JAKARTA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang berlangsung di Ruang Assembly Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024). Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto.

ISEF 2024 mengusung tema “Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth”. Acara ini bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui integrasi inisiatif, kolaborasi, dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas pengaruh eksyar global.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti keberhasilan ISEF yang telah berlangsung selama 11 tahun dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Perry juga memperkenalkan inovasi terbaru, seperti aplikasi Traceability Halal Indonesia dan digitalisasi produk pesantren, yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi syariah di Indonesia.

Presiden RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ISEF sebagai langkah strategis mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk halal. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029 melalui adaptasi teknologi dan inovasi.

Pj Gubernur Sultra hadir secara khusus berkat kesuksesan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) pada Juli 2024, yang mencatatkan transaksi UMKM halal hingga Rp187,3 miliar dan sertifikasi halal untuk 1.375 UMKM. Dalam ISEF 2024, Sultra turut menampilkan produk unggulan UMKM, seperti Tenun Desa Masalili, dalam sesi business matching yang mempertemukan produsen lokal dengan pembeli nasional dan internasional.

Selain itu, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Sultra ikut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hebitren untuk memperkuat interkonektivitas ekonomi syariah nasional melalui pengembangan kemandirian pesantren.

Ditemui usai acara, Andap menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mencapai kemandirian ekonomi syariah di Sultra. “Kami telah mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta meluncurkan program Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi syariah berbasis lokal,” ujarnya.

Acara ISEF 2024 dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah gubernur, dan perwakilan dari Bank Indonesia Sultra serta Bank Sultra.

Dengan partisipasi Sultra dalam ISEF, diharapkan potensi besar ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

KENDARI, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi orientasi anggota DPRD Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana Angkatan V Tahun 2024 di Kendari, belum lama ini. (29/10)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Wali Kota Baubau, Plt. Bupati Wakatobi, dan Pj. Bupati Bombana yang diwakili oleh Sekretaris Daerah masing-masing, pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, koordinator dan widyaiswara BPSDM Sultra, sekretaris DPRD dari tiga daerah, pejabat struktural dan fungsional BPSDM, serta para peserta orientasi.

Dalam sambutannya, Asrun Lio mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sukses terlaksana dengan tingkat partisipasi mencapai 81 persen, melebihi target RPJMN sebesar 79,5 persen. Ia menekankan bahwa hasil pemilu merupakan cerminan demokrasi perwakilan yang menjadi dasar dalam memilih anggota legislatif, termasuk anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan.

Dalam orientasi ini, anggota DPRD diharapkan memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya secara mendalam, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta menjaga integritas dan moralitas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional.

Asrun Lio menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan kepala daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengingatkan anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui produk legislasi yang relevan dan anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong anggota DPRD agar tetap menjaga citra, martabat, dan integritas selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Orientasi yang merupakan amanah Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 ini, lanjutnya, bukan sekadar proses pengenalan fungsi DPRD, tetapi juga sebagai upaya menciptakan sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Ia mengimbau agar seluruh anggota DPRD mengutamakan kerja sama demi meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata dan hasil pertanian.

Menutup sambutannya, Asrun Lio berharap agar orientasi ini mampu menjadi bekal bagi anggota DPRD periode 2024–2029 dalam menjalankan tugasnya secara optimal, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAUBAU, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah di Villa Nirwana, Kota Baubau, Selasa (29/10/2024). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi pejabat terkait mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra, anggota Badan Anggaran DPRD, sekda kabupaten/kota se-Sultra, kepala BPKAD, kepala Bappeda, serta pejabat terkait lainnya. Materi utama disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara daring, mencakup kebijakan penyusunan APBD, integrasi aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD, serta peran strategis sekretariat DPRD dalam mendukung kebijakan tersebut.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sultra, Jasful Sambo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejumlah regulasi lain, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan sinergi antarpejabat dalam merancang APBD yang akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menegaskan bahwa APBD adalah instrumen strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui program yang berdampak nyata. “Setiap program yang dirancang harus fokus pada prioritas daerah dan mampu menjawab tantangan pembangunan, seperti pengendalian inflasi, peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penurunan angka stunting,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan enam arahan penting untuk pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk transparansi, dan optimalisasi belanja pada sektor prioritas.

