Bombana, sultranet.com – Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan, Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan pendampingan desa pada bulan September 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Arniati A., S.STP., M.Si, beserta timnya, dan dihadiri oleh camat, kepala desa, serta kepala urusan keuangan desa. Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa yang transparan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Pendampingan ini dilaksanakan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Rarowatu Utara, Poleang Selatan, Poleang Tengah, Kabaena Selatan, dan Mata Oleo. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, serta prosedur belanja modal yang diserahkan ke masyarakat. Selain itu, Inspektorat juga memberikan arahan terkait pengadaan barang dan jasa di desa sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan pentingnya pendampingan ini sebagai bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. “Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten. Pembinaan ini bertujuan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mulai dari laporan pertanggungjawaban, efisiensi, dan efektivitas, hingga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, pendampingan ini merupakan tahap awal yang dilaksanakan di lima kecamatan, dan akan diperluas ke wilayah lainnya. “Pendampingan ini adalah langkah awal kami untuk memastikan seluruh desa memahami dan menerapkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lain agar seluruh desa di Bombana mendapatkan pendampingan yang merata,” tambahnya.

Arniati A., sebagai pimpinan pelaksana kegiatan ini, menyampaikan bahwa pendampingan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai aturan pengelolaan keuangan yang komprehensif. “Dengan pendampingan ini, kami berharap perangkat desa lebih memahami aturan yang kadang-kadang masih belum sepenuhnya dipahami. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa,” jelas Arniati.

Sejumlah kepala desa yang hadir dalam kegiatan pendampingan ini memberikan respons positif. Mereka mengakui bahwa pendampingan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan peraturan yang berlaku. Arfan, salah satu kepala desa yang hadir, mengatakan, “Pendampingan dari Inspektorat sangat membantu kami dalam memahami aturan yang mungkin masih kami kurang pahami. Dengan adanya pendampingan ini, kami lebih memahami tentang peraturan dan regulasi yang berlaku untuk pengelolaan keuangan desa,” ungkap Arfan.

Kegiatan pendampingan ini juga memberikan pemahaman terkait tata cara pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pengadaan di desa yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Arniati berharap agar semua perangkat desa yang mengikuti pendampingan dapat mengimplementasikan materi yang telah diberikan dengan baik.

“Pendampingan ini adalah bagian dari upaya preventif kami. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Bombana dilakukan sesuai aturan, sehingga potensi kesalahan dan risiko hukum dapat ditekan seminimal mungkin,” tutur Arniati.

Dengan adanya kegiatan ini, Inspektorat Kabupaten Bombana berupaya menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta mengedukasi para perangkat desa agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana desa. (Adv)

Bombana, Sulawesi Tenggara — Dalam rangka menciptakan suasana pemilihan yang kondusif dan damai, Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri Deklarasi Kampanye Damai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Acara yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana ini digelar pada Selasa (24/9/2024) di halaman Kantor KPU Bombana dan dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, partai politik, pasangan calon kepala daerah, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilihan berlangsung. Ia meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme serta tidak terlibat dalam politik praktis demi menciptakan pemilu yang adil dan berkualitas.

“Kami berharap seluruh ASN di Kabupaten Bombana tanpa terkecuali dapat menjaga netralitasnya. ASN harus menjadi pengayom masyarakat, memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi, dan tidak berpihak pada salah satu calon. Jika ditemukan pelanggaran, laporkan langsung kepada saya, dan saya akan bertanggung jawab,” tegasnya.

Edy Suharmanto juga mengajak masyarakat untuk mendukung terciptanya pemilu yang damai dan demokratis dengan berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada KPU Bombana atas inisiatifnya menyelenggarakan deklarasi yang bertujuan mendorong pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Deklarasi Kampanye Damai ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Komitmen tersebut mencakup kesepakatan untuk menghindari kampanye hitam, ujaran kebencian, hoaks, serta tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak suasana demokrasi.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam sambutannya menekankan bahwa deklarasi ini merupakan langkah awal untuk menciptakan pemilu yang damai, adil, dan berintegritas. “Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa kampanye dan mendukung terciptanya demokrasi yang bermartabat. Pemilu yang sukses adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Hasdin juga menambahkan bahwa KPU Bombana telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kampanye.

