Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat “Baik” dalam kategori pengelolaan data statistik sektoral. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia setelah melalui evaluasi yang diikuti oleh 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota se-Indonesia. (3/10)

Sultra menempati peringkat keenam dengan nilai 2,90, setelah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk implementasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dan dihadiri oleh Kepala BPS, dengan penghargaan untuk predikat keempat hingga kedelapan diterima oleh Dinas Kominfo Sultra selaku Walidata.

Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antarinstansi di Sultra dalam mengelola data yang akurat dan reliabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Kominfo untuk mewujudkan satu data Indonesia yang valid dan terintegrasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, khususnya dalam pengembangan Data Desa Presisi. Harapan saya, ke depan Sultra bisa masuk dalam tiga besar penerima Anindhita Wistara Data pada tahun 2025,” ujar Andap.

Sultra menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan ini, yang juga diberikan kepada DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta yang meraih predikat tertinggi dengan nilai masing-masing 3,48, 3,37, dan 3,34. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akurasi data sektoral yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya penyusunan Perda Data Desa Presisi untuk mendukung pembangunan data sektoral yang valid. “Melalui penerapan Perda ini, kita harap pada 2025, Sultra bisa semakin mengukir prestasi di tingkat nasional dan menjadi contoh dalam pengelolaan data sektoral,” tambahnya.

Ke depan, Andap juga mengajak semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan data sektoral, serta mengoptimalkan anggaran statistik yang dapat memperkuat kinerja Dinas Kominfo dan dinas lainnya sebagai produsen data. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Andap berharap Sultra dapat terus meningkatkan kualitas data untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024:

1. DKI Jakarta (3,48)
2. Bali (3,37)
3. DI Yogyakarta (3,34)
4. Jawa Timur (3,08)
5. Jawa Barat (3,07)
6. Sulawesi Tenggara (2,90)
7. Bengkulu (2,87)
8. Sumatera Barat (2,87)

Keberhasilan Pemprov Sultra ini diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam memperbaiki pengelolaan dan akurasi data untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif melaksanakan probity audit pada sepuluh paket proyek strategis tahun 2024. Probity audit ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani pada 2 Januari 2024.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut berlangsung dengan integritas tinggi dan bebas dari penyimpangan.

Sepuluh paket strategis yang menjadi fokus probity audit meliputi proyek-proyek penting, seperti lanjutan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bombana, peningkatan jalan di Laeya-Tampabulu, Tampabulu-Toburi, dan Toari-Bambamolingku-Matausu, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Babomolingku, peningkatan jaringan irigasi di Tongkoseng, revitalisasi SDN 28 Kampung Baru dan SMPN 13 Poleang Utara, pembangunan Pelabuhan Larete, serta revitalisasi SDN 136 Larete.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, menekankan bahwa probity audit ini merupakan langkah strategis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bombana.

“Probity audit bertujuan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip integritas, kejujuran, dan akuntabilitas,” jelas Ridwan. (3/10/2024)

“Selain itu, audit ini menjadi semacam *early warning system* (peringatan dini) yang dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga masalah bisa dicegah sebelum terjadi,” tambahnya.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa konsisten dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ridwan berharap audit ini tidak hanya mendeteksi potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan.

Akbar, S.Hi., Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, menjelaskan bahwa probity audit dilakukan pada berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa.

“Audit ini mencakup tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, namun kami fokus pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Akbar.

Dengan demikian, pihaknya dapat memantau proses dengan lebih mendalam, terutama pada tahap kritis yang sering rawan penyimpangan.

Dalam audit ini, tim Inspektorat melakukan pemantauan terhadap sejumlah indikator, di antaranya validitas anggaran, kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kebutuhan, dan waktu pelaksanaan.

Selain itu, mereka juga mengecek transparansi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa serta memantau proses pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan ini bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang dianggarkan benar-benar digunakan secara optimal dan bebas dari kecurangan,” imbuh Akbar.

