Kendari, sultranet.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi harus lebih dari sekadar seremoni, namun menjadi momentum refleksi untuk mengimplementasikan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. (30/9)

Acara yang mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Penguatan Implementasi Pengamalan Ajaran Islam yang Rahmatan Lil’alamin” ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra, para pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra beserta istri, penceramah, serta pejabat administrator, pengawas, dan ASN di lingkungan Pemprov Sultra. Suasana semakin khusyuk dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan kasidah yang dibawakan oleh Dharma Wanita.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menekankan pentingnya tidak hanya mendengarkan ajaran agama, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. “Peringatan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi’raj memiliki makna yang dalam. Kita harus memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan semata, tetapi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. “Jika hanya mendengar, kita mungkin mengingat sebagian, tetapi jika kita melihat dan mempraktikkan, maka pemahaman kita akan lebih mendalam,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada hiasan bunga male yang digunakan dalam acara tersebut. Bunga male, yang dihadirkan dalam dekorasi, mengandung filosofi perjuangan hidup dan kebajikan, dengan telur yang dihias sebagai simbol kesucian dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Filosofi ini mengingatkan pada perjalanan hidup Rasulullah yang penuh cobaan sejak kecil, namun tetap mampu menjadi teladan bagi umat manusia.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya panitia, Kepala Biro Kesra, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sultra, serta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini,” ujar Pj. Gubernur, menutup sambutannya.

Pj. Gubernur berharap agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H ini dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat Sultra dan mendorong mereka untuk terus meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. “Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H. Semoga kita semua dapat meneladani kebaikan Rasulullah dan menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama,” tutupnya.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang digelar pada Senin (30/9/2024) di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait pertambangan mineral bukan logam dan batuan, demi mendukung penanaman modal dalam negeri di Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, membuka secara resmi rapat ini. Dalam sambutannya, Sekda Sultra menjelaskan pentingnya sektor pertambangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ia juga menyampaikan bahwa Sultra, dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi.

“Sebagai provinsi yang terletak di kawasan pertemuan lempeng tektonik, Sultra memiliki potensi besar dalam sektor energi dan mineral. Salah satu komoditas unggulan Sultra adalah nikel, yang menjadikan provinsi ini sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia,” ujar Sekda.

Menurut data Badan Geologi, Sultra memiliki sumber daya nikel terukur sebanyak 1.293.123.244 ton dan cadangan terbukti sekitar 444.201.390 ton, menjadikannya pemimpin di Indonesia dalam hal cadangan nikel. Selain nikel, Sultra juga kaya akan aspal, dengan potensi cadangan lebih dari 600 juta ton yang terkandung di Pulau Buton.

Namun, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ini, Sekda menegaskan bahwa dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan dalam pengelolaan pertambangan telah sepenuhnya beralih ke pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

Perpres ini mendelegasikan sebagian kewenangan terkait izin usaha pertambangan kepada pemerintah provinsi, khususnya untuk mineral bukan logam, mineral jenis tertentu, dan batuan. Dengan demikian, pemerintah provinsi berperan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta izin pengangkutan dan penjualan mineral non-logam.

Sekda juga mengungkapkan bahwa sektor pertambangan, khususnya mineral bukan logam dan batuan, memiliki cadangan yang sangat besar di Sultra, termasuk batu gamping dengan sumber daya terukur mencapai 2,5 miliar ton dan pasir kuarsa/silika dengan sumber daya sekitar 153 juta ton. Potensi besar ini harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra juga berkomitmen untuk menjalankan penatausahaan IUP ini dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkualitas.

“Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami berharap pajak dari sektor pertambangan ini dapat menjadi sumber penerimaan baru yang akan memperkuat fungsi penerbitan izin serta pengawasan kegiatan pertambangan di daerah,” ungkap Sekda.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas ESDM Sultra, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra, pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan, serta media massa. Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap hari Senin di Kantor Gubernur Sultra. Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pejabat struktural dan fungsional Pemprov Sultra, juga diikuti oleh seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur memberikan arahan penting terkait pelaksanaan tugas pemerintahan, perkembangan daerah, dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang. Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa masa jabatan beliau telah diperpanjang hingga 5 September tahun depan berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) No. 98. Menyambut Pilkada yang tinggal 57 hari lagi, beliau mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghindari perpecahan yang bisa memicu konflik dan kerusuhan.

Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Sultra masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencakup sekitar 36% dari total anggaran. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan terus berupaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Dalam arahannya, Pj. Gubernur menekankan perlunya perbaikan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, dengan fokus pada peningkatan fasilitas dan layanan di Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Pemprov Sultra diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Selain itu, Pj. Gubernur mengingatkan tantangan yang dihadapi pada tahun lalu terkait perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina. Meski begitu, beliau bersyukur karena Sultra berhasil mengatasi tantangan tersebut. Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi yang saat ini berada pada angka 1,6%. Kenaikan inflasi yang signifikan dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok, yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial menjelang Pilkada.

