Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Acara tersebut digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 11:08 WITA di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kendari.

Kegiatan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada para nelayan mengenai pemanfaatan informasi cuaca dan iklim berbasis data ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung keselamatan nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka. “Kegiatan ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita. Saya berharap informasi cuaca yang akurat dapat membantu mereka bekerja dengan lebih aman dan produktif,” ujarnya.

Pj. Gubernur juga mengapresiasi BMKG, khususnya Direktur Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo, MT, yang hadir mewakili pihak pusat, serta Kepala Stasiun Meteorologi Sulawesi Tenggara, Sugeng, yang menggagas kegiatan ini. Beliau menegaskan dukungannya terhadap upaya BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim secara tepat sasaran kepada para nelayan.

“Informasi cuaca dan iklim sangat vital bagi para nelayan. Kita harus memanfaatkan teknologi dan data yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya mendukung penuh upaya BMKG dalam menyediakan informasi yang akurat bagi para nelayan,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur mengajak para nelayan untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG guna memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan lebih aman dan hasilnya lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI AL, POLAIR, dan kelompok nelayan, untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pj. Gubernur turut menyoroti pentingnya pengolahan hasil perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, mengingat cuaca yang tidak menentu. Budidaya rumput laut, udang, serta pengolahan ikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, instansi terkait, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara yang turut mengikuti pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para nelayan dalam menghadapi tantangan cuaca serta memanfaatkan potensi perikanan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) ini merupakan upaya pemerintah dan BMKG dalam memperkuat kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca yang kerap terjadi, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menggelar sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan tema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif.” Acara yang berlangsung di Aula Diskominfos ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana, serta para Admin Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang hak akses informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai salah satu alat pencegah potensi korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sofian Baco menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan publik. “Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Sofian Baco.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang baik, yang tidak hanya mengutamakan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam pemerintahan. Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memberi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana.

Melalui sesi diskusi ini, para peserta diundang untuk memberikan ide dan rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah yang tersedia. “Kami berharap dengan kegiatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan,” ujar Sofian Baco.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi kepada para Admin Informasi OPD yang aktif dalam merilis berita dan mengelola informasi publik. Penghargaan berupa plakat dan handphone diberikan kepada Admin OPD dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak.” Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola informasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini, diharapkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat lebih maksimal dalam pengelolaan informasi, baik dalam hal kualitas data yang disajikan, maupun dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Sosialisasi yang digelar ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bombana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Dalam penutupan kegiatan, Sofian Baco menyampaikan harapannya agar dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, semua pihak, khususnya para Admin OPD, semakin termotivasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas informasi publik yang disajikan. “Transparansi dalam pemerintahan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. Ke depannya, diharapkan PPID Kabupaten Bombana akan semakin baik dalam menyediakan akses informasi, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka, yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov. Sultra) menggelar apel gabungan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Sultra pada Senin, 14 Oktober 2024. Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., yang juga menyampaikan tiga pesan penting dari Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra.

Pesan pertama berkaitan dengan proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah diumumkan. Sekda menegaskan pentingnya para calon peserta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan guna menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, ia juga menyoroti adanya permasalahan data yang menyebabkan lebih dari 300 tenaga honorer tidak menerima pembayaran BPJS. Sekda meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan data tersebut.

Pesan kedua yang disampaikan Sekda adalah tentang pentingnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, khususnya bagi Inspektorat yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Sekda mengingatkan bahwa pengawasan yang baik sangat berpengaruh pada keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.

Pesan ketiga menyangkut evaluasi pekerjaan menjelang akhir tahun. Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi progres pekerjaan yang telah dilakukan, terutama terkait dengan pencairan anggaran. Mengingat tenggat waktu pada 14 Desember 2024, ia menekankan agar tidak ada keterlambatan dalam proses pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Sekda juga menegaskan bahwa realisasi kegiatan sangat terkait dengan evaluasi kinerja, di mana Pj. Gubernur berhak memberhentikan sementara pegawai yang tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

“Untuk itu, sisa waktu ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar capaian di bulan Oktober dan November dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujar Sekda dengan tegas.

Apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kinerja seluruh pegawai Pemprov. Sultra dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Rakor Inflasi Daerah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 14 Oktober 2024. Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber seperti Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi P, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, perwakilan Pemprov Sultra juga hadir dari berbagai instansi terkait, termasuk Sekretaris Dinas ESDM, Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan BPS.

Restuardy Daud, dalam arahannya, menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi inflasi menunjukkan perbaikan signifikan dengan adanya deflasi, meskipun harga bahan pokok di beberapa daerah masih belum stabil. Inflasi tahun ke tahun (year on year, y-on-y) per September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Provinsi Papua Pegunungan tercatat dengan inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat terendah dengan inflasi 0,49 persen.

