Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertemuan dengan Tim Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (AD) di Ruang Kepala Dinas Kominfo pada Kamis, 24 Oktober 2024. Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam menjalin kerja sama strategis guna memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sulawesi Tenggara. (24/10/2024)

Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Waode Iis Indriyani, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk memastikan Pilkada yang damai, aman, dan bebas dari konflik. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Tim Pusat Sandi dan Siber TNI AD yang turut berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan edukatif melalui platform media sosial.

“Kerja sama ini menjadi langkah positif dalam menjaga netralitas ASN, terutama dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pilkada. Dengan dukungan tim Pusat Sandi dan Siber TNI AD, kami berharap media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan menjaga ketertiban masyarakat,” ujar Waode Iis.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pusat Sandi dan Siber TNI AD juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal, khususnya dalam mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat memicu ketegangan. Mereka menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh dalam memastikan bahwa informasi yang beredar selama Pilkada adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami siap mendukung penuh Kominfo Sultra dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN mengenai pentingnya netralitas serta mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan proses Pilkada,” ujar perwakilan Tim Pusat Sandi dan Siber TNI AD.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI AD, dan masyarakat dalam menjaga kedamaian serta stabilitas politik dan sosial. Salah satu fokus utama adalah memastikan Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

Kominfo Sultra dan Tim Pusat Sandi dan Siber TNI AD berharap kolaborasi ini dapat memperkuat proses Pilkada yang aman dan kondusif, serta mendukung terciptanya situasi yang tenang dan damai di tengah masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk segera menyesuaikan tugas dan fungsi menyusul terbitnya dua Peraturan Presiden (Perpres) terbaru. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (24/10/2024).

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 serta Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Andap menegaskan bahwa perangkat daerah harus mencermati perubahan nomenklatur dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) kementerian yang berpotensi memengaruhi struktur organisasi di tingkat daerah. “Setiap perangkat daerah wajib membaca, memahami, dan mengantisipasi dampak perubahan ini agar pelayanan publik tetap optimal,” ujar Andap.

Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur mengarahkan beberapa langkah strategis untuk mendukung proses penyesuaian. Pertama, perangkat daerah diminta segera mengganti foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di kantor masing-masing sesuai dengan kabinet baru.

Selanjutnya, kepala perangkat daerah diinstruksikan mempersiapkan penyesuaian organisasi dan tata laksana (Ortala) agar selaras dengan perubahan di tingkat nasional. Andap juga meminta setiap perangkat daerah menginventarisasi dan memetakan tupoksi yang relevan dengan perubahan kebijakan pusat, termasuk pembaruan nomenklatur, alamat tujuan surat-menyurat, nomor telepon, dan data kontak lainnya.

Pj Gubernur menekankan pentingnya perangkat daerah mempelajari Perpres dan Peraturan Menteri (Permen) yang akan diterbitkan pada November mendatang. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan implementasi kebijakan selaras dengan kerangka hukum nasional.

Andap menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di Sultra. “Penyesuaian ini adalah bagian dari penguatan birokrasi agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Pj Gubernur juga mengingatkan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat guna mengantisipasi potensi kendala. Ia berharap setiap perangkat daerah dapat melaksanakan arahan dengan cepat dan efektif.

“Proses ini harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan di daerah dengan kebijakan nasional. Keselarasan ini akan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” ungkapnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda Provinsi Sultra, Plt. Inspektur Daerah, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sultra. Arahan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk menjamin kelancaran adaptasi birokrasi menghadapi perubahan organisasi di tingkat pusat.

Bombana, sultranet.com – Sistem Informasi Layanan Tamu (SILAT) resmi diluncurkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana pada 24 Oktober 2024. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan digital, menciptakan akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan. SILAT menjadi terobosan baru yang diinisiasi oleh Andi Indrawati, SE., M.AP., Sekretaris Inspektorat Daerah Bombana, dalam upaya mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Menurut Andi Indrawati, SILAT lahir dari kebutuhan untuk mengoptimalkan efisiensi pelayanan sekaligus mendorong akuntabilitas. “Aplikasi ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memastikan transparansi dalam proses kunjungan ke Inspektorat,” jelasnya.

Aplikasi SILAT, yang dapat diakses melalui laman www.silat.bombanakab.go.id, menawarkan sejumlah fitur unggulan seperti dashboard informasi tamu yang menyediakan data kunjungan secara real-time, registrasi online untuk mendaftar kunjungan tanpa harus datang langsung ke kantor Inspektorat, pelacakan progres layanan, hingga fitur feedback yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima.

SILAT juga menyediakan fitur log aktivitas untuk memantau penggunaan aplikasi dan menu khusus untuk merekap data laporan penilaian. Fitur ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data tamu.

