Kendari, Sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si., menerima penghargaan bergengsi Sultra Awards dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini diserahkan oleh Harian Kendari Pos sebagai apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam memajukan daerah.

Acara pemberian penghargaan berlangsung di Hotel Claro Kendari pada Kamis (12/9/2024) dan diserahkan langsung oleh Pj. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Sultra Awards 2024 melibatkan 50 penerima penghargaan dari berbagai latar belakang, termasuk birokrat, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta. Para penerima dinilai memiliki inovasi, visi, dan dedikasi tinggi di bidang masing-masing.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Harian Kendari Pos. “Penghargaan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik seluruh masyarakat Bombana yang telah bersama-sama bekerja keras dalam membangun daerah. Ini adalah bukti nyata dari hasil kerja kita bersama,” ungkap Edy.

Sekda Bombana, Drs. Man Arfa, juga menyampaikan apresiasinya, seraya menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi pemicu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bombana, baik dalam pelayanan maupun pengembangan daerah,” katanya.

Sultra Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Harian Kendari Pos untuk menghargai individu dan kelompok yang telah menunjukkan kontribusi positif bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. Terdapat 24 kategori penghargaan yang diberikan, dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin dan masyarakat lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerahnya.

Penghargaan ini tidak hanya mengakui capaian Pj. Bupati dan Sekda Bombana, tetapi juga menyoroti berbagai inisiatif yang telah mereka lakukan dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar diutarakan agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi kedua pejabat untuk melanjutkan inovasi dan program yang bermanfaat bagi Bombana.

Acara tersebut dihadiri oleh para mitra Kendari Pos serta para tokoh dari berbagai bidang yang juga menerima penghargaan. Pengakuan ini diharapkan dapat mengukuhkan komitmen para penerima untuk terus berkarya bagi kemajuan Sulawesi Tenggara, khususnya di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Asistensi dengan tema Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika pada Kamis, 5 September 2024, bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari.

Kegiatan yang dihadiri secara daring oleh Direktur Tata Kelola Aptika Kementerian Kominfo RI, Aries Kusdaryono, S.Kom., M.Kom., Ph.D, ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait, termasuk Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia dari Bappenas, serta Pusat Riset Sains Data dan Informasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BSSN, Kepala Dinas Kominfo se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah pejabat terkait dari Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama bagi transformasi digital nasional, yang sejalan dengan Nawacita ke-2 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

“SPBE bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga soal menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Ridwan. (10/9/2024)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Ridwan menekankan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE, serta kebijakan audit TIK, perlu menjadi prioritas.

Ini bertujuan agar manajemen SPBE dapat berjalan dengan baik di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, Ridwan juga menyadari tantangan yang dihadapi daerah, seperti kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman mengenai regulasi TIK.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan asistensi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tata kelola TIK yang baik dan benar.

“Kami berharap, setelah sosialisasi ini, tantangan tersebut bisa teratasi dan pemerintah daerah semakin siap untuk menghadapi perkembangan teknologi digital,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Aries Kusdaryono, yang hadir secara virtual, mengungkapkan pentingnya peran Kementerian Kominfo dalam mendukung berbagai sektor pemerintahan untuk memfasilitasi digitalisasi.

“Penerapan SPBE yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa setiap dinas di provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengelola data dan informasi dengan cara yang benar dan terorganisir,” ungkap Aries.

Aries juga menekankan bahwa pemetaan infrastruktur digital yang terstruktur dengan baik akan mempermudah integrasi antar sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Desain infrastruktur SPBE yang baik akan memungkinkan pemanfaatan data secara maksimal, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” katanya.

Sosialisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat infrastruktur digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SPBE.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan digitalisasi layanan publik akan lebih merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.

Ke depan, Inspektorat Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendampingi setiap proses digitalisasi pemerintahan di daerah guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. (adv)

Bombana, 10 September 2024 – Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Polres Bombana menggelar acara Deklarasi Damai yang resmi dibuka oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Acara yang digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pihak terkait yang memiliki peran penting dalam kelancaran Pilkada 2024.

