Rumbia, SultraNET. – Sebanyak 8 sekolah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Sertifikat Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari,  bertempat di Ruang Rapat Measa Laro Sekretariat Daerah, Selasa (15/11/2022).

Dalam sambutan  Pj. Bupati Bombana yang dibacakan oleh Sekda Bombana Man Arfa, menyebut bahwa Aksi Nasional PJAS telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011.

Sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS  yang aman, bermutu, dan bergizi dilakukan melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Lintas Sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

“Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokus intervensi keamanan PJAS pada Tahun 2022 oleh BPOM dan hari ini dilaksanakan penyerahan sertifikat keamanan PJAS Aman Kepada Sekolah yang dinilai memenuhi persyaratan yaitu sekolah yang mendapatkan nilai minimal 70,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan dengan tersampaikannya informasi yang benar tentang kesehatan kepada siswa maka diharapkan mereka akan memahami tentang pentingnya memilih jajanan sehat.

Ia menyebut, usia sekolah dan remaja termasuk generasi emas yang harus terpantau tumbuh kembangnya sehingga dengan sinergitas BPOM, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, ia berharap sekolah-sekolah di Bombana dapat meraih predikat paripurna pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) nya untuk memastikan jajanan yang tersedia di sekolah sehat dan bergizi.

“Dengan sinergitas semua pihak kita yakin sekolah sekolah di Bombana mampu meraih predikat paripurna,” singkatnya.

Adapun sekolah yang menerima sertifikat PJAS Aman antara lain : SMPN 2 Rumbia, SMPN 6 Rarowatu, SMPN 10 Poleang Selatan, SDN 08 Kasipute, SDN 27 Doule, SDN 33 Kasipute, MTSN 2 Bombana, dan MAN 1 Bombana.

Kedelapan sekolah yang telah menerima sertifikat PJAS Aman tersebut Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan agar terus melanjutkan kegiatan ini secara mandiri untuk keberlangsungan program intervensi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala BPOM Kendari beserta rombongan, Para Asisten, staf ahli dan Kepala OPD, serta para undangan peserta kegiatan sertifikasi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana. (Adv)

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) punya cara tersendiri untuk meningkatkan kinerja jajarannya yang bertugas di Kecamatan dan Desa yaitu dengan memberikan reward jika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala DPPKB Bombana, H. Abdul Azis mengatakan reward bakal diberikan kepada para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh (Ka. UPTD), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mampu menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.

“Itu saya kasih reward karena pencapaian nya bagus, pelaporannya bagus, pokoknya pelayanannya kepada masyarakat bagus tanpa pilih kasih,” ujar H. Abdul Azis usai memimpin langsung kegiatan Bimbingan Terpadu Penguatan Pelaksanaan Program Bangga Kencana 2022, yang dilaksanakan di Hotel Rahmat, Kelurahan Kasipute, Jumat (11/11/2022).

Mantan Kadis Capil Kabupaten Bombana itu menjelaskan adapun bentuk reward yang diberikan berupa kendaraan untuk memudahkan penerima dalam melaksanakan tugas di lapangan serta menjadi daya dorong buat aparatur lainnya dalam bekerja.

“Kalau kita berprestasi pasti ada penghargaan dari pimpinan,” jelasnya.

Pria yang aktif di Organisasi Radio Amatir itu berharap para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana memberikan pelayanan yang terbaik dalam bekerja.

“Insya Allah akan mendapatkan reward dari saya selaku pimpinan,” Pungkasnya.

Ditempat yang sama Pelaksana Harian Kepala UPTD Kabaena Timur, Ajriah Am.Keb mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah memilih unit kerjanya untuk mendapatkan reward karena dinilai mampu menaikan target capaian dari yang sebelumnya hanya 60 persen pada bulan Mei 2022 hingga saat ini mampu mencapai angka 95 persen.

“Alhamdulillah dan terimakasih banyak buat Pimpinan, reward ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas tugas kami di lapangan, semoga ini juga menjadi pemicu buat kami untuk terus berbuat dan bekerja lebih giat lagi.” Singkat Ajriah.

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama mitra kerja terkait melaksanakan pelayanan KB gratis dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal-Keluarga Berencana-Kesehatan (TMKK) bertempat di Puskesmas Kecamatan se-Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan, TMKK merupakan bentuk kemitraan antara TNI dan BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan capaian kesertaan KB sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat.

