Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar apel gabungan pada Senin (21/10/2024), yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan empat poin penting sebagai tindak lanjut pesan Penjabat Gubernur Sultra. Poin pertama menyoroti pentingnya kesadaran ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. “Setiap pegawai harus memahami peran mereka, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan kepada pimpinan,” tegasnya.

Sekda mengingatkan agar setiap dokumen yang memerlukan persetujuan Penjabat Gubernur disampaikan tepat waktu. Ia mencontohkan, dokumen yang harus ditandatangani sebelum pukul 12.00 harus disampaikan lebih awal agar tidak mengganggu kebijakan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Poin kedua berisi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekda meminta seluruh pegawai mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan baru. Ia juga mengimbau untuk segera merapikan atribut kepemimpinan presiden dan wakil presiden sebelumnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka.

Selanjutnya, Sekda menekankan agar seluruh kegiatan yang masih tertunda segera diselesaikan sebelum memasuki November. “Saat ini sudah pertengahan Oktober, pastikan semua program selesai tepat waktu,” ujar Asrun Lio.

Pada poin terakhir, ASN diminta untuk meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Sekda menekankan pentingnya berkomunikasi langsung dengan kepala dinas atau pimpinan terkait guna mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Melalui apel ini, Sekda berharap kinerja ASN di lingkungan Pemprov Sultra terus meningkat, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung pembangunan daerah. “Mari bersama kita tingkatkan dedikasi, disiplin, dan rasa hormat terhadap pimpinan serta jasa mereka yang telah berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (21/10/2024). Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dalam Rakor, Tomsi Tohir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas pangan yang mengalami lonjakan harga. “Kita jangan sampai kendor, dan kita harus terus mengantisipasi agar harga-harga tidak meningkat,” tegasnya.

Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian, antara lain bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Meski kenaikan harga masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), Tomsi menekankan perlunya pengawasan lebih lanjut, terutama terhadap minyak goreng yang mengalami kenaikan harga signifikan dari minggu ke minggu.

“Minyak goreng harus diawasi dengan baik, begitu juga bawang putih. Kita perlu cek penyebab kenaikan ini di lapangan,” tambahnya.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam Rakor tersebut terdiri dari perwakilan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Perekonomian, serta sejumlah dinas lainnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa data Survei Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP) hingga 18 Oktober 2024 menunjukkan peningkatan Indeks Perubahan Harga (IPH) di mayoritas kabupaten/kota secara nasional. Pudji mencatat, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga Oktober 2024 bertambah dibandingkan minggu sebelumnya.

“Komoditas utama yang memengaruhi perubahan IPH adalah bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih,” jelas Pudji.

Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman menjelang akhir tahun. Pemerintah pusat berharap setiap daerah dapat mengambil langkah konkret untuk meredam kenaikan harga, terutama pada komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong kestabilan ekonomi di tengah tantangan global.

Jakarta, sultranet.com – Selama 15 bulan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi berhasil mencatat sejumlah capaian positif yang diapresiasi oleh berbagai pihak. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Prabunindya Revta Revolusi, memuji kinerja Budi Arie dalam memperkuat infrastruktur digital, memberantas judi online, hingga menjaga stabilitas ruang publik selama Pemilu 2024. (19/10)

Salah satu keberhasilan utama adalah pembangunan 5.321 Base Transceiver Station (BTS) 4G dari target 5.618 BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Proyek yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo ini dijadwalkan selesai pada semester pertama 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, pemberantasan konten judi online juga menjadi sorotan. Sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo berhasil memutus akses terhadap 3.796.902 konten judi online. Tidak hanya itu, sebanyak 31.751 halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 31.812 halaman judi pada situs lembaga pemerintahan juga telah diblokir. “Langkah ini menunjukkan keberanian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” ujar Prabunindya, Sabtu (19/10/2024) di Jakarta.

Di bidang politik, Kementerian Kominfo dinilai berhasil menjaga ruang publik tetap aman dan damai selama perhelatan Pemilu 2024. Kondisi ini membuat pelaksanaan Pemilu 2024 lebih kondusif dibandingkan Pemilu 2019 dan 2014. “Pemilu damai adalah hasil dari komitmen kuat Menkominfo bersama jajarannya dalam mendukung proses demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Capaian lain yang tak kalah penting adalah pengembalian dana proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp3,5 triliun kepada negara. Proyek tersebut dihentikan oleh Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo pada Oktober 2023 setelah evaluasi menunjukkan bahwa proyek HBS tidak relevan seiring peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) pada Juni 2023. Dana yang dikembalikan oleh pihak Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) kini dapat dialokasikan untuk memperkuat konektivitas digital, khususnya di wilayah 3T.

“Capaian-capaian ini mencerminkan kinerja yang responsif dan strategis, sekaligus membuktikan bahwa Kementerian Kominfo mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar Prabunindya. Ia menambahkan, upaya ini juga menjadi bukti nyata kontribusi Kominfo dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia serta mendorong terciptanya era digital yang inklusif dan aman.

