Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, memimpin apel gabungan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Senin, 07 Oktober 2024. Apel ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sultra, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., serta kepala OPD, pejabat struktural, dan staf di Kantor Gubernur Sultra.

Dalam amanatnya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merealisasikan program pembangunan daerah. “Kita harus bersatu untuk mengklasifikasikan dan memperjuangkan anggaran demi kemajuan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab kita sangat besar,” katanya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan tentang lima hak konstitusional yang wajib dipenuhi pemerintah, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lingkungan. “Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti penyediaan rumah layak huni dan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu harus menjadi prioritas. Jangan hanya berbicara, mari kita buktikan dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Selain itu, Andap Budhi Revianto menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Pj. Gubernur memastikan bahwa telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur netralitas ASN dalam lingkup Pemprov Sultra. “Sebagai ASN, kita harus bebas dari pengaruh politik. Mari kita jaga integritas dan fokus pada tugas kita demi masyarakat,” ujar Andap.

Pentingnya kecepatan dalam penyampaian informasi juga menjadi sorotan Pj. Gubernur. Dalam era digital yang penuh disrupsi ini, informasi memiliki peranan yang sangat penting. “Informasi adalah kekuatan. Kita harus aktif menyampaikan perkembangan kinerja kita kepada masyarakat agar mereka dapat memahami apa yang kita lakukan,” katanya.

Dalam apel gabungan tersebut, Pj. Gubernur juga memberikan informasi terkait penerimaan ASN tahun 2024, di mana Sultra berhasil mengakomodasi 7.497 kuota ASN. Jumlah tersebut terdiri dari 1.509 formasi CPNS dan 5.988 PPPK. “Proses penerimaan ASN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar semua pihak bisa melihat bahwa kita serius dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Apel gabungan ini ditutup dengan semangat untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Sultra yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan publik. Pj. Gubernur berharap seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan komitmen dan sinergi yang baik, Pemprov Sultra siap menghadapi berbagai tantangan dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian serta lembaga terkait.

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismatini, melaporkan deflasi nasional sebesar 0,12% pada September 2024. “Angka inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 1,84%, merupakan capaian terendah dalam dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” ungkap Pudji.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menyebut deflasi ini didukung oleh penurunan harga komponen energi sebesar 0,30%, terutama dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, bahan makanan mencatat deflasi 1,93%, sementara harga cabai rawit turun 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya.

Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa meski secara nasional terjadi deflasi, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga meningkat pada minggu pertama Oktober 2024. “Tercatat 247 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga, terutama untuk bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Tomsi menambahkan bahwa kenaikan harga bersifat sporadis dan tidak saling memengaruhi antar daerah. “Ini menunjukkan permasalahan berada pada pengelolaan internal masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan pemerintah daerah dapat introspeksi agar tidak ada lonjakan harga pada pekan-pekan berikutnya,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas capaian inflasi yang terkendali. Namun, Tito juga menyoroti sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara masuk dalam sepuluh provinsi dengan inflasi terendah, bersama Bangka Belitung, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini terdiri dari sejumlah instansi, seperti Bank Indonesia (BI) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas terkait lainnya. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah.

Deputi BPS, Pudji Ismatini, juga mencatat peningkatan harga beberapa komoditas seperti bawang merah naik 5,50%, minyak goreng naik 0,36%, dan telur ayam naik 0,53%. Namun, deflasi pada beberapa bahan pokok lainnya berhasil menyeimbangkan inflasi di tingkat nasional.

Melalui rakor ini, Pemprov Sultra bersama pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat meningkatkan langkah strategis dalam pengendalian harga. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Kendari, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini ditandai dengan digelarnya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Acara berlangsung pada Selasa (5/10/2024) di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan bahwa upaya digitalisasi merupakan langkah strategis dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk Satuan Tugas TP2DD sebagai motor penggerak digitalisasi, melibatkan seluruh perangkat daerah, serta menggandeng mitra perbankan dan sektor swasta.

“Kami telah menyusun regulasi, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, mengalokasikan anggaran, hingga membangun kolaborasi strategis dengan pihak perbankan dan sektor swasta. Semua langkah ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong penerapan transaksi berbasis digital,” ujar Edy.

