Bau-Bau, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Bau-Bau, Jumat (18/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi, Pj Bupati Buton Tengah, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka, Pj Bupati Kolaka Utara, Plt Bupati Wakatobi, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra. Secara virtual, rapat ini juga diikuti oleh Sekda kabupaten/kota dan sejumlah penyelenggara pemilu.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada Serentak. “Netralitas ASN berarti bebas dari intervensi, kepentingan, dan pengaruh politik, serta selalu bersikap adil dan objektif,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra masih menjadi perhatian serius, dengan 40 kasus yang tercatat oleh Komisi ASN dan Ombudsman RI. Kasus-kasus tersebut melibatkan keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka.

“Ini adalah catatan buruk yang harus kita perbaiki bersama. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak profesionalisme ASN, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Untuk mencegah pelanggaran serupa, Pj Gubernur memberikan pedoman kepada para kepala daerah untuk terus mengingatkan ASN di wilayah masing-masing tentang pentingnya netralitas. Ia juga meminta mereka mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk peraturan lainnya yang mengatur profesionalisme ASN dalam konteks pemilu.

Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengawas pemilu guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar. Distribusi logistik pemilu, khususnya ke daerah terpencil, juga menjadi perhatian utama agar tidak ada hambatan teknis yang mengganggu proses demokrasi.

Pj Gubernur turut menyoroti proyek strategis nasional seperti pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Mengakhiri arahannya, ia menyampaikan tiga atensi utama untuk menjaga netralitas ASN. Pertama, kepala daerah diminta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan disiplin ASN. Kedua, kepala daerah harus memastikan komitmen netralitas ASN melalui arahan yang konsisten. Ketiga, tidak ada lagi laporan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang adil, demokratis, dan kondusif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.

Baubau, sultranet.com – Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, resmi dilantik dalam prosesi adat Bulilingiana Pau yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat (18/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton, Andap, yang menyandang gelar adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi pelestarian adat istiadat Buton yang masih kokoh terjaga. Ia juga mengenang kontribusi Sultan Buton XL, Izat Manarfa, atas penganugerahan gelar kehormatan adat kepadanya.

“Saya merasa terhormat dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat adat Buton. Gelar kehormatan adat ini merupakan amanah yang sarat makna, mengingatkan saya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Sara Pataanguna dalam setiap kebijakan,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Andap juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi. Ia berkomitmen untuk mengusulkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024–2029.

“Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Sepulang dari acara ini, saya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Sultra untuk menginisiasi Ranperda tersebut. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat,” tegas Andap.

Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai seruan agar nilai-nilai adat dan budaya terus menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti Pilkada Serentak 2024.

“Dalam perbedaan pilihan politik, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai Sara Pataanguna sebagai pijakan menjaga kedamaian dan persatuan,” imbuh Andap.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sultra, Ketua Umum dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Pj. Wali Kota Baubau, perangkat adat Kesultanan Buton, pimpinan tinggi pratama Pemprov Sultra, serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan adat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024, saat mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Kamis (17/10/2024). Dalam acara yang berlangsung di Aula Galampano, Raha, Pj Gubernur memberikan arahan tegas kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjelang Pilkada yang hanya tersisa 40 hari lagi.

Andap mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi terkait makna netralitas dalam Pilkada. “Netralitas ASN bukan hanya berarti tidak berpihak dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan, dan manajemen. ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tanpa bias,” ungkapnya.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Berdasarkan data, banyak kasus pelanggaran yang terjadi, menjadikan Sulawesi Tenggara salah satu provinsi yang menjadi perhatian serius di Indonesia. “Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” tegas Andap.

Andap menambahkan bahwa pelanggaran netralitas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang mewajibkan pegawai negeri untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah surat edaran, di antaranya:

1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Gubernur juga memaparkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, foto bersama pasangan calon dengan simbol-simbol tertentu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi.

Berdasarkan data, pelanggaran seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ikatan persaudaraan (50,76%), kepentingan karir (49,72%), kesamaan latar belakang (16,84%), hutang budi (9,50%), dan tekanan dari pasangan calon (7,48%).

Dalam kesempatan ini, Andap juga menjelaskan pola pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui model 4-CO, yaitu compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk menjaga netralitas ASN. “Pola pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan Pilkada dapat berjalan dengan jujur dan demokratis,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap agar seluruh ASN dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya menutup sambutannya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Muna, Pj. Bupati Muna Barat, Forkopimda Tingkat II Kabupaten Muna, serta para tokoh masyarakat dan segenap ASN dari Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Muna dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat dan meninjau pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Taman Langit, Kamis (17/10/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil, kelompok tani, dan warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi alat pertukangan, depot galon isi ulang, pompanisasi untuk petani, serta bahan kebutuhan pokok.

