KENDARI, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin rapat koordinasi tahap awal antara Bank Jatim dan Bank Sultra pada Jumat (11/10/2024).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra dengan fokus pembahasan mengenai Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai amanat POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sekda Sultra, pada Minggu (13/10/2024), menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua bank daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti minimum.

“Bank Sultra telah menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Bahkan tanpa suntikan dana dari pemerintah daerah, Bank Sultra tetap mampu memberikan dividen bagi pemegang saham, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pemulihan daerah,” ungkap Asrun.

Dia menambahkan, pertumbuhan Bank Sultra semakin pesat sejak 2022 hingga kini, tetapi amanat konsolidasi bank umum melalui KUB wajib dilaksanakan sesuai kebijakan OJK. Dalam skema ini, Bank Jatim akan bertindak sebagai bank induk KUB dengan Bank Sultra sebagai anggotanya.

“Sebagai salah satu bank anchor KUB, Bank Jatim telah dinyatakan siap oleh OJK untuk mendukung pengembangan kapasitas Bank Sultra. Sinergi ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis baru antara kedua belah pihak,” ujar Sekda.

Dalam rapat tersebut, Bank Jatim menawarkan pengembangan kapasitas bisnis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dapat tetap berlanjut meski periode KUB nantinya berakhir.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, bersama jajaran direksi dan manajerial, termasuk Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Edi Masrianto, SEVP Network & Services Revi Adiana Silawati, VP Corporate Secretary Wioga Adhiarma Aji, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sementara itu, Sekda Sultra turut didampingi oleh Direktur Utama Bank Sultra, Kepala Biro Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, dan pejabat terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara Bank Jatim dan Bank Sultra untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan stabilitas perbankan daerah.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencetak prestasi nasional di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sultra berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Penghargaan bergengsi tersebut meliputi:

1. Peringkat Ketiga Kategori Kepala UKPBJ Berprestasi Tahun 2024 yang diterima oleh Khaerudin, Plt. Kepala Biro PBJ Sultra.
2. Peringkat Pertama Kategori Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik untuk K/L/PD Tahun 2024 yang diterima oleh Umikun Latifah, JF PPBJ Madya.
3. Peringkat Pertama Swargaloka Metaverse Pengadaan Booth Virtual Expo Terfavorit Tahun 2024 yang diterima oleh W. Sulhan, staf Biro PBJ Sultra.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada perwakilan Pemprov Sultra.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada inovasi pengadaan barang dan jasa, pencapaian mentoring dalam meningkatkan kematangan UKPBJ daerah, serta partisipasi aktif dalam expo virtual. Pemprov Sultra berhasil membawa dua UKPBJ kabupaten/kota ke level proaktif, sementara lainnya berada di tahap akhir menuju kematangan tertinggi.

Booth virtual UKPBJ Sultra dalam Swargaloka Metaverse juga menjadi daya tarik utama expo selama 35 hari, dengan pengunjung terbanyak dibanding booth lainnya.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus berinovasi, meningkatkan tata kelola, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sultra. Terima kasih kepada tim UKPBJ yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa,” ujar Andap.

Andap juga memuji peluncuran aplikasi BOSARA, sebuah terobosan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa di Sultra. Aplikasi ini dianggap mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Inovasi seperti BOSARA adalah langkah maju dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Kami akan terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan Sultra,” katanya.

Keberhasilan mentoring UKPBJ kabupaten/kota menjadi sorotan dalam peningkatan kapasitas SDM. Andap menegaskan, pembinaan ini akan terus diperkuat agar seluruh UKPBJ di Sultra mencapai level proaktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Prestasi ini bukan hanya capaian, tetapi juga tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan dampak yang lebih besar,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plh. Kepala LKPP, pejabat LKPP bidang SDM dan pengembangan kelembagaan, serta para kepala UKPBJ Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Momentum ini sekaligus menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di tingkat nasional.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu (9/10/2024).

Rakornas dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mewakili Menteri Agama yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pornografi.