Acara ini menjadi momentum penting dalam menyongsong pesta demokrasi di Kabupaten Bombana, yang diharapkan dapat berjalan lancar tanpa gesekan yang merusak keutuhan masyarakat. Keberhasilan deklarasi ini juga menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan politik.

Sebagai bagian dari deklarasi, para peserta pemilihan bersama dengan KPU dan Forkopimda melakukan simbolisasi pelepasan burung merpati, yang menjadi lambang perdamaian dan kesepakatan untuk menjalankan kampanye secara damai dan bermartabat.

Di sela-sela kegiatan, masyarakat yang hadir menyambut baik pesan-pesan damai yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Mereka berharap pemilu kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bombana.

“Deklarasi ini memberikan keyakinan kepada kami bahwa pemilu dapat berjalan damai, dan kami sebagai masyarakat siap berkontribusi untuk menjaganya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir.

Dengan adanya deklarasi ini, Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang damai, transparan, dan berintegritas. Semua pihak diimbau untuk terus menjunjung tinggi semangat demokrasi dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat selama masa pemilu berlangsung.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Doni Septadijaya, dan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, Ronald, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin, 23 September 2024. Rakornas ini mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”

Acara yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Daerah se-Indonesia ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, inklusif, serta efisien. Selain itu, forum ini menjadi sarana untuk sinkronisasi kebijakan strategis antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia.

Dalam pembukaan Rakornas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan salah satu arahan utama Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, transformasi akuntabilitas dan keterpaduan layanan digital sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar Rakornas ini dapat mempercepat penerapan P2DD serta mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi digital, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya kesinambungan P2DD dengan memperkuat sinergi antar berbagai inisiatif nasional. Hal ini akan mempercepat proses digitalisasi dan memperkuat skala ekonomi daerah, terutama dalam mendukung perekonomian berbasis teknologi.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem transaksi digital di pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar kebijakan P2DD terus didorong, terutama melalui peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dapat menjadi mitra strategis dalam digitalisasi.

Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap kemajuan digitalisasi daerah, TP2DD Award 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan digitalisasi secara baik. Penghargaan ini diserahkan oleh Menko Perekonomian bersama dengan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Sekjen Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di Sultra. Ia menyatakan, “Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.”

Andap juga mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui digitalisasi. “Dengan kerjasama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk menciptakan ekosistem inovatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, jumlah Pemerintah Daerah digital di Provinsi Sultra telah meningkat signifikan dari 10 menjadi 17 kabupaten/kota. Pemerintah Daerah digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Sultra juga mencatatkan angka 92,5%, meningkat 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam penguatan infrastruktur digital daerah.

Rakornas P2DD Tahun 2024 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.

Bombana, Sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana secara resmi menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024.

Pengumuman ini disampaikan pada 23 September 2024 oleh Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan serta Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 803 Tahun 2024.

Nomor urut pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada Bombana 2024. Nomor urut 1 ditempati oleh pasangan Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Nomor urut 2 diberikan kepada pasangan Hj. Andi Nirwana S., SP., MM dan Heryanto, SKM, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerindra.

Sementara itu, pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si menempati nomor urut 3, dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menyatakan bahwa penetapan nomor urut ini merupakan bagian penting dalam tahapan Pilkada 2024.

“Nomor urut ini menjadi identitas resmi para pasangan calon yang akan digunakan dalam kampanye hingga pencoblosan nanti. Kami memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hasdin.

Ia juga menegaskan bahwa KPU Bombana siap mengawal seluruh proses Pilkada dengan integritas dan transparansi. “Kami mengajak masyarakat Bombana untuk berpartisipasi aktif dan menjaga suasana demokrasi yang kondusif. Penetapan Nomor urut ini adalah salah satu tahapan  dari serangkaian tahapan penting dalam Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan bersama-sama,” tambahnya.

Pengumuman nomor urut ini menandai dimulainya kampanye secara resmi bagi para pasangan calon, yang diharapkan dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan penetapan ini, KPU Bombana berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik, mencerminkan demokrasi yang sehat, serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Bombana.