Deklarasi Damai ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Acara ini juga diharapkan menjadi simbol komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelangsungan demokrasi yang jujur, adil, dan damai.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto menekankan pentingnya menjaga suasana yang aman dan damai selama proses pemilihan. “Sebagai pemerintah daerah, saya mengajak kita semua, khususnya para Camat, Lurah, Kepala Desa, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka turut berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif,” ujar Edy Suharmanto.

Pentingnya pendidikan politik dan pemahaman terhadap proses demokrasi juga menjadi sorotan utama dalam sambutan Bupati. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dengan aman, tanpa adanya gangguan yang merusak jalannya proses demokrasi. “Tugas kita adalah menjaga agar Pilkada Bombana 2024 berjalan dengan penuh integritas, bebas dari potensi kerusuhan, serta bebas dari berita bohong atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik,” imbuh Edy Suharmanto.

Acara Deklarasi Damai ini juga dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam suksesnya pelaksanaan Pemilihan, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, jajaran Polres Bombana, perwakilan KPU Bombana, Bawaslu, Ketua DPRD, Kajari Bombana, Kodim 1431 Bombana, serta sejumlah anggota partai politik, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Kapolres Bombana, AKBP Roni Syahendra, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan selama proses Pemilihan. “Kami akan memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar dan aman. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa merusak suasana,” ujar AKBP Roni Syahendra.

Lebih lanjut, Kapolres juga menegaskan pentingnya penanggulangan penyebaran hoaks, yang sering kali menjadi isu utama dalam setiap proses pemilihan. “Mari bersama-sama kita lawan penyebaran hoaks, terutama di media sosial yang dapat memecah belah persatuan dan merusak proses demokrasi,” tandasnya.

Deklarasi Damai ini juga diwarnai dengan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan para calon peserta pemilihan, partai politik, dan pihak terkait lainnya. Penandatanganan ini menjadi simbol bahwa seluruh pihak berkomitmen untuk menjalankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024 dengan penuh integritas, menjaga etika politik, serta menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi.

Selain itu, Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto juga mengingatkan akan pentingnya peran media dalam mengawasi proses Pemilihan. “Media harus aktif dalam memberikan informasi yang benar dan objektif kepada masyarakat. Media juga diharapkan dapat membantu mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas Pemilihan,” katanya.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak proses Pemilihan. “Mari kita semua berkomitmen untuk menjaga Pilkada ini berjalan dengan adil, damai, dan transparan. Jangan biarkan politik praktis merusak kualitas demokrasi yang kita bangun,” tegasnya.

Dengan adanya deklarasi damai ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerjasama dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan aman dan berkualitas. “Pilkada yang damai dan berkualitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau pihak keamanan, tetapi juga seluruh masyarakat. Bersama-sama kita bisa menciptakan demokrasi yang lebih baik untuk Kabupaten Bombana,” tutup Pj. Bupati Bombana.

Acara deklarasi damai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif menuju Pilkada yang aman, tertib, dan bebas dari potensi kerusuhan. Dengan komitmen bersama ini, semua pihak berjanji untuk menjalankan Pemilihan dengan integritas, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Bombana.

Sebagai penutup, Pj. Bupati Bombana mengingatkan bahwa pesta demokrasi ini bukan hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan antarwarga, membangun semangat kebersamaan, serta memastikan bahwa suara rakyat didengar dengan jujur dan adil. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita sukseskan Pilkada 2024 dengan penuh kedamaian dan semangat persatuan,” ujar Edy Suharmanto, mengakhiri sambutannya.

Dengan adanya acara Deklarasi Damai ini, harapannya adalah seluruh masyarakat Bombana dapat menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sebuah langkah menuju demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bombana, dengan menjaga keamanan dan kedamaian sebagai prioritas utama.

BOMBANA, sultranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mengambil langkah strategis dengan menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Gelombang II. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (5/9/2024).

