Rumbia, SultraNET. | Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bombana gelar rapat koordinasi kesejatraan sosial kelembagaan masyarakat dirangkaikan lauching aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Smart Sakina), Rabu (8/12/2021).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan sinergitas serta penguatan kelembagaan sosial di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana.

Sedangkan aplikasi yang dilauncing tersebut merupakan suatu aplikasi pemetaan program pengentasan kemiskinan yang terpotret dalam Program Gembira, sesuai dengan kriteria kemiskinannya.

“Ini untuk memudahkan kami dalam membangun kesejatraan masyarakat, saya berharap dengan hadirnya aplikasi ini sekiranya dapat berjalan tepat sasaran,” ungkapnya saat digelar di aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menyebut aplikasi tersebut merupakan gagasan dan dorongan Bupati Bombana, H. Tafdil yang saat ini konsen terhadap program pengentasan kemiskinan, dengan mengalokasikan anggaran APBD setiap tahunnya.

“Ini juga sebagai upaya untuk memantapkan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022 mendatang,” tutupnya. (adv)

Bombana, SultraNET. | Sederet penghargaan diraih Bupati Bombana, H. Tafdil selama memimpin Kabupaten Bombana untuk periode kedua sejak dilantik pada 22 Agustus 2017 lalu bersama Wakilnya Johan Salim.

Tercatat sejak awal dilantik, Bupati Tafdil telah meraih sebanyak 40 penghargaan, salah satunya 8 kali penghargaan WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 sebagai bentuk penghargaan terhadap tata kelola keuangan dan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kepada sejumlah awak media saat ditemui pada acara Peringatan Hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (07/12/2021) H. Tafdil mengatakan penghargaan tersebut menjadi lebih berarti jika dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, ia menyebut sejati pembangunan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Sebenarnya penghargaan yang paling berkesan itu adalah penghargaan dari masyarakat, kalau masyarakat masih baik kepada kita dan merasakan hasil pembangunan, itu yang terbaik menurut saya,” Sinkat Ketua DPD PAN Bombana itu.

Adapun Penghargaan yang diraih Kabupaten Bombana dibawah kepemimpainan H. Tafil sebagai Bupati sejak Tahun 2017 hingga  2021 yaitu :

TAHUN 2017 :

1. Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 Dengan Capaian Standar Tertinggi Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Oleh Menteri Keuangan RI;
2. Penghargaan Atas Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2017 Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penghargaan Atas Ketepatan Usul Naik Pangkat Berbasis Elektronik Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Gubernur Sulawesi Tenggara

TAHUN 2018

1. Penghargaan Terintegrasinya Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Penghargaan Sertifikasi Eliminasi Malaria Oleh Menteri Kesehatan RI;
3. Penghargaan Pramesti Atas Keberhasilan Dalam Mengimplementasikan Kawasan Bebas Rokok Oleh Menteri Kesehatan RI;
4. Penghargaan Mendukung Tercapainya UHC Program JKN-KIS Lebih Awal di Tahun 2018 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan;
5. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Oleh Menteri Perdagangan Ri

Tahun 2019

1. Penghargaan dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK) Oleh Presiden RI;
2. Penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia (API) Oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat;
3. Penghargaan Atas Upaya Keikutsertaan Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan RI;
4. Penghargaan Terbaik Ketiga Pengelolaan JDIH Se-Sultra Oleh Menteri Hukum Dan Ham RI;
5. Penghargaan Atas Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2017 Sampai 2019 Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI;
6. Penghargaan Harapan 3 Tata Kelola Program Inovasi Desa Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik
   Oleh Ketua Ombudsman RI;
8. Penghargaan Instansi Yang Menggunakan CAT BKN Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 Oleh Kepala BKN RI;
9. Penghargaan Kota Peduli HAM
   Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI;
10. Penghargaan Terpenuhinya Tiga Kriteria Yaitu :
    Mendukung Program Swasembada Gula Melalui Pengembangan Tebu Nasional
    Melaksanakan Pengembangan Komoditi Melalui Tanaman Pala, Kelapa Dalam dan Cacau Melalui APBD Melaksanakan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TPP) Oleh Kementerian Pertanian RI;
11. Penghargaan Atas Komitmen Atas Kerja Keras Selama Kampanye Imunisasi Mr Fase II Dan Berhasil Mencapai Cakupan ≥ 95% Oleh Kementerian Kesehatan RI;
12. Penganugrahan Award 2019 Kategori Menggagas Program Pro Rakyat Oleh Kendari Pos;
13. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Pen