Baca pengemuman lengkap dengan mengklik tautan dibawah ini

PENGUMUMAN PENETAPAN NOMOR URUT

https://drive.google.com/file/d/1gDoTglnri8jJIbsH2iufM51x9FvEvNXt/view?usp=sharing

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka acara Penganugerahan Siddhakarya Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 di Hotel Zahra Kendari pada Senin, 23 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja RI, serta sejumlah instansi terkait seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa penghargaan Siddhakarya diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan ini merupakan bagian dari program Sultra Produktif, yang bertujuan untuk memotivasi dunia usaha agar terus menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan kelestarian lingkungan dalam operasional mereka.

“Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam memperkuat daya saing perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya,” ungkap Sekda Sultra.

Penganugerahan Siddhakarya ini diberikan setiap dua tahun sekali kepada perusahaan yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam meningkatkan produktivitasnya. Penghargaan ini diharapkan dapat membangun kesadaran akan pentingnya produktivitas, baik bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, enam perusahaan berhasil meraih penghargaan Siddhakarya, antara lain CV. Jazirah Pangan Sejahtera, PT. Umi Minten, Indoherbal, CV. Kopindo Sukses Bersama, Koperasi Produsen Pondok Pesantren Al-Irsyad Konawe Selatan, dan Sultra Tenun. Perusahaan-perusahaan ini dinilai telah berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam meningkatkan produktivitas serta menerapkan metode yang berkelanjutan.

Sekda Sultra berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan lain untuk terus meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka. Ia juga menyampaikan bahwa penganugerahan ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan di Sultra untuk meraih penghargaan Paramakarya di tingkat nasional, yang akan diserahkan langsung oleh Presiden RI pada tahun ganjil.

Sebagai penutup, Sekda memberikan apresiasi kepada semua penerima penghargaan Siddhakarya dan mengajak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk terus mendukung dan membina perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” tutupnya.

Bombana, sultranet.com –  Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementerian Pertanian, Batara Siagian, SP., M.A.B, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam rangka monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT). Didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, serta sejumlah pejabat daerah dan penyuluh pertanian, Batara Siagian meninjau beberapa kelompok tani yang terlibat dalam program tersebut. Senin 23 September 2024

Kunjungan pertama dilakukan di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Satu, Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, yang memiliki areal PAT seluas 38 hektare. Lokasi kedua adalah Poktan Salibu di Desa Pasaeapua, dengan luas lahan sebesar 35 hektare. Di kedua lokasi tersebut, kelompok tani telah menerima bantuan sarana berupa pompa air dari Kementerian Pertanian. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diperlukan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para petani.

Selanjutnya, tim monitoring bergeser ke Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, untuk meninjau Poktan yang memiliki areal PAT seluas 25 hektare. Kelompok tani ini juga telah menerima bantuan satu unit pompa 3 inci, yang menurut laporan telah dimanfaatkan dengan baik untuk mengoptimalkan pengairan sawah mereka.

Dalam pernyataannya, Batara Siagian menekankan pentingnya interaksi langsung dengan petani penerima bantuan. Menurutnya, dengan mendengarkan langsung aspirasi dan kendala para petani, Kementerian Pertanian dapat lebih tepat dalam memberikan solusi dan merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Banyak diskusi interaktif dengan petani menjadi momen penting untuk saling bertukar informasi dan solusi,” ujar Batara.

Ia menambahkan, masalah pengairan menjadi salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi petani dalam meningkatkan indeks pertanaman mereka. Oleh karena itu, bantuan alsintan seperti pompa air dianggap sangat strategis dalam membantu petani meningkatkan produktivitas dan memastikan pengairan sawah yang optimal. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus mendukung program yang dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, termasuk melalui monitoring dan evaluasi program seperti ini.

Selain itu, Batara menyampaikan bahwa masukan dari petani selama kunjungan ini akan dijadikan bahan laporan untuk evaluasi di tingkat pusat. “Harapannya dari hasil interaksi ini bisa menjadi bahan laporan dan evaluasi kepada Kementerian Pertanian agar kedepannya petani dapat meningkatkan indeks pertanamannya,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, juga memberikan pesan kepada para kelompok tani agar memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dapat digunakan sesuai peruntukannya dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Bombana. “Bantuan yang diterima oleh kelompok tani agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan sesuai peruntukannya. Kami dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian, akan terus berupaya agar pertanian di Bombana dapat meningkatkan produktivitas karena sudah didukung berbagai sarana bantuan,” ujarnya.

