Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana bakal menggelar debat publik kedua untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 13 November 2024.

Mengusung tema “Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,” debat ini bertujuan untuk memperkenalkan visi dan misi masing-masing pasangan calon kepada masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari komitmen KPU dalam menjamin pemilihan yang transparan dan berintegritas.

Debat bakal diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, pasangan Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km, serta pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si. Setiap pasangan calon menyampaikan gagasan dan program unggulan yang akan mereka bawa untuk kemajuan Bombana.

Pasangan Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani mengusung visi untuk membangun Bombana Berdaya saing berbasis agrominapolitan dengan program-program utama yang fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, pendidikan berkualitas, dan kesehatan terpadu yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Mereka juga berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan dengan menyediakan akses yang lebih besar terhadap sektor ekonomi dan pendidikan.

Pasangan Hj. Andi Nirwana dan Heryanto mengusung visi Menuju Bombana Juara, Maju, Inovatif dan Berdaya saing. Mereka merencanakan program unggulan yang mencakup pengembangan sektor pendidikan dengan menambah sarana dan prasarana sekolah, memperkuat pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Bombana, dan membangun ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan. Dalam hal pemberdayaan perempuan, pasangan ini berkomitmen untuk membangun program-program keterampilan khusus bagi perempuan agar lebih aktif di sektor ekonomi.

Pasangan Hasrat Haji Nabi dan Rifai Gunawas berfokus pada visi Bombana Cerdas, Mandiri dan Berkemajuan. Mereka mengedepankan program pendidikan yang menekankan pada teknologi dan inovasi, layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, serta perlindungan anak melalui program pendidikan karakter. Pasangan ini juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, dengan pemberdayaan perempuan dalam sektor-sektor ramah lingkungan.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, mengimbau masyarakat untuk menyaksikan debat ini sebagai langkah untuk mengenal lebih dalam setiap pasangan calon dan visi mereka. “Tentu dengan pelaksanaan debat ini, ada harapan agar masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut terkait visi dan misi dari pasangan calon untuk memajukan daerah. Kami berharap pemilihan pada tanggal 27 November 2024 bisa berjalan sesuai dengan harapan kita,” ujar Hasdin. Senin (11/11/2024)

Menurut Hasdin, kegiatan debat ini adalah wujud komitmen KPU Bombana dalam menciptakan pemilihan yang jujur dan adil. Dengan debat yang diselenggarakan secara terbuka dan transparan, KPU ingin memastikan bahwa masyarakat Bombana memiliki akses penuh untuk menilai program-program yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon, sehingga dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi kemajuan daerah.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Rapat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Minggu (10/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana, serta para lurah dan kepala desa. Kehadiran perwakilan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat menunjukkan keseriusan semua pihak dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga integritas pemilu.

“Dukungan pemerintah daerah hari ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar, transparan, jujur, dan adil. Tugas kita bersama adalah memastikan proses pemilihan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai aturan,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga mengimbau agar seluruh stakeholder lebih proaktif dalam mengawasi tahapan pemilu serta menyiapkan layanan darurat yang siap digunakan kapan saja. Selain itu, Pj. Bupati meminta perhatian khusus pada pemenuhan hak politik pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

“Kita juga harus siapkan mekanisme pelaporan cepat untuk menangani potensi pelanggaran atau kasus-kasus menonjol yang muncul selama Pilkada. Langkah mitigasi yang cepat dan tepat dapat mencegah masalah meluas,” tambahnya.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan visi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pemilu. Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami tata cara pemilihan yang benar.

“Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan melakukan sosialisasi agar proses pemilihan dapat berjalan dengan damai, aman, dan bebas dari kecurangan. Kerja sama seluruh pihak adalah kunci suksesnya Pemilu 2024,” ujar Hasdin.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Bombana menyoroti pentingnya pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Ia berharap masyarakat ikut serta melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu.

Selain membahas langkah pencegahan pelanggaran, rapat ini juga menjadi momentum untuk memetakan potensi tantangan yang akan dihadapi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah Kabupaten Bombana dan penyelenggara pemilu sepakat untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Tak hanya itu, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi. Melalui peran aktif kepala desa dan lurah, diharapkan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.

Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai harapan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu berharap agar seluruh elemen masyarakat mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang bersih dan demokratis.

“Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Mari kita wujudkan pemilu yang damai, jujur, dan adil,” pungkas Edy Suharmanto.

Melalui komitmen bersama ini, Kabupaten Bombana berupaya memberikan teladan sebagai daerah yang mampu melaksanakan pemilu dengan penuh integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-79 pada Minggu (10/11/2024) di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara ini berlangsung khidmat, diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk jajaran Forkopimda, TNI-Polri, ASN, organisasi pemuda, serta keluarga veteran dan warakawuri. Suasana penuh semangat mewarnai acara, yang menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan sekaligus ajakan untuk menanamkan cinta tanah air.

Upacara dimulai pukul 08.00 WITA dengan pengibaran bendera merah putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari Satpol PP Kabupaten Bombana. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, momen ini menjadi puncak acara yang menciptakan suasana haru. Seluruh peserta upacara, mulai dari pejabat daerah hingga pelajar, berdiri tegak dalam penghormatan penuh terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., yang hadir sebagai inspektur upacara, membacakan amanat Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf. Tema Hari Pahlawan tahun ini, “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu,” menjadi sorotan utama dalam sambutannya.

“Tema ini mengingatkan kita untuk terus meneladani semangat juang dan pengorbanan para pahlawan. Kita dapat memulai dari hal kecil, seperti menjaga persatuan, membangun solidaritas sosial, dan berkontribusi nyata untuk bangsa,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum refleksi dan motivasi dalam menghadapi tantangan zaman, seraya menjaga nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada keluarga veteran dan warakawuri oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Bingkisan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan menjaga keutuhan negara.

Mappatang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa pemberian bingkisan ini adalah wujud nyata rasa terima kasih pemerintah daerah.

“Kami ingin para veteran dan keluarga mereka tahu bahwa jasa-jasa mereka tidak pernah kami lupakan. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua,” katanya.

Salah seorang veteran, LD. Suhar (82), mengungkapkan rasa harunya. “Kami bangga karena pemerintah dan masyarakat masih menghargai perjuangan kami. Semoga generasi muda bisa meneruskan semangat juang kami untuk kemajuan bangsa,” tuturnya dengan penuh emosi.

Tak hanya upacara, rangkaian Hari Pahlawan juga diisi dengan kegiatan bakti sosial oleh Dinas Sosial Bombana. Program tersebut mencakup pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat kurang mampu dan penyediaan alat bantu, seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas.

Menurut Mappatang, kegiatan ini adalah bagian dari semangat Hari Pahlawan untuk memperkuat rasa gotong royong dan kepedulian sosial. “Semangat kepahlawanan tak hanya soal mengenang perjuangan, tapi juga berbagi dan membantu sesama,” tegasnya.

Kegiatan peringatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kodim 1413 Bombana dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Semua elemen bekerja sama memastikan acara berjalan lancar dan meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bahwa jasa para pahlawan tidak hanya dihargai, tetapi juga diteruskan dalam bentuk kontribusi nyata. “Kita ingin Hari Pahlawan menjadi sumber inspirasi, terutama bagi generasi muda, untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Edy Suharmanto.

Dengan persiapan matang dan antusiasme yang tinggi, peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kabupaten Bombana berjalan sukses dan penuh makna. Upacara ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengibaran bendera hingga penyerahan bingkisan, acara ini mencerminkan semangat nasionalisme yang terus hidup. Kabupaten Bombana berkomitmen menjaga nilai-nilai kepahlawanan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Palangka Raya, sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menempati posisi 10 besar dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VII Korpri Tingkat Nasional 2024, yang digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini resmi ditutup pada 9 November 2024, di Lapangan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan.

