Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – PT. Dharma Dwipa Utama melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk mematangkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang arus mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan angkutan bagi masyarakat berjalan aman dan lancar, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama Dinas Perhubungan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan PT. Dharma Dwipa Utama bersama pimpinan serta staf teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Koordinasi ini dilakukan untuk menyatukan langkah dalam mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang dan setelah perayaan Lebaran.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan layanan transportasi, mulai dari optimalisasi armada angkutan, penyesuaian jadwal operasional, hingga pemenuhan standar keselamatan bagi calon penumpang. Pembahasan tersebut dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik Lebaran setiap tahunnya.

Perwakilan PT. Dharma Dwipa Utama menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pada momentum mudik Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan jumlah penumpang. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kesiapan dapat berjalan optimal,” ujar perwakilan PT. Dharma Dwipa Utama dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kesiapan operator angkutan menjadi faktor utama dalam menjamin kelancaran arus transportasi selama periode mudik. Oleh karena itu, operator diharapkan memastikan seluruh aspek teknis dan administratif telah terpenuhi sebelum memasuki puncak arus perjalanan masyarakat.

Menurut pihak Dinas Perhubungan, koordinasi sejak dini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan, mulai dari kepadatan penumpang, kesiapan armada, hingga pengaturan jadwal keberangkatan.

Selain membahas kesiapan armada dan jadwal operasional, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana pembentukan posko terpadu yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi selama masa angkutan Lebaran. Posko ini nantinya diharapkan dapat mempermudah pemantauan kondisi transportasi serta mempercepat penanganan jika terjadi kendala di lapangan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas mekanisme pelaporan secara real-time untuk memantau perkembangan arus penumpang di berbagai titik keberangkatan. Sistem pelaporan ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat apabila terjadi lonjakan penumpang atau kendala operasional lainnya.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, serta pihak terkait lainnya dinilai penting untuk memastikan manajemen transportasi selama periode mudik dapat berjalan efektif.

Dengan adanya sinergi antara PT. Dharma Dwipa Utama dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, diharapkan pelayanan transportasi bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan, terutama pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran yang menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga.

Melalui koordinasi ini pula, kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sehingga perjalanan masyarakat selama momentum mudik Idulfitri dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi menyambut kehadiran sejumlah dokter peserta Program Internship Dokter Indonesia yang akan menjalani masa penugasan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kehadiran para dokter muda ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan medis bagi masyarakat di Kabupaten Bombana. Kegiatan penyambutan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Bdn. Fatmiati Rinambo, S.ST, M.Kes, bersama jajaran dinas kesehatan serta para dokter pembimbing, Senin, 02 Maret 2026.

Program Internship Dokter Indonesia merupakan program pelatihan nasional bagi dokter yang baru menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran. Program ini menjadi bagian penting dalam proses pemantapan kompetensi dokter sebelum mereka menjalankan praktik secara mandiri di tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, para dokter akan memperoleh pengalaman klinis secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit. Selama masa penugasan, mereka akan berada di bawah bimbingan dokter senior yang bertindak sebagai pembimbing dan pengawas praktik.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kehadiran dokter internship tidak hanya menjadi bagian dari proses pendidikan profesi kedokteran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran para dokter internship di Kabupaten Bombana. Program ini sangat penting untuk mematangkan kompetensi dokter muda sekaligus membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Fatmiati dalam sambutannya.

Ia berharap para dokter internship dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di fasilitas kesehatan tempat mereka bertugas, serta mampu memahami karakter dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami berharap para dokter internship dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi etika yang berlaku di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek medis semata, tetapi juga pada pendekatan yang mengedepankan empati, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Setelah prosesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi perkenalan para dokter internship yang akan menjalani masa tugas di Kabupaten Bombana. Dalam sesi tersebut, para dokter memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan latar belakang pendidikan mereka.

Selain itu, pihak Dinas Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai program kerja, sistem pembinaan, serta mekanisme pelaksanaan tugas selama masa internship. Penjelasan tersebut bertujuan agar para dokter dapat memahami secara jelas tanggung jawab dan peran mereka selama menjalankan program di fasilitas pelayanan kesehatan.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang menjadi awal dari perjalanan profesional mereka sebagai tenaga medis di lapangan.

Melalui program internship ini, para dokter diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi dengan pasien serta kemampuan bekerja dalam tim pelayanan kesehatan.

Pengalaman bekerja langsung di fasilitas kesehatan juga menjadi kesempatan penting bagi para dokter muda untuk memahami dinamika pelayanan kesehatan di daerah, termasuk tantangan yang dihadapi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Bombana berharap kehadiran para dokter internship dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk semakin peduli terhadap kesehatan dengan rutin memeriksakan kondisi kesehatan ke fasilitas pelayanan medis.

Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit. Prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati terus didorong sebagai bagian dari budaya hidup sehat di tengah masyarakat. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti webinar sosialisasi dan diskusi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan yang ramah anak di daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana bersama sejumlah perangkat daerah terkait melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (2/3/2026).

Webinar yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Maret 2026 itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia guna membahas arah kebijakan baru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

Sejumlah organisasi perangkat daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

Partisipasi lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi yang kuat guna mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., menekankan bahwa visi pendidikan bermutu hanya dapat terwujud apabila setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

“Sekolah adalah ekosistem yang menentukan tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan kini bergeser dari reaktif menjadi promotif, preventif, dan kolaboratif untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman,” ujar Suharti.

Ia menjelaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan peserta didik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah anak.

Selain penyampaian materi kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sesi tersebut, para peserta berbagi pengalaman sekaligus mengajukan pertanyaan terkait strategi implementasi kebijakan di daerah masing-masing.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam diskusi antara lain penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pembentukan mekanisme perlindungan di satuan pendidikan, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi kebijakan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di tingkat daerah.

Melalui forum ini pula, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di satuan pendidikan.

Pemkab Bombana menilai bahwa terciptanya sekolah yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap satuan pendidikan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Kabupaten Bombana.

Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara utuh.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta arus balik Lebaran tahun ini.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pelayanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar Polres Bombana bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rakor yang membahas kesiapan pengamanan serta pelayanan masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran itu dipimpin Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., dan dilaksanakan secara daring bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Rekonfu Polres Bombana, Senin (02/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut, jajaran lintas sektoral membahas langkah-langkah strategis guna memastikan masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tertib. Rakor juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan terpadu.

Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat merupakan agenda rutin nasional yang melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama periode mudik.

Berdasarkan prediksi, arus mudik gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026. Gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 18–19 Maret 2026 yang beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi. Sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2026 mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai unsur pengamanan.

Kasatpol PP Bombana H. Pajawa Tarika menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Polri dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran operasi tersebut.

“Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 di wilayah hukum Polres Bombana,” ujar Pajawa Tarika.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah personel Satpol PP akan ditempatkan di beberapa pos pengamanan guna membantu aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Demi kelancaran arus mudik dan arus balik, sejumlah anggota Satpol PP akan ditempatkan di beberapa posko pengamanan untuk membantu Polri dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga ketertiban selama masa mudik agar perjalanan dapat berlangsung aman dan lancar.

“Mari kita bersama-sama mengawal keamanan dan ketertiban arus mudik tahun 2026 ini agar berlangsung aman, lancar, dan tenteram,” tambahnya.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, diharapkan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan dengan penuh kenyamanan, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Bombana, sultranet.com – Kehadiran Kolam Kadi Lawaea di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, mulai menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat pedesaan. Tidak hanya menawarkan tempat berenang yang terjangkau untuk keluarga, wisata sederhana yang dikelola warga tersebut juga perlahan menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan konsep wisata rakyat yang ramah kantong dan terbuka untuk semua kalangan, Kolam Kadi Lawaea kini menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama pada sore dan akhir pekan, di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana.

Di tengah keterbatasan fasilitas hiburan di wilayah pedesaan, keberadaan Kolam Kadi Lawaea menghadirkan alternatif rekreasi yang dekat, murah, dan mudah dijangkau masyarakat. Setiap sore, suasana di sekitar kolam mulai ramai dipenuhi anak-anak, remaja, hingga orang tua yang datang untuk berenang atau sekadar bersantai bersama keluarga.

Suara tawa anak-anak berpadu dengan percakapan warga di gazebo sederhana yang berdiri di sekitar area kolam. Bagi sebagian warga, tempat ini bukan hanya lokasi wisata, tetapi juga ruang berkumpul yang menghadirkan suasana kebersamaan di tengah aktivitas harian masyarakat desa.

Kolam Kadi Lawaea lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat akan ruang hiburan yang aman dan terjangkau. Wisata tersebut dibangun bukan dengan konsep mewah, melainkan berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat desa juga membutuhkan tempat rekreasi yang bisa dinikmati bersama keluarga tanpa harus bepergian jauh ke kota.

