Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, yang juga menjabat Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sultra, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024 sekaligus Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional yang digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang juga menjabat Ketua Harian KNEKS.

Rapat pleno dimulai dengan laporan dari Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, yang menyampaikan bahwa KNEKS, yang berdiri sejak 2016, bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis halal dunia. Pada Oktober 2024, KNEKS telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kodifikasi data industri produk halal, master plan industri halal 2023-2029, percepatan sertifikasi halal untuk UMKM, serta pengembangan UMKM industri halal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga Sekretaris KNEKS, mengungkapkan optimisme terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa potensi sektor ini masih terbuka luas, dengan dukungan APBN, serta program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara. Sri Mulyani juga mendorong para Kepala Daerah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di wilayah masing-masing, agar dapat mewujudkan Indonesia Maju pada 2045.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bisa berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah di daerah, meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah, serta memaksimalkan kontribusi dana sosial syariah untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Menanggapi arahan Wakil Presiden, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, berkomitmen untuk terus memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkan komitmen bersama yang konkret.

“Sulawesi Tenggara akan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam mendorong laju ekonomi syariah yang inklusif, demi mencapai Indonesia Maju 2045,” kata Andap Budhi Revianto.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam, sebuah kawasan yang akan dilengkapi dengan fasilitas UMKM modern serta sertifikasi halal. Saat ini, proses persetujuan lahan oleh Takmir Masjid Al Alam sedang berjalan, dan rencananya akan ada dukungan dari Bank Indonesia Sultra untuk fasilitas parkir modern yang juga akan dilaksanakan tahun ini.

Turut hadir dalam acara tersebut, selain Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, juga para Menteri terkait, Gubernur dari seluruh Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Senior Bank Indonesia, dan Ketua Umum Kadin.

Kendari, 4 Oktober 2024 – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meraih penghargaan DILAN Award pada acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mall The Park, Kendari. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya luar biasa Pj. Bupati dalam mendorong peningkatan akses keuangan melalui sektor-sektor unggulan daerah, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Di samping itu, acara ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi sektor unggulan daerah, salah satunya adalah Bombana, yang terus berkembang pesat di bawah kepemimpinan Edy Suharmanto.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas penghargaan tersebut, yang dianggap sebagai hasil kerja keras dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan berbagai pihak yang mendukungnya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi andalan daerah.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras kita bersama dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor unggulan daerah, agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan keuangan yang lebih baik,” ungkap Edy Suharmanto dengan penuh semangat.

Edy Suharmanto juga menekankan pentingnya literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan di masyarakat, agar setiap lapisan warga bisa memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. “Saya berharap penghargaan ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berperan aktif dalam pengembangan inklusi keuangan, khususnya di daerah kita. Literasi keuangan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini harus menjadi perhatian utama kita semua,” tambahnya.

Pj. Bupati Bombana menjelaskan bahwa penghargaan DILAN Award ini sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk lebih aktif dalam mengembangkan program-program yang mendukung inklusi keuangan. Pengembangan inklusi keuangan yang lebih merata di seluruh Indonesia diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan mempercepat tercapainya kesejahteraan.

“Keberhasilan Bombana dalam meraih DILAN Award adalah bukti nyata bahwa daerah-daerah di luar pusat bisa melakukan terobosan besar dalam hal inklusi keuangan. Kami berharap daerah-daerah lain dapat belajar dan terinspirasi untuk berkomitmen pada program-program inklusi keuangan di wilayah masing-masing,” jelas Edy Suharmanto.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana berencana untuk terus mengembangkan program-program inovatif yang mendukung akses keuangan bagi masyarakat. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun lokal, untuk menyediakan solusi pembiayaan yang lebih beragam. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Bombana, khususnya dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan salah satu sektor unggulan di daerah tersebut.

“Program kemitraan ini akan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mengembangkan usaha, dan memperkuat perekonomian daerah,” tambahnya.