Dengan probity audit yang dilakukan, Ridwan berharap seluruh perangkat kerja terkait di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal dan berpedoman pada asas-asas kejujuran. Ia juga berharap agar audit ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Probity audit ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ridwan.

Melalui probity audit ini, Inspektorat Bombana berkomitmen menciptakan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan bersih dari korupsi, sesuai visi mewujudkan Bombana yang transparan dan berintegritas. (adv)

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.

Rakor kali ini membahas pengendalian inflasi yang telah menunjukkan hasil positif, dengan angka inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,84%. Hasil ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.

Deflasi bulanan yang tercatat pada September 2024 juga menjadi sorotan, dengan komoditas-komoditas utama seperti hortikultura, beras, dan ikan mengalami penurunan harga. Hal ini, menurut Andap, disebabkan oleh stabilitas pasokan pangan serta dukungan bantuan sosial dari pemerintah. “Kami mengapresiasi kerjasama yang kuat antara TPID, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang memungkinkan inflasi Sultra tetap terkendali dengan baik,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Selain itu, dalam rakor tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah potensi deflasi yang lebih dalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, yang akan mempermudah distribusi pangan, khususnya untuk mengatasi kelebihan pasokan komoditas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2024. Selain itu, distribusi bantuan pangan juga telah mencapai 100% dalam tiga bulan terakhir.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) juga memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa dalam mengendalikan inflasi. BI juga mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian untuk mengurangi dampak risiko iklim pada sektor pertanian.

Dari sisi meteorologi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, menginformasikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau, yang diperkirakan berlanjut hingga November. Namun, musim hujan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi strategis pun dihasilkan dalam rakor ini, antara lain:

1. Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa dalam pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian.
3. Percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan kerja sama antar daerah, serta perluasan jaringan kios untuk memantau inflasi.

Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi menjelang Pilkada serentak dan akhir tahun 2024. Menurutnya, menjaga kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang responsif untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita harus terus bekerja keras menjaga inflasi dan siap menghadapi potensi anomali cuaca, khususnya menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Andap.

Dengan adanya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terencana dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan perekonomian Sultra dapat tetap stabil, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung kesuksesan Pilkada dan pencapaian pembangunan di akhir tahun 2024.

KOLAKA TIMUR, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), yang dilakukan oleh Staf Khusus Kementerian Pertanian, Profesor Muhammad Arsyad. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Koltim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Koltim, serta berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan penyuluh pertanian. (2/10)

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dengan luas wilayah mencapai 36.068 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Menurut Asrun, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan 24,15 persen terhadap PDRB pada triwulan II 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT), yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air guna meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Asrun Lio.

Asrun juga menyampaikan bahwa target PAT Provinsi Sultra pada tahun 2024 adalah 9.667 hektar, dengan realisasi hingga 1 Oktober 2024 telah mencapai 10.873 hektar atau 112,48 persen dari target. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, dari target 550 hektar, telah tercapai 644,5 hektar atau 120,82 persen, sementara untuk padi gogo, target tanam 60 hektar baru terealisasi 16 hektar atau 26,67 persen.

Salah satu program pendukung PAT adalah pompanisasi, yang memberikan bantuan mesin pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area pertanian yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air, terutama di musim kemarau. Sekda juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara mendapat alokasi pompa air sebanyak 1.142 unit, dengan 420 unit telah dimanfaatkan hingga 1 Oktober 2024. Untuk Kolaka Timur, sebanyak 330 unit pompa air telah dialokasikan, dan 220 unit di antaranya telah didistribusikan.

Selain itu, untuk mendukung efisiensi irigasi, Provinsi Sultra juga menerima alokasi irigasi perpompaan yang meliputi mesin pompa, rumah pompa, dan jaringan distribusi air. Dari total 195 unit irigasi perpompaan yang dialokasikan, 56 unit sudah selesai 100 persen pengerjaannya, sementara 84 unit lainnya telah mencapai 70 persen. Khusus untuk Kolaka Timur, tujuh unit irigasi perpompaan sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres 70 persen.