Rakor ini juga membahas sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi pada minggu kedua Oktober 2024, seperti bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Restuardy menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan setiap minggu serta memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang aktif mengawasi inflasi di wilayahnya. “Kami berharap perhatian khusus diberikan kepada daerah dengan inflasi tinggi, serta daerah yang mengalami deflasi agar dapat menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi yang efektif dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih optimal.

Sebagai langkah lanjutan, Badan Pangan Nasional juga mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk pengendalian inflasi pangan, dengan harapan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran tersebut dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan.

Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi, dalam sesi tinjauan inflasi, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH), namun jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra, dapat terus ditingkatkan untuk memastikan kestabilan harga, terutama komoditas pangan, demi kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memberikan apresiasi tinggi kepada para atlet kontingen Sultra yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII di Kota Solo, pada Minggu (13/10/2024). Dua atlet Sultra, Tety Umbola dan Muhammad Usman, meraih medali di dua cabang olahraga, menambah kebanggaan bagi Provinsi Sultra.

Pada Peparnas XVII yang diselenggarakan di Solo pada 6-13 Oktober 2024, Tety Umbola berhasil meraih medali perak di cabang atletik nomor tolak peluru kelas T13 penglihatan jarak pandang 10 meter, sementara Muhammad Usman menyumbangkan medali perunggu pada cabang catur cepat perorangan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki oleh atlet penyandang disabilitas Sultra.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para atlet atas kerja keras dan dedikasi mereka. “Alhamdulillah, terima kasih atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah membawa nama baik Sultra di kancah nasional. Prestasi ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan,” ujar Andap saat dihubungi awak media.

Lebih lanjut, Andap berharap prestasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong pencapaian lebih tinggi bagi atlet Sultra, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung atlet penyandang disabilitas dan memfasilitasi mereka agar dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Pj. Gubernur juga mengajak masyarakat Sultra untuk memberikan perhatian lebih kepada olahraga bagi penyandang disabilitas. “Prestasi para atlet ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda, bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk meraih prestasi,” tegasnya.

Dalam Peparnas XVII ini, Sultra mengirimkan 55 orang peserta yang terdiri dari 23 atlet daksa, 4 atlet netra, 10 pelatih, dan 18 ofisial, yang berpartisipasi dalam 9 cabang olahraga dari total 20 cabang yang dipertandingkan. Cabang olahraga yang diikuti antara lain para atletik, para tenis meja, para catur, para bulu tangkis, para renang, para panahan, para taekwondo, para tenpin bowling, dan para angkat berat.

Peparnas merupakan ajang kompetisi empat tahunan yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, baik dengan hambatan fisik, hambatan visual, maupun hambatan intelektual. Keberhasilan atlet Sultra dalam ajang bergengsi ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat juang yang tinggi, tidak ada halangan bagi siapa pun untuk meraih prestasi, meskipun menghadapi keterbatasan fisik.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, SIK, MH, memberikan arahan pada Latihan Gabungan Paskibraka Tahun 2024 dan calon Paskibraka bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat wilayah Kota Kendari, Minggu (13/10/2024). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra dan diikuti oleh ratusan pelajar.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sultra dan Purna Paskibraka Indonesia Kota Kendari. Program ini bertujuan untuk membantu Pemprov Sultra dalam membentuk generasi muda yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, serta berkarakter Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan para peserta.

Dalam arahannya, Sekda Sultra menekankan pentingnya kegiatan seperti ini untuk membentuk karakter generasi muda. “Di tengah perubahan dan perkembangan zaman saat ini, rasa kebangsaan dan cinta tanah air harus terus dipupuk agar tidak mudah terkikis, apalagi sampai hilang. Kegiatan seperti ini adalah sarana yang sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Sekda Sultra juga memberikan pembekalan terkait pembinaan dan pembentukan generasi bangsa yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Ia percaya bahwa latihan gabungan ini akan memberikan dampak positif dalam membentuk sikap, karakter, dan cara pandang siswa-siswi. “Melalui kegiatan ini, siswa-siswi dapat belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, ketegasan, jiwa kepemimpinan, serta kepercayaan diri. Yang paling penting, mereka akan semakin bangga terhadap bangsa dan negara,” tambahnya.

Latihan Gabungan Paskibraka 2024 ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah Provinsi Sultra mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan generasi penerus yang berkompeten dan berwawasan luas.

KENDARI, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin rapat koordinasi tahap awal antara Bank Jatim dan Bank Sultra pada Jumat (11/10/2024).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra dengan fokus pembahasan mengenai Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai amanat POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sekda Sultra, pada Minggu (13/10/2024), menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua bank daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti minimum.