TAHUN 2020

1. Penghargaan Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2019
   Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Dengan Predikat B Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Penghargaan Atas Komitmen dan Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN, Non ASN, Aparat Desa dan Pekerja Informal Oleh BPJS Ketenagakerjaan
4. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020 Oleh Kanreg IV BKN Makassar;
5. Penghargaan Atas Dedikasi Pembinaan dan Mengembangkan Perpustakaan Dan Kegemaran Membaca Di Wilayah Kerjanya
   Oleh Kepala Perpustakaan Nasional;
6. Penghargaan Atas Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Kabupaten/Kota Menjadi Kabupaten/Kota Peduli Ham Tahun 2019 Oleh Kementerian Hukum Dan Ham RI;
7. Penghargaan Atas Keikutsertaan Dala Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Dan Penguatan Daya Sang Daerah
   Oleh Kementarian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
8. Penghargaan Atas Kepercayaan Menggunakan Cat Kepegawaian Negara Dala Rangka Skd Dan Skb Penerimaan Cpns Pemerintah Kabupaten Bombana Formasi Tahun 2019 Oleh KANREG IV BKN Makassar

TAHUN 2021

1. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2021 Oleh KANREG IV BKN Makassar
2. Penghargaan Atas Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2020 Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
3. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Dengan Predikat B
   Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Penghargaan Duta Inklusi Dan Literasi Keuangan Nusantara (Dilan) Award
   Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten Sangat Inovatif peringkat 72 Se-Indonesia Dan Peringkat Pertama Se-Sulawesi Tenggara Pada Innovative Government Award (IGA) 2020
   Oleh Puslitbang Kemendagri RI;
6. Kabupaten/Kota Dengan Penyelenggaraan Respon Cepat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Epidemi Covid19 Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
   Oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

(ADV)

Bombana, SultraNET. | Salah satu kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke 18 Tahun, tanggal 18 desember 2021 mendatang yaitu bakal dibukanya ‘Pasar Malam’ di areal pelataran ex- MTQ Bombana, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia.

Menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten tersebut, salah satu pedagang pasar Kasipute. Hasma (37) mengaku sangat bersyukur, pasalnya dengan diadakannya pasar malam tersebut diyakini bakal terjadi perputaran ekonomi yang signifikan mengingat kegiatan serupa tidak dilakukan sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia.

“Kami pedagang pastinya sangat bersyukur, biasanya kalau pasar malam begitu banyak pengunjung dari luar Kota Bombana, yang dari kampung-kampung datang biasanya pada belanja juga jadi bukan cuma bermain-main saja,” ujar Hasma. Selasa (7/12/2021).

Ia menilai dengan kebijakan dibukanya Pasar malam sebagai langkah tepat yang diambil Pemerintah Kabupaten mengingat selama pandemi covid-19 ekonomi masyarakat menjadi lesu dan berpengaruh pada daya beli yang berimbas pada menurunnya omset penjualan para pedagang.

“Terus terang dengan adanya pasar malam ini, kita para pedagang optimis pasti ada peningkatan penjualan barang. Apalagi ini sudah 2 tahun tidak diadakan,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran penyebaran covid-19, ia mengaku sebagai pedagang siap mengikuti seluruh instruksi dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti menyiapkan tempat cuci tangan, menggunakan masker serta mengatur pengunjung agar tidak terjadi kerumunan berlebih.

“Pokoknya semua yang ditetapkan pemerintah kita siap patuhi,” tutupnya (IS)

Bombana, SulraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara optimis Ditahun 2022 mendatang wilayah yang dipimpin H. Tafdil sebagai Bupati itu dapat “merdeka” atau dengan kata lain seluruh wilayahnya terjangkau signal telekomunikasi.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana, Sofyan Baco melalui Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Muliadi Billa, SE, Senin (6/12/2021) menjelaskan setidaknya terdapat 49 titik Base Transceiver Station (BTS) akan dibangun mulai tahun 2021 sampai tahun 2022.

“Untuk saat ini terdapat 6 yang menaranya sudah terselesaikan yaitu Site Bungi-bungi, Site Toli-toli, Site Balasari, Site Matabundu, Site Langkema dan Site Puu Nunu. pengerjaan pembangunan BTS dilaksanakan oleh PT.Fiberhome,” ujar Muliadi Billa.

