KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) yang beredar di sejumlah media. Sekda Sultra mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024), Sekda Sultra menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait pelantikan Pj. Bupati Busel telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra merespon dengan cepat setiap instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam penjemputan dokumen negara yang bersifat rahasia.

“Pada Minggu, 3 November 2024, atas arahan Pj. Gubernur, Pemprov Sultra menjemput dokumen pelantikan tersebut langsung dari Kemendagri. Dokumen itu dibawa dengan kondisi masih tersegel untuk segera dilaporkan kepada Pj. Gubernur,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterima pada Senin, 4 November 2024, dan pada hari yang sama Pj. Gubernur langsung memberikan disposisi kepada Sekda untuk menindaklanjutinya. Namun, karena Sekda Sultra masih berada di Jakarta, pelantikan baru dapat dijadwalkan setelah kedatangan Sekda kembali di Kendari pada 5 November 2024.

Sekda menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilaksanakan, tidak ada kekosongan jabatan, mengingat SK Pj. Bupati Busel mulai berlaku setelah pelantikan. Proses administrasi, termasuk penyusunan dokumen dan kelengkapan acara pelantikan, juga sedang dipastikan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan ini akan dilakukan setelah semua administrasi dan kesiapan pelantikan dipastikan lengkap. Tidak ada penundaan, hanya memastikan segala sesuatunya siap,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, yang juga diusulkan sebagai Pj. Bupati Busel, merasa terkejut dengan beredarnya foto dokumen pelantikan yang dimuat di media. Menurutnya, dirinya secara pribadi belum menerima SK tersebut, dan beredarnya informasi terkait penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan niatan penundaan dari Pj. Gubernur.

“Saya sangat menyayangkan berita yang beredar, karena saya pun belum menerima SK pelantikan itu. Semua ini murni karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang tidak dapat diwakili,” kata Ridwan. Ia berharap masyarakat dan media bisa memahami bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan akan dilakukan segera setelah kesiapan administrasi selesai.

Sekda Sultra dan Ridwan Badallah mengimbau semua pihak untuk tidak salah persepsi terkait proses yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, dihadiri berbagai elemen penting pada Rabu, 6 November 2024.

Rombongan Komisi II DPR RI didampingi perwakilan KPU RI, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota, Forkopimda tingkat I dan II, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sultra.

Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 74% perairan dan 26% daratan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pemprov Sultra telah memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dengan 62 pasangan calon yang akan bertarung di berbagai kabupaten/kota, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional KPU dan Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra aktif memverifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, tingkat perekaman KTP-el mencapai 98,03%, dengan fokus pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pemprov juga menerapkan kebijakan tegas terkait netralitas ASN. Surat edaran telah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Dukungan penuh diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rekrutmen badan adhoc serta penyediaan fasilitas kampanye.

Untuk menjamin keamanan, Sultra yang dikategorikan sebagai wilayah “rawan sedang” telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai dengan target nasional.

Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis. “Sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah optimistis bahwa melalui persiapan matang dan dukungan penuh masyarakat, penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.

Kendari, sultranet.com – Kepala Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thalib, memaparkan rencana aksi penyelenggaraan pelayanan pelatihan kesehatan dalam acara Penilaian Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 5–7 November 2024. Rabu (6/11/2024)

Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra), rencana aksi, serta tayangan video dan foto fasilitas yang dimiliki Bapelkes Sultra, tim penilai akreditasi Kementerian Kesehatan memproyeksikan peluang besar bagi Bapelkes Sultra untuk memperoleh sertifikasi akreditasi.

Paparan rencana aksi Bapelkes Sultra menjadi perhatian utama tim asesor. Setiap indikator dalam rencana tersebut dibahas secara mendalam, di mana tim akreditasi memberikan berbagai masukan dan koreksi untuk penyempurnaan. “Pembedahan indikator ini dilakukan untuk memastikan semua aspek standar pelayanan pelatihan kesehatan terpenuhi,” ungkap salah satu anggota tim penilai.

Penilaian ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk balai pelatihan kesehatan di Indonesia. Tim penilai juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sebelum sertifikasi akreditasi diberikan. Semua catatan perbaikan harus diselesaikan Bapelkes Sultra hingga batas akhir yang ditetapkan pada 7 November 2024.

