KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sultra, Dr. H. Mz Amirul Tamim, M.Si. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra pada Kamis (31/10/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI untuk mendengar dan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan, khususnya terkait reforma agraria, konflik pertanahan, dan persiapan Pilkada serentak.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja tersebut, yang dinilai menjadi momentum penting untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami menyambut baik kegiatan reses ini, terlebih beberapa isu yang dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini di Sultra. Kami berharap DPD RI dapat mendorong kementerian terkait untuk mendukung program-program prioritas Pemprov Sultra,” ujar Asrun.

Dalam diskusi, Amirul Tamim menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program tersebut untuk mengurangi konflik pertanahan di Sultra. “Reforma agraria ini harus berjalan dengan baik, terutama di daerah seperti Sultra yang memiliki potensi konflik lahan. Kami akan mengawal aspirasi daerah ini ke tingkat pusat,” tegas Amirul.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi agenda penting dalam reses ini. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI membahas kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, mulai dari pengawasan netralitas ASN hingga upaya mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Sekda Sultra menambahkan bahwa Pemprov Sultra terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak. “Kami memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga sinergi dan konsistensi dalam mengawal Pilkada agar berjalan aman, damai, dan demokratis,” tuturnya.

Selain reforma agraria dan Pilkada, pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti peningkatan pelayanan agraria di tingkat provinsi dan penguatan program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan Pemprov Sultra dapat semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat koordinasi menghadapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Kamis (31/10/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di daerah.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh gubernur, kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait isu ketenagakerjaan yang sensitif, khususnya maraknya PHK dan penetapan upah minimum.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan. “Isu ini berdampak luas, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan daerah, terutama menjelang Pilkada,” ujar Tito. Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam memitigasi risiko terkait penetapan upah minimum dan meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja. “Sinergi melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha harus diperkuat untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif,” ungkapnya.

Menaker juga menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas pekerja dan partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat ketahanan sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar sidang Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga akhir November untuk menyelesaikan penetapan upah.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam keterangannya usai Rakor, menyatakan bahwa Pemprov Sultra akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. “Kondisi ketenagakerjaan di Sultra relatif stabil, tetapi kami tetap perlu mengantisipasi dampak isu PHK. Koordinasi intensif dengan serikat buruh dan pihak terkait akan kami tingkatkan agar upaya penetapan upah berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menjalin komunikasi erat dengan lembaga terkait, dan menerapkan sistem deteksi dini untuk merespons potensi gejolak di lapangan. “Hasil Rakor ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Sultra dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tutup Andap.

Rakor ini diharapkan mampu memberikan landasan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi isu ketenagakerjaan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Bombana, 31 Oktober 2024 – Dalam upaya memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada. Acara tersebut berlangsung di Ruang Tina Orima, Kantor Bupati Bombana, dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Rakor ini menjadi bagian dari finalisasi persiapan Pilkada yang semakin dekat.

Rapat dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Plt. Sekda, para kepala OPD, Sekretaris KPU, Sekretaris Bawaslu, Tim Desk Pilkada, serta berbagai elemen terkait. Pj. Bupati menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan bahwa meskipun KPU dan Bawaslu memiliki peran utama dalam penyelenggaraan Pilkada, dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. “Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan semua tahapan berjalan aman, damai, dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPU Bombana telah mempersiapkan berbagai tahapan Pilkada, termasuk kampanye dan alat peraga. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU, terdapat 112.649 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bombana. Selain itu, KPU telah memfasilitasi kegiatan kampanye melalui alat peraga seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan selebaran. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali, yakni pada 31 Oktober dan 13 November 2024.

Rakor ini juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tim Gakkumdu menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada agar tetap aman dan tertib. Mereka juga telah mempersiapkan logistik, termasuk pengawalan penjemputan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, serta surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kendari.

Ketua Gakkumdu menegaskan pentingnya menjaga integritas proses Pilkada dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk politik uang dan kampanye hitam. “Kami berkomitmen memastikan proses Pilkada di Bombana bebas dari kecurangan,” ujarnya.