Ia menjelaskan pembangunan BTS merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kominfo dan Statistik  untuk mengatasi persoalan sinyal termasuk meminimalisir area blank spot.

“Selama kurun waktu tahun dua tahun sejak 2019 sampai tahun ini kami terus berupaya dan menjalin komunikasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk mendapatkan alokasi pembangunan BTS di wilayah Kabupaten Bombana,” terang Muliadi

Namun diakui oleh Muliadi Billa, dalam proses pelaksanaan di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan, seperti adanya titik dimana ternyata berada di wilayah hutan produksi kemudian ada pula yang titiknya tepat berada di bangunan sekolah.

” Tetapi Insha Allah kami tetap yakin di Juni 2022 Kabupaten Bombana sudah ‘merdeka’ signal, karena diperkirakan bulan Juni 2022 sudah rampung semua,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berikut daftar nama-nama Kecamatan dan Desa tempat bakal berdirinya BTS tersebut.

1.Rarowatu Utara, Lantowua, 2.Poleang, Salosa, 3.Rumbia Tengah, Desa Lampata, 4.Kabaena, Rahadopi
5.Kabaena, Tirongkotua, 6.Masaloka, Batulamburi, 7.Tontonnu, Watumelomba, 8.Tontonunu, Tontonunu, 9.Kabaena Timur, Balo, 10.Kabaena Timur, Toli-Toli

11.Kabaena Timur, Bungi-Bungi, 12.Poleang Barat, Babamolingku, 13.Poleang Barat, Balasari, 14.Poleang Barat, Matabundu, 15.Poleang Barat, Analere, 16.Mataoleo, Pomontoro, 17.Mataoleo, Liano, 18.Mataoleo, Mawar, 19.Mataoleo, Tajuncu, 20.Mataoleo, Laloa.

21.Mataoleo, Hambawa, 22.Poleang Utara, Pusuea, 23.Poleang Tenggara, Lemo, 24.Poleang Tenggara, Lamoare, 25.Poleang Tenggara, Rambaha, 26.Kabaena Selatan, Langkema, 27.Poleang Timur, Tongkoseng, 28.Kabaena Selatan, Puu Nunu, 29.Kabaena Barat, Baliara Kepulauan, 30.Kabaena Utara, Wumbulasa

31.Kabaena Utara, Sangia Makmur, 32.Kabaena Utara, Eemokolo, 33.Kabaena Utara, Tedubara, 34.Kabaena Utara, Larolanu, 35.Kabaena Tengah, Lamonggi, 36.Kabaena Tengah, Enano, 37.Kabaena Tengah, Lengora, 38.Kabaena Tengah, Tangkeno, 39.Kabaena Tengah, Lengora Selatan, 40.Poleng Tengah, Leboea

41.Poleng Tengah, Paria, 42.Poleng Tengah, Poleondro, 43.Lantari Jaya, Tinabite, 44.Poleang, Pokorumba, 45.Poleang Timur, Mambo, 46.Matausu, Morengke, 47.Matausu, Wia-Wia, 48.Matausu, Lamuru, 49.Matausu, Totole (adv)

Bombana, SultraNET. | Bupati Bombana, H. Tafdil menyalurkan ratusan paket sembako terhadap warga terdampak musibah banjir di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Poleang Tengah yaitu di Desa Paria dan Desa Mulaeno, Kecamatan Tontonunu Desa Tontonunu dan Desa Watumelomba, Kecamatan Poleang Barat, Desa Lameong-meong dan Rakadua, dan Kecamatan Poleang Selatan, Desa Batu Putih.

Sebagaimana diketahui akibat hujan deras yang mengguyur beberapa  wilayah Bombana akibatnya beberapa tempat direndam banjir.

“Saya akan terus bergerak beserta BPBD dan juga unsur terkait untuk penanganan banjir ini, sekaligus penyediaan bahan pokok yang nantinya diberikan kepada masyarakat yang saat ini memang terdampak banjir,” ujar H. Tafdil, Senin (6/12/2021)

Tafdil berharap masyarakat Bombana agar menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap cuaca ekstrim yang saat ini melanda.

“Semoga kondisi ini tidak berlangsung lama dan banjir segera surut. Saya akan terus berkoordinasi dengan unsur-unsur pimpinan baik didaerah, maupun di kecamatan untuk terus memantau wilayah yang terkena banjir,” tutupnya.