Transformasi Digital di Bombana

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengubah pola transaksi pendapatan dan belanja daerah dari manual ke digital. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan kanal pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pj. Bupati juga menyebutkan bahwa capaian Indeks ETPD Bombana pada semester satu tahun 2024 mencapai 89,6%, meningkat 2,2% dibandingkan semester dua tahun 2023.

“Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan dalam transformasi digital kita. Kami akan terus menjaga konsistensi ini untuk memastikan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Apresiasi dan Arahan kepada Perangkat Daerah

Edy Suharmanto memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mendukung implementasi ETPD. Ia juga meminta kepala perangkat daerah, khususnya pengelola pajak dan retribusi, untuk lebih giat mensosialisasikan kanal pembayaran digital kepada masyarakat.

“Kami harap ASN juga dapat menjadi teladan dalam memanfaatkan transaksi digital, khususnya dalam pembayaran kewajiban pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.

Peran Kolaborasi dalam Digitalisasi

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor terkait. Mereka bersama-sama mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai bagian dari program nasional. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Dengan implementasi ETPD yang semakin matang, Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi contoh sukses digitalisasi pemerintah daerah di Indonesia. Komitmen ini sekaligus sejalan dengan visi Indonesia menuju era digital dalam tata kelola pemerintahan.

Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diharapkan menjadi simbol penting transformasi keuangan pemerintah menuju era non-tunai. Kanal pembayaran berbasis digital yang telah disediakan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah wujud nyata langkah maju kita bersama. Kami optimistis, dengan kerja sama semua pihak, digitalisasi akan membawa manfaat besar bagi pembangunan di Kabupaten Bombana,” pungkas Edy.

Dengan capaian Indeks ETPD yang terus meningkat, Kabupaten Bombana optimis menghadapi tantangan digitalisasi di masa mendatang, sekaligus mendukung transformasi Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital.

Konawe Selatan, sultranet.com – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2024 diadakan dengan khidmat di Apron Landasan Udara Halu Oleo, Kabupaten Konawe Selatan. Upacara tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 143/HO, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., hadir mewakili Pj. Gubernur Sultra. (5/10)

Rangkaian upacara dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, personel TNI, Polri, Brimob, Basarnas, Avsec Bandara, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Komandan upacara dipercayakan kepada Mayor Kes Masrio Septi Hanafi, S.Si., yang juga menjabat sebagai Kasibinjas Lanud Halu Oleo. Sementara itu, Mayor Chk Agung Widhi, S.H., M.H., Kakum Korem 143/HO, bertindak sebagai komandan defile, dan Mayor Lek Adie Mardiyanto, Kasibakti Dispotdirga Lanud Halu Oleo, menjabat sebagai perwira upacara.

Salah satu momen penting dalam upacara tersebut adalah pemberian tanda kehormatan negara oleh Irup, yang diberikan kepada prajurit-prajurit terbaik TNI. Penghargaan diterima oleh Kapten Inf Sulhan dari Angkatan Darat (AD), Serma Mar Hasrin Hamsis dari Angkatan Laut (AL), dan Praka Candra Wijaya dari Angkatan Udara (AU).

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, S.E., M.Si., yang dibacakan oleh Irup, tema peringatan HUT TNI tahun ini adalah “TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju.” Tema ini menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin dinamis.

Panglima TNI juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia TNI yang inovatif dan mampu mengoperasikan alat utama sistem senjata (alutsista) berteknologi tinggi. Hal ini sejalan dengan transformasi TNI untuk menjadi kekuatan pertahanan yang disegani di tingkat internasional.

Di akhir amanat, Panglima TNI memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas kontribusinya dalam memajukan TNI selama 10 tahun masa pemerintahannya. Jenderal Agus Subianto juga mengajak seluruh prajurit TNI untuk menyambut Presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang diyakini akan memperkuat posisi TNI baik di tingkat nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI ke-79 tidak hanya diisi dengan upacara, namun juga berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, pengobatan umum, donor darah, sunatan massal, makan gratis, doa bersama, serta ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Watubanga.

Dengan semangat peringatan HUT ke-79, seluruh prajurit TNI diharapkan dapat terus menjaga soliditas, profesionalisme, dan kemanunggalan dengan rakyat, demi tercapainya visi Indonesia Maju. “Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia!”

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, yang juga menjabat Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sultra, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024 sekaligus Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional yang digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang juga menjabat Ketua Harian KNEKS.