Selain itu, Sekda mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan agar dapat diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang. Ia juga menekankan tiga kunci sukses otonomi daerah: kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, kompetensi pemerintah daerah, serta peran kontrol sosial masyarakat dan media massa.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sultra terkait rancangan perubahan APBD 2024 kepada perwakilan kabupaten/kota. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari narasumber Kemendagri terkait implementasi regulasi baru.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menyusun APBD yang responsif terhadap tantangan lokal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 di Halaman Kantor Gubernur Sultra. Upacara ini mengusung tema nasional “Maju Bersama Indonesia Raya” dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Danrem, Wakapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekda Provinsi Sultra, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat. (28/10)

Dalam amanatnya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan pentingnya mengenang semangat juang pemuda 96 tahun lalu yang menjadi landasan persatuan bangsa. “Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah momen refleksi untuk menguatkan kesadaran kebangsaan. Kita perlu belajar dari keberanian dan perjuangan pemuda zaman itu,” ujarnya.

Pj Gubernur juga membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Dalam sambutannya, Menpora menyoroti peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan pengembangan ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif dan sinergis.

Terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Pj Gubernur mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kondusivitas. “Mari kita pastikan Pilkada berjalan lancar tanpa memecah persatuan. Logistik, pengamanan, dan kesiapan personel harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Peringatan HSP ke-96 juga menjadi ajang penguatan komitmen generasi muda dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan sejahtera. Peserta upacara, mulai dari ASN, pelajar, hingga mahasiswa, diharapkan dapat berkontribusi aktif untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, Pj Gubernur Andap menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh pemuda Sultra untuk terus berkarya dan berinovasi dalam membangun Indonesia Raya. “Kebangkitan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra dengan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (28/10)

Rakor rutin mingguan ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dari Badan Pangan Nasional, serta Direktur Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Kementerian Perdagangan. Dari Sultra, perwakilan Biro Perekonomian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Karantina Kendari, dan sejumlah dinas turut hadir.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan. Tito juga menyoroti perlunya sinergi semua pihak untuk menjaga stabilitas inflasi, termasuk pembaruan rutin data inflasi di masing-masing wilayah.

“Kebersamaan menjadi kunci pengendalian inflasi. Pastikan ketersediaan stok pangan terjaga agar pasokan dan harga tetap stabil di masyarakat,” ujar Tito.

Berdasarkan data, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi tahunan (y-o-y) terendah pada September 2024. Provinsi ini mencatat deflasi sebesar -0,67 persen pada Minggu ke-4 Oktober 2024, menjadikannya salah satu daerah dengan kondisi inflasi terendah secara nasional.

Namun, Tito mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga berpotensi menyulitkan produsen lokal. “Keseimbangan inflasi tetap perlu dijaga untuk melindungi produsen dan konsumen,” tambahnya.

Komoditas utama yang menjadi perhatian pengendalian harga meliputi bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras, yang memengaruhi daya beli masyarakat. Mendagri meminta pemerintah daerah memantau langsung komoditas tersebut di pasar agar fluktuasi harga dapat diminimalisir.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pemantauan inflasi dilakukan melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diukur berdasarkan standar global. Ia menjelaskan, survei harga rutin menjadi acuan utama untuk memahami dinamika perekonomian nasional.

“BPS selalu memonitor komoditas utama yang berpengaruh terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar dapat mendukung kebijakan pengendalian inflasi,” jelas Amalia.

Rakor ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Sultra bersama pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

KENDARI, sultranet.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Dr. (H.C) Drs. H. M. Jusuf Kalla, resmi melantik Pengurus PMI Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023-2028, Senin (28/10/2024). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pelantikan Dr. H. Abdurrahman Saleh, S.H., M.Si., sebagai Ketua PMI Sultra disaksikan oleh Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan BUMN/BUMD, rektor universitas, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya pelantikan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, momen bersejarah yang mengingatkan pentingnya persatuan dan perdamaian.

“Sumpah Pemuda menyatukan kita semua. Hal ini sejalan dengan tujuan PMI, yaitu bertindak atas dasar kemanusiaan dan menciptakan perdamaian. Ketika ada perdamaian, maka konflik yang membutuhkan tindakan kemanusiaan dapat dihindari,” ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti kiprah PMI yang terus aktif memberikan pertolongan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang. PMI, katanya, kini tidak hanya menangani bencana, tetapi juga aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk penghijauan untuk meminimalkan dampak bencana.

“PMI dikenal masyarakat melalui donor darah. Hingga kini, tidak ada ilmuwan yang mampu menciptakan darah sintetis. Karenanya, PMI harus selalu siap memberikan pelayanan kapan pun dibutuhkan,” tambahnya.

