Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan program pemberdayaan keluarga di daerah tersebut. Penyambutan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara tiba di Bombana didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Kehadiran mereka disambut secara resmi oleh pemerintah daerah serta jajaran TP PKK Kabupaten Bombana dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Prosesi penyambutan diawali dengan penampilan tarian adat yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang kepada tamu dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Penampilan budaya tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat Bombana terhadap tamu yang datang serta mencerminkan kekayaan tradisi daerah.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan ke Kabupaten Bombana. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

“Kami menyambut dengan penuh kebanggaan kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, peran TP PKK sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program TP PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari program ketahanan pangan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana merupakan bagian dari agenda pembinaan dan penguatan organisasi TP PKK di tingkat kabupaten.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta melihat secara langsung pelaksanaan program-program PKK di daerah, sehingga ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan keluarga.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, kader PKK, serta masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dapat terus terjalin dengan baik sehingga program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan TP PKK Kabupaten Bombana, sekaligus memberikan motivasi bagi para kader PKK di daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program kerja organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut para asisten dan staf ahli Bupati Bombana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran para pejabat daerah tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Selama kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kegiatan bersama pemerintah daerah dan TP PKK Kabupaten Bombana, termasuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kunjungan kerja ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di daerah tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di daerah itu, Senin (9/2/2026).

Gerakan Pangan Murah tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, dan telur yang merupakan bahan pangan utama bagi rumah tangga.

Program Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama TP PKK untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok sekaligus memastikan akses pangan tetap terjangkau bagi semua kalangan.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TP PKK dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga pangan.

“Kami berharap melalui Gerakan Pangan Murah ini sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Tim Penggerak PKK semakin kuat, sehingga upaya bersama kita dalam menciptakan masyarakat Bombana yang makmur, mandiri, dan kompetitif dapat terus berkembang,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, program seperti ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama TP PKK terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Hadirnya kami di Kabupaten Bombana melalui Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk dukungan TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP PKK Kabupaten Bombana dan seluruh stakeholder dalam memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang terjangkau,” ujar Arinta.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Bombana, tetapi juga telah digelar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program Gerakan Pangan Murah sangat dibutuhkan.

Menurutnya, kehadiran program tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Bombana berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan dari panitia serta dukungan berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang stabil dan terjangkau.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pemangku kepentingan, Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, bersama Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dan Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan panen bersama tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua serta jajaran pengurus PKK provinsi dan kabupaten. Panen berlangsung di kebun yang dikelola oleh TP PKK Kabupaten Bombana, dengan berbagai komoditas hortikultura yang ditanam melalui program pemanfaatan pekarangan.

Sejumlah tanaman yang dipanen dalam kegiatan tersebut antara lain cabai, tomat, serta berbagai jenis sayuran yang selama ini dibudidayakan oleh kader PKK bersama masyarakat sekitar. Hasil panen itu menjadi bukti bahwa lahan pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya sekadar menanam tanaman, tetapi juga membangun kesadaran keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan menanam yang digerakkan oleh TP PKK di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK Kabupaten Bombana yang dinilai berhasil menggerakkan kader serta masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan menjadi kebun produktif.

“Program seperti ini sangat positif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan, kegiatan ini juga dapat memperkuat kebersamaan dan pemberdayaan keluarga,” kata Arinta.

Sementara itu, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pemberdayaan keluarga yang dijalankan oleh TP PKK. Ia menilai program pemanfaatan pekarangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menjaga ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan seperti ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan yang ada secara produktif,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa juga menegaskan bahwa kebun PKK tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan keluarga yang terus dikembangkan oleh organisasi PKK di daerah.

“Kebun PKK ini menjadi sarana edukasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, TP PKK Kabupaten Bombana akan terus mendorong kader-kader di tingkat desa dan kelurahan untuk mengembangkan program serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan pekarangan secara produktif.

Kegiatan panen bersama ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK provinsi, dan TP PKK kabupaten dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan.

Melalui program-program tersebut, TP PKK diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar secara lebih optimal.

Bombana, sultranet.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar rapat perdana pengurus setelah terbentuknya kepengurusan baru masa bakti 2025–2029. Pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi sekaligus membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pembentukan panitia pelantikan pengurus serta persiapan rapat kerja organisasi. Rapat berlangsung di Aula Pertemuan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana, Minggu, 8 Februari 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KONI Kabupaten Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri jajaran pengurus baru KONI Bombana. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut setelah terbitnya Surat Keputusan Kepengurusan KONI Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2025 tertanggal 10 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar.