MTQ VII Korpri yang merupakan kompetisi tahunan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini ditutup dengan meriah, menampilkan penampilan dari Wali Band. Penutupan acara dilakukan secara resmi oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dalam ajang ini, Provinsi Sumatera Barat keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan 106 poin, sementara Sultra menduduki peringkat ke-10 dengan perolehan 27 poin. Pencapaian ini semakin berarti dengan penyerahan piagam penghargaan yang diberikan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada kafilah-kafilah terbaik dari Pemprov. Sultra yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sultra, Dr. Drs. Hj. Zanuriah, M.Si.

Selain berhasil menembus 10 besar, beberapa peserta asal Sultra juga berhasil meraih penghargaan di berbagai kategori lomba. Adapun prestasi yang diraih oleh peserta Sultra dalam MTQ VII Korpri 2024 adalah sebagai berikut:

• H. Lalu Suharja Hambali, M.Pd: Juara 1 Hifzh Qur’an Golongan Surah An-Nisa
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I: Juara 1 Lomba Dakwah Al Qur’an
• H. Syaifuddin Mustaming, S.Ag., MA: Juara 3 Lomba Khutbah Jumat
• Syamsu Alam, S.HI: Juara Harapan 1 Hifzhil Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan
• St. Syahlal, S.Pd: Juara Harapan 3 Lomba Dakwah Al Qur’an

Salah satu momen yang menyemarakkan penutupan MTQ ini adalah pengundian hadiah umrah untuk 10 orang, yang terdiri dari 6 peserta, 2 panitia pusat, dan 2 panitia daerah. Pengundian ini diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi bagi para peserta untuk terus meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan Al Qur’an.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan Arif Fakrulloh juga mengumumkan bahwa MTQ Korpri berikutnya akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026, dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2028. Beliau menambahkan bahwa ajang MTQ mendatang akan mencakup tambahan kategori lomba, yang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak peserta dan memberi kontribusi lebih besar dalam pengembangan nilai-nilai Al Qur’an di kalangan ASN.

Dengan pencapaian ini, Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mendukung pengembangan nilai-nilai Al Qur’an di kalangan Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan meningkatkan semangat kebersamaan serta pengamalan Al Qur’an di seluruh Indonesia, khususnya di kalangan anggota Korpri.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka dialog kerukunan umat beragama lintas generasi bertema “Penguatan Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Pilkada 2024”, Sabtu (9/11/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan salam hangat dari Pj. Gubernur Sultra yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan dialog ini yang diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan menjaga keharmonisan umat beragama, terutama menjelang Pilkada serentak Sultra 2024.

Mewakili Pj. Gubernur, Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah rumah bagi keberagaman. Keragaman agama, budaya, dan suku bangsa di Bumi Anoa menjadi cerminan Indonesia yang toleran. Berdasarkan data Kementerian Agama 2023, mayoritas penduduk Sultra beragama Islam (95,81 persen), diikuti Hindu (1,89 persen), Protestan (1,65 persen), Katolik (0,6 persen), Buddha (0,05 persen), dan agama lain seperti Konghucu.

“Keragaman ini adalah karunia yang harus kita syukuri dan jadikan modal sosial untuk membangun Sultra yang lebih maju, modern, dan sejahtera,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama adalah landasan utama untuk menghadapi tantangan keberagaman. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran vital dalam mempertemukan pemuka agama untuk berdialog, berbagi pandangan, dan menjaga persatuan.

Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang melibatkan 62 pasangan calon di tingkat provinsi dan 17 kabupaten/kota se-Sultra. Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan agar momentum demokrasi ini tidak memicu polarisasi yang merusak.

“Jadikan Pilkada sebagai sarana memperkuat demokrasi, bukan memecah belah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Sultra untuk tetap waspada terhadap hoaks dan ujaran kebencian, mengedepankan toleransi, serta memilih pemimpin dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih. Para tokoh agama diharapkan menjadi penjaga perdamaian dan mendorong umatnya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

“Semoga dialog ini dapat memperkokoh persatuan di tengah keberagaman Sultra,” harapnya.