Asrun Lio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Staf Khusus Kementerian Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad, atas kunjungannya ke Sulawesi Tenggara dan berharap program-program ini dapat terus berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan program-program PAT dan pompanisasi dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka Timur.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.

Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.

Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.

Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.

WAKATOBI, sultranet.com – Pasca gempa tektonik berkekuatan M6,2 yang mengguncang wilayah Laut Banda, Wakatobi, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB, Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, mengimbau warga agar tetap tenang. Meskipun gempa terasa cukup kuat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Menurut laporan BMKG, episenter gempa terletak di laut, dengan koordinat 6,15° LS dan 125,02° BT, sekitar 182 km tenggara Wakatobi, pada kedalaman 599 km. Gempa ini tergolong dalam kategori gempa intra-slab akibat deformasi dalam lempeng, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Dampak Gempa dan Langkah Pemerintah Daerah

Berdasarkan peta guncangan BMKG, intensitas guncangan di Wakatobi tercatat mencapai level IV MMI, yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Meskipun guncangan cukup terasa, hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa tersebut. Pj. Gubernur Sultra segera menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk memantau situasi lebih lanjut dan memastikan keamanan warga, terutama terkait potensi kerusakan bangunan.

Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rudin, S.T., menyampaikan bahwa episenter gempa pada pukul 17.28 WITA terletak sekitar 186 km tenggara Wakatobi, dengan kedalaman 631 km. Meskipun terjadi di kedalaman yang cukup besar, getaran yang dirasakan di permukaan tidak terlalu kuat. Hingga pukul 18.45 WITA, belum ada laporan tentang korban jiwa atau kerusakan parah.

Imbauan Pj. Gubernur untuk Tetap Waspada

Pj. Gubernur Sultra menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mengimbau agar warga selalu mengikuti arahan resmi dari BMKG dan pihak berwenang serta memeriksa kondisi bangunan tempat tinggal mereka guna memastikan keamanan, terutama dari potensi keretakan yang bisa membahayakan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal resmi mereka, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, serta tidak mempercayai berita atau isu yang tidak terverifikasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, meskipun hingga pukul 16.48 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya gempa susulan.

Dengan kedalaman gempa yang cukup besar dan lokasi yang berada di laut, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Pemerintah daerah berharap agar situasi tetap kondusif, dengan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan pelaku usaha di wilayah Provinsi Sultra. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, MHum, PhD, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, pada Selasa (1/10/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Perda ini mengatur secara rinci mengenai jenis pajak daerah, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama PAD yang sangat krusial bagi pembangunan daerah. Dengan implementasi Perda ini, kita berharap dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, serta memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha sebagai motor penggerak perekonomian diharapkan dapat mendukung pengembangan daerah melalui kontribusinya dalam pajak.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi untuk masa depan. Melalui pembayaran pajak, kita turut serta dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sekda Asrun Lio juga mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kontribusi kita semua,” tuturnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sultra, serta Direktur Utama perusahaan dan pengusaha wajib pungut pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU) se-Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata di Sultra.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Rakor ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mempercepat proses pembangunan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 di Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Selasa (1/10/2024). Upacara dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., dengan mengusung tema “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas”.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sultra. Selain itu, turut hadir anggota TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, ASN, serta siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kendari.

Upacara dimulai dengan penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara, yang diikuti dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan Kusuma Bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Momentumnya semakin khidmat dengan pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Abdurrahman Shaleh.

Dalam ikrar tersebut, H. Abdurrahman Shaleh mengingatkan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. “Ancaman tersebut dimungkinkan oleh kelengahan bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang bertujuan menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI.

Setelah upacara, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan pentingnya momen ini sebagai pengingat perjuangan para pahlawan. “Hari Kesaktian Pancasila adalah waktu yang tepat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan mendoakan mereka agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Pj. Gubernur.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk meneguhkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. “Mari dengan semangat Pancasila, kita wujudkan Indonesia Emas pada 2045,” tambahnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarahnya, Pancasila pernah dihadapkan pada rongrongan dari berbagai pihak, termasuk upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa lalu. Namun, dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia berhasil menjaga keutuhan negara dan terus melangkah maju menghadapi tantangan global.

Bombana, 1 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2024). Rapat paripurna ini diselenggarakan untuk meresmikan, mengangkat, dan mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Bombana yang baru untuk periode 2024-2029.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024, Arsyad, S.Pd., SH., MH, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya proses pemilihan legislatif serta pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 25 anggota DPRD yang baru oleh Sekretaris DPRD, Kalvarios Syamruth, SH., MH., CGCAE.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah dilantik. Ia mengucapkan selamat dan berharap para legislator yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya. Pj. Bupati juga berharap para anggota DPRD yang baru dapat berkolaborasi dengan pihak eksekutif untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

“Selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik. Saya berharap Anda semua dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Sebagai lembaga legislatif, peran DPRD sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal pengawasan anggaran dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk pejabat daerah, tokoh agama, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan dan masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi tanda dukungan dan harapan besar terhadap kinerja anggota DPRD yang baru.

Setelah pengangkatan dan pembacaan SK, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang baru. Mereka mengucapkan janji untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjaga integritas dan etika dalam setiap langkah kerja mereka. Pengucapan sumpah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Diharapkan dengan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, Kabupaten Bombana akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal pelayanan publik, pengawasan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pj. Bupati berharap semangat baru yang dibawa oleh para anggota DPRD yang baru ini dapat menjadi momentum penting untuk membawa Kabupaten Bombana menuju arah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

“Dengan dilantiknya anggota DPRD yang baru, saya yakin akan ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Semangat baru ini akan memperkuat kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bombana,” kata Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kehadiran DPRD dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan adanya anggota DPRD yang baru, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah demi kemajuan Bombana. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi langkah besar dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai penutup, Pj. Bupati berharap agar anggota DPRD yang baru dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan semua pihak, baik dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. “Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bombana yang lebih baik, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tutup Edy Suharmanto.

Dengan pelantikan anggota DPRD yang baru ini, masyarakat Kabupaten Bombana berharap akan semakin terwujudnya pembangunan yang merata, pelayanan publik yang lebih baik, dan pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Bombana, 1 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2024). Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momen penting untuk kembali mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bermasyarakat. Dalam sambutannya, Edy Suharmanto mengungkapkan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi sebuah pedoman yang harus kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia, yang harus terus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Edy Suharmanto dengan tegas.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, seluruh peserta upacara mengheningkan cipta dan melakukan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks Pancasila pun dilaksanakan dengan penuh khidmat, diikuti oleh pengibaran bendera merah putih yang menjadi simbol kebesaran negara Indonesia.

Edy Suharmanto juga menyampaikan harapannya agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi dapat menjadi refleksi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih mendalami makna dan tujuan dari Pancasila. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

“Melalui peringatan ini, saya berharap generasi muda semakin memahami dan menghayati makna dari Pancasila. Jangan hanya mengenalnya sebagai teori, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat,” tambahnya.

Di akhir amanatnya, Pj. Bupati mengingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai peringatan tahunan semata, tetapi sebagai momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, mengamalkan Pancasila berarti turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur.

“Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah hidup kita. Hari Kesaktian Pancasila adalah waktu yang tepat untuk memulai itu semua,” tegasnya.

Upacara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tema yang mengangkat semangat kebersamaan dan persatuan, peringatan ini diharapkan dapat memberi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menjaga semangat kebangsaan yang selama ini telah menyatukan bangsa Indonesia.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai Pancasila, memperkokoh persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.