Pj. Bupati Edy Suharmanto kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan dikenai sanksi tegas, termasuk tindakan administratif berdasarkan rekomendasi BKN dan laporan Bawaslu.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan,” tegas Edy.

Sekretaris Bawaslu menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait netralitas ASN kepada camat, kepala desa, dan perangkatnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan, dampak hukum, serta sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada yang damai, demokratis, dan berkualitas. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, penyelenggara, hingga aparat penegak hukum, bertekad bekerja sama untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah.

Pj. Bupati berharap seluruh masyarakat Bombana dapat turut berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak ini. “Kita ingin Pilkada ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi lokal dan memilih pemimpin yang dapat membawa Bombana lebih maju,” pungkasnya.

Dengan kesiapan yang matang dari semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana diharapkan berlangsung lancar, aman, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang berlangsung di Ruang Assembly Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024). Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto.

ISEF 2024 mengusung tema “Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth”. Acara ini bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui integrasi inisiatif, kolaborasi, dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas pengaruh eksyar global.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti keberhasilan ISEF yang telah berlangsung selama 11 tahun dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Perry juga memperkenalkan inovasi terbaru, seperti aplikasi Traceability Halal Indonesia dan digitalisasi produk pesantren, yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi syariah di Indonesia.

Presiden RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ISEF sebagai langkah strategis mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk halal. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029 melalui adaptasi teknologi dan inovasi.

Pj Gubernur Sultra hadir secara khusus berkat kesuksesan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) pada Juli 2024, yang mencatatkan transaksi UMKM halal hingga Rp187,3 miliar dan sertifikasi halal untuk 1.375 UMKM. Dalam ISEF 2024, Sultra turut menampilkan produk unggulan UMKM, seperti Tenun Desa Masalili, dalam sesi business matching yang mempertemukan produsen lokal dengan pembeli nasional dan internasional.

Selain itu, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Sultra ikut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hebitren untuk memperkuat interkonektivitas ekonomi syariah nasional melalui pengembangan kemandirian pesantren.

Ditemui usai acara, Andap menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mencapai kemandirian ekonomi syariah di Sultra. “Kami telah mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta meluncurkan program Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi syariah berbasis lokal,” ujarnya.

Acara ISEF 2024 dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah gubernur, dan perwakilan dari Bank Indonesia Sultra serta Bank Sultra.

Dengan partisipasi Sultra dalam ISEF, diharapkan potensi besar ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

KENDARI, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi orientasi anggota DPRD Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana Angkatan V Tahun 2024 di Kendari, belum lama ini. (29/10)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Wali Kota Baubau, Plt. Bupati Wakatobi, dan Pj. Bupati Bombana yang diwakili oleh Sekretaris Daerah masing-masing, pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, koordinator dan widyaiswara BPSDM Sultra, sekretaris DPRD dari tiga daerah, pejabat struktural dan fungsional BPSDM, serta para peserta orientasi.

Dalam sambutannya, Asrun Lio mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sukses terlaksana dengan tingkat partisipasi mencapai 81 persen, melebihi target RPJMN sebesar 79,5 persen. Ia menekankan bahwa hasil pemilu merupakan cerminan demokrasi perwakilan yang menjadi dasar dalam memilih anggota legislatif, termasuk anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan.

Dalam orientasi ini, anggota DPRD diharapkan memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya secara mendalam, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta menjaga integritas dan moralitas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional.

Asrun Lio menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan kepala daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengingatkan anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui produk legislasi yang relevan dan anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong anggota DPRD agar tetap menjaga citra, martabat, dan integritas selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Orientasi yang merupakan amanah Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 ini, lanjutnya, bukan sekadar proses pengenalan fungsi DPRD, tetapi juga sebagai upaya menciptakan sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Ia mengimbau agar seluruh anggota DPRD mengutamakan kerja sama demi meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata dan hasil pertanian.