Kepala Bapelkes Sultra, Thalib, menyampaikan optimisme terhadap hasil akreditasi ini. “Kami telah mempersiapkan segala hal dengan maksimal, mulai dari fasilitas hingga program pelatihan. Dengan bimbingan dan koreksi dari tim penilai, kami berharap Bapelkes Sultra bisa meraih akreditasi yang akan meningkatkan mutu pelayanan pelatihan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui proses akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan dapat menjadi institusi yang lebih berkualitas dan profesional dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Sertifikasi akreditasi bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, mengingat peran strategis Bapelkes dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Dengan akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan kesehatan yang andal, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 yang digelar di Hotel Zahra, Kendari, pada Senin, 4 November 2024.

Rakor ini mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda Prov. Sultra dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra dalam mewujudkan Pilkada yang Luber, Jurdil, Demokratis, dan Kondusif.”

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan walikota se-Sulawesi Tenggara, serta Ketua Bawaslu dan KPU Prov. Sultra, juga pimpinan TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan daerah, serta pihak terkait dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang Pilkada.

“Pilkada 2024 harus berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis. Semua pihak harus bersatu padu memastikan pelaksanaan Pilkada ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari kecurangan,” ujar Pj. Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk membahas regulasi yang mendasari penyelenggaraan Pilkada, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan dan koordinasi antar pemerintah daerah.

Beberapa narasumber dalam acara ini juga memberikan pemaparan mengenai peran masing-masing instansi dalam menyukseskan Pilkada 2024. Salah satunya adalah upaya menjaga keamanan dan memastikan logistik pemilu tersedia tepat waktu. Pj. Gubernur berharap seluruh pihak terkait dapat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

“Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan agar Pilkada 2024 berjalan dengan sukses. Semua elemen harus memastikan proses demokrasi ini berlangsung dengan baik dan aman bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam Pilkada. Dengan semangat kolaborasi, Rakor Forkopimda Sultra 2024 diharapkan menjadi langkah awal untuk menjamin keberlangsungan Pilkada yang damai, adil, dan kondusif di Sulawesi Tenggara.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat koordinasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra serta kementerian terkait.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh perencana yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen RPJMD, yang kini telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. RPJMD ini menjadi landasan penting dalam pembangunan jangka panjang daerah Sultra, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih atas kerja keras para perencana yang telah membantu proses penyusunan dokumen ini. Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa dan penuh tantangan, karena kita menghadapi transisi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,” ujarnya.

Sekda Sultra menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi. Hal ini penting agar program yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sultra.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa tema pembangunan untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan, yakni menjadikan Sultra sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari. Tema ini menjadi acuan dalam merancang program dan target pembangunan yang harus diimbangi dengan penganggaran yang efisien dan pelaksanaan yang efektif.

“Sektor pertambangan di Sultra harus bertransformasi dari sekadar mengirim bahan mentah, menjadi sentra pengolahan hasil pertambangan. Begitu juga dengan sektor pertanian, yang harus beralih dari sekadar panen menjadi produk olahan bernilai tinggi,” tambahnya.

Sekda juga menegaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian lebih, termasuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, Sultra harus menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan inovasi, dengan mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan industri halal serta ekonomi hijau dan biru.

“Penting untuk mendukung wirausaha baru, terutama dalam hal permodalan dan akses pasar, agar UMKM di Sultra bisa berdaya saing. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan yang signifikan di masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perencana OPD, di antaranya adalah memastikan perencanaan program tahun 2025-2029 mengacu pada tema dan isu strategis yang telah ditetapkan, serta memperhatikan pengembangan satu data pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. Selain itu, perencana juga diingatkan untuk menyusun dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) perangkat daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Sekda juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra telah memulai penghimpunan dan diskusi mengenai isu-isu strategis untuk periode 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan RPJMD dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi ini, para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, serta Kementerian PPN/Bappenas turut memberikan pemaparan tentang pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih terarah dan terukur.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappeda Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan pelestarian tenun sebagai warisan budaya Sulawesi Tenggara yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra. Acara ini berlangsung di The Park Kendari, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti perwakilan Bank Indonesia Sultra, kepala sekolah, guru, pelaku UMKM, serta siswa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 4 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga warisan budaya Sultra. Acara tersebut mengintegrasikan pameran hasil karya siswa SMK dengan job fair, di mana 22 perusahaan membuka peluang kerja bagi alumni SMK. “Melibatkan generasi muda sangat penting. Jika mereka tidak belajar menenun, warisan ini akan hilang,” ujarnya.

Yusmin juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Sultra dalam pelestarian budaya yang telah mendapat sembilan penghargaan nasional, meningkat signifikan dari sebelumnya hanya satu penghargaan. “Tenun bukan sekadar kain, melainkan simbol pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita,” tambahnya.

Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Sultra. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, terutama siswa yang turut hadir dan berkontribusi dalam pelestarian budaya.