Andap menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. “Kami berharap bantuan ini bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian lokal, baik di sektor pertanian maupun usaha kecil,” ungkapnya.

Khusus untuk sektor pertanian, bantuan pompanisasi diberikan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas. “Pompanisasi ini diharapkan mampu membantu petani tetap menjaga hasil produksinya meski di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur juga meninjau Gerakan Pasar Murah yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota di Sultra, termasuk di Kabupaten Muna, sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44. GPM ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok penting (Bapokting) dengan harga lebih terjangkau.

“Gerakan Pasar Murah ini adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami ingin masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap kebutuhan dasar di tengah dinamika harga pasar,” jelas Andap.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pjs Bupati Muna, Pj Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, serta jajaran Forkopimda tingkat II Kabupaten Muna. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan ini, Pj Gubernur berharap potensi daerah di Muna dapat terus berkembang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara pada Rabu (16/10/2024), yang berlangsung di Pelataran Kantor Camat Poasia, Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-44 Tahun 2024.

GPM ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2024, kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional, dengan tagline #PanganKuat dan subtema “Right Foods for a Better Life and a Better Future.”

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Sultra, Kepala Bulog Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra, Walikota Kendari, dan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari partisipasi, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara juga turut berkontribusi melalui siaran virtual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, dalam laporan kegiatan, menekankan pentingnya HPS sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui GPM serentak ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini, sudah ada 267 kali pelaksanaan GPM di Sulawesi Tenggara, termasuk di 17 kabupaten/kota. Kami juga telah menyalurkan cadangan pangan kepada 219.428 keluarga penerima manfaat, dan akan terus melanjutkan penyaluran pada bulan Desember,” ujar Ari. Selain itu, kios pangan yang didirikan di sembilan kabupaten/kota berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas pangan.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan GPM ini dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di angka yang terkendali, yaitu 1,06 persen. “Kita harus bersatu padu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan pangan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan besar seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi,” ujar Andap.

Setelah acara pembukaan, Pj. Gubernur beserta rombongan meninjau stan GPM yang menyediakan bahan pokok seperti beras, bawang, gula, telur, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berkomunikasi secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GPM di masing-masing daerah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Kendari, sultranet.com – Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada 16 Oktober 2024 di Aula Mepokooaso Diskominfo Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kematangan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber dan perlindungan data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi terhadap kunjungan tim BSSN dalam rangka evaluasi ini. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo mengucapkan terima kasih kepada tim BSSN atas kerja keras mereka dalam mengukur dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Sultra. “Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,” ujar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo juga menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. “Meskipun ada perbedaan pandangan, kami yakin program ini akan memperkuat infrastruktur yang ada dan memastikan implementasi yang aman sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan lebih rinci mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Menurut Firman, PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang kesiapan Sultra dalam menghadapi ancaman di dunia maya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, penguatan kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk pengamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sultra dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” jelas Firman.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua, juga menambahkan harapannya agar evaluasi ini dapat memperkuat kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam keamanan siber, baik dari bidang persandian maupun bidang lainnya. “Penilaian ini bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk mengevaluasi capaian dari tahun ke tahun,” kata Richardin.

Tim BSSN yang terdiri dari Firman Maulana, Achmad Ridho, dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Kabid Persandian, dan staf lainnya, menghabiskan waktu selama empat hari untuk melaksanakan penilaian di Provinsi Sultra. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber di pemerintah daerah, mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Harapan kami, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo Sultra, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM,” ungkap anggota BSSN. Tim BSSN berharap hasil penilaian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan siber dan perlindungan data publik secara lebih efektif di masa depan.

Dengan dilakukannya penilaian ini, diharapkan pemerintah Provinsi Sultra dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi ancaman siber, sehingga pelayanan publik di era digital dapat berjalan dengan aman dan lancar.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya melalui Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) yang terletak di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dalam rangka membahas kelanjutan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Konut mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (16/10/2024) di Jakarta.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Umum 1, Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H. Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Sultra, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten Konut.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, beberapa badan usaha dan sektor industri juga turut dilibatkan untuk memberikan masukan dalam pembahasan PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate yang berpotensi besar bagi perekonomian Sultra.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi PSN di Sultra, khususnya Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Konut, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan PSN di Sultra, termasuk Kawasan Industri ASPR, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan kawasan industri dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten dan provinsi. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dapat memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal, baik itu tenaga kerja maupun bahan baku, serta memastikan kelancaran transportasi material melalui jalur darat atau laut.

Pada kesempatan itu, Sekda Sultra juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kawasan industri dapat memaksimalkan pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan impor, seperti mesin pabrik dan alat berat, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Industri di Sultra, lanjut Sekda, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. “Sultra memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri yang terintegrasi, dengan 15 arahan PSN, 13 di antaranya berkaitan dengan sektor industri, termasuk pembangunan kawasan industri dan smelter,” jelasnya.