“Peran pendidikan sangat vital. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai pencegahan pornografi di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus terus diperkuat,” ujar Saiful.

Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi, menempatkannya di peringkat keempat dunia dan kedua di ASEAN.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat daerah sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2012. “Peran aktif pemerintah daerah, TP PKK, dan Karang Taruna sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pornografi,” ungkap Woro.

Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Sultra menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan GTP3 di wilayahnya. Ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis, mulai dari pembinaan, pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi. Ini bukan hanya isu moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial. Langkah preventif dan tindakan hukum harus berjalan seimbang,” kata Andap.

Rakornas turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, kementerian/lembaga, dan institusi terkait. Acara ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA.

Selain membahas pentingnya regulasi dan literasi digital, Rakornas juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan pornografi sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.

“Pornografi memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding narkotika. Oleh karena itu, perlu tindakan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap pencegahan pornografi dapat menjadi prioritas bersama untuk melindungi moral dan ketahanan sosial bangsa, khususnya di tengah gempuran arus digital yang semakin tak terbendung.

BALI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Acara ini berlangsung di Gedung Ksiramawa, Kompleks Art Center, Bali, Selasa (8/10/2024).

Kegiatan yang dimulai sejak 7 hingga 10 Oktober 2024 tersebut dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia atau perwakilannya. Temu Karya Nasional ini menjadi puncak dari serangkaian acara untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah desa dan kelurahan yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam mendorong kemajuan dan kemandirian wilayahnya. Dalam acara tersebut, penghargaan Upakarya Wanua Nugraha juga diberikan kepada kepala daerah yang mendukung keberhasilan desa dan kelurahan di wilayahnya.

Sekda Sultra menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini meliputi diskusi, pembekalan, serta motivasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola berbasis inovasi dan potensi unggulan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memajukan desa dan kelurahan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada acara tersebut, panel diskusi menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, serta Direktur Pembangunan Daerah Kemen-PPN/Bappenas. Pembahasan utama mencakup kebijakan kolaboratif dan inovasi yang mendukung keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada 9 Oktober 2024 ke dua lokasi di Provinsi Bali. Lokasi pertama adalah Kelurahan Kubu/Desa Adat Panglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan lokasi kedua adalah Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik keberlanjutan kinerja tata kelola berbasis potensi lokal.

Sekda Sultra menambahkan bahwa partisipasi Sultra dalam kegiatan ini menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di wilayahnya. Ia berharap desa dan kelurahan di Sulawesi Tenggara semakin mandiri, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta nasional.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berhasil meraih penghargaan Apresiasi Kabupaten Cerdas Berkarakter dalam puncak rangkaian kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) 2024.

Penghargaan ini diberikan di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada Senin (07/10/2024).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Dr. Edy Suharmanto, M.Si.

Kabupaten Bombana dinobatkan sebagai salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang memiliki kebijakan serta program penguatan karakter secara berkelanjutan, terutama terkait dengan profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkeadilan, dan aman dari kekerasan, serta berupaya untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Penghargaan ini juga diberikan kepada pemangku kepentingan di ekosistem pendidikan yang telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan penguatan karakter di sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dinilai layak menerima penghargaan ini berkat sejumlah terobosan yang dilakukan, seperti kampanye anti-bullying melalui media sosial, pembinaan berkelanjutan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk Festival Kurikulum Merdeka, serta implementasi Kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan.

Selain itu, kurikulum muatan lokal juga digarap untuk memperkuat karakter peserta didik.

Komitmen pemerintah daerah pun terlihat dari dukungan anggaran yang memadai, sehingga program penguatan karakter dapat dijalankan dengan optimal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si., mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menerapkan penguatan karakter di lingkungan pendidikan.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Bombana dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” ujarnya.

Arsyad menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi pendorong untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pendidikan karakter di Bombana.

“Kami tidak akan berpuas diri. Dinas Dikbud akan terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan agar mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tandasnya

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen pendidikan di Bombana untuk tetap konsisten dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan inklusif.

