BOMBANA, sultranet.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pangan siap saji berupa takjil yang dijual di sekitar gerai jajanan Ramadhan di kawasan Alun-alun Masjid Raya Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat saat berbuka puasa aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Pengawasan tersebut juga bertujuan mencegah potensi gangguan kesehatan seperti diare, keracunan makanan, maupun penyakit lain yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 03 Maret 2026.

Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Andi Ira Angraeny Rahman, SKM, M.Kes, bersama tim yang terdiri dari programer Penyehatan Lingkungan, programer Surveilans, serta programer Kesehatan Lingkungan. Tim tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan dari Puskesmas Rumbia.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku makanan, proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga cara penyajian takjil yang dijual para pedagang. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada para penjual agar lebih memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi maupun penjualan.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bombana, Andi Ira Angraeny Rahman, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat selama bulan suci Ramadhan, ketika aktivitas konsumsi makanan siap saji meningkat secara signifikan.

“Kami ingin memastikan bahwa takjil yang dijual kepada masyarakat benar-benar aman dan sehat, baik dari bahan yang digunakan maupun dari proses pengolahannya. Melalui pembinaan ini, kami juga memberikan edukasi kepada para pedagang agar selalu menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang mereka jual,” kata Andi Ira.

Menurutnya, makanan siap saji yang tidak diolah secara higienis berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu, langkah pengawasan dan pembinaan menjadi penting agar masyarakat dapat menikmati takjil dengan rasa aman dan nyaman.

Selain melakukan pemeriksaan, tim kesehatan juga memberikan imbauan kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan, menggunakan bahan pangan yang aman, serta memastikan makanan yang dijual tidak terkontaminasi bahan berbahaya.

Andi Ira menambahkan, kegiatan pembinaan ini tidak hanya berfokus pada pengawasan semata, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi para pelaku usaha kecil yang menjual makanan di pusat-pusat keramaian selama Ramadhan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran para pedagang tentang pentingnya keamanan pangan. Jika makanan yang dijual bersih dan sehat, tentu masyarakat juga merasa lebih nyaman untuk membeli,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, terutama makanan yang dijual di tempat terbuka. Kebiasaan memilih makanan yang higienis menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa.

Dinas Kesehatan Bombana menegaskan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Karena itu, menjaga kualitas makanan sejak dari proses pengolahan hingga konsumsi menjadi kunci penting dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat muncul akibat makanan yang tidak aman.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, pemerintah daerah berharap keamanan pangan di Kabupaten Bombana dapat terus meningkat, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berburu takjil setiap sore selama bulan Ramadhan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Bombana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram setelah muncul keluhan warga terkait sulitnya memperoleh gas bersubsidi di beberapa wilayah.

Sidak dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan serta memantau langsung distribusi LPG bersubsidi di tingkat pangkalan. Pemeriksaan menyasar sejumlah titik distribusi yang dianggap krusial di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah hingga Kecamatan Lantari Jaya.

Dalam pemantauan di lapangan, tim gabungan menemukan bahwa sebagian pangkalan mengalami kekosongan stok LPG 3 kg akibat keterlambatan pasokan dari pihak agen. Kondisi tersebut sempat memicu keluhan masyarakat karena gas subsidi yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menjadi sulit didapatkan.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pasokan mulai kembali bergerak pada hari yang sama. Beberapa agen, termasuk Agen Cahaya Gas Lestari dan Agen Cahaya Poleang, telah mulai mendistribusikan kembali LPG ke pangkalan-pangkalan yang sebelumnya mengalami kekosongan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa kelangkaan tersebut bukan semata-mata karena berkurangnya jatah distribusi, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan dalam beberapa waktu terakhir.

Dari hasil evaluasi sementara, terdapat tiga faktor utama yang memicu meningkatnya permintaan dan terganggunya distribusi LPG 3 kg di masyarakat.

Pertama adalah meningkatnya konsumsi selama bulan suci Ramadhan. Pada periode ini, kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor kuliner, mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

Faktor kedua berasal dari meningkatnya aktivitas pertanian di wilayah Lantari Jaya. Musim tanam yang berlangsung di sejumlah desa membuat kebutuhan energi untuk kegiatan masyarakat ikut meningkat, termasuk penggunaan gas LPG.

Sementara faktor ketiga berkaitan dengan kendala logistik distribusi. Banyaknya hari libur sepanjang Februari membuat jadwal pengiriman dari agen ke pangkalan mengalami keterlambatan. Jika biasanya distribusi dilakukan setiap tujuh hari sekali, pada periode tersebut pengiriman bergeser hingga sekitar sepuluh hari sekali.

