MUNA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muna, yaitu Danau dan Terowongan Napabale, Rabu (16/10/2024). Dalam kunjungannya, Andap kagum dengan keindahan alam dan potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut.

Danau Napabale, yang terkenal dengan air jernihnya dan dikelilingi tebing karst yang menjulang tinggi, juga memiliki keunikan berupa terowongan alam yang menghubungkannya langsung dengan laut. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Danau Napabale memiliki daya tarik luar biasa, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

“Kunjungan saya ke Danau Napabale ini bertujuan untuk melihat lebih dekat potensi wisata yang dimiliki. Ini adalah salah satu destinasi yang bisa menjadi ikon pariwisata Sultra. Jika dikelola dengan baik dan didukung oleh promosi yang optimal, potensi ini bisa memberikan dampak positif besar terhadap perekonomian lokal,” ujar Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.

Andap juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sambil mengembangkan potensi pariwisata daerah. Peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di sekitar danau akan sangat membantu dalam memudahkan akses wisatawan dan memperkenalkan keindahan alam Muna ke lebih banyak orang.

“Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pariwisata, sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan alam ini dengan lebih mudah dan nyaman,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan Danau Napabale menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Dengan upaya bersama, Andap yakin bahwa Sultra dapat menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia.

Selain mengunjungi Danau Napabale, Pj Gubernur Andap juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada jajaran Pemkab Muna dan Muna Barat mengenai netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Turut mendampingi Pj Gubernur dalam kunjungan ini adalah Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna dan pejabat Pemkab Muna lainnya.

Jakarta, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024 pada Selasa (15/10/2024), bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Gubernur seluruh Indonesia atau perwakilannya, pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, serta para bupati dan walikota yang mengikuti acara secara virtual, bersama dengan pimpinan OPD dari seluruh provinsi.

Kegiatan dimulai dengan laporan dari Mohammad Noval, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menjelaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menekankan tiga hal penting: pertama, pentingnya regulasi yang jelas, termasuk pelaksanaan dan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 15 Januari 2014; kedua, kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan ketiga, alokasi anggaran yang memadai untuk dana desa.

Suhajar Diantoro juga mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi desa adalah untuk mencapai kemandirian fiskal, di mana desa tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga memberikan penjelasan terkait pentingnya LMS Pamong Desa. Menurutnya, program ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, dengan target pelatihan untuk 40.000 desa dan 80.000 aparatur desa pada tahun 2024. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi alat untuk mempercepat pengembangan kapasitas aparat desa, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, Sekda Sultra juga mencatat pentingnya pembelajaran berbasis digital dalam rangka pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui LMS Pamong Desa, aparatur desa dapat mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta memungkinkan evaluasi kompetensi secara real-time.

Acara ini juga membahas strategi pengembangan desa, dengan memperkenalkan platform LMS Pamong Desa yang diharapkan dapat memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan efisien, terutama bagi desa-desa yang terletak di daerah terpencil.

Sebagai bagian dari upaya memajukan desa, beberapa contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga disoroti, seperti Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil mengelola PADes sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2022 melalui berbagai unit usaha, termasuk wisata desa.

Keseluruhan acara bertemakan “Dari LMS Pamong Desa Menuju Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih mandiri.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Selasa (15/10/2024) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, Forkopimda Provinsi Sultra, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait.

Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang selama ini mendominasi anggaran daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mujahidin juga mengungkapkan bahwa pada 5 Januari 2025, sistem opsen pajak akan diberlakukan, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Sultra.

“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada. Kami berharap, dengan adanya opsen pajak yang akan berlaku pada 2025, pendapatan daerah akan meningkat signifikan,” ujar Mujahidin.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa keberhasilan dari kesepakatan ini sangat bergantung pada dasar hukum yang kuat, termasuk UU No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, yang memberi landasan yang jelas untuk pengelolaan pajak daerah. “Dengan dasar hukum yang jelas, kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi PAD ini sah dan sesuai aturan,” katanya.

Pj. Gubernur juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan PAD di Sultra. Saat ini, 63,97% anggaran Sultra bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi PAD baru mencapai 36,02%. “Kita harus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan mulai memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Andap.

Data dari Bapenda Sultra menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, sekitar 21% dari 869.479 kendaraan bermotor yang terdaftar di Sultra belum membayar pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan fokus pada sektor-sektor pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak untuk memastikan akurasi dan transparansi. “Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan disiplin pajak dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pembayaran serta pengawasan pajak,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra dapat meningkatkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pj. Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera, dan modern.

Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Sultra untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Acara tersebut digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 11:08 WITA di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kendari.

Kegiatan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada para nelayan mengenai pemanfaatan informasi cuaca dan iklim berbasis data ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung keselamatan nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka. “Kegiatan ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita. Saya berharap informasi cuaca yang akurat dapat membantu mereka bekerja dengan lebih aman dan produktif,” ujarnya.

Pj. Gubernur juga mengapresiasi BMKG, khususnya Direktur Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo, MT, yang hadir mewakili pihak pusat, serta Kepala Stasiun Meteorologi Sulawesi Tenggara, Sugeng, yang menggagas kegiatan ini. Beliau menegaskan dukungannya terhadap upaya BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim secara tepat sasaran kepada para nelayan.

“Informasi cuaca dan iklim sangat vital bagi para nelayan. Kita harus memanfaatkan teknologi dan data yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya mendukung penuh upaya BMKG dalam menyediakan informasi yang akurat bagi para nelayan,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur mengajak para nelayan untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG guna memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan lebih aman dan hasilnya lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI AL, POLAIR, dan kelompok nelayan, untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pj. Gubernur turut menyoroti pentingnya pengolahan hasil perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, mengingat cuaca yang tidak menentu. Budidaya rumput laut, udang, serta pengolahan ikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, instansi terkait, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara yang turut mengikuti pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para nelayan dalam menghadapi tantangan cuaca serta memanfaatkan potensi perikanan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) ini merupakan upaya pemerintah dan BMKG dalam memperkuat kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca yang kerap terjadi, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menggelar sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan tema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif.” Acara yang berlangsung di Aula Diskominfos ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana, serta para Admin Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang hak akses informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai salah satu alat pencegah potensi korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sofian Baco menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan publik. “Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Sofian Baco.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang baik, yang tidak hanya mengutamakan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam pemerintahan. Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memberi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana.

Melalui sesi diskusi ini, para peserta diundang untuk memberikan ide dan rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah yang tersedia. “Kami berharap dengan kegiatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan,” ujar Sofian Baco.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi kepada para Admin Informasi OPD yang aktif dalam merilis berita dan mengelola informasi publik. Penghargaan berupa plakat dan handphone diberikan kepada Admin OPD dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak.” Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola informasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini, diharapkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat lebih maksimal dalam pengelolaan informasi, baik dalam hal kualitas data yang disajikan, maupun dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Sosialisasi yang digelar ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bombana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Dalam penutupan kegiatan, Sofian Baco menyampaikan harapannya agar dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, semua pihak, khususnya para Admin OPD, semakin termotivasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas informasi publik yang disajikan. “Transparansi dalam pemerintahan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. Ke depannya, diharapkan PPID Kabupaten Bombana akan semakin baik dalam menyediakan akses informasi, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka, yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov. Sultra) menggelar apel gabungan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Sultra pada Senin, 14 Oktober 2024. Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., yang juga menyampaikan tiga pesan penting dari Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra.

Pesan pertama berkaitan dengan proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah diumumkan. Sekda menegaskan pentingnya para calon peserta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan guna menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, ia juga menyoroti adanya permasalahan data yang menyebabkan lebih dari 300 tenaga honorer tidak menerima pembayaran BPJS. Sekda meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan data tersebut.

Pesan kedua yang disampaikan Sekda adalah tentang pentingnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, khususnya bagi Inspektorat yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Sekda mengingatkan bahwa pengawasan yang baik sangat berpengaruh pada keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.

Pesan ketiga menyangkut evaluasi pekerjaan menjelang akhir tahun. Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi progres pekerjaan yang telah dilakukan, terutama terkait dengan pencairan anggaran. Mengingat tenggat waktu pada 14 Desember 2024, ia menekankan agar tidak ada keterlambatan dalam proses pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Sekda juga menegaskan bahwa realisasi kegiatan sangat terkait dengan evaluasi kinerja, di mana Pj. Gubernur berhak memberhentikan sementara pegawai yang tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

“Untuk itu, sisa waktu ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar capaian di bulan Oktober dan November dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujar Sekda dengan tegas.

Apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kinerja seluruh pegawai Pemprov. Sultra dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Rakor Inflasi Daerah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 14 Oktober 2024. Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber seperti Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi P, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, perwakilan Pemprov Sultra juga hadir dari berbagai instansi terkait, termasuk Sekretaris Dinas ESDM, Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan BPS.