Sumber: Diskominfo Bombana

Kendari, sultranet.com – Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin, 7 Oktober 2024. Acara yang berlangsung khidmat ini menandai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.5-4183 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, di hadapan jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga anggota DPRD yang dilantik.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., turut hadir dalam acara tersebut untuk membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengapresiasi peran masyarakat Sultra yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dan menyukseskan pelaksanaannya dengan aman dan damai.

“Pemilu 2024 merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Terima kasih kepada seluruh rakyat, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan yang telah berkolaborasi sehingga pemilu dapat berjalan lancar,” ujar Andap.

Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPRD diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan pelayanan publik yang prima, mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong investasi demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Ketua sementara DPRD Sultra, La Ode Tariala dari Partai NasDem, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin sementara DPRD. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagai langkah awal, La Ode Tariala menyebutkan fokus DPRD sementara adalah memfasilitasi rapat-rapat awal, membentuk fraksi-fraksi, serta menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD. Ia mengingatkan para anggota untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto juga menyampaikan harapannya agar para anggota DPRD baru terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan orientasi guna menunjang tugas legislatif mereka. “Masyarakat memiliki harapan besar terhadap kinerja saudara-saudara sebagai wakil rakyat. Persiapkan diri dengan baik agar dapat menjalankan amanah hingga purna tugas nanti,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Andap menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pilkada serentak 2024. Ia meminta para anggota DPRD untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun partai politik.

Acara diakhiri dengan pembacaan sumpah dan janji para anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik, menandai dimulainya masa jabatan mereka untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi para legislator untuk mulai bekerja demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Berikut adalah daftar nama 45 anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik berdasarkan daerah pemilihan:

1. Dapil Sultra 1 (Kota Kendari): Sudarmanto, Hj. Gunartin, Amiruddin Nurdin, Hj. Isyatin Syam, Muh. Mu’Tashim Saifullah, Dra. Hj. Harmawati.
2. Dapil Sultra 2 (Konawe Selatan dan Bombana): Suparjo, Tya Roysman, Hj. Nurlin Surunuddin, A. Syarifuddin, Hj. Hasmawati, Drs. Abdul Halik, Wahyu Sulaiman, Aflan Zulfadli.
3. Dapil Sultra 3 (Muna, Muna Barat, Buton Utara): La Ode Tariala, La Ode Frebi Rifai, H. Uking Djassa, La Isa, La Ode Muhammad Marshudi, Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan.
4. Dapil Sultra 4 (Buton, Kota BauBau, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi): Syahrul Said, Nursalam Laba, Achmad Aksar, La Ode Abdul Muzzafar, Rosni, Muh. Poli, Ali Mardan, Suwandi, Yusman Fahim, Fajar Ishak Daeng Jaya.
5. Dapil Sultra 5 (Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur): Hartini, Muh. Tyas Zulfikar, Andi Muhammad Saenuddin, H. Abdul Azis, Wisra Wasta Wati, Hj. Hatija, Masyhuri, Ir. H. Muhammad Irpani Thalib, Daswar.
6. Dapil Sultra 6 (Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan): Irwan, Hj. Sulaeha Sanusi, H. Herry Asiku, Hj. Nurponirah, Budhi Prasodjo, Dr. H. Ardin.

Selamat kepada para anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi demi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, memimpin apel gabungan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Senin, 07 Oktober 2024. Apel ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sultra, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., serta kepala OPD, pejabat struktural, dan staf di Kantor Gubernur Sultra.

Dalam amanatnya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merealisasikan program pembangunan daerah. “Kita harus bersatu untuk mengklasifikasikan dan memperjuangkan anggaran demi kemajuan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab kita sangat besar,” katanya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan tentang lima hak konstitusional yang wajib dipenuhi pemerintah, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lingkungan. “Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti penyediaan rumah layak huni dan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu harus menjadi prioritas. Jangan hanya berbicara, mari kita buktikan dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Selain itu, Andap Budhi Revianto menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Pj. Gubernur memastikan bahwa telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur netralitas ASN dalam lingkup Pemprov Sultra. “Sebagai ASN, kita harus bebas dari pengaruh politik. Mari kita jaga integritas dan fokus pada tugas kita demi masyarakat,” ujar Andap.