Pelatihan ini diikuti oleh 311 peserta yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Para peserta yang terlibat merupakan anggota aktif Satlinmas, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, terutama selama masa Pilkada.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menegaskan bahwa keberadaan Satlinmas menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Menurutnya, pelatihan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan.

“Pemerintah menempatkan urusan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anggota Satlinmas memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto juga menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana telah menyiapkan beberapa program peningkatan kapasitas Satlinmas. Selain pelatihan ini, salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah pembentukan Sistem Informasi Manajemen Linmas (SIM LINMAS). Program ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan lingkungan dengan partisipasi masyarakat secara sukarela dan swakarsa.

Satlinmas sendiri memiliki peran penting, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pemilu maupun Pilkada. Dalam konteks Pilkada 2024 yang akan datang, Satlinmas diharapkan dapat berperan aktif dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga dapat tercipta suasana kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Adapun materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek utama, seperti indeks potensi kerawanan Pilkada, strategi dan taktik pengamanan TPS, pelibatan pers dalam pengamanan TPS, serta peran penting Satlinmas dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam memastikan ketertiban umum selama Pilkada. Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian yang memberikan panduan tentang teknik pengamanan dan penanganan situasi darurat di lapangan.

Pj. Bupati juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Satlinmas, SatPol PP, dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada. Dengan demikian, seluruh elemen keamanan dapat bersinergi untuk menciptakan situasi yang kondusif, tidak hanya di hari pemungutan suara, tetapi juga dalam proses kampanye dan pascapemilu.

“Kita berharap pelatihan ini akan memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan oleh Satlinmas di seluruh Kabupaten Bombana. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka akan lebih siap dalam mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin muncul selama proses Pilkada,” jelas Edy Suharmanto.

Pelatihan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan peserta pelatihan. Mereka menganggap kegiatan ini sangat relevan, mengingat peran Satlinmas yang kian penting dalam menjaga stabilitas daerah di tengah suasana politik yang dinamis.

Salah seorang peserta pelatihan, mengungkapkan rasa bangganya bisa terlibat dalam pelatihan ini. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya sebagai anggota Satlinmas, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dengan adanya materi tentang strategi pengamanan TPS dan kerawanan Pilkada, kami jadi lebih siap untuk menjaga keamanan di desa kami masing-masing,” ujarnya

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan akan semakin meningkat melalui kegiatan ini. SIM LINMAS yang direncanakan akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Dengan adanya pelatihan ini, Kabupaten Bombana semakin siap dalam menghadapi Pilkada 2024. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kapasitas SDM Satlinmas, tetapi juga mendorong terjalinnya kerja sama yang solid antara berbagai pihak terkait demi menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan tertib.

Pj. Bupati Bombana berharap, dengan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan ini, anggota Satlinmas dapat berkontribusi secara maksimal dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing, sehingga proses Pilkada dapat berjalan lancar dan demokratis.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan sosialisasi Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berfokus pada hama penggerek buah kakao (PBK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Poleang Barat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, SH, yang juga memberikan arahan terkait kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Bombana. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Poleang Barat, Kepala Bidang Perkebunan, dan Kepala BPP Poleang Barat. (5/9/2024)

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang pengendalian hama, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan pada tanaman dapat diminimalisir, dan kualitas buah kakao yang dihasilkan menjadi lebih baik. Abd. Hafid, S.ST, sebagai narasumber, menjelaskan bahwa kegiatan ini meliputi pengenalan awal mengenai hama dan penyakit pada tanaman kakao, cara pengendalian, serta sesi diskusi yang melibatkan peserta.

“Dengan sosialisasi ini, kami berharap para petani di Kabupaten Bombana, terutama di Kecamatan Poleang Barat, dapat lebih memahami cara mengantisipasi serangan hama, khususnya lalat buah dan penggerek buah kakao, yang menjadi ancaman utama bagi hasil pertanian,” ungkap Abd. Hafid. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi sejak dini untuk meminimalisir serangan hama yang dapat merugikan petani.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung dalam pengamatan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao, dipandu oleh Abd. Hafid dan Duwi Atmanto, SP.