Sebagai bukti keseriusan Pemprov Sultra, kawasan industri di wilayah tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI, yang menilai Sultra sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya memfasilitasi pengembangan kawasan industri melalui revisi RTRW dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen sektor industri, PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Kabupaten Konut diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sultra.

MUNA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muna, yaitu Danau dan Terowongan Napabale, Rabu (16/10/2024). Dalam kunjungannya, Andap kagum dengan keindahan alam dan potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut.

Danau Napabale, yang terkenal dengan air jernihnya dan dikelilingi tebing karst yang menjulang tinggi, juga memiliki keunikan berupa terowongan alam yang menghubungkannya langsung dengan laut. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Danau Napabale memiliki daya tarik luar biasa, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

“Kunjungan saya ke Danau Napabale ini bertujuan untuk melihat lebih dekat potensi wisata yang dimiliki. Ini adalah salah satu destinasi yang bisa menjadi ikon pariwisata Sultra. Jika dikelola dengan baik dan didukung oleh promosi yang optimal, potensi ini bisa memberikan dampak positif besar terhadap perekonomian lokal,” ujar Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.

Andap juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sambil mengembangkan potensi pariwisata daerah. Peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di sekitar danau akan sangat membantu dalam memudahkan akses wisatawan dan memperkenalkan keindahan alam Muna ke lebih banyak orang.

“Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pariwisata, sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan alam ini dengan lebih mudah dan nyaman,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan Danau Napabale menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Dengan upaya bersama, Andap yakin bahwa Sultra dapat menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia.

Selain mengunjungi Danau Napabale, Pj Gubernur Andap juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada jajaran Pemkab Muna dan Muna Barat mengenai netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Turut mendampingi Pj Gubernur dalam kunjungan ini adalah Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna dan pejabat Pemkab Muna lainnya.

Jakarta, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024 pada Selasa (15/10/2024), bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Gubernur seluruh Indonesia atau perwakilannya, pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, serta para bupati dan walikota yang mengikuti acara secara virtual, bersama dengan pimpinan OPD dari seluruh provinsi.

Kegiatan dimulai dengan laporan dari Mohammad Noval, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menjelaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menekankan tiga hal penting: pertama, pentingnya regulasi yang jelas, termasuk pelaksanaan dan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 15 Januari 2014; kedua, kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan ketiga, alokasi anggaran yang memadai untuk dana desa.

Suhajar Diantoro juga mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi desa adalah untuk mencapai kemandirian fiskal, di mana desa tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga memberikan penjelasan terkait pentingnya LMS Pamong Desa. Menurutnya, program ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, dengan target pelatihan untuk 40.000 desa dan 80.000 aparatur desa pada tahun 2024. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi alat untuk mempercepat pengembangan kapasitas aparat desa, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, Sekda Sultra juga mencatat pentingnya pembelajaran berbasis digital dalam rangka pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui LMS Pamong Desa, aparatur desa dapat mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta memungkinkan evaluasi kompetensi secara real-time.

Acara ini juga membahas strategi pengembangan desa, dengan memperkenalkan platform LMS Pamong Desa yang diharapkan dapat memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan efisien, terutama bagi desa-desa yang terletak di daerah terpencil.

Sebagai bagian dari upaya memajukan desa, beberapa contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga disoroti, seperti Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil mengelola PADes sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2022 melalui berbagai unit usaha, termasuk wisata desa.

Keseluruhan acara bertemakan “Dari LMS Pamong Desa Menuju Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih mandiri.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Selasa (15/10/2024) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, Forkopimda Provinsi Sultra, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait.

Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang selama ini mendominasi anggaran daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mujahidin juga mengungkapkan bahwa pada 5 Januari 2025, sistem opsen pajak akan diberlakukan, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Sultra.

“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada. Kami berharap, dengan adanya opsen pajak yang akan berlaku pada 2025, pendapatan daerah akan meningkat signifikan,” ujar Mujahidin.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa keberhasilan dari kesepakatan ini sangat bergantung pada dasar hukum yang kuat, termasuk UU No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, yang memberi landasan yang jelas untuk pengelolaan pajak daerah. “Dengan dasar hukum yang jelas, kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi PAD ini sah dan sesuai aturan,” katanya.

Pj. Gubernur juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan PAD di Sultra. Saat ini, 63,97% anggaran Sultra bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi PAD baru mencapai 36,02%. “Kita harus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan mulai memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Andap.

Data dari Bapenda Sultra menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, sekitar 21% dari 869.479 kendaraan bermotor yang terdaftar di Sultra belum membayar pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan fokus pada sektor-sektor pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak untuk memastikan akurasi dan transparansi. “Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan disiplin pajak dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pembayaran serta pengawasan pajak,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra dapat meningkatkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pj. Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera, dan modern.

Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Sultra untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.