“TNI sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di daerah dan di lapangan,” ujar Abdul Azis, Selasa (1/11/2022).

Mantan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Bombana itu menjelaskan, TMKK merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan TNI dalam upaya memberikan kontribusi terkait dengan masalah kependudukan, dimana pemerintah daerah juga memperoleh mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan agenda prioritas yang termasuk dalam Nawacita, salah satunya adalah cita yang ke lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Melalui pelayanan KB dan kesehatan, sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi perencanaan keluarga pada anak remaja, serta promosi program KB dengan dua anak lebih sehat,” bebernya

Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2022. dan bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB di wilayah kerja dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama saling bahu membahu demi terselenggaranya acara ini. Semoga, acara ini selalu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bombana,” tutupnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan TNI Manunggal – Keluarga Berencana – Kesehatan (TMKK) Untuk keseluruhan target 2.081 akseptor dan capaiannya 5.334 akseptor atau 256% dengan rincian IUD 160, MOP 3, MOW 8, Implan 300, Suntik 1.310, Kondom 42 dan Pil 1.455. Untuk pelayanan KB gratis kali ini, dilakukan untuk semua jenis pelayanan KB Umum termasuk vasektomi atau KB untuk pria. (adv)

Bombana, SultraNET. – Kasus stunting (gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara saat ini masih tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting di Kabupaten Bombana, saat ini telah menyentuh angka 26,8 persen.

Untuk itu, Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si meminta persoalan stunting di Kabupaten Bombana ini ditangani secara serius dan segera dicarikan solusinya.

“Angka ini cukup tinggi dan harus dicarikan solusinya segera untuk menurunkan jumlah stunting ini,” ujar H. Burhanuddin saat membuka Pertemuan Persamaan Presepsi Pengukuran Tinggi Anak bersama tim pakar petugas gizi puskesmas dan Bidan Desa, lolkis dalam rangka audit kasus stunting tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2022

Selain itu, Pj. Bupati juga meminta kepada  BKKBN Kabupaten Bombana untuk membahas permasalahan stunting di Bombana lebih fokus lagi sebab stunting ini harus menjadi perhatian yang serius untuk segera diselesaikan.

“Mengenai permasalahan stunting ini, saya minta dibuat peraturan bupati (Perbub) agar baik penganan stunting serta mekanisme penganggarannya jelas,” kata H. Burhanuddin, Jum’at (14/10/2022).

Selain itu, Pj Bupati juga menginstruksikan kepada berbagai pihak terkait, mulai Kepala Dinas, Camat, lurah/desa, RT RW, Penyuluh KB, pendamping keluarga, bidan, posyandu untuk sama-sama kampanyekan berantas stunting dari Kabupaten Bombana.

“Kita kampanyekan ke seluruh Kabupaten Bombana, kita berantas dan turunkan stunting. Jangan hanya ibu-ibu, tetapi semua bapak-bapak camat, Kepala OPD harus tau itu,” katanya.

Ia mencontohkan jika Stunting itu adalah gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi pada anak, yang seharusnya tulang tangkai panjangnya 70 cm tapi gagal hanya tumbuh 40 cm akibat kekurangan gizi, akibatnya anak stunting itu pendek.

“Makanya dibilang itu stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Tapi stunting mengganggu secara keseluruhan organ  tubuh kita, karena stunting prosesnya mulai terjadi pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, Drs. H. Abd. Azis, M.Si mengatakan jika data yang dikeluarkan oleh Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) terkait jumlah kasus stunting di kabupaten bombana harus divalidasi kebenarannya.

“SSGI ini saat mereka turun kelapangan mereka tidak libatkan kami, makanya saya ingin ketemu mereka, saya mau tanyakan daerah mana saja yang mereka survei di bombana ini dan standar mereka dalam menentukan stunting itu bagaimana,” jelasnya. (Adv)

Rumbia, SultraNET. – Kodim 1413/Buton menggelar pelayanan KB gratis Kabupaten Bombana selain itu kegiatan serupa dilaksanakan serentak di beberapa tempat yaitu di Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Wakatobi, Jumat (30/9/2022).

Dandim 1413/Buton Letkol ARM Muhammad Faozan melalui Pasi Ter, Kapten Inf Harlino Ulo menjelaskan, pelayanan KB gratis ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2022. Selain itu, Kodim Buton juga memperingati hari TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan, TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu, dan Hari Kontrasepsi sedunia.