Menutup sambutannya, Asrun Lio berharap agar orientasi ini mampu menjadi bekal bagi anggota DPRD periode 2024–2029 dalam menjalankan tugasnya secara optimal, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAUBAU, sultranet.com – Mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah di Villa Nirwana, Kota Baubau, Selasa (29/10/2024). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi pejabat terkait mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra, anggota Badan Anggaran DPRD, sekda kabupaten/kota se-Sultra, kepala BPKAD, kepala Bappeda, serta pejabat terkait lainnya. Materi utama disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara daring, mencakup kebijakan penyusunan APBD, integrasi aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD, serta peran strategis sekretariat DPRD dalam mendukung kebijakan tersebut.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sultra, Jasful Sambo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejumlah regulasi lain, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan sinergi antarpejabat dalam merancang APBD yang akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menegaskan bahwa APBD adalah instrumen strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui program yang berdampak nyata. “Setiap program yang dirancang harus fokus pada prioritas daerah dan mampu menjawab tantangan pembangunan, seperti pengendalian inflasi, peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penurunan angka stunting,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan enam arahan penting untuk pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk transparansi, dan optimalisasi belanja pada sektor prioritas.

Selain itu, Sekda mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan agar dapat diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang. Ia juga menekankan tiga kunci sukses otonomi daerah: kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, kompetensi pemerintah daerah, serta peran kontrol sosial masyarakat dan media massa.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sultra terkait rancangan perubahan APBD 2024 kepada perwakilan kabupaten/kota. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari narasumber Kemendagri terkait implementasi regulasi baru.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menyusun APBD yang responsif terhadap tantangan lokal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 di Halaman Kantor Gubernur Sultra. Upacara ini mengusung tema nasional “Maju Bersama Indonesia Raya” dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Danrem, Wakapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekda Provinsi Sultra, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat. (28/10)

Dalam amanatnya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan pentingnya mengenang semangat juang pemuda 96 tahun lalu yang menjadi landasan persatuan bangsa. “Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah momen refleksi untuk menguatkan kesadaran kebangsaan. Kita perlu belajar dari keberanian dan perjuangan pemuda zaman itu,” ujarnya.

Pj Gubernur juga membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Dalam sambutannya, Menpora menyoroti peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan pengembangan ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif dan sinergis.

Terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Pj Gubernur mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kondusivitas. “Mari kita pastikan Pilkada berjalan lancar tanpa memecah persatuan. Logistik, pengamanan, dan kesiapan personel harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Peringatan HSP ke-96 juga menjadi ajang penguatan komitmen generasi muda dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan sejahtera. Peserta upacara, mulai dari ASN, pelajar, hingga mahasiswa, diharapkan dapat berkontribusi aktif untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, Pj Gubernur Andap menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh pemuda Sultra untuk terus berkarya dan berinovasi dalam membangun Indonesia Raya. “Kebangkitan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra dengan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (28/10)

Rakor rutin mingguan ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dari Badan Pangan Nasional, serta Direktur Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Kementerian Perdagangan. Dari Sultra, perwakilan Biro Perekonomian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Karantina Kendari, dan sejumlah dinas turut hadir.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan. Tito juga menyoroti perlunya sinergi semua pihak untuk menjaga stabilitas inflasi, termasuk pembaruan rutin data inflasi di masing-masing wilayah.

“Kebersamaan menjadi kunci pengendalian inflasi. Pastikan ketersediaan stok pangan terjaga agar pasokan dan harga tetap stabil di masyarakat,” ujar Tito.

Berdasarkan data, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi tahunan (y-o-y) terendah pada September 2024. Provinsi ini mencatat deflasi sebesar -0,67 persen pada Minggu ke-4 Oktober 2024, menjadikannya salah satu daerah dengan kondisi inflasi terendah secara nasional.

Namun, Tito mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga berpotensi menyulitkan produsen lokal. “Keseimbangan inflasi tetap perlu dijaga untuk melindungi produsen dan konsumen,” tambahnya.