Dialog yang berlangsung di Kendari ini turut dihadiri Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, pimpinan lembaga tingkat provinsi, para rektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan media. Ajang ini menjadi langkah konkret dalam menjaga keharmonisan umat beragama di tengah dinamika politik menjelang Pilkada.

Bogor, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai kementerian, lembaga negara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakornas ini bertujuan mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Kesempatan ini sangat strategis dan penting untuk membangun sinergi nasional demi kemajuan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan perlunya efisiensi anggaran negara, baik dari APBN maupun APBD, serta pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat.

“Saya perintahkan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih serta memaksimalkan upaya penyelamatan uang negara,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan tentang beberapa program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi industri. Rakornas ini juga mengadakan diskusi panel mengenai berbagai kebijakan strategis, antara lain pemberantasan korupsi, peningkatan produktivitas daerah, dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM digital.

Pada diskusi panel terakhir, fokus diberikan pada persiapan Pilkada Serentak 2024. Para narasumber sepakat pentingnya pengawalan proses pemilu yang aman dan lancar, serta pembentukan desk Pilkada di tingkat daerah guna mengatasi potensi konflik.

Menutup Rakornas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan agar seluruh peserta patuh pada visi dan program Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi atas arahan yang diberikan Presiden dalam Rakornas tersebut.

“Kami di Sulawesi Tenggara siap menjalankan arahan Presiden, terutama dalam upaya efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, serta memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Andap.

Andap juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program ketahanan pangan, hilirisasi, dan regulasi pengelolaan perkebunan yang berpihak pada rakyat.

“Program-program ini akan kami implementasikan secara terarah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra,” tuturnya.

Rakornas ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, Forkopimda, serta KPU dan Bawaslu pusat dan daerah, yang turut bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi kelembagaan perangkat daerah se-Sultra yang dimulai pada Kamis (7/11/2024), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro Lingkup Pemprov Sultra, serta Kepala Bagian Organisasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra.

Rakor ini dilaksanakan seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terlibat dalam proses evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., membuka rakor tersebut dan memberikan sambutan selamat datang kepada tim Kementerian PAN-RB yang dipimpin oleh Mulyanto, S.Kom., selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, serta anggota tim lainnya.

Sekda Sultra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur dan proses organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota se-Sultra, dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Saya mengucapkan selamat datang di Bumi Anoa Provinsi Sultra kepada Bapak Mulyanto dan tim, yang akan memberikan arahan dan petunjuk teknis dalam evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan di Sultra,” ujar Sekda Asrun Lio.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, yang bertujuan agar organisasi pemerintah di daerah menjadi rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, evaluasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana organisasi di daerah mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

“Evaluasi kelembagaan ini sangat penting agar kita dapat mengetahui apakah struktur dan proses organisasi perangkat daerah kita sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berfungsi dengan optimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Sultra,” lanjutnya.

Sekda Sultra juga mengingatkan peserta rakor untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan memanfaatkan kesempatan untuk menggali pemahaman terkait evaluasi kelembagaan, agar dapat diterapkan dengan baik di masing-masing daerah. Ia berharap evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

“Tujuan kita adalah untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita semua berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi kemajuan Sulawesi Tenggara,” tutup Sekda Asrun Lio.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) yang beredar di sejumlah media. Sekda Sultra mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024), Sekda Sultra menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait pelantikan Pj. Bupati Busel telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra merespon dengan cepat setiap instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam penjemputan dokumen negara yang bersifat rahasia.

“Pada Minggu, 3 November 2024, atas arahan Pj. Gubernur, Pemprov Sultra menjemput dokumen pelantikan tersebut langsung dari Kemendagri. Dokumen itu dibawa dengan kondisi masih tersegel untuk segera dilaporkan kepada Pj. Gubernur,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterima pada Senin, 4 November 2024, dan pada hari yang sama Pj. Gubernur langsung memberikan disposisi kepada Sekda untuk menindaklanjutinya. Namun, karena Sekda Sultra masih berada di Jakarta, pelantikan baru dapat dijadwalkan setelah kedatangan Sekda kembali di Kendari pada 5 November 2024.