Pelayanan KB di Kota Baubau berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio. Sedikitnya 80 masyarakat mengikuti agenda KB ini, di Kabupaten Buton Selatan kegiatan dilaksanakan di Puskesmas Batauga, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Sedikitnya 21 masyarakat mengikuti agenda Ini

Sementara pelayanan KB di Kabupaten Bombana berlokasi di Puskesmas Poleang Tengah, Kecamatan Poleang Tengah. Sedikitnya 24 warga mengikuti agenda ini. Sedangkan di Kabupaten Wakatobi berlokasi di Puskesmas Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi. Sedikitnya 53 warga berpartisipasi pada pelayanan KB ini.

Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2022. Dan bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB di wilayah kerja dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama saling bahu membahu demi terselenggaranya acara ini. Semoga, acara ini selalu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bombana” Ucap singkat kadis DPPKB Bombana, Abd.Azis saat di hubungi awak media

Sebagai informasi, pelaksanaan TNI Manunggal – Keluarga Berencana – Kesehatan (TMKK) Untuk keseluruhan target 2.081 akseptor dan capaiannya 5.334 akseptor atau 256% dengan rincian IUD 160, MOP 3, MOW 8, Implan 300, Suntik 1.310, Kondom 42 dan Pil 1.455. Untuk pelayanan KB gratis kali ini, dilakukan untuk semua jenis pelayanan KB Umum termasuk vasektomi atau KB untuk pria. (Adv)

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Pendampingan pelaksanaan edukasi penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) di Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Sekolah telah dibentuk kelompok PIKR.

Kegiatan ini dihadiri Penata KKB Sub Koordinator Bina ketahanan Remaja DPPKB Kabupaten Bombana Asnidawati, SKM., M.Kes, Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kepala sekolah, Guru dan pengurus sekolah, PLKB dan juga murid yang menjadi pengurus kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ditemui diruang kerjanya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja merupakan salah satu wadah untuk melakukan pembinaan ketahanan generasi muda, Rabu, (21/9/2022)

“PIK Remaja itu adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program Generasi Berencana (GenRe), yang dikelola untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup, gender dan ketrampilan advokasi dan KIE,”ujarnya

Dijelaskan, Stunting itu adalah gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi pada anak, makanya dibilang itu stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting” jelasnya

Tapi gangguan tumbuh kembang itu tidak hanya menyerang tulang tangkai kaki, tetapi mengganggu secara keseluruhan organ tubuh kita, karena stunting prosesnya mulai terjadi pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma

“Inilah pentingnya perlu adanya edukasi kepada remaja yang nantinya menjadi gerenasi penerus, salah satu penyebab terjadinya kasus Stunting adalah, masih terjadinya pernikahan anak di bawah umur, akibat pergaulan bebas dan kurangnya pembinaan” katanya

“Pernikahan dini sangat berpotensi mengakibatkan kematian ibu dan bayi serta melahirkan anak Stunting, ini disebabkan mereka tidak memahami tentang kesehatan reproduksi,” tutupnya

Sedangkan Sub Koordinator Bina ketahanan Remaja DPPKB Kabupaten Bombana Asnidawati, SKM., M.Kes mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja serta mengembangkan kegiatan yang memacu kelompok-kelompok tersebut untuk lebih maju dan mandiri. Selain itu, dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan akan mendorong setiap PIK Remaja untuk berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitasnya.

“PIK Remaja sendiri dapat dikembangkan melalui jalur pendidikan dan masyarakat. Jalur pendidikan meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Sedangkan di jalur masyarakat diantaranya melalui organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan komunitas remaja” ucapnya

Selain itu lanjut Asnidawati, melalui pembinaan yang terus menerus, diharapkan remaja dapat terhindar dari pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan maupun dampak buruk kenakalan remaja lainnya.

“Untuk itu remaja saat harus disiapkan sebaik-baiknya, baik teknologi, pengetahuan intelektual, moral, budi pekerti dan agama, karena remaja saat ini merupakan bonus demografi Bangsa Indonesia,” tandasnya (Adv)

Rumbia, SultraNET. | Upaya percepatan penurunan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaunching Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di 3 titik Kampung KB yakni Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu, Desa Watumentade Kecamatan Rarowatu Utara dan Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya, Kamis (14/9/2022).