Komoditas utama yang menjadi perhatian pengendalian harga meliputi bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras, yang memengaruhi daya beli masyarakat. Mendagri meminta pemerintah daerah memantau langsung komoditas tersebut di pasar agar fluktuasi harga dapat diminimalisir.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pemantauan inflasi dilakukan melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diukur berdasarkan standar global. Ia menjelaskan, survei harga rutin menjadi acuan utama untuk memahami dinamika perekonomian nasional.

“BPS selalu memonitor komoditas utama yang berpengaruh terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar dapat mendukung kebijakan pengendalian inflasi,” jelas Amalia.

Rakor ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Sultra bersama pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

KENDARI, sultranet.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Dr. (H.C) Drs. H. M. Jusuf Kalla, resmi melantik Pengurus PMI Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023-2028, Senin (28/10/2024). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pelantikan Dr. H. Abdurrahman Saleh, S.H., M.Si., sebagai Ketua PMI Sultra disaksikan oleh Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan BUMN/BUMD, rektor universitas, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya pelantikan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, momen bersejarah yang mengingatkan pentingnya persatuan dan perdamaian.

“Sumpah Pemuda menyatukan kita semua. Hal ini sejalan dengan tujuan PMI, yaitu bertindak atas dasar kemanusiaan dan menciptakan perdamaian. Ketika ada perdamaian, maka konflik yang membutuhkan tindakan kemanusiaan dapat dihindari,” ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti kiprah PMI yang terus aktif memberikan pertolongan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang. PMI, katanya, kini tidak hanya menangani bencana, tetapi juga aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk penghijauan untuk meminimalkan dampak bencana.

“PMI dikenal masyarakat melalui donor darah. Hingga kini, tidak ada ilmuwan yang mampu menciptakan darah sintetis. Karenanya, PMI harus selalu siap memberikan pelayanan kapan pun dibutuhkan,” tambahnya.

Mewakili Pj. Gubernur Sultra, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada Jusuf Kalla yang berkenan hadir di tengah kesibukannya. Ia juga memuji sejarah panjang PMI sejak didirikan pada 17 September 1945 sebagai simbol solidaritas dan harapan di tengah kondisi darurat bangsa.

“PMI lahir sebagai panggilan kemanusiaan mendalam. Hingga kini, PMI terus berkembang menjadi organisasi dinamis yang tanggap terhadap berbagai bencana dan situasi darurat,” ujar Asrun.

Sekda Sultra mengakui bahwa ketersediaan darah di Sultra saat ini baru mencapai 60 persen dari kebutuhan. Ia berharap tantangan ini dapat diatasi melalui kolaborasi PMI, pemerintah, rumah sakit, masyarakat, dan pihak swasta.

“Setiap tetes darah yang disumbangkan bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyalakan harapan baru. Ini adalah panggilan untuk bersatu dalam misi kemanusiaan,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan bahwa 6 dari 17 kabupaten/kota di Sultra belum memiliki fasilitas donor darah yang memadai. Masalah ini, menurutnya, memerlukan solusi komprehensif melalui sinergi berbagai pihak.

Menutup sambutannya, Asrun berpesan kepada pengurus baru PMI Sultra agar terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, menghadirkan inovasi dalam program kemanusiaan, dan memberdayakan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun Sultra yang tangguh dan peduli. Terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla atas kehadirannya yang menjadi inspirasi bagi kita semua,” tutupnya.

Acara ini diakhiri dengan penegasan komitmen PMI Sultra untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai bagian dari misi kemanusiaan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai terobosan inovatif. Sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut, Pemkab Bombana menetapkan 13 inovasi daerah untuk tahun 2024. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 1319 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana, Sumarni, S.ST., M.Kes menjelaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai respons atas tuntutan zaman dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

“Melalui 13 inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan memanfaatkan teknologi. Inovasi ini juga dirancang untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor usaha kecil dan menengah,” ungkap Sumarni kepada media, Senin (28/10/2024).