Restuardy Daud, dalam arahannya, menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi inflasi menunjukkan perbaikan signifikan dengan adanya deflasi, meskipun harga bahan pokok di beberapa daerah masih belum stabil. Inflasi tahun ke tahun (year on year, y-on-y) per September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Provinsi Papua Pegunungan tercatat dengan inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat terendah dengan inflasi 0,49 persen.

Rakor ini juga membahas sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi pada minggu kedua Oktober 2024, seperti bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Restuardy menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan setiap minggu serta memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang aktif mengawasi inflasi di wilayahnya. “Kami berharap perhatian khusus diberikan kepada daerah dengan inflasi tinggi, serta daerah yang mengalami deflasi agar dapat menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi yang efektif dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih optimal.

Sebagai langkah lanjutan, Badan Pangan Nasional juga mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk pengendalian inflasi pangan, dengan harapan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran tersebut dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan.

Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi, dalam sesi tinjauan inflasi, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH), namun jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra, dapat terus ditingkatkan untuk memastikan kestabilan harga, terutama komoditas pangan, demi kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memberikan apresiasi tinggi kepada para atlet kontingen Sultra yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII di Kota Solo, pada Minggu (13/10/2024). Dua atlet Sultra, Tety Umbola dan Muhammad Usman, meraih medali di dua cabang olahraga, menambah kebanggaan bagi Provinsi Sultra.

Pada Peparnas XVII yang diselenggarakan di Solo pada 6-13 Oktober 2024, Tety Umbola berhasil meraih medali perak di cabang atletik nomor tolak peluru kelas T13 penglihatan jarak pandang 10 meter, sementara Muhammad Usman menyumbangkan medali perunggu pada cabang catur cepat perorangan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki oleh atlet penyandang disabilitas Sultra.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para atlet atas kerja keras dan dedikasi mereka. “Alhamdulillah, terima kasih atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah membawa nama baik Sultra di kancah nasional. Prestasi ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan,” ujar Andap saat dihubungi awak media.

Lebih lanjut, Andap berharap prestasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong pencapaian lebih tinggi bagi atlet Sultra, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung atlet penyandang disabilitas dan memfasilitasi mereka agar dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Pj. Gubernur juga mengajak masyarakat Sultra untuk memberikan perhatian lebih kepada olahraga bagi penyandang disabilitas. “Prestasi para atlet ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda, bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk meraih prestasi,” tegasnya.

Dalam Peparnas XVII ini, Sultra mengirimkan 55 orang peserta yang terdiri dari 23 atlet daksa, 4 atlet netra, 10 pelatih, dan 18 ofisial, yang berpartisipasi dalam 9 cabang olahraga dari total 20 cabang yang dipertandingkan. Cabang olahraga yang diikuti antara lain para atletik, para tenis meja, para catur, para bulu tangkis, para renang, para panahan, para taekwondo, para tenpin bowling, dan para angkat berat.

Peparnas merupakan ajang kompetisi empat tahunan yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, baik dengan hambatan fisik, hambatan visual, maupun hambatan intelektual. Keberhasilan atlet Sultra dalam ajang bergengsi ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat juang yang tinggi, tidak ada halangan bagi siapa pun untuk meraih prestasi, meskipun menghadapi keterbatasan fisik.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, SIK, MH, memberikan arahan pada Latihan Gabungan Paskibraka Tahun 2024 dan calon Paskibraka bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat wilayah Kota Kendari, Minggu (13/10/2024). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra dan diikuti oleh ratusan pelajar.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sultra dan Purna Paskibraka Indonesia Kota Kendari. Program ini bertujuan untuk membantu Pemprov Sultra dalam membentuk generasi muda yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, serta berkarakter Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan para peserta.

Dalam arahannya, Sekda Sultra menekankan pentingnya kegiatan seperti ini untuk membentuk karakter generasi muda. “Di tengah perubahan dan perkembangan zaman saat ini, rasa kebangsaan dan cinta tanah air harus terus dipupuk agar tidak mudah terkikis, apalagi sampai hilang. Kegiatan seperti ini adalah sarana yang sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Sekda Sultra juga memberikan pembekalan terkait pembinaan dan pembentukan generasi bangsa yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Ia percaya bahwa latihan gabungan ini akan memberikan dampak positif dalam membentuk sikap, karakter, dan cara pandang siswa-siswi. “Melalui kegiatan ini, siswa-siswi dapat belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, ketegasan, jiwa kepemimpinan, serta kepercayaan diri. Yang paling penting, mereka akan semakin bangga terhadap bangsa dan negara,” tambahnya.

Latihan Gabungan Paskibraka 2024 ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah Provinsi Sultra mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan generasi penerus yang berkompeten dan berwawasan luas.