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengungkapkan DASHAT diupayakan mampu mengubah pola perilaku masyarakat dalam penyiapan gizi seimbang yang dimulai keluarga. Kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga sangat membantu penurunan stunting.

“DASHAT ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang, jadi seluruh keluarga yang mempunyai resiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu melalui pemanfaatan sumber daya lokal termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya” terangnya

Hal ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas menyambut bonus demografi. Jangan sampai para generasi penerus nanti terkena stunting yang mana mengalami gangguan tumbuh kembang pada tubuh dan otak karena kurang gizi.

“Stunting ini urusan kita bersama, inilah kenapa setiap ada acara penurunan angka stunting kawan- kawan forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), TNI Polri selalu kita libatkan” jelasnya

Lanjut H Abdul Azis, mengkritisi data stunting hasil SSGI tahun 2021 yang menempatkan Bombana pada angka 26,8 persen jumlah stuntingnya. Ia berharap data tersebut tidak benar, karena setelah dilakukan survei susulan langsung di lapangan beberapa lokus yang dianggap banyak stuntingnya justru tidak ditemukan anak stunting di tempat tersebut.

“Namun demikian, semua warga Bombana harus tetap waspada jangan sampai kecolongan sehingga stunting muncul di kabupaten yang kita cintai ini,” tutupnya.

Sedangkan Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Dr.H Mustakim, M.Si mengatakan, dalam setiap sambutan selalu menekankan bahwa kegiatan masak memasak dalam program dashat ini dapat dibiayai dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa(ADD) tergantung kebijakan pemerintah setempat dalam hal ini para Kepala Desa

Kehadiran mereka kata Mustakim, diharapkan bisa memahami menu makanan sehat yang paling tepat dikonsumsi oleh para ibu hamil dan menyusui tsb. Para bumil dan menyusui inilah yang juga akan memakan hasil masakan dari dashat itu.

Namun demikian lanjut Mustakim, kegiatan masak memasak yang minimal sebulan sekali ini hanyalah sebagai stimulan atau media pembelajaran, yang lebih penting lagi adalah bagaimana warga desa bisa menghadirkan dashat di dalam dapurnya masing-masing, terutama dapurnya para bumil dan menyusui.

Kegiatan launching dashat dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si, dihadiri Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Dr H Mustakim, M.Si, Camat, Kepala Desa, Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Babinsa, Babinkamtibmas dan Pengurus kampung KB. (Adv)

Bombana, SultraNET. – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Orientasi Pemanfaatan Elsimil dan Google Form pada Proses Identifikasi Kasus Stunting nantinya dilaksanakan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang bertempat di gedung Serbaguna Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, Sabtu (4/9/2022).

Kegiatan Orientasi Pemanfaatan Elsimil dan Google Form pada Proses Identifikasi Kasus Stunting dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si dan dihadiri oleh Koordinator Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dr.Fithriyani. AK, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Bombana Fatmiati Rinambo, SKM., M.Kes, Perwakilan TP-PKK Kabupaten Bombana Irna Rochatiningrum, S.TP., MM, Camat Kabaena Barat, unsur kepolisian dan TNI dan para TPK se-kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyampaikan Program KB saat ini sedang terkonsentrasi dan menitikberatkan pada penurunan stunting secara nasional. Tentu ada tujuannya kenapa penurunan stunting menjadi isu strategis, dengan hilangnya stunting, kita akan lebih mampu menyiapkan generasi yg sehat dan kuat, karena generasi yang diperjuangkan saat ini pada gilirannya nanti akan menjadi pengganti kita semua, menjadi penerus kita dan berperan di bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.

“Angka prevalensi stunting di daerah berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 30,02 persen, angka stunting di Sultra masih berada di atas rata-rata nasional, karena angka kasus stunting nasional hanya mencapai 24,4 persen berdasarkan SSGI 2021,” jelas Sulwan.

Jika dilihat dari data per kabupaten dan kota, lanjut Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini, maka yang tertinggi berada di Buton Selatan (Busel) sebanyak 45,2 persen, sedang Kabupaten Bombana, sebesar 26,8 %. Dari data tersebut, kita masih harus bekerja keras untuk mencapai angka 14% pada tahun 2024.

Olehnya itu, pelaksanaan percepatan pencegahan stunting terintegrasi diperlukan sreening serta identifikasi sedini mungkin sehingga percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), dibutuhkan terbentuknya tim yang bertanggungjawab dalam melaksanakan konvergensi program intervensi sensitive dan intervensi spesifik mulai dari, kabupaten, sampai di tingkat paling rendah, yaitu kecamatan dan desa,” terangnya.