Mewakili Pj. Gubernur Sultra, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada Jusuf Kalla yang berkenan hadir di tengah kesibukannya. Ia juga memuji sejarah panjang PMI sejak didirikan pada 17 September 1945 sebagai simbol solidaritas dan harapan di tengah kondisi darurat bangsa.

“PMI lahir sebagai panggilan kemanusiaan mendalam. Hingga kini, PMI terus berkembang menjadi organisasi dinamis yang tanggap terhadap berbagai bencana dan situasi darurat,” ujar Asrun.

Sekda Sultra mengakui bahwa ketersediaan darah di Sultra saat ini baru mencapai 60 persen dari kebutuhan. Ia berharap tantangan ini dapat diatasi melalui kolaborasi PMI, pemerintah, rumah sakit, masyarakat, dan pihak swasta.

“Setiap tetes darah yang disumbangkan bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyalakan harapan baru. Ini adalah panggilan untuk bersatu dalam misi kemanusiaan,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan bahwa 6 dari 17 kabupaten/kota di Sultra belum memiliki fasilitas donor darah yang memadai. Masalah ini, menurutnya, memerlukan solusi komprehensif melalui sinergi berbagai pihak.

Menutup sambutannya, Asrun berpesan kepada pengurus baru PMI Sultra agar terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, menghadirkan inovasi dalam program kemanusiaan, dan memberdayakan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun Sultra yang tangguh dan peduli. Terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla atas kehadirannya yang menjadi inspirasi bagi kita semua,” tutupnya.

Acara ini diakhiri dengan penegasan komitmen PMI Sultra untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai bagian dari misi kemanusiaan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai terobosan inovatif. Sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut, Pemkab Bombana menetapkan 13 inovasi daerah untuk tahun 2024. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 1319 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana, Sumarni, S.ST., M.Kes menjelaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai respons atas tuntutan zaman dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

“Melalui 13 inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan memanfaatkan teknologi. Inovasi ini juga dirancang untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor usaha kecil dan menengah,” ungkap Sumarni kepada media, Senin (28/10/2024).

Berikut adalah 13 inovasi unggulan yang ditetapkan Pemkab Bombana untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor:

1. SI MANTAP (Sistem Pemantauan Harga Pangan Berbasis Website) – Inovasi ini bertujuan untuk memantau harga pangan secara real-time sehingga membantu pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di pasar.
2. SI-EKOMIK (Sistem Informasi Ekonomi Usaha Mikro Kecil) – Sebuah platform digital untuk mendata, memantau, dan membina UMKM agar lebih berkembang dan berdaya saing.
3. Inovasi Packaging Produk UMKM Bombana – Fokus pada peningkatan kualitas kemasan produk UMKM lokal agar lebih menarik dan mampu menembus pasar regional maupun nasional.
4. SEPATU DIGITAL (Optimalisasi Tunjangan TPP Berbasis Digital) – Sistem berbasis teknologi untuk memastikan pengelolaan tunjangan kinerja pegawai lebih transparan dan tepat sasaran.
5. Manajemen Kebutuhan Barang dan Jasa (SATGAS) – Sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola kebutuhan barang dan jasa pemerintahan agar lebih efisien dan terencana.
6. RUMAHKU Bombana (Rumah Klinik Hukum Bombana) – Layanan konsultasi hukum yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pendampingan dan informasi hukum secara gratis.
7. SIAP CEPAT (Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan yang Cermat, Proaktif, dan Transparan) – Inovasi yang mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
8. SILAT (Sistem Informasi Layanan Tamu Berbasis Website) – Sistem berbasis web untuk mempermudah administrasi kunjungan dan tamu di lingkungan Inspektorat Bombana.
9. Optimalisasi Prosedur Kerjasama Daerah – Inovasi ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses kerja sama antarlembaga di daerah.
10. LACATPENDA (Layanan Informasi Kecamatan, Desa, dan Kelurahan) – Platform yang menyediakan informasi terkini terkait pembangunan dan kegiatan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
11. SI PATU (Sistem Informasi Data Tanaman Pangan dan Hortikultura) – Sistem untuk mendata dan memantau produksi pertanian agar pengelolaan sektor pangan lebih optimal.
12. SI NAKER (Sistem Informasi Tenaga Kerja) – Platform untuk memantau tenaga kerja dan peluang pekerjaan di Kabupaten Bombana.
13. SIPAKADU (Penguatan Aduan Pengelolaan Keuangan Daerah) – Inovasi penguatan layanan pengaduan dalam pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan akuntabel.