Berikut adalah 13 inovasi unggulan yang ditetapkan Pemkab Bombana untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor:

1. SI MANTAP (Sistem Pemantauan Harga Pangan Berbasis Website) – Inovasi ini bertujuan untuk memantau harga pangan secara real-time sehingga membantu pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di pasar.
2. SI-EKOMIK (Sistem Informasi Ekonomi Usaha Mikro Kecil) – Sebuah platform digital untuk mendata, memantau, dan membina UMKM agar lebih berkembang dan berdaya saing.
3. Inovasi Packaging Produk UMKM Bombana – Fokus pada peningkatan kualitas kemasan produk UMKM lokal agar lebih menarik dan mampu menembus pasar regional maupun nasional.
4. SEPATU DIGITAL (Optimalisasi Tunjangan TPP Berbasis Digital) – Sistem berbasis teknologi untuk memastikan pengelolaan tunjangan kinerja pegawai lebih transparan dan tepat sasaran.
5. Manajemen Kebutuhan Barang dan Jasa (SATGAS) – Sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola kebutuhan barang dan jasa pemerintahan agar lebih efisien dan terencana.
6. RUMAHKU Bombana (Rumah Klinik Hukum Bombana) – Layanan konsultasi hukum yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pendampingan dan informasi hukum secara gratis.
7. SIAP CEPAT (Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan yang Cermat, Proaktif, dan Transparan) – Inovasi yang mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
8. SILAT (Sistem Informasi Layanan Tamu Berbasis Website) – Sistem berbasis web untuk mempermudah administrasi kunjungan dan tamu di lingkungan Inspektorat Bombana.
9. Optimalisasi Prosedur Kerjasama Daerah – Inovasi ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses kerja sama antarlembaga di daerah.
10. LACATPENDA (Layanan Informasi Kecamatan, Desa, dan Kelurahan) – Platform yang menyediakan informasi terkini terkait pembangunan dan kegiatan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
11. SI PATU (Sistem Informasi Data Tanaman Pangan dan Hortikultura) – Sistem untuk mendata dan memantau produksi pertanian agar pengelolaan sektor pangan lebih optimal.
12. SI NAKER (Sistem Informasi Tenaga Kerja) – Platform untuk memantau tenaga kerja dan peluang pekerjaan di Kabupaten Bombana.
13. SIPAKADU (Penguatan Aduan Pengelolaan Keuangan Daerah) – Inovasi penguatan layanan pengaduan dalam pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan akuntabel.

Sumarni menjelaskan bahwa inovasi-inovasi tersebut mencakup sektor strategis, seperti pelayanan publik, ekonomi, kesehatan, pertanian, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Pemkab Bombana berharap inovasi-inovasi tersebut mampu menjawab berbagai tantangan daerah sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa inovasi, seperti SI-EKOMIK dan SI MANTAP, didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

“Kami ingin inovasi ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya bagi pelaku UMKM, inovasi SI-EKOMIK dan peningkatan kualitas kemasan produk akan membantu mereka bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Sumarni.

Tidak hanya itu, inovasi RUMAHKU Bombana dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Beberapa inovasi lain juga berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Misalnya, SEPATU DIGITAL dan SIAP CEPAT hadir untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan inovasi SILAT yang mempermudah administrasi layanan tamu di lingkungan pemerintahan.

“Kami berupaya agar pelayanan di Pemkab Bombana dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Semua inovasi ini dirancang untuk mendukung reformasi birokrasi,” kata Sumarni.

Melalui 13 inovasi ini, Pemkab Bombana optimistis dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumarni menegaskan bahwa inovasi tersebut akan terus dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara maksimal di tahun mendatang.

“Kami berharap inovasi ini bisa menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait menjadi kunci sukses implementasi inovasi ini,” tutup Sumarni.

Penetapan 13 inovasi daerah ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menjawab tuntutan zaman, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)