguh, seperti kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

“Kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, rakorwada ini juga menandai penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan di daerah.

Rakorwada ini menggunakan model 4-CO dalam pendekatannya, yang mencakup peran konsultatif, kepatuhan, koordinasi, dan korektif. Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengawasan, serta berfokus pada lima aspek kinerja utama: Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian program pembangunan daerah di Sultra.

“Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., sebagai Pejabat Bupati Buton Selatan (Pj. Busel), Selasa (12/11/2024). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini menandai pergantian kepemimpinan di Kabupaten Buton Selatan dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Forkopimda tingkat I Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, pimpinan TNI di Sultra atau yang mewakili, serta pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra. Selain itu, sejumlah pejabat Pemprov Sultra juga turut hadir dalam momen tersebut.

Pada acara pelantikan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sultra, Muliadi, membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 yang menyatakan pemberhentian dan pengangkatan Pj. Bupati Buton Selatan. Setelah pengucapan janji jabatan, Pj. Gubernur menyerahkan surat keputusan dari Mendagri dan menyematkan tanda pangkat kepada Dr. M Ridwan Badallah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengharapkan agar pelantikan ini membawa keberkahan dan kesuksesan bagi Pj. Bupati yang baru beserta keluarga, serta memberikan apresiasi kepada Parinringi, SE., M.Si., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Buton Selatan sebelumnya.

Pj. Gubernur juga menekankan agar Pj. Bupati yang baru memegang teguh 17 asas AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, terutama asas kemanfaatan yang berfokus pada keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, Pj. Gubernur mengingatkan pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Sultra dengan visi dan misi nasional, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, serta hemat dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah, sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas 7 November 2024.

Pj. Gubernur juga mengingatkan pentingnya menuntaskan tahun anggaran 2024 dengan baik, serta mematuhi ketentuan yang tertuang dalam SK Mendagri dan Permendagri No. 4/2023. Ia juga mengimbau agar Pj. Bupati yang baru dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan, dengan prinsip “Lead By The Example.”

Dengan Pemilu yang hanya tinggal 14 hari lagi, Pj. Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan, agar pesta demokrasi 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pj. Bupati Buton Selatan yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Buton Selatan.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka sekaligus memimpin jalannya evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) pada Senin (11/11/2024) di Kendari. Kegiatan evaluasi ini diadakan sebagai bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Evaluasi Kinerja menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan kewajiban bagi setiap jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah memasuki masa jabatan lima tahun.

“Evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan setiap pejabat yang memasuki periode lima tahun masa jabatan dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Asrun Lio.

Tim evaluasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buteng tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Sultra, dengan melibatkan sejumlah anggota lainnya. Kegiatan evaluasi ini secara rutin dilaksanakan terhadap semua JPTP, termasuk Sekda yang akan memasuki masa jabatan lima tahun.

Sekda Sultra menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan kali ini hanya berfokus pada jabatan definitif Sekda Kabupaten Buteng, bukan jabatan sementara (Pj.) Buteng yang saat ini dijabat oleh Sekda Kabupaten Buteng definitif.

“Evaluasi ini hanya berkaitan dengan kinerja selama lima tahun menjabat sebagai Sekda Buteng, termasuk kemampuan intelektual dan wawancara yang akan dilakukan oleh tim evaluasi,” terangnya.

Hasil dari evaluasi kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang akan menjadi rujukan serta dasar bagi perbaikan dan peningkatan kinerja para pejabat di masa yang akan datang. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sosial, tepatnya UPTD Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja, menindaklanjuti instruksi Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., terkait program pemberian makan bergizi gratis. Program uji coba ini merupakan langkah awal untuk mendukung misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita, dengan salah satu program unggulannya adalah pemberian makanan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Uji coba ini dimulai pada Senin (11/11/2024) di Kendari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Pj. Gubernur, turut hadir untuk memantau jalannya uji coba. Kegiatan dimulai sejak pukul 06.15 WITA, di mana Sekda Sultra berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi sasaran pelaksanaan program. “Uji coba ini merupakan langkah awal dalam finalisasi kebijakan pemberian makanan bergizi gratis secara luas di Sultra. Kami berharap ini bisa menjadi bagian dari pelaksanaan program Presiden RI yang akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2025,” ujar Sekda Sultra.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, Sekda Sultra menjelaskan bahwa menu makanan yang disajikan kepada anak-anak telah memenuhi standar gizi yang sehat, yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, dan buah. “Hari ini, menu makanan yang kami sajikan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Kami memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak ini bergizi dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka,” tambahnya.

Menurut Sekda, pelaksanaan uji coba ini tidak hanya berfokus pada menu makanan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek lain, seperti penyediaan bahan makanan, proses distribusi, pengemasan, hingga pengelolaan sampah. “Kami akan terus mengevaluasi program ini, agar bisa diterapkan dengan baik saat pelaksanaan serentak pada tahun 2025. Yang terpenting, makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak menambah sampah,” jelasnya.