Pemilik Kolam Kadi Lawaea, Sukaji Ramang, mengatakan sejak awal kolam tersebut dirancang sebagai ruang bersama yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin tempat ini bisa dinikmati semua kalangan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh atau mahal hanya untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga,” ujar Sukaji. (28/2)

Menurutnya, konsep wisata yang dibangun lebih mengutamakan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar dibanding sekadar keuntungan usaha. Karena itu, pengelola berupaya menjaga harga tiket tetap terjangkau agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati fasilitas yang tersedia.

Saat ini, Kolam Kadi Lawaea beroperasi setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 14.00 Wita hingga selesai. Sementara pada Sabtu dan Minggu, kolam dibuka lebih awal mulai pukul 08.00 Wita karena tingginya jumlah pengunjung pada akhir pekan.

Pengelola menerapkan tarif masuk yang relatif murah. Pengunjung hanya dikenakan biaya Rp15 ribu untuk dua orang, Rp20 ribu untuk tiga orang, dan Rp30 ribu untuk empat orang. Sementara biaya parkir ditetapkan Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp5 ribu untuk mobil.

Tidak hanya itu, pengelola juga menyediakan gazebo gratis tanpa pungutan tambahan bagi pengunjung yang ingin beristirahat bersama keluarga. Sistem pelayanan sederhana tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan suasana santai dan akrab bagi pengunjung.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, pengelola juga menerapkan sistem loyalitas bagi pengunjung tetap. Setiap pengunjung yang berhasil mengumpulkan sepuluh tiket masuk akan mendapatkan satu kali akses gratis ke area kolam.

Di sisi lain, pengelola saat ini masih mempersiapkan pembangunan kolam dewasa yang direncanakan menjadi fasilitas tambahan bagi pengunjung. Meski belum diresmikan, keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan mampu menambah daya tarik wisata di kawasan itu.

Selain menjadi tempat hiburan keluarga, aktivitas wisata di Kolam Kadi Lawaea juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di area sekitar kolam, sejumlah kantin sederhana berdiri melayani kebutuhan pengunjung.

Berbagai makanan ringan dan minuman dijual oleh warga, mulai dari pop ice, pop mie siram, mi instan rebus dan goreng, hingga bakso bakar dan sosis. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran ekonomi harian yang membantu menambah penghasilan masyarakat desa.

“Harapan kami sederhana, kolam ini bisa memberi manfaat langsung bagi warga desa, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sumber penghasilan,” kata Sukaji.

Keberadaan Kolam Kadi Lawaea juga memperlihatkan bagaimana potensi wisata desa dapat berkembang dari inisiatif masyarakat lokal. Dengan pengelolaan sederhana dan semangat gotong royong, tempat wisata tersebut tumbuh menjadi ruang rekreasi yang aman sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga.

Di tengah dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis desa, kehadiran Kolam Kadi Lawaea dinilai menjadi contoh nyata bagaimana wisata lokal dapat berkembang tanpa harus bergantung pada investasi besar.

Wisata desa seperti ini dianggap memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat jika dikelola secara berkelanjutan dan melibatkan warga sekitar sebagai bagian utama dari aktivitas usaha.

Selain memperkuat ekonomi lokal, wisata berbasis masyarakat juga dinilai mampu mempererat hubungan sosial antarwarga karena menghadirkan ruang interaksi yang sehat dan positif bagi masyarakat desa.

Bagi warga Desa Ladumpi dan sekitarnya, Kolam Kadi Lawaea kini bukan lagi sekadar kolam renang biasa. Tempat itu telah menjadi ruang kebersamaan baru yang menghadirkan hiburan sederhana, suasana hangat keluarga, sekaligus harapan tumbuhnya ekonomi desa dari potensi wisata lokal di Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana memperkuat konsolidasi internal melalui program Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari strategi menyiapkan kekuatan politik menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan ideologi, organisasi, dan kapasitas kader yang diproyeksikan menjadi ujung tombak perjuangan partai hingga tingkat desa dan kecamatan. Pendidikan kader berlangsung di Hotel Istana, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Kamis (26/2/2026).

Program kaderisasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi PKB yang dilaksanakan secara berjenjang di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman ideologi partai dan meningkatkan kualitas kader dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, S.IP., M.Si., mengatakan pendidikan kader menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi partai di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif. Menurutnya, kader partai tidak cukup hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga harus memahami nilai, arah perjuangan, dan ideologi partai secara utuh.

“Situasi politik sekarang sangat transaksional. Karena itu ideologi penting kita kuatkan agar kerja-kerja partai ke depan lebih terarah dan PKB bisa lebih progresif,” kata Jaelani saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, kader yang mengikuti pendidikan tersebut dipersiapkan menjadi penggerak utama organisasi hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Mereka diharapkan mampu menjadi representasi partai yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran PKB di tingkat akar rumput.