Menjelang Pilkada serentak, Pj. Gubernur menegaskan bahwa Pilkada harus berlangsung dalam suasana aman, damai, dan kondusif. Beliau mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan politik agar tidak memicu perpecahan yang bisa berujung pada kerusuhan atau kerusakan fasilitas umum. Pj. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama masa jabatannya. Beliau memberikan apresiasi kepada rumah sakit jantung yang telah meningkatkan pelayanan kesehatan di Sultra dan menekankan pentingnya kerja sama serta disiplin dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Pada akhir sambutannya, Pj. Gubernur mengajak seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. “Semoga Sultra terus maju dan berkembang dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Pj. Gubernur. Beliau berharap seluruh aparatur Pemprov Sultra dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh semangat dan memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan daerah. “Selamat beraktivitas, semoga kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara resmi melepas kontingennya untuk berlaga di Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah. Pelepasan ini dilakukan pada Jumat, 27 September 2024, di lobby Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Sulawesi Tenggara, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Sultra, pelatih, official, serta para atlet disabilitas yang akan bertanding.

Dalam sambutannya, Sukanto Toding mengingatkan seluruh kontingen untuk menjaga nama baik Sulawesi Tenggara dan membawa kebanggaan daerah. Ia menegaskan pentingnya disiplin dan tepat waktu selama ajang berlangsung. “Setiap kali kita bertanding, kita tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga membawa kehormatan daerah. Tunjukkan sikap disiplin, sportivitas, dan rasa kesatuan dalam setiap pertandingan,” katanya. Sukanto juga menekankan tiga nilai utama yang harus dipegang oleh para atlet dan pelatih, yaitu “3S”: Syukur, Sportivitas, dan Satu Kesatuan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi atlet dalam menghadapi tantangan dan meraih hasil terbaik.

Selain itu, Kadispora Sultra, La Ode Hidayat, mengingatkan para atlet dan pelatih bahwa kekompakan tim menjadi kunci utama kesuksesan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tim Sultra sangat bergantung pada latihan yang telah dilakukan selama sebulan terakhir. “Insya Allah, hasil terbaik dari latihan akan terlihat di arena pertandingan. Tunjukkan kemampuan maksimal kalian di setiap cabang olahraga,” pesan La Ode Hidayat kepada kontingen Sultra. Ia juga mengajak seluruh atlet untuk menjaga kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat dalam membawa Sulawesi Tenggara menuju prestasi gemilang.

Ketua NPC Sulawesi Tenggara, Dr. Kafarudin, dalam laporan persiapan kontingen, mengungkapkan rasa bangga atas semangat yang ditunjukkan oleh atlet disabilitas Sultra. Meski memiliki keterbatasan, para atlet telah menunjukkan motivasi luar biasa untuk mengharumkan nama daerah. Kontingen Sulawesi Tenggara yang akan berlaga di Peparnas XVII terdiri dari 55 orang, dengan 27 atlet, 10 pelatih, dan 18 pendukung kontingen. Mereka akan berpartisipasi dalam 9 cabang olahraga, antara lain atletik, tenis meja, catur, bulu tangkis, renang, panahan, taekwondo, tenpin bowling, dan angkat berat.

Dengan keberagaman jenis disabilitas, tim Sultra terdiri dari 23 atlet daksa dan 4 atlet netra. Para atlet diharapkan dapat memberikan yang terbaik di arena Peparnas dan mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Pada akhir acara, Asisten III Setda Sultra, Sukanto Toding, menyerahkan bendera kontingen kepada Ketua Tim Kontingen Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai tanda pelepasan resmi untuk bertanding di Peparnas XVII Solo.

Dengan semangat sportivitas dan kekompakan, kontingen Sultra siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang Peparnas yang prestisius ini. Semoga perjuangan mereka dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Sulawesi Tenggara.

Gorontalo, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang juga menjabat Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sultra, mewakili Pj. Gubernur Sultra dalam Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar pada Kamis, 26 September 2024, di Ballroom Saronde, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi ini diadakan sebagai bentuk upaya berkelanjutan untuk menjaga koordinasi yang baik antar daerah dalam pengendalian inflasi pangan, dengan tujuan utama menjaga kestabilan harga pangan serta ketahanan pangan di wilayah Sulampua. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif dari Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sulampua untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang telah memberikan capaian positif dalam beberapa waktu terakhir.

“Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bersama-sama menjaga laju inflasi pangan dan memastikan ketahanan pangan yang stabil. Kami di Sultra turut berkomitmen untuk mengambil bagian aktif dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini,” ujar Sekda Sultra.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut dibahas berbagai kebijakan pengendalian inflasi, termasuk ketahanan pangan terkini serta isu-isu yang relevan. Forum ini juga menjadi wadah diskusi antara pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan kebijakan ke depan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.

Sekda Sultra mengungkapkan bahwa komitmen Provinsi Sultra dalam gerakan ini adalah untuk memastikan laju inflasi tetap terkendali dan terciptanya stabilitas pangan, sejalan dengan apa yang kerap digaungkan oleh Pj. Gubernur Sultra. “Kami berharap gerakan ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas harga pangan, tidak hanya di Sultra tetapi juga di wilayah lainnya,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini diawali dengan sambutan dari Pj. Gubernur Gorontalo yang sekaligus memberikan Welcome Greeting, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah pembukaan, dilakukan pemaparan kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemendagri, Kementan, serta Bank Indonesia.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan concern daerah terkait produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, khususnya mengenai komoditas beras dan hortikultura oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sulampua. Seluruh pihak terkait juga memberikan tanggapan dan respons terhadap isu-isu yang diangkat, termasuk dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kementan, Bapanas, Bulog, Kemendag, dan Bank Indonesia.

Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan dan rencana tindak lanjut serta pemaparan Program GNPIP Sulampua yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Kegiatan ini diakhiri dengan seremoni penyerahan bantuan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulampua.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi tantangan inflasi pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra secara virtual pada Rabu, 25 September 2024. Rapat ini membahas dua agenda penting: persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian pidato pengantar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sultra Tahun Anggaran 2025.

Rapat dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh, yang menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kuorum, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dalam rapat tersebut, Juru Bicara DPRD Sultra, Supratman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra mengenai Ranperda Perubahan APBD 2024. Supratman menyebutkan beberapa masukan penting untuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sultra, yang disertai dengan rekomendasi menyetujui KUA-PPAS 2024.

Setelah penyampaian laporan, Ketua DPRD mengetuk palu sebagai tanda persetujuan atas Ranperda Perubahan APBD 2024, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pj. Gubernur dan Pimpinan DPRD Sultra.

Agenda berikutnya adalah penyampaian pidato pengantar oleh Pj. Gubernur Sultra mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pengantarnya, Andap Budhi Revianto memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2025 berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sultra pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,54%. Selain itu, inflasi mengalami penurunan, tingkat kemiskinan berkurang, dan pendapatan daerah meningkat sebesar 12,09%, mencapai Rp 5,318 triliun.

Andap juga menjelaskan tema pembangunan Provinsi Sultra untuk tahun 2025, yakni “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan tema ini, empat prioritas pembangunan ditetapkan, yakni:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
3. Pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Andap juga mengungkapkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. “Pendapatan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, belum termasuk komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dicantumkan dalam APBD setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Andap.

Pj. Gubernur juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD Sultra, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kepala Perangkat Daerah, untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan materi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2025, sesuai dengan agenda yang telah disepakati.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, anggota DPRD, Forkopimda Tingkat I Sultra, serta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi menandatangani 22 Kesepakatan Bersama dengan rumah sakit pengampu di Jakarta pada Rabu, 25 September 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sultra, serta memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam acara yang berlangsung di Jakarta tersebut, Pj. Gubernur Sultra bersama perwakilan rumah sakit menandatangani kesepakatan mengenai jejaring pengampuan pelayanan kesehatan. Kerjasama ini mencakup layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit utama, seperti Diabetes Melitus, Kanker, Gastrohepatologi, Respirasi dan Tuberkulosis, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta Penyakit Infeksi Emerging.

“Kesepakatan Bersama ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat di bidang kesehatan. Tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan,” kata Andap dalam sambutannya.

Dalam kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Sultra bekerja sama dengan tujuh rumah sakit rujukan, yang terdiri dari lima rumah sakit pengampu nasional dan dua pengampu regional. Lima rumah sakit pengampu nasional yang terlibat adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Sulianti Suroso, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Dharmais. Sementara itu, dua rumah sakit pengampu regional yang terlibat adalah Rumah Sakit Wahidin Makassar dan Rumah Sakit Soetomo Surabaya.

Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Sultra. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan layanan yang lebih terintegrasi. “Kerjasama ini menjadi fondasi penting dalam mengatasi tantangan kesehatan, dengan memberi kemudahan bagi masyarakat Sultra untuk mendapatkan perawatan terbaik tanpa harus dirujuk jauh-jauh ke luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga menambahkan bahwa rumah sakit yang terlibat dalam kerjasama ini akan membantu dalam pengembangan fasilitas kesehatan, peralatan medis, serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis di Sultra. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan tercipta sistem pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas.

