Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah Serentak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kegiatan dipusatkan di kawasan Eks MTQ Kabupaten Bombana, Jumat (13/2/2026).

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Antusiasme warga terlihat dari antrean yang tertib di beberapa titik penjualan yang telah disiapkan oleh panitia.

Gerakan Pangan Murah Keliling ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga serta harga komoditas pokok tetap stabil, terutama menjelang meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, konsumsi masyarakat biasanya meningkat sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Sumarni, S.ST., M.Kes, mengatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Menjelang hari besar keagamaan nasional, permintaan bahan pokok biasanya meningkat. Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujar Sumarni saat ditemui di sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Sumarni menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga pangan yang sering terjadi menjelang momen hari besar keagamaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan melalui program pasar murah dan distribusi pangan bersubsidi.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.

Selain itu, gerakan pangan murah juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan komoditas pangan di pasar. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui program ini, diharapkan tekanan harga dapat ditekan sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Program Gerakan Pangan Murah Keliling ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait yang turut berperan dalam menyediakan berbagai komoditas pangan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, distributor pangan, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Mereka dapat membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional, sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini secara bijak dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program stabilisasi harga pangan diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi warga.

Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih mudah dan terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tahapan awal proses audit keuangan daerah. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Entry Meeting ini merupakan agenda awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 bagi pemerintah daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK. Forum ini menjadi langkah penting sebelum auditor melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain diikuti oleh pemerintah daerah secara daring, kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh para gubernur di wilayah kerja Ditjen PKN VI BPK yang berkumpul di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turut hadir dan memberikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sesuai dengan tujuan negara kita, yakni mensejahterakan rakyat, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan harapan yang juga sangat besar. Karena itu, Entry Meeting ini menjadi forum yang sangat strategis dan penting,” ujar Ribka dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan keuangan tidak semata-mata menjadi mekanisme pengawasan, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang sehat antara auditor dan pemerintah daerah.

“Forum ini menjadi dialog terbuka antara BPK dan pemerintah daerah yang akan diaudit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Secara konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab VIII A Pasal 23E, 23F, dan 23G yang mengatur tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Melalui pemeriksaan LKPD, BPK menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemberian opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Entry Meeting sendiri bertujuan membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah, menyamakan pemahaman terkait metodologi pemeriksaan, serta menjelaskan ruang lingkup dan batasan pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian, proses audit dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan ASTA CITA ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui mekanisme audit yang transparan dan akuntabel, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Keikutsertaan Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Entry Meeting tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, partisipasi dalam tahapan awal audit ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Aula Kantor Dinas Kominfo. Kegiatan ini menandai pergantian kepemimpinan dari Abdul Muslikh kepada Muhammad Siarah, disaksikan oleh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kinerja organisasi, Selasa (10/2/2026).

Pergantian ini menjadi momen penting dalam memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif di tengah tuntutan transformasi digital yang semakin cepat. Sertijab tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Abdul Muslikh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dukungan selama masa kepemimpinannya. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama, loyalitas, dan kebersamaan yang telah kita bangun. Semoga Diskominfos Bombana terus berkembang dan mampu menjawab tantangan digital ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan yang diraih selama ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, bukan semata-mata capaian individu. Oleh karena itu, ia berharap semangat kolaborasi tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Sementara itu, Kepala Dinas yang baru, Muhammad Siarah, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus melakukan penguatan di berbagai sektor strategis. “Kami akan melanjutkan program yang sudah baik dan melakukan peningkatan, khususnya dalam layanan informasi publik, pengelolaan teknologi informasi, serta komunikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, Diskominfos memiliki peran vital dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang responsif.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para pegawai terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus dukungan kepada pejabat baru. Momentum ini sekaligus mempererat silaturahmi internal serta memperkuat soliditas organisasi.