Saat ini, berdasarkan data lapangan, setiap pangkalan menerima pasokan LPG dengan jumlah bervariasi, yakni sekitar 100 hingga 185 tabung dalam satu kali pengiriman.

Selain melakukan pengecekan distribusi, tim gabungan juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar penggunaan LPG bersubsidi benar-benar sesuai dengan peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Bombana, Ferawati, menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mengimbau kepada pejabat daerah maupun pegawai negeri agar tidak menggunakan LPG bersubsidi. Kami berharap mereka menggunakan LPG non-subsidi seperti ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram,” ujar Ferawati saat ditemui di lokasi sidak.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penggunaan LPG bersubsidi sangat penting agar stok yang tersedia dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau distribusi LPG di lapangan serta berkoordinasi dengan pihak agen dan pangkalan untuk memastikan pasokan tetap stabil selama bulan Ramadhan.

Melalui sidak tersebut, pemerintah berharap distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat kembali berjalan normal serta tepat sasaran, sehingga kebutuhan energi masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan, tetap terpenuhi tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – PT. Dharma Dwipa Utama melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk mematangkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang arus mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan angkutan bagi masyarakat berjalan aman dan lancar, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama Dinas Perhubungan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan PT. Dharma Dwipa Utama bersama pimpinan serta staf teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Koordinasi ini dilakukan untuk menyatukan langkah dalam mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang dan setelah perayaan Lebaran.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan layanan transportasi, mulai dari optimalisasi armada angkutan, penyesuaian jadwal operasional, hingga pemenuhan standar keselamatan bagi calon penumpang. Pembahasan tersebut dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik Lebaran setiap tahunnya.

Perwakilan PT. Dharma Dwipa Utama menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pada momentum mudik Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan jumlah penumpang. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kesiapan dapat berjalan optimal,” ujar perwakilan PT. Dharma Dwipa Utama dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kesiapan operator angkutan menjadi faktor utama dalam menjamin kelancaran arus transportasi selama periode mudik. Oleh karena itu, operator diharapkan memastikan seluruh aspek teknis dan administratif telah terpenuhi sebelum memasuki puncak arus perjalanan masyarakat.

Menurut pihak Dinas Perhubungan, koordinasi sejak dini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan, mulai dari kepadatan penumpang, kesiapan armada, hingga pengaturan jadwal keberangkatan.

Selain membahas kesiapan armada dan jadwal operasional, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana pembentukan posko terpadu yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi selama masa angkutan Lebaran. Posko ini nantinya diharapkan dapat mempermudah pemantauan kondisi transportasi serta mempercepat penanganan jika terjadi kendala di lapangan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas mekanisme pelaporan secara real-time untuk memantau perkembangan arus penumpang di berbagai titik keberangkatan. Sistem pelaporan ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat apabila terjadi lonjakan penumpang atau kendala operasional lainnya.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, serta pihak terkait lainnya dinilai penting untuk memastikan manajemen transportasi selama periode mudik dapat berjalan efektif.

Dengan adanya sinergi antara PT. Dharma Dwipa Utama dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, diharapkan pelayanan transportasi bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan, terutama pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran yang menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga.

Melalui koordinasi ini pula, kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sehingga perjalanan masyarakat selama momentum mudik Idulfitri dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi menyambut kehadiran sejumlah dokter peserta Program Internship Dokter Indonesia yang akan menjalani masa penugasan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kehadiran para dokter muda ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan medis bagi masyarakat di Kabupaten Bombana. Kegiatan penyambutan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Bdn. Fatmiati Rinambo, S.ST, M.Kes, bersama jajaran dinas kesehatan serta para dokter pembimbing, Senin, 02 Maret 2026.

Program Internship Dokter Indonesia merupakan program pelatihan nasional bagi dokter yang baru menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran. Program ini menjadi bagian penting dalam proses pemantapan kompetensi dokter sebelum mereka menjalankan praktik secara mandiri di tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, para dokter akan memperoleh pengalaman klinis secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit. Selama masa penugasan, mereka akan berada di bawah bimbingan dokter senior yang bertindak sebagai pembimbing dan pengawas praktik.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kehadiran dokter internship tidak hanya menjadi bagian dari proses pendidikan profesi kedokteran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran para dokter internship di Kabupaten Bombana. Program ini sangat penting untuk mematangkan kompetensi dokter muda sekaligus membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Fatmiati dalam sambutannya.