Sumarni menjelaskan bahwa inovasi-inovasi tersebut mencakup sektor strategis, seperti pelayanan publik, ekonomi, kesehatan, pertanian, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Pemkab Bombana berharap inovasi-inovasi tersebut mampu menjawab berbagai tantangan daerah sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa inovasi, seperti SI-EKOMIK dan SI MANTAP, didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

“Kami ingin inovasi ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya bagi pelaku UMKM, inovasi SI-EKOMIK dan peningkatan kualitas kemasan produk akan membantu mereka bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Sumarni.

Tidak hanya itu, inovasi RUMAHKU Bombana dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Beberapa inovasi lain juga berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Misalnya, SEPATU DIGITAL dan SIAP CEPAT hadir untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan inovasi SILAT yang mempermudah administrasi layanan tamu di lingkungan pemerintahan.

“Kami berupaya agar pelayanan di Pemkab Bombana dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Semua inovasi ini dirancang untuk mendukung reformasi birokrasi,” kata Sumarni.

Melalui 13 inovasi ini, Pemkab Bombana optimistis dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumarni menegaskan bahwa inovasi tersebut akan terus dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara maksimal di tahun mendatang.

“Kami berharap inovasi ini bisa menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait menjadi kunci sukses implementasi inovasi ini,” tutup Sumarni.

Penetapan 13 inovasi daerah ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menjawab tuntutan zaman, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)

Bombana, 28 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman Kantor Bupati dengan penuh khidmat. Upacara yang dipimpin oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., sebagai Pembina Upacara, diikuti oleh Forkopimda, Pejabat Eselon II, III, IV, staf, Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT), organisasi kepemudaan, serta siswa dari berbagai sekolah. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat Nusantara, menampilkan keberagaman budaya Indonesia yang harmonis.

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini bertepatan dengan masa transisi pemerintahan baru yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan menjadi landasan bagi visi Indonesia Emas 2045. Dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya”, peringatan ini menyerukan semangat persatuan pemuda dalam membangun bangsa yang berdaya saing dan sejahtera.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang dibacakan oleh Pj. Bupati Edy Suharmanto, ditekankan pentingnya peran pemuda sebagai subjek sekaligus objek pembangunan nasional. Pemuda diharapkan menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan Indonesia yang besar, maju, dan berdaya saing.

“Pemuda adalah pemilik masa depan. Untuk itu, kita perlu memberikan perhatian besar pada pengembangan potensi kepemudaan secara masif di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Edy Suharmanto.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 tercatat pada angka 56,33 persen. Angka ini menjadi acuan untuk terus mendorong kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan kualitas pemuda, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, industri, perguruan tinggi, dan media, untuk bersama-sama membangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif dan berkarakter kebangsaan.

Dalam pidatonya, Pj. Bupati juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor yang terintegrasi untuk menciptakan pemuda yang maju. “Kita perlu gerak sinergis, holistik, dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media untuk membangun ekosistem kepemudaan yang kuat,” tegas Edy.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memajukan pelayanan kepemudaan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, program-program yang inklusif, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berorientasi pada peningkatan IPP dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Melalui tema “Maju Bersama Indonesia Raya”, pemerintah menyerukan semangat persatuan dan gotong-royong untuk memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas pemuda di bidang pendidikan, kewirausahaan, inovasi teknologi, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemuda harus mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan bangsa. Upaya ini dilakukan secara simultan, sinkron, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tambah Edy Suharmanto.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran aktif dalam menggerakkan pelayanan kepemudaan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang berkesinambungan serta pelaksanaan program-program yang dirancang untuk memberdayakan pemuda di daerah masing-masing.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kabupaten Bombana menjadi pengingat akan pentingnya semangat persatuan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan bangsa. Pj. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Bombana, untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dalam setiap langkah pembangunan.

“Indonesia membutuhkan pemuda yang tidak hanya berkompetensi, tetapi juga berkarakter kebangsaan. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang raya, besar, dan sejahtera,” pungkas Edy Suharmanto.