Pentingnya kecepatan dalam penyampaian informasi juga menjadi sorotan Pj. Gubernur. Dalam era digital yang penuh disrupsi ini, informasi memiliki peranan yang sangat penting. “Informasi adalah kekuatan. Kita harus aktif menyampaikan perkembangan kinerja kita kepada masyarakat agar mereka dapat memahami apa yang kita lakukan,” katanya.

Dalam apel gabungan tersebut, Pj. Gubernur juga memberikan informasi terkait penerimaan ASN tahun 2024, di mana Sultra berhasil mengakomodasi 7.497 kuota ASN. Jumlah tersebut terdiri dari 1.509 formasi CPNS dan 5.988 PPPK. “Proses penerimaan ASN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar semua pihak bisa melihat bahwa kita serius dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Apel gabungan ini ditutup dengan semangat untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Sultra yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan publik. Pj. Gubernur berharap seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan komitmen dan sinergi yang baik, Pemprov Sultra siap menghadapi berbagai tantangan dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian serta lembaga terkait.

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismatini, melaporkan deflasi nasional sebesar 0,12% pada September 2024. “Angka inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 1,84%, merupakan capaian terendah dalam dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” ungkap Pudji.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menyebut deflasi ini didukung oleh penurunan harga komponen energi sebesar 0,30%, terutama dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, bahan makanan mencatat deflasi 1,93%, sementara harga cabai rawit turun 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya.

Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa meski secara nasional terjadi deflasi, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga meningkat pada minggu pertama Oktober 2024. “Tercatat 247 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga, terutama untuk bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Tomsi menambahkan bahwa kenaikan harga bersifat sporadis dan tidak saling memengaruhi antar daerah. “Ini menunjukkan permasalahan berada pada pengelolaan internal masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan pemerintah daerah dapat introspeksi agar tidak ada lonjakan harga pada pekan-pekan berikutnya,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas capaian inflasi yang terkendali. Namun, Tito juga menyoroti sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara masuk dalam sepuluh provinsi dengan inflasi terendah, bersama Bangka Belitung, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini terdiri dari sejumlah instansi, seperti Bank Indonesia (BI) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas terkait lainnya. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah.

Deputi BPS, Pudji Ismatini, juga mencatat peningkatan harga beberapa komoditas seperti bawang merah naik 5,50%, minyak goreng naik 0,36%, dan telur ayam naik 0,53%. Namun, deflasi pada beberapa bahan pokok lainnya berhasil menyeimbangkan inflasi di tingkat nasional.

Melalui rakor ini, Pemprov Sultra bersama pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat meningkatkan langkah strategis dalam pengendalian harga. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Kendari, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini ditandai dengan digelarnya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Acara berlangsung pada Selasa (5/10/2024) di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan bahwa upaya digitalisasi merupakan langkah strategis dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk Satuan Tugas TP2DD sebagai motor penggerak digitalisasi, melibatkan seluruh perangkat daerah, serta menggandeng mitra perbankan dan sektor swasta.

“Kami telah menyusun regulasi, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, mengalokasikan anggaran, hingga membangun kolaborasi strategis dengan pihak perbankan dan sektor swasta. Semua langkah ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong penerapan transaksi berbasis digital,” ujar Edy.

Transformasi Digital di Bombana

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengubah pola transaksi pendapatan dan belanja daerah dari manual ke digital. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan kanal pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pj. Bupati juga menyebutkan bahwa capaian Indeks ETPD Bombana pada semester satu tahun 2024 mencapai 89,6%, meningkat 2,2% dibandingkan semester dua tahun 2023.

“Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan dalam transformasi digital kita. Kami akan terus menjaga konsistensi ini untuk memastikan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Apresiasi dan Arahan kepada Perangkat Daerah

Edy Suharmanto memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mendukung implementasi ETPD. Ia juga meminta kepala perangkat daerah, khususnya pengelola pajak dan retribusi, untuk lebih giat mensosialisasikan kanal pembayaran digital kepada masyarakat.

“Kami harap ASN juga dapat menjadi teladan dalam memanfaatkan transaksi digital, khususnya dalam pembayaran kewajiban pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.

Peran Kolaborasi dalam Digitalisasi

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor terkait. Mereka bersama-sama mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai bagian dari program nasional. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Dengan implementasi ETPD yang semakin matang, Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi contoh sukses digitalisasi pemerintah daerah di Indonesia. Komitmen ini sekaligus sejalan dengan visi Indonesia menuju era digital dalam tata kelola pemerintahan.

Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diharapkan menjadi simbol penting transformasi keuangan pemerintah menuju era non-tunai. Kanal pembayaran berbasis digital yang telah disediakan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah wujud nyata langkah maju kita bersama. Kami optimistis, dengan kerja sama semua pihak, digitalisasi akan membawa manfaat besar bagi pembangunan di Kabupaten Bombana,” pungkas Edy.

Dengan capaian Indeks ETPD yang terus meningkat, Kabupaten Bombana optimis menghadapi tantangan digitalisasi di masa mendatang, sekaligus mendukung transformasi Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital.

Konawe Selatan, sultranet.com – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2024 diadakan dengan khidmat di Apron Landasan Udara Halu Oleo, Kabupaten Konawe Selatan. Upacara tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 143/HO, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., hadir mewakili Pj. Gubernur Sultra. (5/10)

Rangkaian upacara dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, personel TNI, Polri, Brimob, Basarnas, Avsec Bandara, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Komandan upacara dipercayakan kepada Mayor Kes Masrio Septi Hanafi, S.Si., yang juga menjabat sebagai Kasibinjas Lanud Halu Oleo. Sementara itu, Mayor Chk Agung Widhi, S.H., M.H., Kakum Korem 143/HO, bertindak sebagai komandan defile, dan Mayor Lek Adie Mardiyanto, Kasibakti Dispotdirga Lanud Halu Oleo, menjabat sebagai perwira upacara.

Salah satu momen penting dalam upacara tersebut adalah pemberian tanda kehormatan negara oleh Irup, yang diberikan kepada prajurit-prajurit terbaik TNI. Penghargaan diterima oleh Kapten Inf Sulhan dari Angkatan Darat (AD), Serma Mar Hasrin Hamsis dari Angkatan Laut (AL), dan Praka Candra Wijaya dari Angkatan Udara (AU).

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, S.E., M.Si., yang dibacakan oleh Irup, tema peringatan HUT TNI tahun ini adalah “TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju.” Tema ini menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin dinamis.

Panglima TNI juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia TNI yang inovatif dan mampu mengoperasikan alat utama sistem senjata (alutsista) berteknologi tinggi. Hal ini sejalan dengan transformasi TNI untuk menjadi kekuatan pertahanan yang disegani di tingkat internasional.

Di akhir amanat, Panglima TNI memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas kontribusinya dalam memajukan TNI selama 10 tahun masa pemerintahannya. Jenderal Agus Subianto juga mengajak seluruh prajurit TNI untuk menyambut Presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang diyakini akan memperkuat posisi TNI baik di tingkat nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI ke-79 tidak hanya diisi dengan upacara, namun juga berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, pengobatan umum, donor darah, sunatan massal, makan gratis, doa bersama, serta ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Watubanga.

Dengan semangat peringatan HUT ke-79, seluruh prajurit TNI diharapkan dapat terus menjaga soliditas, profesionalisme, dan kemanunggalan dengan rakyat, demi tercapainya visi Indonesia Maju. “Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia!”