Ia berharap para dokter internship dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di fasilitas kesehatan tempat mereka bertugas, serta mampu memahami karakter dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami berharap para dokter internship dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi etika yang berlaku di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek medis semata, tetapi juga pada pendekatan yang mengedepankan empati, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Setelah prosesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi perkenalan para dokter internship yang akan menjalani masa tugas di Kabupaten Bombana. Dalam sesi tersebut, para dokter memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan latar belakang pendidikan mereka.

Selain itu, pihak Dinas Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai program kerja, sistem pembinaan, serta mekanisme pelaksanaan tugas selama masa internship. Penjelasan tersebut bertujuan agar para dokter dapat memahami secara jelas tanggung jawab dan peran mereka selama menjalankan program di fasilitas pelayanan kesehatan.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang menjadi awal dari perjalanan profesional mereka sebagai tenaga medis di lapangan.

Melalui program internship ini, para dokter diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi dengan pasien serta kemampuan bekerja dalam tim pelayanan kesehatan.

Pengalaman bekerja langsung di fasilitas kesehatan juga menjadi kesempatan penting bagi para dokter muda untuk memahami dinamika pelayanan kesehatan di daerah, termasuk tantangan yang dihadapi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Bombana berharap kehadiran para dokter internship dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk semakin peduli terhadap kesehatan dengan rutin memeriksakan kondisi kesehatan ke fasilitas pelayanan medis.

Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit. Prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati terus didorong sebagai bagian dari budaya hidup sehat di tengah masyarakat. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti webinar sosialisasi dan diskusi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan yang ramah anak di daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana bersama sejumlah perangkat daerah terkait melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (2/3/2026).

Webinar yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Maret 2026 itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia guna membahas arah kebijakan baru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

Sejumlah organisasi perangkat daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

Partisipasi lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi yang kuat guna mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., menekankan bahwa visi pendidikan bermutu hanya dapat terwujud apabila setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

“Sekolah adalah ekosistem yang menentukan tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan kini bergeser dari reaktif menjadi promotif, preventif, dan kolaboratif untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman,” ujar Suharti.

Ia menjelaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan peserta didik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah anak.

Selain penyampaian materi kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sesi tersebut, para peserta berbagi pengalaman sekaligus mengajukan pertanyaan terkait strategi implementasi kebijakan di daerah masing-masing.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam diskusi antara lain penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pembentukan mekanisme perlindungan di satuan pendidikan, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi kebijakan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di tingkat daerah.

Melalui forum ini pula, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di satuan pendidikan.

Pemkab Bombana menilai bahwa terciptanya sekolah yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap satuan pendidikan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Kabupaten Bombana.

Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara utuh.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta arus balik Lebaran tahun ini.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pelayanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar Polres Bombana bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rakor yang membahas kesiapan pengamanan serta pelayanan masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran itu dipimpin Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., dan dilaksanakan secara daring bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Rekonfu Polres Bombana, Senin (02/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut, jajaran lintas sektoral membahas langkah-langkah strategis guna memastikan masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tertib. Rakor juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan terpadu.

Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat merupakan agenda rutin nasional yang melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama periode mudik.

Berdasarkan prediksi, arus mudik gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026. Gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 18–19 Maret 2026 yang beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi. Sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2026 mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai unsur pengamanan.

Kasatpol PP Bombana H. Pajawa Tarika menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Polri dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran operasi tersebut.

“Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 di wilayah hukum Polres Bombana,” ujar Pajawa Tarika.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah personel Satpol PP akan ditempatkan di beberapa pos pengamanan guna membantu aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Demi kelancaran arus mudik dan arus balik, sejumlah anggota Satpol PP akan ditempatkan di beberapa posko pengamanan untuk membantu Polri dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga ketertiban selama masa mudik agar perjalanan dapat berlangsung aman dan lancar.

“Mari kita bersama-sama mengawal keamanan dan ketertiban arus mudik tahun 2026 ini agar berlangsung aman, lancar, dan tenteram,” tambahnya.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, diharapkan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan dengan penuh kenyamanan, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Bombana, sultranet.com – Kehadiran Kolam Kadi Lawaea di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, mulai menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat pedesaan. Tidak hanya menawarkan tempat berenang yang terjangkau untuk keluarga, wisata sederhana yang dikelola warga tersebut juga perlahan menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan konsep wisata rakyat yang ramah kantong dan terbuka untuk semua kalangan, Kolam Kadi Lawaea kini menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama pada sore dan akhir pekan, di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana.