Rapat pleno dimulai dengan laporan dari Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, yang menyampaikan bahwa KNEKS, yang berdiri sejak 2016, bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis halal dunia. Pada Oktober 2024, KNEKS telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kodifikasi data industri produk halal, master plan industri halal 2023-2029, percepatan sertifikasi halal untuk UMKM, serta pengembangan UMKM industri halal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga Sekretaris KNEKS, mengungkapkan optimisme terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa potensi sektor ini masih terbuka luas, dengan dukungan APBN, serta program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara. Sri Mulyani juga mendorong para Kepala Daerah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di wilayah masing-masing, agar dapat mewujudkan Indonesia Maju pada 2045.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bisa berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah di daerah, meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah, serta memaksimalkan kontribusi dana sosial syariah untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Menanggapi arahan Wakil Presiden, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, berkomitmen untuk terus memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkan komitmen bersama yang konkret.

“Sulawesi Tenggara akan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam mendorong laju ekonomi syariah yang inklusif, demi mencapai Indonesia Maju 2045,” kata Andap Budhi Revianto.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam, sebuah kawasan yang akan dilengkapi dengan fasilitas UMKM modern serta sertifikasi halal. Saat ini, proses persetujuan lahan oleh Takmir Masjid Al Alam sedang berjalan, dan rencananya akan ada dukungan dari Bank Indonesia Sultra untuk fasilitas parkir modern yang juga akan dilaksanakan tahun ini.

Turut hadir dalam acara tersebut, selain Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, juga para Menteri terkait, Gubernur dari seluruh Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Senior Bank Indonesia, dan Ketua Umum Kadin.

Kendari, 4 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meraih penghargaan DILAN Award pada acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mall The Park, Kendari. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya luar biasa Pj. Bupati dalam mendorong peningkatan akses keuangan melalui sektor-sektor unggulan daerah, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Di samping itu, acara ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi sektor unggulan daerah, salah satunya adalah Bombana, yang terus berkembang pesat di bawah kepemimpinan Edy Suharmanto.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas penghargaan tersebut, yang dianggap sebagai hasil kerja keras dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan berbagai pihak yang mendukungnya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi andalan daerah.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras kita bersama dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor unggulan daerah, agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan keuangan yang lebih baik,” ungkap Edy Suharmanto dengan penuh semangat.

Edy Suharmanto juga menekankan pentingnya literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan di masyarakat, agar setiap lapisan warga bisa memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. “Saya berharap penghargaan ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berperan aktif dalam pengembangan inklusi keuangan, khususnya di daerah kita. Literasi keuangan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini harus menjadi perhatian utama kita semua,” tambahnya.

Pj. Bupati Bombana menjelaskan bahwa penghargaan DILAN Award ini sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk lebih aktif dalam mengembangkan program-program yang mendukung inklusi keuangan. Pengembangan inklusi keuangan yang lebih merata di seluruh Indonesia diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan mempercepat tercapainya kesejahteraan.

“Keberhasilan Bombana dalam meraih DILAN Award adalah bukti nyata bahwa daerah-daerah di luar pusat bisa melakukan terobosan besar dalam hal inklusi keuangan. Kami berharap daerah-daerah lain dapat belajar dan terinspirasi untuk berkomitmen pada program-program inklusi keuangan di wilayah masing-masing,” jelas Edy Suharmanto.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana berencana untuk terus mengembangkan program-program inovatif yang mendukung akses keuangan bagi masyarakat. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun lokal, untuk menyediakan solusi pembiayaan yang lebih beragam. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Bombana, khususnya dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan salah satu sektor unggulan di daerah tersebut.

“Program kemitraan ini akan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mengembangkan usaha, dan memperkuat perekonomian daerah,” tambahnya.