Kegiatan uji coba ini melibatkan sebanyak 70 anak-anak yang berasal dari Panti Sosial dan luar Panti. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu, dari tanggal 11 hingga 18 November 2024. Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra, Haris Ranto, SST, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari dukungan Pemprov Sultra terhadap program Asta Cita Presiden RI. “Program pemberian makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mendukung anak-anak kurang mampu, baik yang ada di dalam Panti Sosial maupun di luar Panti. Kami berharap program ini dapat dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan dampak positif,” terang Haris.

Dengan adanya uji coba ini, Pemprov Sultra berharap dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan. Pemerintah Provinsi Sultra juga akan melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan program ini dan memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan dapat menerima manfaatnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-79 dengan penuh khidmat di Halaman Kantor Bupati Bombana, pada Minggu (10/11/2024).

Upacara dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Plh. Sekretaris Daerah, Asisten/Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal daerah, veteran/warakawuri, serta organisasi kemasyarakatan dan staf ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Upacara yang berlangsung dengan penuh penghormatan tersebut juga turut serta memperingati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, Pj. Bupati Edy Suharmanto membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, yang mengusung tema Hari Pahlawan tahun ini, yakni “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.” Tema tersebut mengingatkan masyarakat akan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan dan mengaplikasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

“‘Teladani Pahlawanmu’ mengingatkan kita untuk terus berpegang pada nilai-nilai kepahlawanan dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Pj. Bupati Edy Suharmanto dalam sambutannya.

Menurutnya, meneladani pahlawan bukan hanya soal menghargai jasa-jasa mereka, tetapi juga menghidupkan semangat perjuangan melalui tindakan nyata untuk kemajuan bangsa.

Pj. Bupati juga menambahkan bahwa tema “Cintai Negerimu” mengandung makna yang dalam, yaitu setiap individu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan negara melalui solidaritas sosial, persatuan, dan semangat kebersamaan antar sesama anak bangsa.

Hal ini menjadi pesan utama yang diharapkan dapat menggugah masyarakat, khususnya generasi muda, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negara.

“Mencintai negeri berarti memberikan kontribusi nyata demi kemajuan bangsa. Ini bisa dilakukan melalui semangat kebersamaan dan persatuan yang menguatkan kita sebagai satu bangsa,” kata Edy Suharmanto.

Selain itu, Pj. Bupati juga menyampaikan harapannya agar setiap peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat baru di kalangan masyarakat. Ia berharap, di setiap momen seperti ini, muncul sosok-sosok baru yang mampu memberikan inovasi serta solusi bagi bangsa sesuai dengan tantangan zaman yang ada.

“Semoga dari setiap peringatan Hari Pahlawan, muncul semangat baru untuk memajukan bangsa, serta ada inovasi-inovasi yang mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan zaman,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan agar masyarakat tidak pernah lelah untuk terus berbuat yang terbaik. Ia mengajak semua pihak untuk meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat kita lakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat,” tutupnya.

Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bombana ini berlangsung dengan penuh khidmat, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam menghargai jasa para pahlawan. Momen ini juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa, baik melalui karya nyata maupun sikap saling membantu dan mendukung antar sesama.

KENDARI, sultranet.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno, tiba di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (11/11/2024). Kedatangannya di Bandara Haluoleo disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Kunjungan Menparekraf kali ini memiliki makna penting, terutama karena berkaitan dengan penjurian tahap akhir Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Salah satu destinasi andalan Sultra, Desa Wisata Labengki di Kabupaten Konawe Utara (Konut), berhasil masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik di Indonesia.

“Pak Menteri akan langsung menuju Desa Wisata Labengki di Konut, yang memiliki berbagai agenda penting terkait ADWI. Tema besar ajang ini adalah ‘Pariwisata Hijau Berkelas Dunia.’ Salah satu spot unggulan yang akan dikunjungi adalah Goa Kolam Renang,” ujar Sekda Sultra.

Menurut Asrun, kunjungan Menparekraf ini memberikan peluang besar bagi Sultra untuk memperkenalkan potensi wisata unggulannya ke kancah nasional dan internasional. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat, terutama melalui pengembangan UMKM lokal.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan strategis untuk pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengembangan daya tarik, peningkatan kualitas SDM, adaptasi terhadap teknologi, serta penguatan produk lokal seperti makanan dan kerajinan khas Sultra,” tambahnya.

Sekda Sultra juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sekitar kawasan wisata, untuk berkolaborasi memberikan yang terbaik selama kunjungan Menparekraf. “Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menampilkan kesiapan dan potensi wisata Sultra. Kami ingin memastikan wisata kita mampu bersaing di tingkat nasional dan global,” tuturnya.

Kehadiran Sandiaga Uno di Sultra disambut antusias, mengingat fokus pemerintah pusat pada pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Desa Wisata Labengki diharapkan menjadi ikon pariwisata unggulan, tidak hanya di Sulawesi Tenggara tetapi juga di Indonesia.

Labengki, yang terkenal dengan keindahan alamnya, menawarkan pengalaman wisata unik seperti snorkeling, eksplorasi gua, hingga menikmati panorama pantai berkelas dunia. Kunjungan Menparekraf ini diharapkan menjadi momen penting untuk semakin memperkuat posisi Sultra sebagai destinasi wisata berkelas dunia.