Di akhir kunjungannya, Batara Siagian bersama tim Kementerian Pertanian menegaskan komitmen untuk terus turun langsung ke lapangan dalam rangka mendokumentasikan dan mengevaluasi masukan serta saran dari petani. Program Perluasan Areal Tanam (PAT) ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan di wilayah Bombana, khususnya melalui optimalisasi penggunaan lahan pertanian dan peningkatan indeks pertanaman.

Program ini tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan alsintan, tetapi juga memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani di lapangan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kelompok tani diharapkan dapat terus terjalin dengan baik, guna mewujudkan pertanian yang lebih maju dan produktif di Kabupaten Bombana.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Pertanian dalam mendukung petani lokal dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

BOMBANA,  – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M di Kabupaten Bombana berlangsung meriah. Acara ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, mewakili Pj. Bupati Bombana, di Alun-Alun Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Senin (23/9/2024). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh agama, serta warga yang antusias.

Dalam sambutannya, Sekda Man Arfa menekankan pentingnya Maulid Nabi sebagai momentum bagi umat Islam untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Ia juga berharap agar peringatan ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas antarwarga.

“Kita harus mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kita tentang kasih sayang, kejujuran, dan pentingnya persatuan,” ujar Man Arfa di hadapan peserta yang hadir.

Selain sambutan, acara ini dimeriahkan dengan penampilan seni dan budaya lokal yang menambah semarak perayaan. Warga Bombana tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dari latar belakang yang berbeda menunjukkan semangat kolektif dalam memperingati momen bersejarah ini.

Lebih jauh, Man Arfa juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai sarana mendalami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di Bombana.

Acara yang digelar setiap tahun ini bukan hanya sebagai bentuk seremonial, tetapi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran spiritual serta memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana secara resmi menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024. Penetapan ini diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 375/PL.02.3-Pu/7406/2/2024. Senin (22/9/2024)

Tiga pasangan calon telah ditetapkan untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pasangan calon pertama adalah Hasrat Haji Nabi, SH berpasangan dengan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pasangan kedua adalah Ir. Burhanuddin, M.Si berpasangan dengan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasangan ketiga adalah Hj. Andi Nirwana S., SP., MM berpasangan dengan Heryanto, SKM, yang diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerindra.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menyatakan bahwa pasangan calon yang telah ditetapkan berhak mengikuti pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. “Penetapan pasangan calon ini merupakan bagian penting dari tahapan Pilkada 2024. Kami berharap semua pihak, termasuk pasangan calon dan tim suksesnya, dapat menjaga suasana yang kondusif dan tertib selama proses pilkada berlangsung,” ujar Hasdin.

KPU Bombana berharap penetapan ini akan menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Masyarakat diimbau untuk terus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pilkada guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan serah terima bibit sayuran, benih, dan sarana pendukung lainnya kepada masyarakat Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kamis (19/09/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendukung lomba PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam acara tersebut, hadir Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Harno, S.KM., M.Kes., Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM., Kepala Bidang Penyuluhan, Hasriani Husain, SP., bersama para pejabat fungsional dan staf Dinas Pertanian Bombana. Kepala Desa Lantowua, Irwan, serta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) turut menyaksikan proses penyerahan tersebut.

Sekretaris Dinas Pertanian, Harno, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan bibit sayuran dan benih ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya menganekaragamkan konsumsi pangan, sekaligus mendukung desa dalam lomba PKK tingkat provinsi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menciptakan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan.

“Penyerahan bibit tanaman cabai, terong, tomat, serta tanaman toga ini merupakan salah satu kontribusi dari Dinas Pertanian Bombana dalam rangka penurunan angka stunting. Melalui pemberdayaan lahan pekarangan, kami berharap masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat keluarga (toga),” ujar Harno.

Kepala Desa Lantowua, Irwan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, yang terus berupaya membantu masyarakat di sektor pertanian. “Alhamdulillah, hari ini kami menerima bantuan berupa bibit sayuran, benih, dan sarana pendukung lainnya. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama dalam meningkatkan produksi hortikultura di desa kami,” ucap Irwan.