Dalam rapat tersebut, pengurus KONI Bombana membahas sejumlah agenda penting organisasi, terutama pembentukan panitia pelantikan pengurus dan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja KONI Kabupaten Bombana. Agenda tersebut juga merujuk pada Surat KONI Kabupaten Bombana Nomor 01/KONI-Bombana/II/2026 tentang Undangan Rapat Pengurus KONI Kabupaten Bombana.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa agenda paling mendesak yang harus segera dituntaskan adalah pelantikan pengurus KONI Bombana masa bakti 2025–2029. Menurutnya, pelantikan harus dipersiapkan secara matang karena waktu yang tersedia cukup terbatas.

“Berdasarkan hasil konsultasi dengan KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, pelantikan diharapkan dapat dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan direncanakan pada 15 Februari 2026. Artinya waktu persiapan kita sangat terbatas, sehingga dibutuhkan kesiapan dan kerja maksimal dari panitia pelaksana,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa KONI bukan sekadar organisasi formal, tetapi wadah profesi yang menuntut dedikasi, komitmen, dan keikhlasan dari setiap pengurusnya. Menurut Burhanuddin, pengembangan olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Olahraga memiliki dampak luas bagi masyarakat. Selain mencetak prestasi, aktivitas olahraga juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama ketika kegiatan olahraga digelar secara masif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyinggung peluang Kabupaten Bombana menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara tahun 2026. Ia mengakui bahwa sebelumnya sempat muncul harapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara agar Bombana dapat menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.

Namun demikian, menurutnya peluang tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan infrastruktur olahraga serta kesiapan anggaran daerah.

“Meski sempat ada harapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara agar Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026, kondisi infrastruktur dan anggaran kita saat ini belum memungkinkan untuk itu,” jelasnya.

Meski demikian, Burhanuddin memastikan bahwa fokus utama KONI Bombana tetap pada peningkatan prestasi atlet daerah. Ia menegaskan bahwa setelah pelantikan pengurus dilaksanakan, seluruh pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga (cabor) akan segera bekerja sesuai bidang masing-masing untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara 2026.

“Kita ingin setelah pelantikan nanti, seluruh pengurus langsung bekerja. Setiap bidang dan cabang olahraga harus memiliki program yang jelas untuk meningkatkan prestasi atlet Bombana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Bombana, Nasruddin, SH., MH menyampaikan bahwa pelantikan pengurus KONI Bombana akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Kerja KONI Kabupaten Bombana.

Menurut Nasruddin, rapat kerja tersebut akan menjadi forum penting bagi seluruh pengurus dan pemangku kepentingan olahraga di Bombana untuk merumuskan arah pembinaan olahraga daerah dalam beberapa tahun ke depan.

“Raker ini sangat penting karena akan menjadi forum strategis untuk memetakan cabang olahraga unggulan di Bombana, menyusun program pembinaan atlet, serta mematangkan seluruh persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara 2026,” kata Nasruddin.

Ia menambahkan bahwa pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, rapat kerja KONI Bombana diharapkan dapat menghasilkan program yang realistis sekaligus berdampak langsung terhadap pengembangan olahraga di daerah.

Dengan dimulainya konsolidasi organisasi melalui rapat perdana ini, KONI Bombana optimistis mampu membangun sistem pembinaan olahraga yang lebih terstruktur dan profesional. Dukungan pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama untuk mengangkat prestasi olahraga Bombana di tingkat yang lebih tinggi.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 24 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai bagian dari langkah penguatan birokrasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini telah diambil sumpah jabatan dan dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Buktikan kepercayaan ini dengan prestasi kerja, ide, dan inovasi guna meningkatkan kinerja serta program pemerintah demi kemajuan Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati menegaskan bahwa pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga merupakan bagian dari evaluasi serta penyegaran dalam sistem birokrasi pemerintah daerah.

Menurutnya, penyegaran jabatan merupakan langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif serta mampu merespons berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkelanjutan terhadap para pejabat. Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan serta kerja sama seluruh aparatur sipil negara di setiap perangkat daerah.

Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta mampu membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Keberhasilan dalam memimpin tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Saudara harus peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa setiap pejabat harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menjalankan program kerja, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Selain itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sebanyak 24 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut menempati berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga staf ahli bupati.

Beberapa di antaranya adalah Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P sebagai Kepala Dinas Sosial, Kalvarios Syamruth, SH, MH sebagai Sekretaris DPRD, Doddy A Muchlisi, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, Husrifnah, ST, M.Si sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta M. Hadi Raharjo Putra, S.IP sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum.