“Bank Sultra telah menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Bahkan tanpa suntikan dana dari pemerintah daerah, Bank Sultra tetap mampu memberikan dividen bagi pemegang saham, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pemulihan daerah,” ungkap Asrun.

Dia menambahkan, pertumbuhan Bank Sultra semakin pesat sejak 2022 hingga kini, tetapi amanat konsolidasi bank umum melalui KUB wajib dilaksanakan sesuai kebijakan OJK. Dalam skema ini, Bank Jatim akan bertindak sebagai bank induk KUB dengan Bank Sultra sebagai anggotanya.

“Sebagai salah satu bank anchor KUB, Bank Jatim telah dinyatakan siap oleh OJK untuk mendukung pengembangan kapasitas Bank Sultra. Sinergi ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis baru antara kedua belah pihak,” ujar Sekda.

Dalam rapat tersebut, Bank Jatim menawarkan pengembangan kapasitas bisnis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dapat tetap berlanjut meski periode KUB nantinya berakhir.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, bersama jajaran direksi dan manajerial, termasuk Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Edi Masrianto, SEVP Network & Services Revi Adiana Silawati, VP Corporate Secretary Wioga Adhiarma Aji, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sementara itu, Sekda Sultra turut didampingi oleh Direktur Utama Bank Sultra, Kepala Biro Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, dan pejabat terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara Bank Jatim dan Bank Sultra untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan stabilitas perbankan daerah.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencetak prestasi nasional di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sultra berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Penghargaan bergengsi tersebut meliputi:

1. Peringkat Ketiga Kategori Kepala UKPBJ Berprestasi Tahun 2024 yang diterima oleh Khaerudin, Plt. Kepala Biro PBJ Sultra.
2. Peringkat Pertama Kategori Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik untuk K/L/PD Tahun 2024 yang diterima oleh Umikun Latifah, JF PPBJ Madya.
3. Peringkat Pertama Swargaloka Metaverse Pengadaan Booth Virtual Expo Terfavorit Tahun 2024 yang diterima oleh W. Sulhan, staf Biro PBJ Sultra.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada perwakilan Pemprov Sultra.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada inovasi pengadaan barang dan jasa, pencapaian mentoring dalam meningkatkan kematangan UKPBJ daerah, serta partisipasi aktif dalam expo virtual. Pemprov Sultra berhasil membawa dua UKPBJ kabupaten/kota ke level proaktif, sementara lainnya berada di tahap akhir menuju kematangan tertinggi.

Booth virtual UKPBJ Sultra dalam Swargaloka Metaverse juga menjadi daya tarik utama expo selama 35 hari, dengan pengunjung terbanyak dibanding booth lainnya.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus berinovasi, meningkatkan tata kelola, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sultra. Terima kasih kepada tim UKPBJ yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa,” ujar Andap.

Andap juga memuji peluncuran aplikasi BOSARA, sebuah terobosan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa di Sultra. Aplikasi ini dianggap mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Inovasi seperti BOSARA adalah langkah maju dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Kami akan terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan Sultra,” katanya.

Keberhasilan mentoring UKPBJ kabupaten/kota menjadi sorotan dalam peningkatan kapasitas SDM. Andap menegaskan, pembinaan ini akan terus diperkuat agar seluruh UKPBJ di Sultra mencapai level proaktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Prestasi ini bukan hanya capaian, tetapi juga tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan dampak yang lebih besar,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plh. Kepala LKPP, pejabat LKPP bidang SDM dan pengembangan kelembagaan, serta para kepala UKPBJ Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Momentum ini sekaligus menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di tingkat nasional.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu (9/10/2024).

Rakornas dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mewakili Menteri Agama yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pornografi.

“Peran pendidikan sangat vital. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai pencegahan pornografi di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus terus diperkuat,” ujar Saiful.

Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi, menempatkannya di peringkat keempat dunia dan kedua di ASEAN.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat daerah sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2012. “Peran aktif pemerintah daerah, TP PKK, dan Karang Taruna sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pornografi,” ungkap Woro.

Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Sultra menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan GTP3 di wilayahnya. Ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis, mulai dari pembinaan, pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi. Ini bukan hanya isu moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial. Langkah preventif dan tindakan hukum harus berjalan seimbang,” kata Andap.

Rakornas turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, kementerian/lembaga, dan institusi terkait. Acara ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA.

Selain membahas pentingnya regulasi dan literasi digital, Rakornas juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan pornografi sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.

“Pornografi memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding narkotika. Oleh karena itu, perlu tindakan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap pencegahan pornografi dapat menjadi prioritas bersama untuk melindungi moral dan ketahanan sosial bangsa, khususnya di tengah gempuran arus digital yang semakin tak terbendung.