Melalui sertijab ini, diharapkan seluruh jajaran Diskominfos Kabupaten Bombana semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efektif, dan berbasis digital.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana bersama aparat kepolisian mengamankan rangkaian kunjungan kerja Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, yang melakukan pembinaan Posyandu serta penyerahan bantuan sosial di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, tertib, dan kondusif hingga seluruh rangkaian agenda selesai di Kabupaten Bombana, Selasa (10/02/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan program pemberdayaan keluarga serta penguatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan melakukan sejumlah agenda, mulai dari peninjauan kegiatan Posyandu hingga penyerahan bantuan bagi masyarakat.

Rombongan tiba di Posyandu Bintang Desa Terapung sekitar pukul 11.20 WITA dan disambut oleh jajaran Tim Penggerak PKK Kecamatan Poleang Tenggara bersama pemerintah daerah setempat. Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana turut hadir mendampingi kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Sosial, serta Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan sejumlah bantuan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi bantuan jamban sehat, bantuan sumur bor, bantuan alat kesehatan, serta sejumlah paket bingkisan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita.

Program bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan. Kehadiran program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu.

Sementara itu, pengamanan kegiatan dilakukan secara maksimal oleh Satpol PP Kabupaten Bombana yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Sebanyak 10 personel Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya kegiatan sejak kedatangan rombongan hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.

Personel pengamanan ditempatkan di sejumlah titik strategis di lokasi kegiatan guna memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas selama kunjungan berlangsung. Pengamanan tersebut juga melibatkan dukungan dari aparat kepolisian setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami melakukan pengamanan secara maksimal dengan menempatkan beberapa personel di lokasi sebelum kegiatan berlangsung, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar H. Pajawa Tarika.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara Satpol PP, aparat kepolisian, serta panitia kegiatan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama kunjungan kerja berlangsung. Hal tersebut memungkinkan seluruh agenda berjalan lancar tanpa adanya gangguan berarti.

Setelah menyelesaikan agenda pembinaan Posyandu dan penyerahan bantuan, rombongan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP-PKK Kabupaten Bombana melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata Pantai Rahwana yang berada di Desa Batu Sempe, Kecamatan Mataoleo.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari agenda silaturahmi serta pengenalan potensi daerah kepada tamu dari tingkat provinsi. Pantai Rahwana dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang memiliki panorama pesisir yang menarik di Kabupaten Bombana.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan kunjungan kerja Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah Kabupaten Bombana berlangsung dalam situasi yang aman dan terkendali. Seluruh rombongan meninggalkan lokasi kegiatan setelah agenda selesai dilaksanakan tanpa kendala keamanan.

Pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP bersama aparat terkait menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Bombana, sultranet.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana menggelar serah terima jabatan (sertijab) kepala dinas sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan di lingkungan perangkat daerah tersebut. Jabatan Kepala Diskominfo Bombana resmi diserahkan dari Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W kepada pejabat baru Ir. Muhammad Siarah, M.Si dalam sebuah acara yang dihadiri jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfos Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Prosesi sertijab berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi momentum pergantian kepemimpinan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian kepala dinas sebelumnya sekaligus penyambutan bagi pemimpin baru yang akan melanjutkan roda organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo sebelumnya, Abdul Muslikh, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama dirinya memimpin instansi tersebut. Ia mengaku bersyukur dapat menjalankan tugas bersama tim yang solid dalam membangun pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Bombana.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kerja keras seluruh pegawai selama ini. Tanpa kebersamaan itu, tentu banyak program tidak dapat berjalan dengan baik,” ujar Abdul Muslikh dalam sambutannya.

Ia juga berharap agar Dinas Kominfo Kabupaten Bombana terus berkembang dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, terutama dalam menghadapi era transformasi digital di sektor pemerintahan.

“Ke depan tantangan kita semakin besar. Transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memanfaatkan teknologi secara optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo yang baru, Muhammad Siarah, dalam sambutan perdananya menyampaikan komitmen untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Ia menilai fondasi yang telah dibangun selama ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja organisasi ke depan.

“Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan. Ke depan, kami juga akan berupaya meningkatkan kinerja Diskominfo, khususnya dalam penguatan layanan informasi publik dan pengelolaan teknologi informasi,” kata Muhammad Siarah.

Menurutnya, peran Dinas Kominfo sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Instansi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sistem informasi pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem komunikasi publik menjadi salah satu prioritas penting, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya mengenai berbagai program pembangunan daerah.

Selain itu, Muhammad Siarah juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat di lingkungan internal organisasi. Ia berharap seluruh pegawai Diskominfo dapat terus menjaga kekompakan serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Kami ingin membangun tim yang solid, profesional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin Diskominfo Bombana dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Diskominfo ini juga dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Melalui kepemimpinan baru, diharapkan berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi publik, dan teknologi digital dapat berjalan lebih optimal.

Dalam konteks pemerintahan modern, peran Diskominfo semakin penting, terutama dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang adaptif dan inovatif menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

Kegiatan sertijab ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi di antara seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Bombana. Suasana kebersamaan yang tercipta dalam acara tersebut diharapkan dapat memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus meningkatkan semangat kerja seluruh aparatur.

Dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Muhammad Siarah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana diharapkan mampu terus berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja antara Bupati Bombana dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para camat sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lantai 2, Senin (9/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si dan diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama serta camat se-Kabupaten Bombana. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). “Pagi hari ini tercatat kembali momen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, terutama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh predikat B dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 67,76. Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, meskipun hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih predikat BB.

Namun demikian, Bupati menyatakan optimisme bahwa Bombana mampu meningkatkan capaian tersebut. Hal ini didukung sejumlah prestasi yang telah diraih, di antaranya Indeks Pelayanan Publik dengan predikat A dari Kementerian PANRB pada Desember 2025, serta penilaian tinggi dari Ombudsman RI pada Januari 2026.

“Hal ini bukan mustahil untuk kita capai. Dengan komitmen dan kerja bersama, peningkatan kinerja pemerintahan daerah dapat kita wujudkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan pentingnya pengawalan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat untuk menurunkan perjanjian kinerja tersebut hingga ke level pejabat struktural dan staf di masing-masing unit kerja.

“Perjanjian kinerja ini harus diturunkan sampai ke level individu dan disinkronkan ke dalam e-Kinerja, sehingga capaian kinerja dapat terukur secara jelas,” katanya.

Menurutnya, langkah ini penting agar setiap aparatur memiliki tanggung jawab yang terarah dan terukur dalam mendukung pencapaian target organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara menyeluruh.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan perjanjian kinerja juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dengan komitmen bersama seluruh jajaran, Pemkab Bombana optimistis mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil, demi kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Kedatangan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Penyambutan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, diawali dengan penampilan tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TP PKK di tingkat kabupaten. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program PKK. “Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan TP PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hidup keluarga. Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten. “Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program-program PKK dapat berjalan optimal hingga ke tingkat masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi dan kerja sama yang baik dapat terus terjalin.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bombana, sultrtanet.com. — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran pemerintah daerah melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, didampingi Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua. Turut hadir Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., serta Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos bersama jajaran.

Panen bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana. Dalam kegiatan itu, berbagai hasil tanaman pekarangan seperti cabai, tomat, dan aneka sayuran dipanen secara langsung oleh para peserta.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menegaskan pentingnya peran PKK dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. “Pemanfaatan pekarangan rumah harus terus didorong agar mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan. Ia berharap program ini dapat terus dikembangkan di seluruh daerah.

Sementara itu, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program TP PKK yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kegiatan seperti ini sangat positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan dan ekonomi keluarga,” katanya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Fatmawati Kasim Marewa, menambahkan bahwa kebun PKK menjadi salah satu contoh nyata pemanfaatan lahan yang produktif. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal.

Suasana panen berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para peserta tampak antusias memetik hasil kebun yang telah dikelola secara berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TP PKK provinsi dan kabupaten.