Penghargaan DILAN Award juga semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang teredukasi dan diberdayakan dalam hal literasi keuangan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bombana membuktikan bahwa melalui upaya yang sinergis antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, inklusi keuangan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah. Bombana pun semakin menunjukkan langkah positif dalam mengoptimalkan potensi lokal dan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui penghargaan ini, Pj. Bupati berharap dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus bersinergi, mengembangkan berbagai program keuangan inklusif, dan terus berinovasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Bombana menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan akses keuangan yang lebih baik bagi semua warga,” tutup Edy Suharmanto.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara. Acara yang bertema “Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif” ini berlangsung di The Park Mall Kendari, dengan dihadiri berbagai tamu penting, antara lain Pj. Bupati Bombana, Pj. Bupati Konawe, perwakilan Pj. Walikota Kendari, perwakilan Bupati Wakatobi, serta kepala OJK dan Bank Indonesia (BI) Sultra. (4/10)

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bulan Inklusi Keuangan 2024, yang bertujuan untuk mempercepat pemahaman dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam mendorong inklusi keuangan di tingkat daerah untuk menciptakan masyarakat yang produktif.

“Peran aktif TPKAD sangat krusial dalam mengakselerasi akses keuangan di daerah. Kami berharap, TPKAD yang telah terbentuk di Sulawesi Tenggara dapat terus aktif berkolaborasi untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90%,” ujar Asrun Lio.

Di hadapan peserta, Direktur Utama Bank Sultra sekaligus Ketua Panitia BIK 2024, Abdul Latif, juga menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai target tersebut. “Indeks literasi dan inklusi keuangan kita memang telah meningkat, namun target 90% masih menjadi tantangan bersama. Mari jadikan Bulan Inklusi Keuangan ini sebagai momentum untuk bersama-sama mengakselerasi pencapaian ini,” kata Abdul Latif.

Kegiatan puncak peringatan BIK 2024 turut menyaksikan pemberian penghargaan kepada empat pemerintah kabupaten/kota atas kinerja terbaik mereka dalam pelaksanaan TPKAD. Penghargaan diberikan kepada:

• Konawe, sebagai TPKAD pengembang kawasan inklusi keuangan daerah.
• Kendari, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.
• Bombana, sebagai TPKAD pendorong akses keuangan melalui sektor unggulan daerah.
• Wakatobi, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.

Sekda Asrun Lio juga mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk 16 TPKAD di Sulawesi Tenggara, dengan satu kabupaten, yaitu Buton Tengah, yang belum memiliki TPKAD. Ia berharap TPKAD yang sudah terbentuk terus bekerja keras untuk mempercepat akses keuangan, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain upacara pembukaan, pameran BIK 2024 di Sultra juga berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024, menampilkan berbagai booth industri jasa keuangan, kampanye literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Berbagai lomba edukatif juga digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dunia keuangan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat semakin memahami dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat “Baik” dalam kategori pengelolaan data statistik sektoral. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia setelah melalui evaluasi yang diikuti oleh 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota se-Indonesia. (3/10)

Sultra menempati peringkat keenam dengan nilai 2,90, setelah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk implementasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dan dihadiri oleh Kepala BPS, dengan penghargaan untuk predikat keempat hingga kedelapan diterima oleh Dinas Kominfo Sultra selaku Walidata.

Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antarinstansi di Sultra dalam mengelola data yang akurat dan reliabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Kominfo untuk mewujudkan satu data Indonesia yang valid dan terintegrasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, khususnya dalam pengembangan Data Desa Presisi. Harapan saya, ke depan Sultra bisa masuk dalam tiga besar penerima Anindhita Wistara Data pada tahun 2025,” ujar Andap.

Sultra menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan ini, yang juga diberikan kepada DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta yang meraih predikat tertinggi dengan nilai masing-masing 3,48, 3,37, dan 3,34. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akurasi data sektoral yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya penyusunan Perda Data Desa Presisi untuk mendukung pembangunan data sektoral yang valid. “Melalui penerapan Perda ini, kita harap pada 2025, Sultra bisa semakin mengukir prestasi di tingkat nasional dan menjadi contoh dalam pengelolaan data sektoral,” tambahnya.

Ke depan, Andap juga mengajak semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan data sektoral, serta mengoptimalkan anggaran statistik yang dapat memperkuat kinerja Dinas Kominfo dan dinas lainnya sebagai produsen data. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Andap berharap Sultra dapat terus meningkatkan kualitas data untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024:

1. DKI Jakarta (3,48)
2. Bali (3,37)
3. DI Yogyakarta (3,34)
4. Jawa Timur (3,08)
5. Jawa Barat (3,07)
6. Sulawesi Tenggara (2,90)
7. Bengkulu (2,87)
8. Sumatera Barat (2,87)

Keberhasilan Pemprov Sultra ini diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam memperbaiki pengelolaan dan akurasi data untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif melaksanakan probity audit pada sepuluh paket proyek strategis tahun 2024. Probity audit ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani pada 2 Januari 2024.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut berlangsung dengan integritas tinggi dan bebas dari penyimpangan.