Peserta sosialisasi terdiri dari kelompok tani di Kecamatan Poleang Barat, Poleang Tengah, dan Tontonunu, serta penyuluh pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi kakao di wilayah tersebut dan membantu petani dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Pertanian berkomitmen untuk terus mendukung para petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, khususnya kakao, yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bombana.

Bombana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana telah merilis jadwal resmi tahapan pencalonan untuk Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang akan digelar pada tahun 2024. Dengan slogan “Suara Kita Masa Depan Bombana”, KPU mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan ini, yang akan menentukan masa depan daerah.

Jadwal tahapan yang telah ditetapkan mencakup beberapa fase penting yang harus diikuti oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan dimulai dengan Pendaftaran Bakal Calon yang akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Dalam periode yang sama, bakal calon juga diwajibkan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan yang dijadwalkan mulai 27 Agustus hingga 2 September 2024.

Setelah melewati verifikasi awal, pasangan calon dapat mendaftar secara resmi pada periode Pendaftaran Pasangan Calon yang berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Selanjutnya, KPU akan melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada 29 Agustus hingga 4 September 2024, untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan.

Bakal calon yang memerlukan perbaikan persyaratan administratif diberikan kesempatan hingga 8 September 2024 dalam fase Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan serta Pengajuan Pengganti Calon. Hasil dari penelitian administrasi tersebut akan diumumkan pada 13-14 September 2024 dalam fase Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Administrasi Calon.

Partisipasi Masyarakat dan Klarifikasi

KPU Kabupaten Bombana membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon pada periode 15-18 September 2024. KPU akan menindaklanjuti setiap masukan dengan melakukan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dari 15 hingga 21 September 2024.

Tahapan krusial lainnya adalah Penetapan Pasangan Calon yang akan dilakukan pada 22 September 2024. Sehari setelahnya, pasangan calon yang telah ditetapkan akan mengikuti Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada 23 September 2024.

Ajakan Partisipasi Aktif

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Bombana dalam Pilkada 2024. “Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menyalurkan aspirasi dan menentukan arah pembangunan daerah kita. Mari sukseskan Pilkada ini dengan partisipasi yang penuh tanggung jawab,” ujar Hasdin.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Helpdesk KPU Kabupaten Bombana di nomor 0812-4320-6556 (Rizky) atau 0822-6514-7798 (Farid). Detail lengkap mengenai jadwal dan tahapan Pilkada dapat diakses di situs resmi KPU Kabupaten Bombana di https://kab-bombana-kpu.go.id.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Bombana siap menyongsong Pilkada 2024 sebagai ajang demokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan sosialisasi Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berfokus pada pengendalian hama tanaman kakao. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Poleang Timur dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, SH. Dalam kesempatan tersebut, Sarif juga memberikan arahan mengenai kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Bombana, (4/9/2024)

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada petani tentang pengendalian hama yang dapat merusak tanaman kakao. Dengan pengendalian yang baik, diharapkan dampak negatif bagi tanaman dapat diminimalisir, sehingga hasil buah kakao yang diperoleh berkualitas tinggi.

Abd. Hafid, S.ST, yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan materi sosialisasi yang meliputi pengenalan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao serta cara pengendaliannya. Dalam sesi diskusi, peserta diajak untuk aktif berinteraksi dan berbagi pengalaman terkait masalah yang dihadapi dalam budidaya kakao. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan petani mengenai hama tanaman kakao dan pengendaliannya. Kami berharap melalui sosialisasi ini, produksi buah kakao di Kabupaten Bombana, khususnya di Kecamatan Poleang Timur, Poleang Selatan, Poleang Tenggara, Tontonunu, dan Poleang Utara, dapat meningkat,” ujar Abd. Hafid.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi sedini mungkin untuk meminimalkan serangan hama, terutama hama lalat buah dan penggerek buah kakao, yang menjadi ancaman serius bagi petani. Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan praktik langsung dalam pengamatan hama dan penyakit pada tanaman kakao, dipandu oleh Abd. Hafid dan Duwi Atmanto, SP.