Melalui kegiatan ini, TP PKK diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mengembangkan program pemberdayaan keluarga, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif dan tepat sasaran. Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan fasilitas pemenuhan gizi yang diperuntukkan bagi peserta didik di daerah terpencil serta mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaannya. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, pada Jumat, 9 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana didampingi oleh Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Koordinator Program Makan Bergizi Gratis wilayah Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya yang menyasar peningkatan kualitas gizi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diselenggarakan untuk meninjau sejauh mana progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Melalui forum tersebut, para peserta rapat dapat memaparkan perkembangan program di daerah masing-masing sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan fasilitas tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan fasilitas yang disiapkan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik. Fasilitas ini berperan penting dalam memastikan penyediaan makanan bergizi yang berkualitas bagi siswa, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi yang memadai.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah mengenai penegasan tenggat waktu atau deadline pembangunan SPPG di berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian penting karena pembangunan fasilitas tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk investor yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan infrastruktur.

Para peserta rapat juga membahas capaian progres pembangunan SPPG yang telah berjalan hingga saat ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, rapat juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam program ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat segera diatasi secara bersama-sama.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pemerintah daerah tentu sangat mendukung pelaksanaan program ini, khususnya untuk memastikan peserta didik di wilayah terpencil juga mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, keberadaan fasilitas SPPG sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, karena menjadi pusat penyediaan layanan gizi bagi para siswa. Oleh karena itu, proses pembangunan fasilitas ini harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak investor dalam memastikan pembangunan SPPG berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang kuat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia yang turut melaksanakan pembangunan SPPG. Melalui forum tersebut, para peserta dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan program serta berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hasil rapat monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat pelaksanaan program di daerah. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar pembangunan SPPG di wilayah terpencil dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya fasilitas pemenuhan gizi yang memadai, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas belajar peserta didik di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menandatangani Perjanjian Kinerja antara Bupati Bombana dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta para camat sebagai langkah memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi di daerah. Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bombana Lantai 2 dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta para camat se-Kabupaten Bombana. Penandatanganan perjanjian kinerja tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara pimpinan daerah dan seluruh perangkat pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Pagi hari ini tercatat kembali momen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, terutama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian kinerja tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki target kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini memperoleh predikat B dengan nilai SAKIP sebesar 67,76.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, namun masih perlu terus ditingkatkan agar kualitas kinerja pemerintahan semakin baik di masa mendatang.

Bupati juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih predikat BB dalam evaluasi SAKIP.

Meski demikian, ia optimistis Pemerintah Kabupaten Bombana mampu meningkatkan capaian tersebut melalui kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah.

“Hal ini bukan mustahil untuk kita capai. Dengan komitmen dan kerja bersama, peningkatan kinerja pemerintahan daerah dapat kita wujudkan,” tegasnya.

Optimisme tersebut, lanjut Burhanuddin, didukung oleh sejumlah capaian positif yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Bombana dalam bidang pelayanan publik.

Salah satunya adalah keberhasilan pemerintah daerah memperoleh predikat A dalam Indeks Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB pada Desember 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menerima penilaian tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia terkait opini pelayanan publik pada Januari 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah berjalan ke arah yang positif.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kinerja agar pelayanan publik semakin berkualitas serta pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus diikuti dengan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah disepakati.

“Tujuannya agar seluruh target kinerja organisasi terpenuhi sehingga mampu mendongkrak kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana secara keseluruhan,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Bombana meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat untuk segera menurunkan perjanjian kinerja tersebut kepada seluruh pejabat struktural hingga staf di masing-masing unit kerja.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh aparatur sipil negara memahami tanggung jawab serta target kerja yang harus dicapai di setiap unit organisasi.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya integrasi perjanjian kinerja ke dalam sistem e-Kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Melalui sistem tersebut, capaian kinerja setiap aparatur dapat dipantau secara lebih transparan dan terukur hingga ke tingkat individu.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap penandatanganan perjanjian kinerja ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan birokrasi daerah.

Melalui komitmen tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.