Selain menekankan pentingnya pelestarian kain tenun, Pj. Gubernur juga menyerukan revitalisasi bahasa daerah yang mulai terancam punah. “Kita harus melestarikan tidak hanya kain tenun, tetapi juga bahasa dan tradisi kita agar tetap hidup dan tidak sekadar menjadi kenangan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sultra untuk bersatu dalam menjaga identitas budaya daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, warisan budaya Sultra diharapkan dapat terus terjaga, sekaligus mendorong potensi ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.

Kendari, sultranet.com – Dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Apel Kesiapsiagaan Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Kegiatan yang berlangsung di Kendari ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. 4 November 2024

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kesiapan pasukan yang hadir. Ia menegaskan pentingnya peran Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan pada setiap tahapan Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang. “Komitmen kita diuji, dan dengan 22 hari tersisa, kita harus memastikan kesiapsiagaan optimal dari seluruh unsur yang terlibat,” tegasnya.

Pj. Gubernur juga menekankan bahwa setiap anggota harus memahami dan menjalankan tugas dengan profesionalisme, berlandaskan hukum, serta koordinasi yang baik di lapangan. Ia meminta kepada seluruh Kepala Satpol PP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur pembagian tugas dengan jelas, mengawasi pelaksanaan tugas secara intensif, dan menyiapkan pasukan cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga.

Lebih jauh, Pj. Gubernur mengajak seluruh masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, untuk turut berperan menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan masing-masing. “Kita ingin memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Sultra dapat berjalan lancar, damai, dan demokratis,” katanya.

Apel ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur TNI-Polri. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Pilkada yang tertib, jujur, dan adil.

Di akhir amanatnya, Pj. Gubernur mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas, sembari berdoa agar semua tugas mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan ini menjadi tonggak kesiapan aparat keamanan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Palangkaraya, 4 November 2024 — Kontingen Sulawesi Tenggara hadir dengan semangat tinggi untuk bersaing dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VII Korpri Nasional yang digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik dari provinsi ini siap membawa prestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional tersebut.

Tim yang beranggotakan ASN dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara ini akan bertanding dalam sejumlah cabang lomba, seperti tilawah, tartil, Hifzh Al-Qur’an kategori 30 Juz Amma, Hifzh Al-Qur’an kategori Surah Al-Baqarah dan 7 surah pilihan, Hifzh Al-Qur’an kategori Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa, dakwah Al-Qur’an, doa, khat Al-Qur’an (kaligrafi), khutbah Jumat, serta makalah ilmiah Al-Qur’an.

Pelepasan khafilah Sulawesi Tenggara dilakukan pada 31 Oktober 2024 di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Acara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh seluruh anggota kontingen serta pengurus Korpri dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara selaku koordinator kontingen menyampaikan optimisme tinggi terhadap kesiapan peserta. “Seluruh peserta telah menjalani latihan intensif sejak tahap seleksi provinsi. Kami percaya, ini adalah momentum bagi ASN Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kancah nasional,” ujarnya.

MTQ VII Korpri Nasional dibuka secara resmi pada 4 November 2024, dengan dihadiri Wakil Presiden RI, Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zidan Arif Fakrulloh, serta sejumlah tokoh nasional. Acara ini diharapkan mampu menjadi wadah inspirasi bagi para ASN untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam menjalankan tugas, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Salah satu peserta tilawah dari Sulawesi Tenggara, MH. Rustam, menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan ini. “Kami bangga dapat mewakili Sulawesi Tenggara. Ini bukan hanya kompetisi, tapi juga ajang silaturahmi dengan ASN dari seluruh Indonesia. Kami akan memberikan yang terbaik,” kata Rustam.

MTQ yang berlangsung hingga 9 November 2024 ini mempertandingkan berbagai cabang lomba. Para juara nantinya akan mendapat penghargaan serta berkesempatan mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Masyarakat Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh kepada para peserta, berharap mereka mampu membawa pulang prestasi gemilang. Kehadiran kontingen ini menjadi simbol dedikasi ASN Sulawesi Tenggara dalam menanamkan akhlak mulia dan integritas di tengah tuntutan profesi.

Kendari, sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencatatkan prestasi dalam menjaga stabilitas harga dengan membukukan deflasi sebesar 0,17% pada Oktober 2024. Angka ini bertolak belakang dengan inflasi nasional yang mencapai 0,08%. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Sultra menjadi salah satu provinsi dengan pengendalian harga terbaik. (2/11/2024)

Deflasi ini terutama didorong oleh penurunan harga di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi sebesar 0,58% dengan kontribusi 0,19%. Beberapa komoditas yang paling berpengaruh adalah beras (0,06%), terong (0,05%), dan bayam (0,04%).