Penghargaan DILAN Award juga semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang teredukasi dan diberdayakan dalam hal literasi keuangan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bombana membuktikan bahwa melalui upaya yang sinergis antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, inklusi keuangan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah. Bombana pun semakin menunjukkan langkah positif dalam mengoptimalkan potensi lokal dan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui penghargaan ini, Pj. Bupati berharap dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus bersinergi, mengembangkan berbagai program keuangan inklusif, dan terus berinovasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Bombana menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan akses keuangan yang lebih baik bagi semua warga,” tutup Edy Suharmanto.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara. Acara yang bertema “Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif” ini berlangsung di The Park Mall Kendari, dengan dihadiri berbagai tamu penting, antara lain Pj. Bupati Bombana, Pj. Bupati Konawe, perwakilan Pj. Walikota Kendari, perwakilan Bupati Wakatobi, serta kepala OJK dan Bank Indonesia (BI) Sultra. (4/10)

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bulan Inklusi Keuangan 2024, yang bertujuan untuk mempercepat pemahaman dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam mendorong inklusi keuangan di tingkat daerah untuk menciptakan masyarakat yang produktif.

“Peran aktif TPKAD sangat krusial dalam mengakselerasi akses keuangan di daerah. Kami berharap, TPKAD yang telah terbentuk di Sulawesi Tenggara dapat terus aktif berkolaborasi untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90%,” ujar Asrun Lio.

Di hadapan peserta, Direktur Utama Bank Sultra sekaligus Ketua Panitia BIK 2024, Abdul Latif, juga menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai target tersebut. “Indeks literasi dan inklusi keuangan kita memang telah meningkat, namun target 90% masih menjadi tantangan bersama. Mari jadikan Bulan Inklusi Keuangan ini sebagai momentum untuk bersama-sama mengakselerasi pencapaian ini,” kata Abdul Latif.

Kegiatan puncak peringatan BIK 2024 turut menyaksikan pemberian penghargaan kepada empat pemerintah kabupaten/kota atas kinerja terbaik mereka dalam pelaksanaan TPKAD. Penghargaan diberikan kepada:

• Konawe, sebagai TPKAD pengembang kawasan inklusi keuangan daerah.
• Kendari, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.
• Bombana, sebagai TPKAD pendorong akses keuangan melalui sektor unggulan daerah.
• Wakatobi, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.

Sekda Asrun Lio juga mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk 16 TPKAD di Sulawesi Tenggara, dengan satu kabupaten, yaitu Buton Tengah, yang belum memiliki TPKAD. Ia berharap TPKAD yang sudah terbentuk terus bekerja keras untuk mempercepat akses keuangan, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain upacara pembukaan, pameran BIK 2024 di Sultra juga berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024, menampilkan berbagai booth industri jasa keuangan, kampanye literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Berbagai lomba edukatif juga digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dunia keuangan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat semakin memahami dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat “Baik” dalam kategori pengelolaan data statistik sektoral. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia setelah melalui evaluasi yang diikuti oleh 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota se-Indonesia. (3/10)

Sultra menempati peringkat keenam dengan nilai 2,90, setelah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk implementasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dan dihadiri oleh Kepala BPS, dengan penghargaan untuk predikat keempat hingga kedelapan diterima oleh Dinas Kominfo Sultra selaku Walidata.

Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antarinstansi di Sultra dalam mengelola data yang akurat dan reliabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Kominfo untuk mewujudkan satu data Indonesia yang valid dan terintegrasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, khususnya dalam pengembangan Data Desa Presisi. Harapan saya, ke depan Sultra bisa masuk dalam tiga besar penerima Anindhita Wistara Data pada tahun 2025,” ujar Andap.

Sultra menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan ini, yang juga diberikan kepada DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta yang meraih predikat tertinggi dengan nilai masing-masing 3,48, 3,37, dan 3,34. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akurasi data sektoral yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya penyusunan Perda Data Desa Presisi untuk mendukung pembangunan data sektoral yang valid. “Melalui penerapan Perda ini, kita harap pada 2025, Sultra bisa semakin mengukir prestasi di tingkat nasional dan menjadi contoh dalam pengelolaan data sektoral,” tambahnya.

Ke depan, Andap juga mengajak semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan data sektoral, serta mengoptimalkan anggaran statistik yang dapat memperkuat kinerja Dinas Kominfo dan dinas lainnya sebagai produsen data. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Andap berharap Sultra dapat terus meningkatkan kualitas data untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024:

1. DKI Jakarta (3,48)
2. Bali (3,37)
3. DI Yogyakarta (3,34)
4. Jawa Timur (3,08)
5. Jawa Barat (3,07)
6. Sulawesi Tenggara (2,90)
7. Bengkulu (2,87)
8. Sumatera Barat (2,87)

Keberhasilan Pemprov Sultra ini diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam memperbaiki pengelolaan dan akurasi data untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif melaksanakan probity audit pada sepuluh paket proyek strategis tahun 2024. Probity audit ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani pada 2 Januari 2024.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut berlangsung dengan integritas tinggi dan bebas dari penyimpangan.