Selain itu, dr. H. Sunandar, MM.Kes dilantik sebagai Inspektur Daerah, Alfian, SH., M.A.P sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Darwin, SE sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Drs. Hasdin Ratta, M.Si sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelantikan juga mencakup sejumlah jabatan strategis lainnya seperti Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat birokrasi yang responsif serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 75 peserta yang mewakili berbagai unsur pemerintahan daerah.

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029.

Menurutnya, RKPD tahun tersebut juga merupakan tahun kedua dari implementasi RPJMD yang mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.”

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita harus mampu mencari terobosan pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta,” kata Burhanuddin.

Selain itu, Bupati Bombana juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan sektor industri kreatif dan produksi unggulan daerah harus menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Bombana ke depan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporan panitia menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak guna menyepakati program serta kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027.

“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2027,” jelas Husrifnah.

Ia menambahkan bahwa setelah forum konsultasi publik ini, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Tahapan tersebut meliputi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Bombana.

Melalui proses perencanaan yang berjenjang dan partisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dokumen RKPD yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum konsultasi publik ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mematangkan persiapan kunjungan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 9–10 Februari 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Rapat persiapan tersebut digelar di Ruang Rapat Bupati Bombana Lantai 2 dan dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Rabu (4/2/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pemerintah kecamatan, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan agenda kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara menyeluruh guna memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kunjungan tersebut. Pembahasan mencakup kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan penyambutan tamu, koordinasi pengamanan, hingga dukungan logistik yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun menegaskan bahwa koordinasi yang matang sangat diperlukan agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan agenda penting bagi daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja sama dan memastikan setiap aspek persiapan telah disiapkan dengan baik,” ujar Syahrun dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kunjungan kerja ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi, baik di tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari penyediaan fasilitas, pengaturan kegiatan lapangan, hingga pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Rapat persiapan tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan selama kunjungan kerja berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki arti penting dalam memperkuat program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kehadiran TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Bombana diharapkan dapat memberikan motivasi bagi kader PKK di tingkat kabupaten hingga desa untuk terus mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Beberapa agenda kegiatan yang direncanakan selama kunjungan tersebut antara lain kegiatan pemberdayaan keluarga, program ketahanan pangan rumah tangga, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dapat semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja dengan meninjau langsung pelaksanaan Posyandu Bintang di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan dasar masyarakat melalui Posyandu yang kini mengacu pada standar pelayanan terbaru, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K. Kehadiran rombongan disambut oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa sekaligus memastikan implementasi program Posyandu berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara ke wilayah Bombana, khususnya di Desa Terapung yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi akses wilayah.

Ia menilai kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para kader PKK dan Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran Ibu Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi penyemangat bagi kader PKK dan kader Posyandu di Bombana. Mereka selama ini bekerja dengan penuh dedikasi melayani masyarakat, bahkan di tengah keterbatasan dan akses jalan di beberapa wilayah,” ujar Fatmawati.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan konsep baru pengelolaan Posyandu yang kini telah mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari penguatan fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa.

“Ini sudah ada aturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang mewajibkan seluruh Posyandu di Indonesia melaksanakan enam standar pelayanan minimum,” kata Arinta.

Ia menegaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendukung berbagai program pembangunan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Desa Terapung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan kesehatan, pembangunan sumur bor untuk akses air bersih, serta bantuan jamban sehat guna mendukung lingkungan yang lebih higienis dan sehat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu, kader PKK, serta tenaga kesehatan di tingkat desa.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP-PKK menjadi kunci dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan optimal, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, sekaligus mempererat sinergi antara TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan program yang berkelanjutan serta keterlibatan aktif kader di tingkat desa, Posyandu diharapkan mampu menjadi ruang pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar warga secara terpadu.

Bombana, sultranet.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana memfasilitasi seluruh staf dalam proses penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) serta pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi tersebut. Pendampingan ini dilakukan guna memastikan setiap pegawai memahami mekanisme penyusunan target kerja secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem e-Kinerja. Kegiatan pendampingan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu, mulai 26 hingga 30 Januari 2026.

Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., bersama Ahli Pertama Pranata Humas Kesbangpol Bombana, Nursia Sinaga, S.Sos. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus pendampingan kepada para staf dalam proses pengisian dokumen RHK dan pengajuan SKP yang kini dilakukan melalui sistem elektronik.

Seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mengikuti kegiatan tersebut di bawah koordinasi Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar setiap pegawai dapat memahami langkah-langkah pengisian data, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga penginputan ke dalam sistem e-Kinerja.