Menurut Jaelani, penguatan kaderisasi merupakan investasi politik jangka panjang yang akan menentukan kemampuan partai dalam menghadapi berbagai kontestasi demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan kader tidak hanya berfokus pada aspek organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar, SP, menyampaikan bahwa sekitar 100 kader telah mengikuti Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari agenda besar konsolidasi partai menjelang Pemilu 2029.

Ia menilai proses kaderisasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah upaya nyata kita memperbesar kemenangan di Pemilu 2029, bukan sekadar ingin menang, tetapi menang dengan barisan kader yang solid,” ujar Iskandar.

Menurutnya, kemenangan politik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila partai memiliki sumber daya manusia yang memahami ideologi organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Iskandar menegaskan bahwa kader PKB harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kader dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi warga serta aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai kondisi.

“Kader harus terus mendampingi dan merespons keluhan masyarakat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep “politik kehadiran” yang selama ini menjadi salah satu identitas perjuangan PKB. Melalui pendekatan tersebut, partai menempatkan kader sebagai representasi yang hadir di tengah masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat momentum pemilu atau kampanye politik.

Dalam praktiknya, politik kehadiran diwujudkan melalui keterlibatan aktif kader dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, mengawal kebutuhan warga, serta membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai kelompok sosial di tingkat desa maupun kecamatan.

Selain penguatan kapasitas kader, PKB Bombana juga mulai menyusun langkah strategis untuk memperluas basis organisasi. Agenda tersebut mencakup penguatan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), pembentukan jaringan kader di tingkat desa, serta peningkatan koordinasi antarstruktur partai.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan mesin organisasi bekerja lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penguatan struktur juga dipandang penting untuk mendukung target politik partai pada Pemilu 2029.

Iskandar menyebut, PKB Bombana tidak hanya berupaya mempertahankan capaian politik yang telah diraih, tetapi juga menargetkan peningkatan kekuatan politik di lembaga legislatif.

“Kita berharap jumlah kursi bisa bertambah. Eksekutif kita pegang, legislatif juga kita pimpin. Ini harus diperkuat dengan ideologisasi kader,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme partai setelah mencatat peningkatan kekuatan politik dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD menjadi modal penting bagi PKB untuk terus memperkuat pengaruh politiknya di Kabupaten Bombana.

Di sisi lain, pendidikan kader yang digelar secara berkelanjutan menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada target elektoral semata. PKB berupaya membangun organisasi yang kuat melalui proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.

Melalui penguatan ideologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, PKB Bombana berharap mampu menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pendidikan Kader Loyalis yang digelar tahun ini menjadi salah satu langkah awal menuju agenda politik yang lebih besar. Dengan mengedepankan politik kehadiran dan penguatan kaderisasi, PKB Bombana menargetkan terbentuknya organisasi yang semakin solid, dekat dengan masyarakat, serta siap menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dengan struktur yang kuat dari tingkat akar rumput hingga tingkat kabupaten.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pelayanan di Pusat Pelayanan Dinas Sosial yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan sesuai standar pelayanan, Selasa (24/02/2026).

Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di bidang sosial, agar tetap berjalan efektif dan profesional meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan. Dalam kunjungannya, Sadli Sirajuddin meninjau secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berinteraksi dengan para petugas yang bertugas di lokasi pelayanan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial ingin mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di lapangan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dan ramah dalam melayani masyarakat yang datang mengurus berbagai kebutuhan layanan sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik dan profesional. Meskipun dalam suasana Ramadan, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang karena masyarakat tetap membutuhkan layanan yang cepat dan tepat,” kata Sadli Sirajuddin.

Selain memantau aktivitas pelayanan, Sadli juga melakukan pengecekan terhadap berbagai sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di pusat pelayanan tersebut. Pengecekan meliputi fasilitas ruang pelayanan, perangkat administrasi, hingga kenyamanan ruang tunggu bagi masyarakat yang datang mengakses layanan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana harus terus dipastikan dalam keadaan baik agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang nyaman dan efisien.

“Fasilitas pelayanan harus selalu dalam kondisi baik. Hal ini penting agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sadli juga mengapresiasi kinerja para petugas pelayanan yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh aparatur yang bertugas di pusat pelayanan dapat terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pusat pelayanan Dinas Sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana sendiri menjadi salah satu titik layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan sosial. Melalui konsep pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien dalam satu lokasi.

Kehadiran layanan sosial di MPP juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui pemantauan langsung ini, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan humanis bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan selama bulan Ramadan.

Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial serta dukungan pelayanan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan warga.