Sepuluh paket strategis yang menjadi fokus probity audit meliputi proyek-proyek penting, seperti lanjutan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bombana, peningkatan jalan di Laeya-Tampabulu, Tampabulu-Toburi, dan Toari-Bambamolingku-Matausu, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Babomolingku, peningkatan jaringan irigasi di Tongkoseng, revitalisasi SDN 28 Kampung Baru dan SMPN 13 Poleang Utara, pembangunan Pelabuhan Larete, serta revitalisasi SDN 136 Larete.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, menekankan bahwa probity audit ini merupakan langkah strategis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bombana.

“Probity audit bertujuan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip integritas, kejujuran, dan akuntabilitas,” jelas Ridwan. (3/10/2024)

“Selain itu, audit ini menjadi semacam *early warning system* (peringatan dini) yang dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga masalah bisa dicegah sebelum terjadi,” tambahnya.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa konsisten dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ridwan berharap audit ini tidak hanya mendeteksi potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan.

Akbar, S.Hi., Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, menjelaskan bahwa probity audit dilakukan pada berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa.

“Audit ini mencakup tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, namun kami fokus pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Akbar.

Dengan demikian, pihaknya dapat memantau proses dengan lebih mendalam, terutama pada tahap kritis yang sering rawan penyimpangan.

Dalam audit ini, tim Inspektorat melakukan pemantauan terhadap sejumlah indikator, di antaranya validitas anggaran, kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kebutuhan, dan waktu pelaksanaan.

Selain itu, mereka juga mengecek transparansi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa serta memantau proses pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan ini bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang dianggarkan benar-benar digunakan secara optimal dan bebas dari kecurangan,” imbuh Akbar.

Dengan probity audit yang dilakukan, Ridwan berharap seluruh perangkat kerja terkait di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal dan berpedoman pada asas-asas kejujuran. Ia juga berharap agar audit ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Probity audit ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ridwan.

Melalui probity audit ini, Inspektorat Bombana berkomitmen menciptakan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan bersih dari korupsi, sesuai visi mewujudkan Bombana yang transparan dan berintegritas. (adv)

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.

Rakor kali ini membahas pengendalian inflasi yang telah menunjukkan hasil positif, dengan angka inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,84%. Hasil ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.

Deflasi bulanan yang tercatat pada September 2024 juga menjadi sorotan, dengan komoditas-komoditas utama seperti hortikultura, beras, dan ikan mengalami penurunan harga. Hal ini, menurut Andap, disebabkan oleh stabilitas pasokan pangan serta dukungan bantuan sosial dari pemerintah. “Kami mengapresiasi kerjasama yang kuat antara TPID, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang memungkinkan inflasi Sultra tetap terkendali dengan baik,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Selain itu, dalam rakor tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah potensi deflasi yang lebih dalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, yang akan mempermudah distribusi pangan, khususnya untuk mengatasi kelebihan pasokan komoditas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2024. Selain itu, distribusi bantuan pangan juga telah mencapai 100% dalam tiga bulan terakhir.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) juga memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa dalam mengendalikan inflasi. BI juga mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian untuk mengurangi dampak risiko iklim pada sektor pertanian.

Dari sisi meteorologi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, menginformasikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau, yang diperkirakan berlanjut hingga November. Namun, musim hujan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi strategis pun dihasilkan dalam rakor ini, antara lain:

1. Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa dalam pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian.
3. Percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan kerja sama antar daerah, serta perluasan jaringan kios untuk memantau inflasi.

Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi menjelang Pilkada serentak dan akhir tahun 2024. Menurutnya, menjaga kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang responsif untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita harus terus bekerja keras menjaga inflasi dan siap menghadapi potensi anomali cuaca, khususnya menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Andap.

Dengan adanya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terencana dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan perekonomian Sultra dapat tetap stabil, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung kesuksesan Pilkada dan pencapaian pembangunan di akhir tahun 2024.