Di tengah keterbatasan fasilitas hiburan di wilayah pedesaan, keberadaan Kolam Kadi Lawaea menghadirkan alternatif rekreasi yang dekat, murah, dan mudah dijangkau masyarakat. Setiap sore, suasana di sekitar kolam mulai ramai dipenuhi anak-anak, remaja, hingga orang tua yang datang untuk berenang atau sekadar bersantai bersama keluarga.

Suara tawa anak-anak berpadu dengan percakapan warga di gazebo sederhana yang berdiri di sekitar area kolam. Bagi sebagian warga, tempat ini bukan hanya lokasi wisata, tetapi juga ruang berkumpul yang menghadirkan suasana kebersamaan di tengah aktivitas harian masyarakat desa.

Kolam Kadi Lawaea lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat akan ruang hiburan yang aman dan terjangkau. Wisata tersebut dibangun bukan dengan konsep mewah, melainkan berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat desa juga membutuhkan tempat rekreasi yang bisa dinikmati bersama keluarga tanpa harus bepergian jauh ke kota.

Pemilik Kolam Kadi Lawaea, Sukaji Ramang, mengatakan sejak awal kolam tersebut dirancang sebagai ruang bersama yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin tempat ini bisa dinikmati semua kalangan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh atau mahal hanya untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga,” ujar Sukaji. (28/2)

Menurutnya, konsep wisata yang dibangun lebih mengutamakan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar dibanding sekadar keuntungan usaha. Karena itu, pengelola berupaya menjaga harga tiket tetap terjangkau agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati fasilitas yang tersedia.

Saat ini, Kolam Kadi Lawaea beroperasi setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 14.00 Wita hingga selesai. Sementara pada Sabtu dan Minggu, kolam dibuka lebih awal mulai pukul 08.00 Wita karena tingginya jumlah pengunjung pada akhir pekan.

Pengelola menerapkan tarif masuk yang relatif murah. Pengunjung hanya dikenakan biaya Rp15 ribu untuk dua orang, Rp20 ribu untuk tiga orang, dan Rp30 ribu untuk empat orang. Sementara biaya parkir ditetapkan Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp5 ribu untuk mobil.

Tidak hanya itu, pengelola juga menyediakan gazebo gratis tanpa pungutan tambahan bagi pengunjung yang ingin beristirahat bersama keluarga. Sistem pelayanan sederhana tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan suasana santai dan akrab bagi pengunjung.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, pengelola juga menerapkan sistem loyalitas bagi pengunjung tetap. Setiap pengunjung yang berhasil mengumpulkan sepuluh tiket masuk akan mendapatkan satu kali akses gratis ke area kolam.

Di sisi lain, pengelola saat ini masih mempersiapkan pembangunan kolam dewasa yang direncanakan menjadi fasilitas tambahan bagi pengunjung. Meski belum diresmikan, keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan mampu menambah daya tarik wisata di kawasan itu.

Selain menjadi tempat hiburan keluarga, aktivitas wisata di Kolam Kadi Lawaea juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di area sekitar kolam, sejumlah kantin sederhana berdiri melayani kebutuhan pengunjung.

Berbagai makanan ringan dan minuman dijual oleh warga, mulai dari pop ice, pop mie siram, mi instan rebus dan goreng, hingga bakso bakar dan sosis. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran ekonomi harian yang membantu menambah penghasilan masyarakat desa.

“Harapan kami sederhana, kolam ini bisa memberi manfaat langsung bagi warga desa, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sumber penghasilan,” kata Sukaji.

Keberadaan Kolam Kadi Lawaea juga memperlihatkan bagaimana potensi wisata desa dapat berkembang dari inisiatif masyarakat lokal. Dengan pengelolaan sederhana dan semangat gotong royong, tempat wisata tersebut tumbuh menjadi ruang rekreasi yang aman sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga.

Di tengah dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis desa, kehadiran Kolam Kadi Lawaea dinilai menjadi contoh nyata bagaimana wisata lokal dapat berkembang tanpa harus bergantung pada investasi besar.

Wisata desa seperti ini dianggap memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat jika dikelola secara berkelanjutan dan melibatkan warga sekitar sebagai bagian utama dari aktivitas usaha.

Selain memperkuat ekonomi lokal, wisata berbasis masyarakat juga dinilai mampu mempererat hubungan sosial antarwarga karena menghadirkan ruang interaksi yang sehat dan positif bagi masyarakat desa.

Bagi warga Desa Ladumpi dan sekitarnya, Kolam Kadi Lawaea kini bukan lagi sekadar kolam renang biasa. Tempat itu telah menjadi ruang kebersamaan baru yang menghadirkan hiburan sederhana, suasana hangat keluarga, sekaligus harapan tumbuhnya ekonomi desa dari potensi wisata lokal di Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.