Untuk memanfaatkan aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengakses laman resmi SILAT, mendaftar akun dengan mengisi data diri, kemudian masuk ke dashboard dan memilih jenis layanan yang diperlukan. Setelah formulir permohonan diisi, pengguna dapat memantau status pengajuan melalui aplikasi. Ketika layanan selesai, pengguna juga dapat memberikan penilaian untuk membantu peningkatan kualitas.

Langkah-langkah penggunaan SILAT sangat sederhana. Pertama, buka laman www.silat.bombanakab.go.id melalui perangkat elektronik. Setelah itu, lakukan registrasi dengan mengisi data diri yang diperlukan. Selanjutnya, masuk ke akun yang sudah terdaftar dan pilih layanan yang diinginkan dari menu yang tersedia. Setelah formulir permohonan diisi lengkap, kirimkan dan pantau progresnya melalui fitur pelacakan. Jika layanan selesai, pengguna akan menerima notifikasi dan dapat memberikan feedback langsung di aplikasi.

Dengan kehadiran SILAT, masyarakat Kabupaten Bombana kini tidak lagi harus mengantre di kantor untuk mendapatkan pelayanan. Layanan ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga menghemat waktu dan biaya. Bagi tamu dari wilayah kepulauan, aplikasi ini mempermudah pengaturan jadwal kunjungan ke Inspektorat.

SILAT juga memberikan manfaat signifikan bagi organisasi. Sistem ini membantu meningkatkan akurasi data kunjungan tamu, mempermudah administrasi, dan mendukung tercapainya predikat WBK/WBBM.

Melalui peluncuran SILAT, Andi Indrawati berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal.

“Kami ingin SILAT menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan aplikasi ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.

Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Inspektorat Bombana, memberikan apresiasi atas peluncuran SILAT yang dinilainya sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa SILAT merupakan inovasi yang relevan dengan tuntutan zaman dan diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi masyarakat Bombana.

“Kami sangat bangga dengan hadirnya SILAT. Inovasi ini tidak hanya mendukung percepatan layanan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Saya berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Bombana,” katanya.

Inovasi ini sekaligus menjadi langkah maju dalam digitalisasi layanan publik di Kabupaten Bombana. Dengan adanya SILAT, Inspektorat Daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. (Adv)

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra, Syahruddin Nurdin, secara resmi membuka kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut), dan Buton Utara (Butur) Angkatan IV Tahun 2024 di Hotel Clarion, Kendari, pada Selasa (23/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Sultra dan dihadiri oleh para Ketua DPRD serta sekretaris DPRD dari ketiga kabupaten tersebut.

Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD mengenai fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Dalam sambutannya, Syahruddin Nurdin mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, integritas moral, dan pengetahuan anggota DPRD mengenai sistem pemerintahan Indonesia serta pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini akan memperdalam pemahaman para peserta tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang energi, ekonomi, dan pangan.

“Kami berharap orientasi ini dapat meningkatkan kapasitas para anggota DPRD yang baru terpilih untuk periode 2024-2029, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahruddin Nurdin.

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Buton Utara. Terdapat 30 peserta dari Konawe, 20 peserta dari Konawe Utara, dan 20 peserta dari Buton Utara. Orientasi ini akan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 23 hingga 26 Oktober 2024.

Panitia pelaksana, yang diwakili oleh Kabid. Pengembangan Kompetensi (Bangkom) Manajerial BPSDM Sultra, Supardin, dalam laporannya menyampaikan bahwa orientasi ini diselenggarakan berdasarkan sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Syahruddin Nurdin juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan daerah yang lebih baik. “Kegiatan ini adalah kesempatan yang baik bagi anggota DPRD untuk memahami lebih dalam peran mereka dalam sistem pemerintahan daerah. Kami berharap mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Syahruddin mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang berjalan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 81%, melebihi target nasional yang sebesar 79,5%. “Kita berharap hasil pemilu ini dapat semakin memperkuat semangat demokrasi di daerah, yang tentu saja akan mendukung kinerja para anggota DPRD yang baru terpilih,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar apel gabungan pada Senin (21/10/2024), yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan empat poin penting sebagai tindak lanjut pesan Penjabat Gubernur Sultra. Poin pertama menyoroti pentingnya kesadaran ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. “Setiap pegawai harus memahami peran mereka, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan kepada pimpinan,” tegasnya.