Meski demikian, sejumlah komoditas turut menyumbang inflasi, seperti kacang panjang, ikan layang, dan emas perhiasan, masing-masing dengan andil inflasi 0,04%. Tomat dan sawi hijau juga memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,03%.

Secara tahunan (year on year), inflasi Sultra berada pada angka 0,71%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 1,71%. Capaian ini menjadikan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kedua di Indonesia. Kontribusi inflasi tahunan terbesar berasal dari sigaret kretek mesin (0,33%), emas perhiasan (0,27%), dan ikan bandeng (0,06%), sedangkan beras (-0,16%) dan angkutan udara (-0,07%) memberikan andil dalam menekan inflasi tahunan.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi, mengapresiasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergitas antara TPID, pemerintah daerah, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya. Kami akan terus memantau dinamika pasar, mengintervensi harga jika diperlukan, serta menguatkan langkah inovatif untuk menjaga stabilitas,” kata Andap.

Ia juga berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, terkait tren deflasi berturut-turut sejak Juni hingga Oktober 2024. Menurut Doni, daya beli masyarakat masih terjaga meski terjadi deflasi, terlihat dari pertumbuhan kredit dan simpanan dana pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya.

Deflasi di Sultra dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Mitigasi El Nino dan La Nina yang lebih baik dibandingkan 2022-2023.
2. Produksi beras 2024 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Penyesuaian harga sejumlah komoditas yang sebelumnya tinggi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga, Pemprov Sultra telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

1. Percepatan realisasi APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi Dana Desa dan program asuransi pertanian berbasis APBN.
3. Akselerasi pembiayaan KUR untuk sektor perikanan dan pertanian.
4. Penguatan kerja sama antar daerah melalui business to business (B2B).
5. Pendirian kios pemantau harga sebagai alat pengendalian inflasi.
6. Proteksi harga petani melalui perdagangan antar daerah.

Pemprov Sultra juga bersiap menghadapi tantangan di tahun 2025, termasuk potensi lonjakan harga akibat efek statistik (base effect) dari penurunan harga 2024. Fenomena ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang tampak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami optimis inflasi Sultra akan tetap terkendali dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andap.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi merilis Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Aspal Buton di Jakarta, Jumat (1/11/2024). Acara ini menandai langkah strategis dalam mendukung kemandirian industri nasional dan optimalisasi sumber daya lokal.

Sekda Sultra mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah pusat dalam menyelesaikan roadmap ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen pemerintah dalam mendukung produk Aspal Buton melalui e-katalog. Ini langkah konkret sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022,” ungkapnya.

Roadmap ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sultra, khususnya PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, serta pernyataannya pada acara Business Matching dan P3DN di Istora Senayan, Maret 2023. Presiden menegaskan pentingnya hilirisasi Aspal Buton dalam mendukung kemandirian industri nasional.

Pemerintah Provinsi Sultra optimis bahwa implementasi roadmap ini tidak hanya membawa kemajuan sektor industri, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dasar hukum yang kuat, kita sepakat untuk bersama-sama mendukung langkah ini demi tercapainya visi pembangunan daerah,” tambah Sekda.

Sekda Sultra menjabarkan empat dasar hukum utama yang menjadi fondasi pemanfaatan Aspal Buton, yaitu Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Permen PUPR No. 18 Tahun 2018 tentang penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan jalan, Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD 2024, dan Perda Sultra No. 2 Tahun 2016 tentang pemanfaatan Aspal Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sultra memiliki deposit Aspal Buton mencapai 663 juta ton, setara dengan 133 juta ton aspal murni, cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 100 tahun. Produk Aspal Buton mencakup berbagai jenis seperti asbuton butir 5/20, asbuton pracampur, hingga asbuton murni.

Namun, produksi Aspal Buton saat ini baru mencapai 350.000 ton per tahun, atau 25% dari kebutuhan nasional yang berkisar antara 1,3 hingga 1,5 juta ton. Sebagian besar kebutuhan masih diimpor dari Singapura. Untuk itu, pemerintah sedang mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal di Pulau Buton guna meningkatkan kapasitas produksi.

Sekda Sultra berharap roadmap ini dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra mendukung penuh investasi yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam upaya kita membangun Bumi Anoa tercinta,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon I dan II dari berbagai kementerian, kepala daerah di Sultra, pimpinan asosiasi industri, dan perusahaan terkait. Dukungan lintas sektor ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam memajukan industri Aspal Buton.

Rilis roadmap ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional sekaligus penguatan ekonomi lokal Sultra.