Dengan berbagai capaian ini, Budi Arie Setiadi dinilai sukses menjalankan perannya sebagai Menteri Kominfo, sekaligus mendorong Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global di era teknologi.

Bau-Bau, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Bau-Bau, Jumat (18/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi, Pj Bupati Buton Tengah, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka, Pj Bupati Kolaka Utara, Plt Bupati Wakatobi, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra. Secara virtual, rapat ini juga diikuti oleh Sekda kabupaten/kota dan sejumlah penyelenggara pemilu.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada Serentak. “Netralitas ASN berarti bebas dari intervensi, kepentingan, dan pengaruh politik, serta selalu bersikap adil dan objektif,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra masih menjadi perhatian serius, dengan 40 kasus yang tercatat oleh Komisi ASN dan Ombudsman RI. Kasus-kasus tersebut melibatkan keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka.

“Ini adalah catatan buruk yang harus kita perbaiki bersama. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak profesionalisme ASN, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Untuk mencegah pelanggaran serupa, Pj Gubernur memberikan pedoman kepada para kepala daerah untuk terus mengingatkan ASN di wilayah masing-masing tentang pentingnya netralitas. Ia juga meminta mereka mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk peraturan lainnya yang mengatur profesionalisme ASN dalam konteks pemilu.

Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengawas pemilu guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar. Distribusi logistik pemilu, khususnya ke daerah terpencil, juga menjadi perhatian utama agar tidak ada hambatan teknis yang mengganggu proses demokrasi.

Pj Gubernur turut menyoroti proyek strategis nasional seperti pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Mengakhiri arahannya, ia menyampaikan tiga atensi utama untuk menjaga netralitas ASN. Pertama, kepala daerah diminta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan disiplin ASN. Kedua, kepala daerah harus memastikan komitmen netralitas ASN melalui arahan yang konsisten. Ketiga, tidak ada lagi laporan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang adil, demokratis, dan kondusif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.

Baubau, sultranet.com – Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, resmi dilantik dalam prosesi adat Bulilingiana Pau yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat (18/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton, Andap, yang menyandang gelar adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi pelestarian adat istiadat Buton yang masih kokoh terjaga. Ia juga mengenang kontribusi Sultan Buton XL, Izat Manarfa, atas penganugerahan gelar kehormatan adat kepadanya.

“Saya merasa terhormat dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat adat Buton. Gelar kehormatan adat ini merupakan amanah yang sarat makna, mengingatkan saya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Sara Pataanguna dalam setiap kebijakan,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Andap juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi. Ia berkomitmen untuk mengusulkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024–2029.

“Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Sepulang dari acara ini, saya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Sultra untuk menginisiasi Ranperda tersebut. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat,” tegas Andap.

Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai seruan agar nilai-nilai adat dan budaya terus menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti Pilkada Serentak 2024.

“Dalam perbedaan pilihan politik, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai Sara Pataanguna sebagai pijakan menjaga kedamaian dan persatuan,” imbuh Andap.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sultra, Ketua Umum dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Pj. Wali Kota Baubau, perangkat adat Kesultanan Buton, pimpinan tinggi pratama Pemprov Sultra, serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan adat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024, saat mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Kamis (17/10/2024). Dalam acara yang berlangsung di Aula Galampano, Raha, Pj Gubernur memberikan arahan tegas kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjelang Pilkada yang hanya tersisa 40 hari lagi.

Andap mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi terkait makna netralitas dalam Pilkada. “Netralitas ASN bukan hanya berarti tidak berpihak dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan, dan manajemen. ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tanpa bias,” ungkapnya.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Berdasarkan data, banyak kasus pelanggaran yang terjadi, menjadikan Sulawesi Tenggara salah satu provinsi yang menjadi perhatian serius di Indonesia. “Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” tegas Andap.

Andap menambahkan bahwa pelanggaran netralitas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang mewajibkan pegawai negeri untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah surat edaran, di antaranya:

1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Gubernur juga memaparkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, foto bersama pasangan calon dengan simbol-simbol tertentu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi.

Berdasarkan data, pelanggaran seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ikatan persaudaraan (50,76%), kepentingan karir (49,72%), kesamaan latar belakang (16,84%), hutang budi (9,50%), dan tekanan dari pasangan calon (7,48%).

Dalam kesempatan ini, Andap juga menjelaskan pola pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui model 4-CO, yaitu compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk menjaga netralitas ASN. “Pola pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan Pilkada dapat berjalan dengan jujur dan demokratis,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap agar seluruh ASN dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya menutup sambutannya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Muna, Pj. Bupati Muna Barat, Forkopimda Tingkat II Kabupaten Muna, serta para tokoh masyarakat dan segenap ASN dari Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Muna dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat dan meninjau pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Taman Langit, Kamis (17/10/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil, kelompok tani, dan warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi alat pertukangan, depot galon isi ulang, pompanisasi untuk petani, serta bahan kebutuhan pokok.

Andap menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. “Kami berharap bantuan ini bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian lokal, baik di sektor pertanian maupun usaha kecil,” ungkapnya.