Sekda mengingatkan agar setiap dokumen yang memerlukan persetujuan Penjabat Gubernur disampaikan tepat waktu. Ia mencontohkan, dokumen yang harus ditandatangani sebelum pukul 12.00 harus disampaikan lebih awal agar tidak mengganggu kebijakan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Poin kedua berisi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekda meminta seluruh pegawai mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan baru. Ia juga mengimbau untuk segera merapikan atribut kepemimpinan presiden dan wakil presiden sebelumnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka.

Selanjutnya, Sekda menekankan agar seluruh kegiatan yang masih tertunda segera diselesaikan sebelum memasuki November. “Saat ini sudah pertengahan Oktober, pastikan semua program selesai tepat waktu,” ujar Asrun Lio.

Pada poin terakhir, ASN diminta untuk meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Sekda menekankan pentingnya berkomunikasi langsung dengan kepala dinas atau pimpinan terkait guna mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Melalui apel ini, Sekda berharap kinerja ASN di lingkungan Pemprov Sultra terus meningkat, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung pembangunan daerah. “Mari bersama kita tingkatkan dedikasi, disiplin, dan rasa hormat terhadap pimpinan serta jasa mereka yang telah berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (21/10/2024). Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dalam Rakor, Tomsi Tohir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas pangan yang mengalami lonjakan harga. “Kita jangan sampai kendor, dan kita harus terus mengantisipasi agar harga-harga tidak meningkat,” tegasnya.

Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian, antara lain bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Meski kenaikan harga masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), Tomsi menekankan perlunya pengawasan lebih lanjut, terutama terhadap minyak goreng yang mengalami kenaikan harga signifikan dari minggu ke minggu.

“Minyak goreng harus diawasi dengan baik, begitu juga bawang putih. Kita perlu cek penyebab kenaikan ini di lapangan,” tambahnya.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam Rakor tersebut terdiri dari perwakilan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Perekonomian, serta sejumlah dinas lainnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa data Survei Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP) hingga 18 Oktober 2024 menunjukkan peningkatan Indeks Perubahan Harga (IPH) di mayoritas kabupaten/kota secara nasional. Pudji mencatat, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga Oktober 2024 bertambah dibandingkan minggu sebelumnya.

“Komoditas utama yang memengaruhi perubahan IPH adalah bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih,” jelas Pudji.

Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman menjelang akhir tahun. Pemerintah pusat berharap setiap daerah dapat mengambil langkah konkret untuk meredam kenaikan harga, terutama pada komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong kestabilan ekonomi di tengah tantangan global.

Jakarta, sultranet.com – Selama 15 bulan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi berhasil mencatat sejumlah capaian positif yang diapresiasi oleh berbagai pihak. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Prabunindya Revta Revolusi, memuji kinerja Budi Arie dalam memperkuat infrastruktur digital, memberantas judi online, hingga menjaga stabilitas ruang publik selama Pemilu 2024. (19/10)

Salah satu keberhasilan utama adalah pembangunan 5.321 Base Transceiver Station (BTS) 4G dari target 5.618 BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Proyek yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo ini dijadwalkan selesai pada semester pertama 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, pemberantasan konten judi online juga menjadi sorotan. Sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo berhasil memutus akses terhadap 3.796.902 konten judi online. Tidak hanya itu, sebanyak 31.751 halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 31.812 halaman judi pada situs lembaga pemerintahan juga telah diblokir. “Langkah ini menunjukkan keberanian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” ujar Prabunindya, Sabtu (19/10/2024) di Jakarta.

Di bidang politik, Kementerian Kominfo dinilai berhasil menjaga ruang publik tetap aman dan damai selama perhelatan Pemilu 2024. Kondisi ini membuat pelaksanaan Pemilu 2024 lebih kondusif dibandingkan Pemilu 2019 dan 2014. “Pemilu damai adalah hasil dari komitmen kuat Menkominfo bersama jajarannya dalam mendukung proses demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Capaian lain yang tak kalah penting adalah pengembalian dana proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp3,5 triliun kepada negara. Proyek tersebut dihentikan oleh Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo pada Oktober 2023 setelah evaluasi menunjukkan bahwa proyek HBS tidak relevan seiring peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) pada Juni 2023. Dana yang dikembalikan oleh pihak Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) kini dapat dialokasikan untuk memperkuat konektivitas digital, khususnya di wilayah 3T.

“Capaian-capaian ini mencerminkan kinerja yang responsif dan strategis, sekaligus membuktikan bahwa Kementerian Kominfo mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar Prabunindya. Ia menambahkan, upaya ini juga menjadi bukti nyata kontribusi Kominfo dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia serta mendorong terciptanya era digital yang inklusif dan aman.

Dengan berbagai capaian ini, Budi Arie Setiadi dinilai sukses menjalankan perannya sebagai Menteri Kominfo, sekaligus mendorong Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global di era teknologi.