Lebih lanjut, Irwan berharap bantuan ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola lahan pekarangan mereka. “Kita berharap apa yang diberikan oleh Dinas Pertanian ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam pertanian hortikultura. Bantuan yang kami terima bukan hanya berupa bibit sayuran dan tanaman buah, tetapi juga sarana pendukung lainnya seperti waring untuk pemagaran, selang, dan gembor untuk penyiraman,” tutupnya.

Program penyerahan bibit sayuran ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung program nasional ketahanan pangan keluarga. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan Dinas Pertanian Bombana, diharapkan masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan harian mereka, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

Penyerahan bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Bombana, khususnya di bidang hortikultura. Dinas Pertanian terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal guna menanam berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran yang bermanfaat untuk kesehatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Lantowua ini tidak hanya berfokus pada pemberian bibit dan benih, tetapi juga diiringi dengan arahan teknis dari penyuluh pertanian setempat. Para penyuluh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cara budidaya tanaman hortikultura yang efektif, mulai dari tahap penanaman hingga perawatan agar hasil panen maksimal.

Program ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi isu stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bombana. Dengan adanya dukungan dari Dinas Pertanian melalui program ini, diharapkan angka stunting dapat ditekan melalui perbaikan gizi masyarakat yang lebih baik dan beragam.

Dalam jangka panjang, kegiatan semacam ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga dan desa, sehingga masyarakat tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan mereka sendiri, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Acara penyerahan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima, yang menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengoptimalkan program pemberdayaan di sektor pertanian. Dengan adanya sinergi ini, Kabupaten Bombana diharapkan dapat terus maju dan berkembang, khususnya dalam bidang pertanian yang menjadi sektor unggulan.

Bombana, sultranet.com – Untuk mendukung ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mengadakan kegiatan Gelar Pangan Murah Keliling (GAUL) pada 12-13 September 2024.

Acara ini berlangsung di halaman Kantor Camat Poleang Barat, dengan pendampingan penuh dari Inspektorat Kabupaten Bombana. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, mengingat pentingnya program tersebut bagi stabilitas ekonomi lokal.

Inspektorat Bombana, yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Arniati, S.STP., M.Si., bersama tim auditor dan staf lainnya, turut hadir dalam acara GAUL untuk mendampingi dan mengawasi jalannya distribusi pangan murah.

Hadir pula Kepala Bulog Cabang Bombana, Camat Poleang Barat, Sekretaris Camat, serta tim dari Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi demi kelancaran dan ketepatan sasaran program ini.

“Kami dari Inspektorat mendukung penuh program Gelar Pangan Murah Keliling ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pendampingan yang kami lakukan bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya,” ungkap Arniati. (13/9/2024)

Ia menegaskan bahwa pengawasan dari Inspektorat juga bertujuan menjaga transparansi dalam penyelenggaraan program yang bersifat sosial ini.

Rusli, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Bombana, menjelaskan bahwa GAUL adalah bagian dari program daerah untuk mendukung ketersediaan pangan murah di Bombana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban warga dan meningkatkan akses mereka terhadap pangan berkualitas. Adanya pendampingan Inspektorat juga semakin memperkuat komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaannya,” ujar Rusli.

Program GAUL ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, serta kebutuhan lainnya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.

Program ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menekan inflasi di tingkat lokal.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga melibatkan pedagang setempat yang berpartisipasi dalam menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat di Kecamatan Poleang Barat, sehingga kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Selama dua hari pelaksanaan, antusiasme warga Poleang Barat tampak tinggi. Banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya pangan murah ini. Harga barang yang lebih rendah sangat berarti bagi kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar seorang warga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Arniati kembali menambahkan bahwa Inspektorat Bombana akan terus mengawal setiap program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas, terutama yang menyangkut kesejahteraan ekonomi dan ketersediaan pangan.

“Kehadiran kami di sini juga untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai sasaran yang tepat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dengan kesuksesan penyelenggaraan GAUL di Poleang Barat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merencanakan kegiatan serupa di wilayah lain. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen penuh untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal. (adv)