Pantauan awak media, penyerahan bantuan kepada warga, Bupati Tafdil didampingi Anggota DPD-RI Hj. Andi Nirwana. Jumlah bantuan sebanyak 7,96 ton beras dan 398 paket sembako. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Program Gembira Terang sebagai salah satu program andalan Bupati Bombana, H. Tafdil di Periode keduanya, Program tersebut berupa pemasangan listrik kerumah warga secara gratis bekerja sama denga Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bombana, Rusdiamin Basite menjelaskan sejak tahun 2017 hingga saat ini pemkab Bombana telah melakukan pemasangan listrik gratis sebanyak 3.425 unit Kwh.

“Sudah ada ribuan masyakat yang meneriman manfaat dari bantuan ini, Program Gembira Terang ini akan berakhir di masa jabatan H. Tafdil 2022,” ujar Rusdiamin. Senin (6/12/2021).

Ia merinci di tahun 2018 telah terpasang 513 Kwh, tahun 2019 sebanyak 720 Kwh, tahun 2020 sebanyak 738 Kwh, 2021 sebanyak 725 Kwh.

“Di tahun 2022 nanti kami siapkan 725 unit lagi sehingga totalnya mencapai 3.500 unit,” pungkasnya

Rumbia, SultraNET. | Pemerintahan H. Tafdil dan Johan Salim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana sukses membangun dan meningkatkan kualitas puluhan jaringan irigasi di Beberapa Daerah Irigasi (DI).

Kepala Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Semuel Kadmaerubun mengatakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Tujuan pembangunan DI tersebut dalam rangka untuk mengoptimalkan distribusi air sampai ke petak sawah,” ujar Semuel, Senin (6/12/2021).

Semuel merinci sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 sebanyak 24 daerah irigasi telah di tingkatkan yaitu di tahun 2017 sebanyak 12 titik, tahun 2018 sebanyak 6 titik, tahun 2019 sebanyak 3 titik, tahun 2020 sebanyak 1 titik dan tahun 2021 sebanyak 2 titik.

“Sedangkan pembangunan Jaringan Irigasi baru sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 8 titik,” bebernya

Kedelapan titik pembangunan DI baru tersebut yaitu di tahun 2017 di Desa Tosui Kecamatan Poleang Timur, Desa Polewali Kecamatan Poleang Utara, Desa Larolano Kecamatan Kabaena Utara, Desa Baliara Kecamatan Kabaena Barat, Desa Lengora Pantai Kecamatan Kabaena Tengah, kemudian tahun 2019 di Desa Lemboea dan tahun 2021 di desa Larolano Kecamatan Kabaena Utara.

“Kita berharap seluruh bangunan tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik,” tutupnya. (adv)

Bombana, SultraNET. | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya diyakini sebagai solusi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kedudayaan Kabupaten Bombana, Andi Muh. Arsyad mengatakan pendidikan kesetaraan telah menduduki posisi strategis seiring munculnya kebijakan pemerintah yang akan melayani semua anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

“Dua puluh tahun mendatang, anak-anak berusia 7-21 tahun itu adalah calon pemimpin bangsa, jika tidak disiapkan mulai dari sekarang maka bangsa ini yang akan rugi,” Ujar Andi Muh. Arsyad, Jumat (03/12/2021).

Ia menyebut program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A,B dan C), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lain-lainnya.

“Saat ini sudah ada 68 PKBM yang tersebar di 22 Kecamatan se Kabupaten Bombana,” bebernya.

Ia meyakini bahwa pendidikan kesetaraan bukan lagi dianggap sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal, melainkan sebagai pilihan pendidikan masyarakat.

“Alhamdulillah di periode kedua Bupati Bombana ini semenjak tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah penduduk yang mendapatkan ijazah paket A,B,C melalui PKBM sebanyak 7.054 dengan rincian untuk paket A sebanyak 1.682, paket B sebanyak 2.567 dan paket C sebanyak 2.805,” tutupnya.

SultraNET, Andoolo | Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel untuk menganggarkan tunjangan kinerja serta penambahan honor dan biaya operasional yang selama ini dinilai masih sangat minim dan tidak sesuai.

Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam hasil kesepakatan dari pertemuan seluruh unsur BPD se-Kabupaten Konawe Selatan yang digelar di Balai Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu sore (4/12/2021).