Salah satu program dalam menurunkan prevalensi stunting, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah dengan membentuk TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang terdiri dari Kader PKK desa, kelurahan, Bidan Desa Serta Petugas, Kader KB yang telah tersebar di seluruh desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bombana, yang tugasnya adalah melakukan pendampingan pada calon pengantin tiga (3) bulan sebelum menikah, ibu hamil dan pasca persalinan serta Baduta.

Selain itu kata H. Abdul Azis, Kabupaten Bombana juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta pada tingkat desa dan kelurahan. TPPS ini, diharapkan dapat terlibat aktif dalam kegiatan untuk menurunkan stunting, baik yang berhubungan dengan intervensi spesifik maupun sensitif. (adv)

Bombana, SultraNET. – Dalam rangka penetapan Peraturan Bupati (Perbup) terkait percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Bombana, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bombana menggelar kegiatan penyusunan regulasi terkait stunting, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bombana, Senin, (3/9/2022).

Pertemuan dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si, yang dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana Mappatang, S.Pi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bombana Abady Makmur, S.IP, SH., MM dan perwakilan OPD diantaranya Dinas Kominfo, Dinas Pemerintahan Desa (PMD), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan lintas sektor lainnya

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu akselerasi yang dilakukan dari hulu. kebijakan yang mengatur harus dilakukan mulai pra nikah, kehamilan, masa kehamilan dan masa interval sebagai upaya pencegahan

“Perlu adanya komitmen pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Serta adanya koordinasi di setiap daerah sampai tingkat desa mutlak harus dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan konvergensi stunting,” jelasnya.

Meski Perbup percepatan penanganan stunting baru disusun, katanya namun program percepatan penanganan stunting sebenarnya sudah berjalan dengan dibentuknya TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS ditingkat desa sejak April lalu

“Harapan kami target 2024 kasus stunting di Kabupaten Bombana turun menjadi 14 persen sebagaimana target nasional dan memuat poin-poin penting dalam Perbup tersebut diantaranya mengatur tentang koordinasi lintas sektor baik pencegahan spesifik dilakukan dari aspek medis yang dilakukan tim medis maupun pencegahan sensitif dilakukan setiap perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya

H. Abdul Azis menambahkan pencegahan secara medis hanya mampu menurunkan 30 persen kasus stunting, sementara yang paling dominan sebanyak 70 persen dilakukan lintas sektor oleh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat

“Setiap perangkat daerah punya peran, misalnya pemenuhan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga pelaksanaan program KB dan keluarga berkualitas,” tutupnya.

Penetapan Perbup berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan

Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya  Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi  dengan melakukan Aksi 3 “Rembuk Stunting”, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Kamis (01/09/2022).

Dalam sambutannya Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos ,M.P.W mewakili PJ. Bupati Bombana mengatakan masalah Stunting dan kekurangan gizi saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, hal itu karena Stunting dan kekurangan gizi rentan terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Anak.

Ia menyebut selain beresiko menghambat pertumbuhan fisik, Stunting juga memiliki efek domino lain seperti menjadikan anak rentang terhadap penyakit dan menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang selanjutnya berpengaruh pada tingkat kecerdasan serta produktivitas anak di masa depan.

Mantan Sekretaris BPBD Bombana itu menjelaskan, saat ini, prevalensi Stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen, artinya untuk mencapai target 14 persen pada 2024, Pemkab hanya mempunyai waktu kurang dari tiga tahun Lagi.

“Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat ini, adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama,” ujar Ridwan

Dengan mempertimbangkan waktu yang singkat PJ. Bupati Bombana meminta kepada Ketua TPPS Kabupaten untuk dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting ini terlebih jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target agar segera di atasi.

” Saya harapkan kepada kepala OPD, Camat, Kades,dan Kapus untuk memastikan percepatan penurunan Stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing.” tegasnya

Ia juga meminta kepada para Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, mitra pembangunan dan Media agar dapat mendukung program percepatan penanganan stunting ini.

“Karena Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua elemen,” tutupnya.

Berdasarkan data dari panitia, kegiatan ini di ikuti oleh 90 peserta yang berasal dari OPD Lingkup Kabupaten Bombana, Para Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas yang masuk Daerah Lokus. (IS)