Dengan semangat yang membara, peringatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk mendorong peningkatan kualitas generasi muda sebagai tulang punggung bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sultranet.com, Bombana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengumumkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk Pilkada 2024.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPU pada 25 Oktober 2024, total sumbangan kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon bervariasi, mencerminkan komitmen masing-masing dalam menjalankan kampanye yang transparan dan akuntabel.

Pasangan calon Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si melaporkan perbaikan laporan sumbangan dana kampanye tertinggi dengan total sebesar Rp2,2 miliar. Rincian sumbangan yang diterima oleh pasangan ini terdiri dari dana pribadi calon sebesar Rp400 juta, sumbangan dari partai politik sebesar Rp450 juta, sumbangan perseorangan sebesar Rp850 juta, dan sumbangan dari badan hukum swasta sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, pasangan Hj. Andi Nirwana S., SP., MM dan Heryanto, SKM melaporkan perbaikan laporan penerimaan sumbangan kampanye sebesar Rp118,192 juta. Seluruh dana ini berasal dari sumber dana pribadi calon, tanpa adanya tambahan dari pihak lain.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menegaskan bahwa laporan penerimaan dana kampanye ini merupakan bagian dari langkah KPU dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada.

“Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai ketentuan. Kami berkomitmen untuk mengawasi seluruh proses agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Hasdin.

Menurut Hasdin, KPU Bombana akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye, dengan harapan bahwa setiap pasangan calon mematuhi aturan yang berlaku.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi proses ini, guna mendorong penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas,” tambahnya.

Dengan adanya laporan dana kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami asal dan penggunaan dana yang digunakan dalam kampanye, sehingga dapat memilih dengan lebih bijak pada hari pemilihan.

KPU Bombana menekankan pentingnya keterbukaan dana kampanye sebagai upaya menghindari potensi praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Bombana dapat berjalan secara jujur dan adil.

Pengumuman ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pasangan calon untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan berkomitmen pada pemilu yang bersih.

Download Link Pengumuman dengan Mengklik tautan dibawah ini :

PENGUMUMAN LPSDK PERBAIKAN PILKADA BOMBANA TAHUN 2024

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan melalui kegiatan pendampingan keuangan desa. Kegiatan ini berlangsung sepanjang Oktober 2024 dan melibatkan Inspektur Pembantu Wilayah III, Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., beserta staf dan auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. (28/10/2024)

Pendampingan ini turut dihadiri oleh camat, kepala desa, serta kaur keuangan desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Poleang dan Poleang Barat.

Pendampingan tersebut bertujuan untuk membekali aparatur desa dengan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun materi yang diberikan meliputi tata cara pengelolaan anggaran desa, pemungutan dan pembayaran pajak, serta prosedur belanja modal yang sesuai regulasi.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Amin menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

“Kami ingin aparatur desa memahami pentingnya transparansi keuangan agar tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga meminimalkan risiko penyimpangan,” ujarnya.

Selain pengelolaan keuangan, Inspektorat juga memberikan materi terkait pengadaan barang dan jasa di desa, mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Materi ini diharapkan dapat membantu desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan hukum, menghindari potensi kesalahan dalam belanja desa.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pendampingan ini dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 19, bupati atau wali kota dibantu oleh camat dan inspektorat dalam mengawasi kinerja desa, khususnya terkait keuangan.

Menurut Ridwan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bertujuan menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

“Inspektorat terus mendampingi desa-desa agar pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga risiko penyalahgunaan dana bisa ditekan. Kami harapkan desa mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Ia menambahkan, untuk tahap awal, pendampingan telah dilakukan di dua kecamatan, dan akan dilanjutkan ke wilayah lainnya di Kabupaten Bombana.

Kepala desa yang mengikuti kegiatan pendampingan ini menyambut baik program Inspektorat Daerah Bombana. Mereka menilai bahwa pendampingan ini sangat membantu dalam memahami aturan pengelolaan keuangan desa.

“Pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk memahami aturan dan tata cara pengelolaan dana desa. Dengan begini, kami jadi lebih percaya diri dalam mengelola anggaran secara benar,” ungkap salah satu kepala desa peserta pendampingan.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menekan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa ke depannya. Dengan pendampingan intensif, pemerintah desa di Bombana diharapkan dapat mengelola anggaran secara lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Pendampingan ini merupakan langkah awal dalam upaya pemerintah daerah mendorong perbaikan tata kelola desa yang lebih akuntabel. Diharapkan dengan adanya kegiatan semacam ini, seluruh desa di Bombana mampu menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, amanah, dan membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. (adv)