KOLAKA TIMUR, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), yang dilakukan oleh Staf Khusus Kementerian Pertanian, Profesor Muhammad Arsyad. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Koltim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Koltim, serta berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan penyuluh pertanian. (2/10)

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dengan luas wilayah mencapai 36.068 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Menurut Asrun, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan 24,15 persen terhadap PDRB pada triwulan II 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT), yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air guna meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Asrun Lio.

Asrun juga menyampaikan bahwa target PAT Provinsi Sultra pada tahun 2024 adalah 9.667 hektar, dengan realisasi hingga 1 Oktober 2024 telah mencapai 10.873 hektar atau 112,48 persen dari target. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, dari target 550 hektar, telah tercapai 644,5 hektar atau 120,82 persen, sementara untuk padi gogo, target tanam 60 hektar baru terealisasi 16 hektar atau 26,67 persen.

Salah satu program pendukung PAT adalah pompanisasi, yang memberikan bantuan mesin pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area pertanian yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air, terutama di musim kemarau. Sekda juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara mendapat alokasi pompa air sebanyak 1.142 unit, dengan 420 unit telah dimanfaatkan hingga 1 Oktober 2024. Untuk Kolaka Timur, sebanyak 330 unit pompa air telah dialokasikan, dan 220 unit di antaranya telah didistribusikan.

Selain itu, untuk mendukung efisiensi irigasi, Provinsi Sultra juga menerima alokasi irigasi perpompaan yang meliputi mesin pompa, rumah pompa, dan jaringan distribusi air. Dari total 195 unit irigasi perpompaan yang dialokasikan, 56 unit sudah selesai 100 persen pengerjaannya, sementara 84 unit lainnya telah mencapai 70 persen. Khusus untuk Kolaka Timur, tujuh unit irigasi perpompaan sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres 70 persen.

Asrun Lio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Staf Khusus Kementerian Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad, atas kunjungannya ke Sulawesi Tenggara dan berharap program-program ini dapat terus berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan program-program PAT dan pompanisasi dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka Timur.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.

Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.

Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.

Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.

WAKATOBI, sultranet.com – Pasca gempa tektonik berkekuatan M6,2 yang mengguncang wilayah Laut Banda, Wakatobi, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB, Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, mengimbau warga agar tetap tenang. Meskipun gempa terasa cukup kuat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Menurut laporan BMKG, episenter gempa terletak di laut, dengan koordinat 6,15° LS dan 125,02° BT, sekitar 182 km tenggara Wakatobi, pada kedalaman 599 km. Gempa ini tergolong dalam kategori gempa intra-slab akibat deformasi dalam lempeng, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Dampak Gempa dan Langkah Pemerintah Daerah

Berdasarkan peta guncangan BMKG, intensitas guncangan di Wakatobi tercatat mencapai level IV MMI, yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Meskipun guncangan cukup terasa, hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa tersebut. Pj. Gubernur Sultra segera menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk memantau situasi lebih lanjut dan memastikan keamanan warga, terutama terkait potensi kerusakan bangunan.

Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rudin, S.T., menyampaikan bahwa episenter gempa pada pukul 17.28 WITA terletak sekitar 186 km tenggara Wakatobi, dengan kedalaman 631 km. Meskipun terjadi di kedalaman yang cukup besar, getaran yang dirasakan di permukaan tidak terlalu kuat. Hingga pukul 18.45 WITA, belum ada laporan tentang korban jiwa atau kerusakan parah.

Imbauan Pj. Gubernur untuk Tetap Waspada

Pj. Gubernur Sultra menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mengimbau agar warga selalu mengikuti arahan resmi dari BMKG dan pihak berwenang serta memeriksa kondisi bangunan tempat tinggal mereka guna memastikan keamanan, terutama dari potensi keretakan yang bisa membahayakan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal resmi mereka, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, serta tidak mempercayai berita atau isu yang tidak terverifikasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, meskipun hingga pukul 16.48 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya gempa susulan.

Dengan kedalaman gempa yang cukup besar dan lokasi yang berada di laut, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Pemerintah daerah berharap agar situasi tetap kondusif, dengan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan pelaku usaha di wilayah Provinsi Sultra. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, MHum, PhD, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, pada Selasa (1/10/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Perda ini mengatur secara rinci mengenai jenis pajak daerah, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama PAD yang sangat krusial bagi pembangunan daerah. Dengan implementasi Perda ini, kita berharap dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, serta memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha sebagai motor penggerak perekonomian diharapkan dapat mendukung pengembangan daerah melalui kontribusinya dalam pajak.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi untuk masa depan. Melalui pembayaran pajak, kita turut serta dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sekda Asrun Lio juga mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kontribusi kita semua,” tuturnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sultra, serta Direktur Utama perusahaan dan pengusaha wajib pungut pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU) se-Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata di Sultra.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Rakor ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mempercepat proses pembangunan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 di Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Selasa (1/10/2024). Upacara dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., dengan mengusung tema “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas”.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sultra. Selain itu, turut hadir anggota TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, ASN, serta siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kendari.