Sepuluh paket strategis yang menjadi fokus probity audit meliputi proyek-proyek penting, seperti lanjutan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bombana, peningkatan jalan di Laeya-Tampabulu, Tampabulu-Toburi, dan Toari-Bambamolingku-Matausu, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Babomolingku, peningkatan jaringan irigasi di Tongkoseng, revitalisasi SDN 28 Kampung Baru dan SMPN 13 Poleang Utara, pembangunan Pelabuhan Larete, serta revitalisasi SDN 136 Larete.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, menekankan bahwa probity audit ini merupakan langkah strategis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bombana.

“Probity audit bertujuan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip integritas, kejujuran, dan akuntabilitas,” jelas Ridwan. (3/10/2024)

“Selain itu, audit ini menjadi semacam *early warning system* (peringatan dini) yang dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga masalah bisa dicegah sebelum terjadi,” tambahnya.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa konsisten dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ridwan berharap audit ini tidak hanya mendeteksi potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan.

Akbar, S.Hi., Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, menjelaskan bahwa probity audit dilakukan pada berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa.

“Audit ini mencakup tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, namun kami fokus pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Akbar.

Dengan demikian, pihaknya dapat memantau proses dengan lebih mendalam, terutama pada tahap kritis yang sering rawan penyimpangan.

Dalam audit ini, tim Inspektorat melakukan pemantauan terhadap sejumlah indikator, di antaranya validitas anggaran, kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kebutuhan, dan waktu pelaksanaan.

Selain itu, mereka juga mengecek transparansi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa serta memantau proses pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan ini bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang dianggarkan benar-benar digunakan secara optimal dan bebas dari kecurangan,” imbuh Akbar.

Dengan probity audit yang dilakukan, Ridwan berharap seluruh perangkat kerja terkait di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal dan berpedoman pada asas-asas kejujuran. Ia juga berharap agar audit ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Probity audit ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ridwan.

Melalui probity audit ini, Inspektorat Bombana berkomitmen menciptakan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan bersih dari korupsi, sesuai visi mewujudkan Bombana yang transparan dan berintegritas. (adv)

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.

Rakor kali ini membahas pengendalian inflasi yang telah menunjukkan hasil positif, dengan angka inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,84%. Hasil ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.

Deflasi bulanan yang tercatat pada September 2024 juga menjadi sorotan, dengan komoditas-komoditas utama seperti hortikultura, beras, dan ikan mengalami penurunan harga. Hal ini, menurut Andap, disebabkan oleh stabilitas pasokan pangan serta dukungan bantuan sosial dari pemerintah. “Kami mengapresiasi kerjasama yang kuat antara TPID, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang memungkinkan inflasi Sultra tetap terkendali dengan baik,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Selain itu, dalam rakor tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah potensi deflasi yang lebih dalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, yang akan mempermudah distribusi pangan, khususnya untuk mengatasi kelebihan pasokan komoditas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2024. Selain itu, distribusi bantuan pangan juga telah mencapai 100% dalam tiga bulan terakhir.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) juga memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa dalam mengendalikan inflasi. BI juga mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian untuk mengurangi dampak risiko iklim pada sektor pertanian.

Dari sisi meteorologi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, menginformasikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau, yang diperkirakan berlanjut hingga November. Namun, musim hujan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi strategis pun dihasilkan dalam rakor ini, antara lain:

1. Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa dalam pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian.
3. Percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan kerja sama antar daerah, serta perluasan jaringan kios untuk memantau inflasi.

Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi menjelang Pilkada serentak dan akhir tahun 2024. Menurutnya, menjaga kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang responsif untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita harus terus bekerja keras menjaga inflasi dan siap menghadapi potensi anomali cuaca, khususnya menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Andap.

Dengan adanya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terencana dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan perekonomian Sultra dapat tetap stabil, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung kesuksesan Pilkada dan pencapaian pembangunan di akhir tahun 2024.

KOLAKA TIMUR, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), yang dilakukan oleh Staf Khusus Kementerian Pertanian, Profesor Muhammad Arsyad. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Koltim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Koltim, serta berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan penyuluh pertanian. (2/10)

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dengan luas wilayah mencapai 36.068 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Menurut Asrun, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan 24,15 persen terhadap PDRB pada triwulan II 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT), yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air guna meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Asrun Lio.