RHK merupakan dokumen penting yang memuat rencana hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan SKP yang nantinya digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Melalui kegiatan pendampingan ini, para staf diberikan pemahaman mengenai cara menyusun RHK yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Selain itu, mereka juga dibimbing dalam proses penginputan data ke dalam sistem digital agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam pengelolaan administrasi kinerja.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas pegawai, khususnya dalam pengelolaan administrasi kinerja berbasis teknologi.

“Pendampingan ini kami lakukan agar seluruh staf dapat memahami secara menyeluruh bagaimana menyusun RHK dan mengajukan SKP dengan benar. Dengan pemahaman yang baik, ke depan diharapkan setiap pegawai mampu mengelola e-Kinerja secara mandiri,” kata Sabril.

Menurutnya, masih terdapat sebagian pegawai yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam memahami sistem pengisian RHK dan SKP secara elektronik. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan singkat, tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama yang memberikan ruang diskusi dan konsultasi bagi para pegawai.

Sabril menambahkan bahwa sistem e-Kinerja merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih transparan, terukur, dan profesional. Melalui sistem ini, capaian kerja pegawai dapat dipantau secara lebih objektif dan terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.

“Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh staf tidak hanya memahami penyusunan RHK dan SKP, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam sistem e-Kinerja,” ujarnya.

Selain memberikan pemahaman teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang lebih terencana dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya perencanaan kerja yang jelas, setiap pegawai diharapkan mampu bekerja lebih efektif serta memiliki target kinerja yang terukur sepanjang tahun.

Di sisi lain, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan instansi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pegawai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan pemahaman yang semakin baik mengenai sistem pengelolaan kinerja, Kesbangpol Bombana berharap seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi birokrasi serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pendampingan pengisian RHK dan SKP ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif di lingkungan Kesbangpol Bombana, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di daerah.

Bombana, sultranet.com — Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, bersama tiga orang staf melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan pengolahan kebun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Bombana yang berada di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan kebun berjalan optimal sekaligus melihat langsung kondisi pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Pemantauan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026.

Dalam kegiatan itu, Budiman dan jajaran staf meninjau sejumlah area kebun yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan produktif oleh OPD Kesbangpol. Peninjauan dilakukan dengan mengamati kondisi tanaman, pola perawatan, serta perkembangan pertumbuhan tanaman yang telah ditanam sejak beberapa waktu terakhir.

Kebun OPD Badan Kesbangpol Bombana sendiri ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura dan tanaman pangan yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki nilai manfaat bagi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Beberapa tanaman yang tumbuh di lahan tersebut di antaranya ubi kayu, bawang merah, jagung, timun, kangkung, dan bayam.

Dari hasil pemantauan di lapangan, sejumlah tanaman menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Tanaman ubi kayu, jagung, dan bawang merah terlihat tumbuh subur dengan kondisi daun yang hijau dan batang yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan lahan serta perawatan tanaman yang dilakukan selama ini berjalan dengan cukup efektif.

Sekretaris Kesbangpol Bombana, Drs. Budiman, MM, mengatakan bahwa keberadaan kebun OPD tersebut bukan sekadar kegiatan pertanian biasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan instansi pemerintah daerah.

“Kebun OPD ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan kantor. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di antara pegawai,” kata Budiman.

Ia menjelaskan, program kebun OPD juga menjadi sarana bagi para pegawai untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang bersifat produktif dan edukatif. Melalui kegiatan tersebut, para pegawai tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan kerja.

Menurut Budiman, keterlibatan pegawai dalam pengelolaan kebun turut menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat tanaman yang telah ditanam. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media pembelajaran sederhana mengenai pengelolaan lahan dan budidaya tanaman pangan.

“Kami berharap kebun OPD ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan pemantauan rutin seperti ini, kita bisa mengetahui perkembangan tanaman sekaligus mengevaluasi jika ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebun OPD sangat bergantung pada konsistensi perawatan dan partisipasi aktif seluruh pegawai. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar kegiatan tersebut menjadi bagian dari budaya kerja yang positif di lingkungan Kesbangpol Bombana.

Selain memberikan manfaat dari sisi produktivitas lahan, kebun OPD juga dinilai mampu memperkuat semangat kebersamaan di antara pegawai. Aktivitas berkebun yang dilakukan bersama dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis serta mempererat hubungan antarpegawai.

Di sisi lain, keberadaan kebun tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Meskipun skalanya tidak besar, langkah kecil seperti pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya tanaman pangan dinilai memiliki nilai strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan.

Melalui kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala, Kesbangpol Bombana berharap pengelolaan kebun OPD dapat terus berkembang dan menghasilkan tanaman yang lebih optimal di masa mendatang. Dengan pengelolaan yang baik, kebun tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sederhana bagi lingkungan kerja lainnya dalam memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.