Upacara dimulai dengan penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara, yang diikuti dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan Kusuma Bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Momentumnya semakin khidmat dengan pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Abdurrahman Shaleh.

Dalam ikrar tersebut, H. Abdurrahman Shaleh mengingatkan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. “Ancaman tersebut dimungkinkan oleh kelengahan bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang bertujuan menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI.

Setelah upacara, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan pentingnya momen ini sebagai pengingat perjuangan para pahlawan. “Hari Kesaktian Pancasila adalah waktu yang tepat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan mendoakan mereka agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Pj. Gubernur.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk meneguhkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. “Mari dengan semangat Pancasila, kita wujudkan Indonesia Emas pada 2045,” tambahnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarahnya, Pancasila pernah dihadapkan pada rongrongan dari berbagai pihak, termasuk upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa lalu. Namun, dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia berhasil menjaga keutuhan negara dan terus melangkah maju menghadapi tantangan global.

Bombana, 1 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2024). Rapat paripurna ini diselenggarakan untuk meresmikan, mengangkat, dan mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Bombana yang baru untuk periode 2024-2029.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024, Arsyad, S.Pd., SH., MH, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya proses pemilihan legislatif serta pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 25 anggota DPRD yang baru oleh Sekretaris DPRD, Kalvarios Syamruth, SH., MH., CGCAE.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah dilantik. Ia mengucapkan selamat dan berharap para legislator yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya. Pj. Bupati juga berharap para anggota DPRD yang baru dapat berkolaborasi dengan pihak eksekutif untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

“Selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik. Saya berharap Anda semua dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Sebagai lembaga legislatif, peran DPRD sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal pengawasan anggaran dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk pejabat daerah, tokoh agama, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan dan masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi tanda dukungan dan harapan besar terhadap kinerja anggota DPRD yang baru.

Setelah pengangkatan dan pembacaan SK, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang baru. Mereka mengucapkan janji untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjaga integritas dan etika dalam setiap langkah kerja mereka. Pengucapan sumpah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Diharapkan dengan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, Kabupaten Bombana akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal pelayanan publik, pengawasan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pj. Bupati berharap semangat baru yang dibawa oleh para anggota DPRD yang baru ini dapat menjadi momentum penting untuk membawa Kabupaten Bombana menuju arah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

“Dengan dilantiknya anggota DPRD yang baru, saya yakin akan ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Semangat baru ini akan memperkuat kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bombana,” kata Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kehadiran DPRD dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan adanya anggota DPRD yang baru, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah demi kemajuan Bombana. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi langkah besar dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai penutup, Pj. Bupati berharap agar anggota DPRD yang baru dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan semua pihak, baik dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. “Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bombana yang lebih baik, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tutup Edy Suharmanto.

Dengan pelantikan anggota DPRD yang baru ini, masyarakat Kabupaten Bombana berharap akan semakin terwujudnya pembangunan yang merata, pelayanan publik yang lebih baik, dan pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Bombana, 1 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2024). Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momen penting untuk kembali mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bermasyarakat. Dalam sambutannya, Edy Suharmanto mengungkapkan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi sebuah pedoman yang harus kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia, yang harus terus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Edy Suharmanto dengan tegas.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, seluruh peserta upacara mengheningkan cipta dan melakukan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks Pancasila pun dilaksanakan dengan penuh khidmat, diikuti oleh pengibaran bendera merah putih yang menjadi simbol kebesaran negara Indonesia.

Edy Suharmanto juga menyampaikan harapannya agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi dapat menjadi refleksi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih mendalami makna dan tujuan dari Pancasila. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

“Melalui peringatan ini, saya berharap generasi muda semakin memahami dan menghayati makna dari Pancasila. Jangan hanya mengenalnya sebagai teori, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat,” tambahnya.

Di akhir amanatnya, Pj. Bupati mengingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai peringatan tahunan semata, tetapi sebagai momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, mengamalkan Pancasila berarti turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur.

“Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah hidup kita. Hari Kesaktian Pancasila adalah waktu yang tepat untuk memulai itu semua,” tegasnya.

Upacara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tema yang mengangkat semangat kebersamaan dan persatuan, peringatan ini diharapkan dapat memberi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menjaga semangat kebangsaan yang selama ini telah menyatukan bangsa Indonesia.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai Pancasila, memperkokoh persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

Kendari, sultranet.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi harus lebih dari sekadar seremoni, namun menjadi momentum refleksi untuk mengimplementasikan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. (30/9)

Acara yang mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Penguatan Implementasi Pengamalan Ajaran Islam yang Rahmatan Lil’alamin” ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra, para pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra beserta istri, penceramah, serta pejabat administrator, pengawas, dan ASN di lingkungan Pemprov Sultra. Suasana semakin khusyuk dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan kasidah yang dibawakan oleh Dharma Wanita.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menekankan pentingnya tidak hanya mendengarkan ajaran agama, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. “Peringatan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi’raj memiliki makna yang dalam. Kita harus memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan semata, tetapi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. “Jika hanya mendengar, kita mungkin mengingat sebagian, tetapi jika kita melihat dan mempraktikkan, maka pemahaman kita akan lebih mendalam,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada hiasan bunga male yang digunakan dalam acara tersebut. Bunga male, yang dihadirkan dalam dekorasi, mengandung filosofi perjuangan hidup dan kebajikan, dengan telur yang dihias sebagai simbol kesucian dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Filosofi ini mengingatkan pada perjalanan hidup Rasulullah yang penuh cobaan sejak kecil, namun tetap mampu menjadi teladan bagi umat manusia.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya panitia, Kepala Biro Kesra, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sultra, serta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini,” ujar Pj. Gubernur, menutup sambutannya.