Ketua Asosiasi BPD Konsel Indra Mahmud mengatakan bahwa selama ini BPD hanya dipandang sebelah mata, padahal kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa dan sama-sama dipilih oleh masyarakat serta mendapatkan SK dari Bupati.

“Namun hingga hari ini kami masih belum mendapat perhatian dari Pemda Konsel terutama masalah kesejahteraan kami. Bagaimana mau kerja maksimal kalau honornya minim, justru lebih besar honornya aparat desa ketimbang kami, padahal kami ini dipilih oleh masyarakat dan di SK kan oleh Bupati,” kata Indra.

“Apalagi tanggungjawab serta tupoksi kami selaku BPD dituntut untuk melakukan pengawasan, mengadakan musyawarah desa (musdes), membuat peraturan desa (perdes) serta menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat, maka keberadaan kami ini juga seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Asosiasi tuntut Segera Terbitkan Perda tentang BPD

Indra juga menyampaikan bahwa tujuan pertemuan ini digelar untuk mendesak kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan agar membuat Perda (Peraturan Daerah) khusus tentang BPD.

“Dari tahun-tahun yang lalu kami sudah pernah bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD untuk mengajukan penambahan honor dan BOP serta mendesak untuk dibuatkan Perda tentang BPD, namun hingga saat ini belum juga terealisasi,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi BPD Muhlis mengatakan, dalam tuntutan yang disepakati pada pertemuan kali ini salah satunya tentang peningkatan kapasitas BPD. Hal ini sangat penting sekali karena didalamnya mencakup semua yang diharapkan oleh anggota BPD se-Konsel.

“Peningkatan kapasitas ini merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dari BPD itu sendiri, juga didalamnya termuat masalah kesejahteraan yang masuk dalam peningkatan kapasitas BPD,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Asosiasi BPD Andi Razak mengatakan, didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan dalam Pasal 73 bahwa ketentuan lebih lanjut tentang BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan paling lambat 2 tahun sejak Permendagri ini diundangkan.

“Akan tetapi hingga hari ini Perda tentang BPD di Kabupaten Konawe Selatan belum juga ada. Oleh karena itu, kami telah membuat tim yang dalam waktu dekat ini akan segera menyusun dan membuat rumusan tentang tuntutan kami yang nanti akan kami bawa secara beramai-ramai kepada Bupati dan Ketua DPRD Konsel agar Perda tentang BPD segera dibuat dan disahkan,” ungkap Andi Razak. (rls/muhaimin)

Bombana, SultraNET. | Pengurus Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Bombana menilai bantuan Pengadaan Bibit Kopi dari Pemerintah Kabupaten kepada sejumlah kelompok tani sebagai sebuah solusi tepat dan diyakini kedepan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bombana.

Ketua DPD BAPERA Bombana, Agustamin Saleko, Jum’at (3/12/2021) mengatakan dengan adanya bantuan tanaman kopi ini, diharapkan mampu menjadi komoditi utama para petani perkebunan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

“Melalui bantuan tanaman kopi ini beserta pupuk adalah bentuk gebrakan Pemerintah kabupaten Bombana yang saya nilai sangat tepat. Artinya bahwa sama Pemerintah memberikan kail dan umpan kepada masyarakatnya agar dia berusaha untuk peningkatan ekonominya,” ujar Agustamin.

Selain itu, ia menilai bantuan seperti ini akan memberikan output yang baik terhadap petani agar tidak manja dengan pemerintah seperti beberapa jenis bantuan yang selama ini diterima masyarakat.

“Kita berharap bantuan kali ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” harapnya

Ia menambahkan tujuan Pemerintah Kabupaten mengadakan bantuan bibit kopi ini untuk menggantikan tanaman komoditas kakao yang produksinya terus menurun akibat hama penyakit kakao yang relatif susah dikendalikan.

“Pemerintah memilih komoditi kopi untuk dikembangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pemkab Bombana telah menyalurkan bantuan bibit kopi  dengan asaran 11 kelompok tani dengan penyebaran di 10 Kecamatan dengan jumlah bibit 110.000 pohon serta luas lahan 100 hektar.

Adapun jenis bibit kopi yaitu jenis kopi robusta 50% arabika 50% serta kelanjutannya di Tahun 2022 dianggarkan sebanyak 500 hektar untuk mencapai 600 hektar dari target keseluruhan. (ADV)

7.

Harapan ketua Bapera: