BOMBANA, sultranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mengambil langkah strategis dengan menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Gelombang II. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (5/9/2024).

Pelatihan ini diikuti oleh 311 peserta yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Para peserta yang terlibat merupakan anggota aktif Satlinmas, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, terutama selama masa Pilkada.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menegaskan bahwa keberadaan Satlinmas menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Menurutnya, pelatihan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan.

“Pemerintah menempatkan urusan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anggota Satlinmas memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto juga menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana telah menyiapkan beberapa program peningkatan kapasitas Satlinmas. Selain pelatihan ini, salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah pembentukan Sistem Informasi Manajemen Linmas (SIM LINMAS). Program ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan lingkungan dengan partisipasi masyarakat secara sukarela dan swakarsa.

Satlinmas sendiri memiliki peran penting, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pemilu maupun Pilkada. Dalam konteks Pilkada 2024 yang akan datang, Satlinmas diharapkan dapat berperan aktif dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga dapat tercipta suasana kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Adapun materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek utama, seperti indeks potensi kerawanan Pilkada, strategi dan taktik pengamanan TPS, pelibatan pers dalam pengamanan TPS, serta peran penting Satlinmas dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam memastikan ketertiban umum selama Pilkada. Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian yang memberikan panduan tentang teknik pengamanan dan penanganan situasi darurat di lapangan.

Pj. Bupati juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Satlinmas, SatPol PP, dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada. Dengan demikian, seluruh elemen keamanan dapat bersinergi untuk menciptakan situasi yang kondusif, tidak hanya di hari pemungutan suara, tetapi juga dalam proses kampanye dan pascapemilu.

“Kita berharap pelatihan ini akan memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan oleh Satlinmas di seluruh Kabupaten Bombana. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka akan lebih siap dalam mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin muncul selama proses Pilkada,” jelas Edy Suharmanto.

Pelatihan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan peserta pelatihan. Mereka menganggap kegiatan ini sangat relevan, mengingat peran Satlinmas yang kian penting dalam menjaga stabilitas daerah di tengah suasana politik yang dinamis.

Salah seorang peserta pelatihan, mengungkapkan rasa bangganya bisa terlibat dalam pelatihan ini. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya sebagai anggota Satlinmas, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dengan adanya materi tentang strategi pengamanan TPS dan kerawanan Pilkada, kami jadi lebih siap untuk menjaga keamanan di desa kami masing-masing,” ujarnya

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan akan semakin meningkat melalui kegiatan ini. SIM LINMAS yang direncanakan akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Dengan adanya pelatihan ini, Kabupaten Bombana semakin siap dalam menghadapi Pilkada 2024. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kapasitas SDM Satlinmas, tetapi juga mendorong terjalinnya kerja sama yang solid antara berbagai pihak terkait demi menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan tertib.

Pj. Bupati Bombana berharap, dengan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan ini, anggota Satlinmas dapat berkontribusi secara maksimal dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing, sehingga proses Pilkada dapat berjalan lancar dan demokratis.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan sosialisasi Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berfokus pada hama penggerek buah kakao (PBK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Poleang Barat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, SH, yang juga memberikan arahan terkait kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Bombana. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Poleang Barat, Kepala Bidang Perkebunan, dan Kepala BPP Poleang Barat. (5/9/2024)

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang pengendalian hama, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan pada tanaman dapat diminimalisir, dan kualitas buah kakao yang dihasilkan menjadi lebih baik. Abd. Hafid, S.ST, sebagai narasumber, menjelaskan bahwa kegiatan ini meliputi pengenalan awal mengenai hama dan penyakit pada tanaman kakao, cara pengendalian, serta sesi diskusi yang melibatkan peserta.

“Dengan sosialisasi ini, kami berharap para petani di Kabupaten Bombana, terutama di Kecamatan Poleang Barat, dapat lebih memahami cara mengantisipasi serangan hama, khususnya lalat buah dan penggerek buah kakao, yang menjadi ancaman utama bagi hasil pertanian,” ungkap Abd. Hafid. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi sejak dini untuk meminimalisir serangan hama yang dapat merugikan petani.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung dalam pengamatan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao, dipandu oleh Abd. Hafid dan Duwi Atmanto, SP.

Peserta sosialisasi terdiri dari kelompok tani di Kecamatan Poleang Barat, Poleang Tengah, dan Tontonunu, serta penyuluh pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi kakao di wilayah tersebut dan membantu petani dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Pertanian berkomitmen untuk terus mendukung para petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, khususnya kakao, yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bombana.

Bombana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana telah merilis jadwal resmi tahapan pencalonan untuk Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang akan digelar pada tahun 2024. Dengan slogan “Suara Kita Masa Depan Bombana”, KPU mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan ini, yang akan menentukan masa depan daerah.

Jadwal tahapan yang telah ditetapkan mencakup beberapa fase penting yang harus diikuti oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan dimulai dengan Pendaftaran Bakal Calon yang akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Dalam periode yang sama, bakal calon juga diwajibkan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan yang dijadwalkan mulai 27 Agustus hingga 2 September 2024.

Setelah melewati verifikasi awal, pasangan calon dapat mendaftar secara resmi pada periode Pendaftaran Pasangan Calon yang berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Selanjutnya, KPU akan melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada 29 Agustus hingga 4 September 2024, untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan.

Bakal calon yang memerlukan perbaikan persyaratan administratif diberikan kesempatan hingga 8 September 2024 dalam fase Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan serta Pengajuan Pengganti Calon. Hasil dari penelitian administrasi tersebut akan diumumkan pada 13-14 September 2024 dalam fase Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Administrasi Calon.

Partisipasi Masyarakat dan Klarifikasi

KPU Kabupaten Bombana membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon pada periode 15-18 September 2024. KPU akan menindaklanjuti setiap masukan dengan melakukan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dari 15 hingga 21 September 2024.

Tahapan krusial lainnya adalah Penetapan Pasangan Calon yang akan dilakukan pada 22 September 2024. Sehari setelahnya, pasangan calon yang telah ditetapkan akan mengikuti Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada 23 September 2024.

Ajakan Partisipasi Aktif

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Bombana dalam Pilkada 2024. “Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menyalurkan aspirasi dan menentukan arah pembangunan daerah kita. Mari sukseskan Pilkada ini dengan partisipasi yang penuh tanggung jawab,” ujar Hasdin.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Helpdesk KPU Kabupaten Bombana di nomor 0812-4320-6556 (Rizky) atau 0822-6514-7798 (Farid). Detail lengkap mengenai jadwal dan tahapan Pilkada dapat diakses di situs resmi KPU Kabupaten Bombana di https://kab-bombana-kpu.go.id.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Bombana siap menyongsong Pilkada 2024 sebagai ajang demokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan sosialisasi Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berfokus pada pengendalian hama tanaman kakao. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Poleang Timur dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, SH. Dalam kesempatan tersebut, Sarif juga memberikan arahan mengenai kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Bombana, (4/9/2024)

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada petani tentang pengendalian hama yang dapat merusak tanaman kakao. Dengan pengendalian yang baik, diharapkan dampak negatif bagi tanaman dapat diminimalisir, sehingga hasil buah kakao yang diperoleh berkualitas tinggi.

Abd. Hafid, S.ST, yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan materi sosialisasi yang meliputi pengenalan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao serta cara pengendaliannya. Dalam sesi diskusi, peserta diajak untuk aktif berinteraksi dan berbagi pengalaman terkait masalah yang dihadapi dalam budidaya kakao. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan petani mengenai hama tanaman kakao dan pengendaliannya. Kami berharap melalui sosialisasi ini, produksi buah kakao di Kabupaten Bombana, khususnya di Kecamatan Poleang Timur, Poleang Selatan, Poleang Tenggara, Tontonunu, dan Poleang Utara, dapat meningkat,” ujar Abd. Hafid.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi sedini mungkin untuk meminimalkan serangan hama, terutama hama lalat buah dan penggerek buah kakao, yang menjadi ancaman serius bagi petani. Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan praktik langsung dalam pengamatan hama dan penyakit pada tanaman kakao, dipandu oleh Abd. Hafid dan Duwi Atmanto, SP.

Peserta sosialisasi terdiri dari anggota kelompok tani dari berbagai kecamatan serta penyuluh pertanian. Dinas Pertanian berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi kakao di wilayah tersebut, serta membantu petani dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan upaya ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendukung para petani dalam mengatasi berbagai masalah pertanian, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kakao.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan pemantauan daerah sebar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 26 September 2024 dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penyebaran hama dan penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan hewan ternak di wilayah tersebut. (3/9/2024)

Kegiatan pemantauan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Surianto Wedda, S.Pt. Dalam acara pembukaan, mereka menekankan pentingnya pengambilan sampel darah sapi untuk memastikan kesehatan hewan ternak serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada peternakan.

Tim pemantauan yang terdiri dari tenaga lapangan berpengalaman akan mengambil sampel darah di berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dimulai di Kecamatan Lantari Jaya dari tanggal 3 hingga 6 September, diikuti oleh Kecamatan Poleang Barat pada 9 hingga 12 September, serta Kecamatan Rarowatu dari 16 hingga 18 September. Kemudian, pemantauan akan dilanjutkan di Kecamatan Mata Usu pada 3 hingga 6 September dan di Kabaena Barat dan Utara pada 23 hingga 26 September.

Setiap tim terdiri dari tiga anggota yang memiliki keahlian di bidang kesehatan hewan, antara lain drh. Julian Satria, drh. Ipung Mulyowidodo, drh. Miftahul Ilmi, dan drh. Muhammad Sofyan. Mereka akan melakukan pengambilan sampel serta analisis untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit yang dapat mengancam populasi ternak.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kesehatan hewan ternak di Kabupaten Bombana. Dengan pemantauan yang efektif, diharapkan risiko penyebaran penyakit dapat diminimalisir, sehingga produktivitas sektor peternakan tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang mendukung kesehatan hewan dan ketahanan pangan di daerah.

Bombana, Sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi daerah ketiga terbesar di Pulau Sulawesi dalam hal perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 59 ribu hektare pada tahun 2023, menurut data Dinas Perkebunan Sultra. Areal perkebunan ini tersebar di tujuh kabupaten, termasuk Konawe, Kolaka, Muna, Konawe Utara, Muna Barat, Bombana, dan Kolaka Timur.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabaruddin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan perkebunan sawit di Sultra terus meningkat, didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan keinginan kuat dari petani untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas utama.

“Pertumbuhan ini juga didorong oleh berdirinya pabrik kelapa sawit yang membuka pasar bagi petani di Sultra,” ujarnya saat Workshop SPKS di Same Hotel, Kendari, Jumat (30/8/2024).

Saat ini, delapan pabrik kelapa sawit telah beroperasi di Sultra, termasuk PT Darma Jaya Lestari (DJL), PT Sultra Prima Lestari (SPL), dan PT Merbaujaya Indah Raya. Namun, meskipun sektor ini berkembang, Sabaruddin menyoroti tantangan yang dihadapi petani sawit skala kecil, seperti permasalahan legalitas lahan, kualitas bibit, akses pasar, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

“Kemitraan antara petani dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit dan keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit di Sultra,” tegas Sabaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, Kabupaten Bombana mendapatkan perhatian khusus dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kabid Perkebunan Bombana, M. Arwin, S.Hut., M.PWK, mengungkapkan bahwa daerahnya akan menerima alokasi pengembangan kelapa sawit seluas 300 hektare pada tahun 2025.

“Ini merupakan kesempatan besar bagi petani di Bombana untuk semakin memaksimalkan potensi perkebunan sawit,” kata Arwin saat ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan workshop.

Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Sulawesi Tenggara.

CEO elFATA Institute, Abdul Rahman Farisi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya pola kemitraan antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit. “Bibit berkualitas harus disiapkan untuk petani agar produksi mereka meningkat dan sejahtera,” jelas Rahman.

Jakarta,  sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, bersama dengan Sekretaris Daerah serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pemaparan laporan evaluasi kinerja Triwulan III di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Laporan yang mencakup periode 27 Mei 2024 hingga 27 Agustus 2024 tersebut menyoroti pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bombana selama tiga bulan terakhir. Selasa (27/8/2024)

Dalam presentasinya, Edy Suharmanto menguraikan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan, termasuk peningkatan infrastruktur dasar, kualitas kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bombana. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah program yang sedang berjalan serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama triwulan ini.

“Kami telah berusaha maksimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Bombana. Namun, tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi, dan kami berharap masukan dari Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi panduan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja kami di masa mendatang,” ujar Edy Suharmanto.

Pemaparan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Edy Suharmanto berharap bahwa laporan ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan setiap program memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” tambahnya.

Pemaparan laporan evaluasi kinerja Triwulan III ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah Bombana untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sumbe: Kominfo

Bombana, sultranet.com – Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan sosialisasi penerapan standarisasi instrumen pertanian tanaman pangan di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Selasa (27/8/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam proses pertanian, guna meningkatkan kualitas benih dan hasil pertanian di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Hasriani Husein, SP., yang membuka acara mewakili Kepala Dinas Pertanian. Turut hadir Kepala BPSIP Sultra, Dr. Abdul Wahab, SP, MP., perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Sulawesi Selatan, Ahmad Hawari Assufi, S.Si., serta beberapa pejabat dan tokoh pertanian lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Abdul Wahab menjelaskan tugas dan fungsi BSIP, serta menekankan pentingnya penerapan standar pertanian yang tercantum dalam SNI No. 8969:2021 dan SNI No. 6233:2015.

“Standar ini berperan besar dalam memastikan mutu produk tanaman pangan yang dihasilkan petani, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Hasriani Husein, SP., dalam sambutannya, menyoroti pentingnya penggunaan benih berkualitas tinggi untuk meningkatkan hasil pertanian. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penangkaran benih di Desa Tampabulu dan Desa Toburi, agar benih hasil pertanian tidak hanya dijual ke penggilingan, tetapi juga dapat dijadikan sumber benih lokal yang bermanfaat bagi petani setempat.

“Saya juga berharap para petani dapat menerapkan budidaya padi yang baik sesuai standar, sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan pendapatan petani turut bertambah,” jelasnya.

Acara ini juga diisi dengan pemaparan dari BSN mengenai Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik sesuai SNI 8969:2021. Di akhir acara, sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif, dipandu oleh penanggung jawab kegiatan, Dian Rahmawati, SP, M.Si.

Para petani berkesempatan berdialog langsung dengan narasumber mengenai tantangan yang mereka hadapi di lapangan dan cara meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka.

Dengan kegiatan ini, diharapkan para petani di Bombana dapat semakin memahami pentingnya standar pertanian dan menerapkannya dalam budidaya tanaman pangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian serta kesejahteraan mereka.

Bombana, sultranet.com – petani di Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, menerima bantuan 25 unit mesin pompa air dari program pompanisasi Kementerian Pertanian. Bantuan ini diharapkan dapat menjaga produktivitas pangan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara. (27/8/2024)

Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BSIP) Sultra, Dr. Abdul Wahab, SP, MP., bersama tim Liaison Officer (LO) Program Pemantauan dan Advokasi Teknis (PAT) Kabupaten Bombana, serta pejabat dari Dinas Pertanian Bombana, Muhammad Rizal, S.Pt., dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Poleang Utara, Daud Dalle, SP. Mereka juga memantau distribusi serta pemanfaatan pompa air di Desa Karya Baru.

Desa Karya Baru memiliki areal persawahan seluas 120 hektare dengan sumber pengairan utama dari Sungai Poleang. Kepala BSIP Sultra berharap bantuan ini dapat mendukung stabilitas pengairan, terutama di tengah ancaman kemarau dan perubahan cuaca yang tidak menentu.

“Dengan adanya pompa air ini, kami berharap petani tetap bisa panen secara maksimal meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang sulit,” ungkap Abdul Wahab.

Yuliani Zainuddin, SP., selaku LO PAT Kabupaten Bombana, memastikan distribusi pompa air berjalan lancar dengan terus berkoordinasi bersama pihak Dinas Pertanian setempat. Dari 25 unit pompa yang diterima Kabupaten Bombana, 2 unit di antaranya telah beroperasi di Desa Karya Baru.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Bombana, mengingat pentingnya keberlanjutan pengairan bagi sawah-sawah di daerah tersebut. Para petani kini lebih siap menghadapi tantangan cuaca dan tetap menjaga produktivitas pangan daerah.