Khusus untuk sektor pertanian, bantuan pompanisasi diberikan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas. “Pompanisasi ini diharapkan mampu membantu petani tetap menjaga hasil produksinya meski di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur juga meninjau Gerakan Pasar Murah yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota di Sultra, termasuk di Kabupaten Muna, sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44. GPM ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok penting (Bapokting) dengan harga lebih terjangkau.

“Gerakan Pasar Murah ini adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami ingin masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap kebutuhan dasar di tengah dinamika harga pasar,” jelas Andap.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pjs Bupati Muna, Pj Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, serta jajaran Forkopimda tingkat II Kabupaten Muna. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan ini, Pj Gubernur berharap potensi daerah di Muna dapat terus berkembang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara pada Rabu (16/10/2024), yang berlangsung di Pelataran Kantor Camat Poasia, Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-44 Tahun 2024.

GPM ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2024, kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional, dengan tagline #PanganKuat dan subtema “Right Foods for a Better Life and a Better Future.”

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Sultra, Kepala Bulog Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra, Walikota Kendari, dan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari partisipasi, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara juga turut berkontribusi melalui siaran virtual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, dalam laporan kegiatan, menekankan pentingnya HPS sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui GPM serentak ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini, sudah ada 267 kali pelaksanaan GPM di Sulawesi Tenggara, termasuk di 17 kabupaten/kota. Kami juga telah menyalurkan cadangan pangan kepada 219.428 keluarga penerima manfaat, dan akan terus melanjutkan penyaluran pada bulan Desember,” ujar Ari. Selain itu, kios pangan yang didirikan di sembilan kabupaten/kota berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas pangan.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan GPM ini dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di angka yang terkendali, yaitu 1,06 persen. “Kita harus bersatu padu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan pangan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan besar seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi,” ujar Andap.

Setelah acara pembukaan, Pj. Gubernur beserta rombongan meninjau stan GPM yang menyediakan bahan pokok seperti beras, bawang, gula, telur, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berkomunikasi secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GPM di masing-masing daerah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Kendari, sultranet.com – Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada 16 Oktober 2024 di Aula Mepokooaso Diskominfo Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kematangan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber dan perlindungan data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi terhadap kunjungan tim BSSN dalam rangka evaluasi ini. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo mengucapkan terima kasih kepada tim BSSN atas kerja keras mereka dalam mengukur dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Sultra. “Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,” ujar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo juga menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. “Meskipun ada perbedaan pandangan, kami yakin program ini akan memperkuat infrastruktur yang ada dan memastikan implementasi yang aman sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan lebih rinci mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Menurut Firman, PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang kesiapan Sultra dalam menghadapi ancaman di dunia maya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, penguatan kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk pengamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sultra dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” jelas Firman.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua, juga menambahkan harapannya agar evaluasi ini dapat memperkuat kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam keamanan siber, baik dari bidang persandian maupun bidang lainnya. “Penilaian ini bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk mengevaluasi capaian dari tahun ke tahun,” kata Richardin.

Tim BSSN yang terdiri dari Firman Maulana, Achmad Ridho, dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Kabid Persandian, dan staf lainnya, menghabiskan waktu selama empat hari untuk melaksanakan penilaian di Provinsi Sultra. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber di pemerintah daerah, mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Harapan kami, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo Sultra, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM,” ungkap anggota BSSN. Tim BSSN berharap hasil penilaian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan siber dan perlindungan data publik secara lebih efektif di masa depan.

Dengan dilakukannya penilaian ini, diharapkan pemerintah Provinsi Sultra dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi ancaman siber, sehingga pelayanan publik di era digital dapat berjalan dengan aman dan lancar.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya melalui Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) yang terletak di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dalam rangka membahas kelanjutan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Konut mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (16/10/2024) di Jakarta.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Umum 1, Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H. Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Sultra, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten Konut.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, beberapa badan usaha dan sektor industri juga turut dilibatkan untuk memberikan masukan dalam pembahasan PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate yang berpotensi besar bagi perekonomian Sultra.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi PSN di Sultra, khususnya Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Konut, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan PSN di Sultra, termasuk Kawasan Industri ASPR, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan kawasan industri dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten dan provinsi. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dapat memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal, baik itu tenaga kerja maupun bahan baku, serta memastikan kelancaran transportasi material melalui jalur darat atau laut.

Pada kesempatan itu, Sekda Sultra juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kawasan industri dapat memaksimalkan pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan impor, seperti mesin pabrik dan alat berat, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Industri di Sultra, lanjut Sekda, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. “Sultra memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri yang terintegrasi, dengan 15 arahan PSN, 13 di antaranya berkaitan dengan sektor industri, termasuk pembangunan kawasan industri dan smelter,” jelasnya.

Sebagai bukti keseriusan Pemprov Sultra, kawasan industri di wilayah tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI, yang menilai Sultra sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya memfasilitasi pengembangan kawasan industri melalui revisi RTRW dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen sektor industri, PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Kabupaten Konut diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sultra.