“Langkah ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah. Kami berharap bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat sistem kesehatan di Sultra dan menjadi landasan untuk kerjasama yang lebih luas lagi di masa depan,” tutup Andap.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, serta membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dan penanganan berbagai penyakit utama di wilayah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Setelah tahapan pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati Bombana pada Senin malam, 23 September 2024, KPU Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Kampanye Damai pada hari ini. Selasa (24/9/2024)

Acara ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, TNI, Polri, Kejaksaan, serta para partai pendukung pasangan calon bupati.

Kegiatan Kampanye Damai yang diwarnai dengan jalan santai ini menandai dimulainya masa kampanye Pilkada Bombana 2024.

Para calon bupati, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat diimbau untuk menjaga ketertiban dan keamanan hingga pemungutan suara pada 27 November mendatang agar berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menegaskan pentingnya seluruh masyarakat menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan masa depan daerah.

Ia mengakui bahwa tensi politik di Bombana semakin meningkat, bahkan hingga ke tingkat akar rumput.

Edy juga memberikan instruksi tegas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta kepala desa se-Kabupaten Bombana untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Pegawai negeri dan non-pegawai negeri harus menjaga agar Pilkada ini berjalan damai tanpa memihak kepada salah satu calon,” ujar Edy.

Ia menegaskan bahwa peringatan ini berlaku tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk para kepala desa. Masyarakat diminta turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran netralitas, terutama jika ada kepala desa atau ASN yang memihak salah satu calon.

“Sudah ada Bawaslu sebagai tempat masyarakat melaporkan pelanggaran, silakan laporkan dengan bukti dokumen yang ada,” tambahnya.

Untuk memperkuat komitmennya, Edy menegaskan bahwa ia sendiri siap menerima sanksi jika terbukti tidak netral dalam Pilkada 2024.

“Sebagai pimpinan daerah, saya siap menerima konsekuensi jika melanggar netralitas ASN,” tegasnya.

Edy berharap pernyataannya ini menjadi peringatan keras bagi para ASN di Bombana untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga integritas selama Pilkada 2024 berlangsung.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia terkait perpanjangan masa jabatan Pj. Walikota Bau-Bau, Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si., serta pengukuhan Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Muna, Dra. Hj. Yuni Nurmalawati, M.Si., Pjs. Bupati Konawe Utara, Drs. La Ode Saifuddin, M.Si., dan Pjs. Bupati Kolaka Timur, Ir. Ari Sismanto. Acara ini digelar pada Selasa, 24 September 2024, di Aula Kantor Gubernur Sultra. (24/9)

Hadir dalam acara tersebut Ketua dan Anggota DPRD dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Kolaka Timur, dan Konawe Utara, serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari masing-masing kabupaten dan pejabat terkait lainnya juga turut menyaksikan penyerahan SK tersebut.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras para pejabat yang telah menjalankan tugas dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan mereka, berbagai kemajuan telah tercapai, terutama dalam sektor pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekda berharap agar pencapaian ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Selamat kepada Pj. Walikota Bau-Bau, Dr. Muh. Rasman Manafi, atas perpanjangan masa jabatannya. Kami berharap semua pencapaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bau-Bau,” ujar Sekda.

Kepada para Pjs. Bupati yang baru saja dikukuhkan, Sekda menekankan agar mereka memahami dan melaksanakan kebijakan nasional yang mencakup delapan indikator penting. Di antaranya adalah penurunan inflasi, penanggulangan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sekda juga menegaskan agar para Pjs. Bupati menjaga kinerja di bawah standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, Sekda mengingatkan para Pjs. Bupati untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur tugas serta wewenang mereka. Sekda juga mengingatkan bahwa menjelang Pemilu serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, netralitas para pejabat sangatlah penting.

“Saya tegaskan agar para Pjs. Bupati menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Fokuslah pada tugas utama sebagai pejabat pemerintah,” tegasnya.

Sekda juga mengingatkan agar para Pjs. segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan yang ditinggalkan agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan lancar. Ia menekankan bahwa jabatan sebagai Pjs. Bupati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Laksanakan tugas dengan baik dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semoga setiap kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Sekda.

Dengan penyerahan SK Mendagri ini, diharapkan pengabdian para Pj. Walikota dan Pjs. Bupati di Sulawesi Tenggara akan terus berlanjut, menjaga stabilitas dan kemajuan daerah masing-masing hingga pemilihan kepala daerah definitif dilaksanakan.