Peserta sosialisasi terdiri dari anggota kelompok tani dari berbagai kecamatan serta penyuluh pertanian. Dinas Pertanian berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi kakao di wilayah tersebut, serta membantu petani dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan upaya ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendukung para petani dalam mengatasi berbagai masalah pertanian, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kakao.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan pemantauan daerah sebar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 26 September 2024 dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penyebaran hama dan penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan hewan ternak di wilayah tersebut. (3/9/2024)

Kegiatan pemantauan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Surianto Wedda, S.Pt. Dalam acara pembukaan, mereka menekankan pentingnya pengambilan sampel darah sapi untuk memastikan kesehatan hewan ternak serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada peternakan.

Tim pemantauan yang terdiri dari tenaga lapangan berpengalaman akan mengambil sampel darah di berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dimulai di Kecamatan Lantari Jaya dari tanggal 3 hingga 6 September, diikuti oleh Kecamatan Poleang Barat pada 9 hingga 12 September, serta Kecamatan Rarowatu dari 16 hingga 18 September. Kemudian, pemantauan akan dilanjutkan di Kecamatan Mata Usu pada 3 hingga 6 September dan di Kabaena Barat dan Utara pada 23 hingga 26 September.

Setiap tim terdiri dari tiga anggota yang memiliki keahlian di bidang kesehatan hewan, antara lain drh. Julian Satria, drh. Ipung Mulyowidodo, drh. Miftahul Ilmi, dan drh. Muhammad Sofyan. Mereka akan melakukan pengambilan sampel serta analisis untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit yang dapat mengancam populasi ternak.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kesehatan hewan ternak di Kabupaten Bombana. Dengan pemantauan yang efektif, diharapkan risiko penyebaran penyakit dapat diminimalisir, sehingga produktivitas sektor peternakan tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang mendukung kesehatan hewan dan ketahanan pangan di daerah.

Bombana, Sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi daerah ketiga terbesar di Pulau Sulawesi dalam hal perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 59 ribu hektare pada tahun 2023, menurut data Dinas Perkebunan Sultra. Areal perkebunan ini tersebar di tujuh kabupaten, termasuk Konawe, Kolaka, Muna, Konawe Utara, Muna Barat, Bombana, dan Kolaka Timur.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabaruddin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan perkebunan sawit di Sultra terus meningkat, didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan keinginan kuat dari petani untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas utama.

“Pertumbuhan ini juga didorong oleh berdirinya pabrik kelapa sawit yang membuka pasar bagi petani di Sultra,” ujarnya saat Workshop SPKS di Same Hotel, Kendari, Jumat (30/8/2024).

Saat ini, delapan pabrik kelapa sawit telah beroperasi di Sultra, termasuk PT Darma Jaya Lestari (DJL), PT Sultra Prima Lestari (SPL), dan PT Merbaujaya Indah Raya. Namun, meskipun sektor ini berkembang, Sabaruddin menyoroti tantangan yang dihadapi petani sawit skala kecil, seperti permasalahan legalitas lahan, kualitas bibit, akses pasar, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

“Kemitraan antara petani dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit dan keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit di Sultra,” tegas Sabaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, Kabupaten Bombana mendapatkan perhatian khusus dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kabid Perkebunan Bombana, M. Arwin, S.Hut., M.PWK, mengungkapkan bahwa daerahnya akan menerima alokasi pengembangan kelapa sawit seluas 300 hektare pada tahun 2025.

“Ini merupakan kesempatan besar bagi petani di Bombana untuk semakin memaksimalkan potensi perkebunan sawit,” kata Arwin saat ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan workshop.

Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Sulawesi Tenggara.

CEO elFATA Institute, Abdul Rahman Farisi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya pola kemitraan antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit. “Bibit berkualitas harus disiapkan untuk petani agar produksi mereka meningkat dan sejahtera,” jelas Rahman.