Asrun juga menyampaikan bahwa target PAT Provinsi Sultra pada tahun 2024 adalah 9.667 hektar, dengan realisasi hingga 1 Oktober 2024 telah mencapai 10.873 hektar atau 112,48 persen dari target. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, dari target 550 hektar, telah tercapai 644,5 hektar atau 120,82 persen, sementara untuk padi gogo, target tanam 60 hektar baru terealisasi 16 hektar atau 26,67 persen.

Salah satu program pendukung PAT adalah pompanisasi, yang memberikan bantuan mesin pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area pertanian yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air, terutama di musim kemarau. Sekda juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara mendapat alokasi pompa air sebanyak 1.142 unit, dengan 420 unit telah dimanfaatkan hingga 1 Oktober 2024. Untuk Kolaka Timur, sebanyak 330 unit pompa air telah dialokasikan, dan 220 unit di antaranya telah didistribusikan.

Selain itu, untuk mendukung efisiensi irigasi, Provinsi Sultra juga menerima alokasi irigasi perpompaan yang meliputi mesin pompa, rumah pompa, dan jaringan distribusi air. Dari total 195 unit irigasi perpompaan yang dialokasikan, 56 unit sudah selesai 100 persen pengerjaannya, sementara 84 unit lainnya telah mencapai 70 persen. Khusus untuk Kolaka Timur, tujuh unit irigasi perpompaan sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres 70 persen.

Asrun Lio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Staf Khusus Kementerian Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad, atas kunjungannya ke Sulawesi Tenggara dan berharap program-program ini dapat terus berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan program-program PAT dan pompanisasi dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka Timur.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.

Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.

Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.

Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.

WAKATOBI, sultranet.com – Pasca gempa tektonik berkekuatan M6,2 yang mengguncang wilayah Laut Banda, Wakatobi, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB, Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, mengimbau warga agar tetap tenang. Meskipun gempa terasa cukup kuat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Menurut laporan BMKG, episenter gempa terletak di laut, dengan koordinat 6,15° LS dan 125,02° BT, sekitar 182 km tenggara Wakatobi, pada kedalaman 599 km. Gempa ini tergolong dalam kategori gempa intra-slab akibat deformasi dalam lempeng, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Dampak Gempa dan Langkah Pemerintah Daerah

Berdasarkan peta guncangan BMKG, intensitas guncangan di Wakatobi tercatat mencapai level IV MMI, yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Meskipun guncangan cukup terasa, hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa tersebut. Pj. Gubernur Sultra segera menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk memantau situasi lebih lanjut dan memastikan keamanan warga, terutama terkait potensi kerusakan bangunan.

Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rudin, S.T., menyampaikan bahwa episenter gempa pada pukul 17.28 WITA terletak sekitar 186 km tenggara Wakatobi, dengan kedalaman 631 km. Meskipun terjadi di kedalaman yang cukup besar, getaran yang dirasakan di permukaan tidak terlalu kuat. Hingga pukul 18.45 WITA, belum ada laporan tentang korban jiwa atau kerusakan parah.

Imbauan Pj. Gubernur untuk Tetap Waspada

Pj. Gubernur Sultra menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mengimbau agar warga selalu mengikuti arahan resmi dari BMKG dan pihak berwenang serta memeriksa kondisi bangunan tempat tinggal mereka guna memastikan keamanan, terutama dari potensi keretakan yang bisa membahayakan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal resmi mereka, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, serta tidak mempercayai berita atau isu yang tidak terverifikasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, meskipun hingga pukul 16.48 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya gempa susulan.

Dengan kedalaman gempa yang cukup besar dan lokasi yang berada di laut, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Pemerintah daerah berharap agar situasi tetap kondusif, dengan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan pelaku usaha di wilayah Provinsi Sultra. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, MHum, PhD, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, pada Selasa (1/10/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Perda ini mengatur secara rinci mengenai jenis pajak daerah, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama PAD yang sangat krusial bagi pembangunan daerah. Dengan implementasi Perda ini, kita berharap dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, serta memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha sebagai motor penggerak perekonomian diharapkan dapat mendukung pengembangan daerah melalui kontribusinya dalam pajak.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi untuk masa depan. Melalui pembayaran pajak, kita turut serta dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sekda Asrun Lio juga mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kontribusi kita semua,” tuturnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sultra, serta Direktur Utama perusahaan dan pengusaha wajib pungut pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU) se-Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata di Sultra.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Rakor ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mempercepat proses pembangunan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.