Sekda menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilaksanakan, tidak ada kekosongan jabatan, mengingat SK Pj. Bupati Busel mulai berlaku setelah pelantikan. Proses administrasi, termasuk penyusunan dokumen dan kelengkapan acara pelantikan, juga sedang dipastikan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan ini akan dilakukan setelah semua administrasi dan kesiapan pelantikan dipastikan lengkap. Tidak ada penundaan, hanya memastikan segala sesuatunya siap,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, yang juga diusulkan sebagai Pj. Bupati Busel, merasa terkejut dengan beredarnya foto dokumen pelantikan yang dimuat di media. Menurutnya, dirinya secara pribadi belum menerima SK tersebut, dan beredarnya informasi terkait penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan niatan penundaan dari Pj. Gubernur.

“Saya sangat menyayangkan berita yang beredar, karena saya pun belum menerima SK pelantikan itu. Semua ini murni karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang tidak dapat diwakili,” kata Ridwan. Ia berharap masyarakat dan media bisa memahami bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan akan dilakukan segera setelah kesiapan administrasi selesai.

Sekda Sultra dan Ridwan Badallah mengimbau semua pihak untuk tidak salah persepsi terkait proses yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, dihadiri berbagai elemen penting pada Rabu, 6 November 2024.

Rombongan Komisi II DPR RI didampingi perwakilan KPU RI, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota, Forkopimda tingkat I dan II, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sultra.

Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 74% perairan dan 26% daratan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pemprov Sultra telah memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dengan 62 pasangan calon yang akan bertarung di berbagai kabupaten/kota, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional KPU dan Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra aktif memverifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, tingkat perekaman KTP-el mencapai 98,03%, dengan fokus pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pemprov juga menerapkan kebijakan tegas terkait netralitas ASN. Surat edaran telah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Dukungan penuh diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rekrutmen badan adhoc serta penyediaan fasilitas kampanye.

Untuk menjamin keamanan, Sultra yang dikategorikan sebagai wilayah “rawan sedang” telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai dengan target nasional.

Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis. “Sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah optimistis bahwa melalui persiapan matang dan dukungan penuh masyarakat, penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.

Kendari, sultranet.com – Kepala Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thalib, memaparkan rencana aksi penyelenggaraan pelayanan pelatihan kesehatan dalam acara Penilaian Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 5–7 November 2024. Rabu (6/11/2024)

Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra), rencana aksi, serta tayangan video dan foto fasilitas yang dimiliki Bapelkes Sultra, tim penilai akreditasi Kementerian Kesehatan memproyeksikan peluang besar bagi Bapelkes Sultra untuk memperoleh sertifikasi akreditasi.

Paparan rencana aksi Bapelkes Sultra menjadi perhatian utama tim asesor. Setiap indikator dalam rencana tersebut dibahas secara mendalam, di mana tim akreditasi memberikan berbagai masukan dan koreksi untuk penyempurnaan. “Pembedahan indikator ini dilakukan untuk memastikan semua aspek standar pelayanan pelatihan kesehatan terpenuhi,” ungkap salah satu anggota tim penilai.

Penilaian ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk balai pelatihan kesehatan di Indonesia. Tim penilai juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sebelum sertifikasi akreditasi diberikan. Semua catatan perbaikan harus diselesaikan Bapelkes Sultra hingga batas akhir yang ditetapkan pada 7 November 2024.

Kepala Bapelkes Sultra, Thalib, menyampaikan optimisme terhadap hasil akreditasi ini. “Kami telah mempersiapkan segala hal dengan maksimal, mulai dari fasilitas hingga program pelatihan. Dengan bimbingan dan koreksi dari tim penilai, kami berharap Bapelkes Sultra bisa meraih akreditasi yang akan meningkatkan mutu pelayanan pelatihan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui proses akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan dapat menjadi institusi yang lebih berkualitas dan profesional dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Sertifikasi akreditasi bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, mengingat peran strategis Bapelkes dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Dengan akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan kesehatan yang andal, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.