Bau-Bau, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Bau-Bau, Jumat (18/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi, Pj Bupati Buton Tengah, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka, Pj Bupati Kolaka Utara, Plt Bupati Wakatobi, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra. Secara virtual, rapat ini juga diikuti oleh Sekda kabupaten/kota dan sejumlah penyelenggara pemilu.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada Serentak. “Netralitas ASN berarti bebas dari intervensi, kepentingan, dan pengaruh politik, serta selalu bersikap adil dan objektif,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra masih menjadi perhatian serius, dengan 40 kasus yang tercatat oleh Komisi ASN dan Ombudsman RI. Kasus-kasus tersebut melibatkan keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka.

“Ini adalah catatan buruk yang harus kita perbaiki bersama. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak profesionalisme ASN, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Untuk mencegah pelanggaran serupa, Pj Gubernur memberikan pedoman kepada para kepala daerah untuk terus mengingatkan ASN di wilayah masing-masing tentang pentingnya netralitas. Ia juga meminta mereka mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk peraturan lainnya yang mengatur profesionalisme ASN dalam konteks pemilu.

Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengawas pemilu guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar. Distribusi logistik pemilu, khususnya ke daerah terpencil, juga menjadi perhatian utama agar tidak ada hambatan teknis yang mengganggu proses demokrasi.

Pj Gubernur turut menyoroti proyek strategis nasional seperti pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Mengakhiri arahannya, ia menyampaikan tiga atensi utama untuk menjaga netralitas ASN. Pertama, kepala daerah diminta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan disiplin ASN. Kedua, kepala daerah harus memastikan komitmen netralitas ASN melalui arahan yang konsisten. Ketiga, tidak ada lagi laporan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang adil, demokratis, dan kondusif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.

Baubau, sultranet.com – Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, resmi dilantik dalam prosesi adat Bulilingiana Pau yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat (18/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton, Andap, yang menyandang gelar adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi pelestarian adat istiadat Buton yang masih kokoh terjaga. Ia juga mengenang kontribusi Sultan Buton XL, Izat Manarfa, atas penganugerahan gelar kehormatan adat kepadanya.

“Saya merasa terhormat dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat adat Buton. Gelar kehormatan adat ini merupakan amanah yang sarat makna, mengingatkan saya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Sara Pataanguna dalam setiap kebijakan,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Andap juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi. Ia berkomitmen untuk mengusulkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024–2029.

“Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Sepulang dari acara ini, saya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Sultra untuk menginisiasi Ranperda tersebut. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat,” tegas Andap.

Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai seruan agar nilai-nilai adat dan budaya terus menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti Pilkada Serentak 2024.

“Dalam perbedaan pilihan politik, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai Sara Pataanguna sebagai pijakan menjaga kedamaian dan persatuan,” imbuh Andap.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sultra, Ketua Umum dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Pj. Wali Kota Baubau, perangkat adat Kesultanan Buton, pimpinan tinggi pratama Pemprov Sultra, serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan adat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024, saat mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Kamis (17/10/2024). Dalam acara yang berlangsung di Aula Galampano, Raha, Pj Gubernur memberikan arahan tegas kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjelang Pilkada yang hanya tersisa 40 hari lagi.

Andap mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi terkait makna netralitas dalam Pilkada. “Netralitas ASN bukan hanya berarti tidak berpihak dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan, dan manajemen. ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tanpa bias,” ungkapnya.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Berdasarkan data, banyak kasus pelanggaran yang terjadi, menjadikan Sulawesi Tenggara salah satu provinsi yang menjadi perhatian serius di Indonesia. “Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” tegas Andap.

Andap menambahkan bahwa pelanggaran netralitas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang mewajibkan pegawai negeri untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah surat edaran, di antaranya:

1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Gubernur juga memaparkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, foto bersama pasangan calon dengan simbol-simbol tertentu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi.

Berdasarkan data, pelanggaran seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ikatan persaudaraan (50,76%), kepentingan karir (49,72%), kesamaan latar belakang (16,84%), hutang budi (9,50%), dan tekanan dari pasangan calon (7,48%).

Dalam kesempatan ini, Andap juga menjelaskan pola pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui model 4-CO, yaitu compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk menjaga netralitas ASN. “Pola pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan Pilkada dapat berjalan dengan jujur dan demokratis,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap agar seluruh ASN dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya menutup sambutannya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Muna, Pj. Bupati Muna Barat, Forkopimda Tingkat II Kabupaten Muna, serta para tokoh masyarakat dan segenap ASN dari Kabupaten Muna dan Muna Barat.