Pj. Gubernur berharap agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H ini dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat Sultra dan mendorong mereka untuk terus meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. “Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H. Semoga kita semua dapat meneladani kebaikan Rasulullah dan menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama,” tutupnya.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang digelar pada Senin (30/9/2024) di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait pertambangan mineral bukan logam dan batuan, demi mendukung penanaman modal dalam negeri di Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, membuka secara resmi rapat ini. Dalam sambutannya, Sekda Sultra menjelaskan pentingnya sektor pertambangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ia juga menyampaikan bahwa Sultra, dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi.

“Sebagai provinsi yang terletak di kawasan pertemuan lempeng tektonik, Sultra memiliki potensi besar dalam sektor energi dan mineral. Salah satu komoditas unggulan Sultra adalah nikel, yang menjadikan provinsi ini sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia,” ujar Sekda.

Menurut data Badan Geologi, Sultra memiliki sumber daya nikel terukur sebanyak 1.293.123.244 ton dan cadangan terbukti sekitar 444.201.390 ton, menjadikannya pemimpin di Indonesia dalam hal cadangan nikel. Selain nikel, Sultra juga kaya akan aspal, dengan potensi cadangan lebih dari 600 juta ton yang terkandung di Pulau Buton.

Namun, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ini, Sekda menegaskan bahwa dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan dalam pengelolaan pertambangan telah sepenuhnya beralih ke pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

Perpres ini mendelegasikan sebagian kewenangan terkait izin usaha pertambangan kepada pemerintah provinsi, khususnya untuk mineral bukan logam, mineral jenis tertentu, dan batuan. Dengan demikian, pemerintah provinsi berperan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta izin pengangkutan dan penjualan mineral non-logam.

Sekda juga mengungkapkan bahwa sektor pertambangan, khususnya mineral bukan logam dan batuan, memiliki cadangan yang sangat besar di Sultra, termasuk batu gamping dengan sumber daya terukur mencapai 2,5 miliar ton dan pasir kuarsa/silika dengan sumber daya sekitar 153 juta ton. Potensi besar ini harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra juga berkomitmen untuk menjalankan penatausahaan IUP ini dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkualitas.

“Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami berharap pajak dari sektor pertambangan ini dapat menjadi sumber penerimaan baru yang akan memperkuat fungsi penerbitan izin serta pengawasan kegiatan pertambangan di daerah,” ungkap Sekda.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas ESDM Sultra, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra, pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan, serta media massa. Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap hari Senin di Kantor Gubernur Sultra. Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pejabat struktural dan fungsional Pemprov Sultra, juga diikuti oleh seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur memberikan arahan penting terkait pelaksanaan tugas pemerintahan, perkembangan daerah, dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang. Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa masa jabatan beliau telah diperpanjang hingga 5 September tahun depan berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) No. 98. Menyambut Pilkada yang tinggal 57 hari lagi, beliau mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghindari perpecahan yang bisa memicu konflik dan kerusuhan.

Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Sultra masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencakup sekitar 36% dari total anggaran. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan terus berupaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Dalam arahannya, Pj. Gubernur menekankan perlunya perbaikan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, dengan fokus pada peningkatan fasilitas dan layanan di Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Pemprov Sultra diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Selain itu, Pj. Gubernur mengingatkan tantangan yang dihadapi pada tahun lalu terkait perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina. Meski begitu, beliau bersyukur karena Sultra berhasil mengatasi tantangan tersebut. Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi yang saat ini berada pada angka 1,6%. Kenaikan inflasi yang signifikan dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok, yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial menjelang Pilkada.

Menjelang Pilkada serentak, Pj. Gubernur menegaskan bahwa Pilkada harus berlangsung dalam suasana aman, damai, dan kondusif. Beliau mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan politik agar tidak memicu perpecahan yang bisa berujung pada kerusuhan atau kerusakan fasilitas umum. Pj. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama masa jabatannya. Beliau memberikan apresiasi kepada rumah sakit jantung yang telah meningkatkan pelayanan kesehatan di Sultra dan menekankan pentingnya kerja sama serta disiplin dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Pada akhir sambutannya, Pj. Gubernur mengajak seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. “Semoga Sultra terus maju dan berkembang dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Pj. Gubernur. Beliau berharap seluruh aparatur Pemprov Sultra dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh semangat dan memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan daerah. “Selamat beraktivitas, semoga kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas,” tutupnya.