Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)

Sultranet.com, Depok – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Dinas Pertanian Bombana mendampingi Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Konstruksi Program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan program perluasan areal sawah yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, berlangsung di The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., M.M, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi bukti kesiapan daerah dalam menyukseskan program cetak sawah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Penandatanganan kontrak konstruksi program cetak sawah dilakukan sebagai bagian dari percepatan implementasi program melalui mekanisme Swakelola Tipe II yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini dirancang untuk membuka dan mengembangkan lahan sawah baru pada kawasan yang memiliki potensi pertanian sehingga dapat meningkatkan luas tanam dan produktivitas padi.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, pejabat tinggi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung dan mengawal penuh pelaksanaan program cetak sawah agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah. Kami siap memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar, mulai dari proses konstruksi hingga pemanfaatan lahan oleh petani,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Bombana. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan harus dikawal secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menyampaikan bahwa program cetak sawah tahun 2026 menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan luas baku sawah dan memperkuat posisi Bombana sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Tenggara.

Sarif menjelaskan bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat tahapan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari proses perencanaan teknis, persiapan lokasi, pendampingan masyarakat, hingga pengawasan pekerjaan akan dilakukan secara terpadu agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan amanah program ini. Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pelaksanaan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya petani yang akan memanfaatkan lahan sawah baru,” kata Sarif.

Ia menambahkan, program cetak sawah tidak hanya bertujuan meningkatkan luas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui bertambahnya areal produksi pangan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., M.M, juga menilai program tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi di daerah. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru akan mendukung peningkatan indeks pertanaman sekaligus memperluas kesempatan petani untuk mengembangkan usaha tani secara lebih produktif.

Program cetak sawah tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya luas lahan sawah produktif, pemerintah berharap produksi beras nasional dapat terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Bombana, program ini memiliki arti strategis karena daerah tersebut memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, program cetak sawah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan peringkat keempat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada Bupati Bombana, Burhanuddin, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga masyarakat.

Capaian itu sekaligus menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara. Berbagai program strategis terus dijalankan guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemantauan kesehatan anak, hingga peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja keras bersama seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Menurut Fatmiati, stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pihaknya terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif agar angka stunting di Kabupaten Bombana dapat terus ditekan.

“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini,” kata Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola asuh anak yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Fatmiati menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan utama dalam mendukung pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar anak-anak di Bombana dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Keberhasilan Bombana meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan stunting yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap prestasi tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi program kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Bombana optimistis mampu menciptakan generasi sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13–19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22–28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

SULTRANET.COM, KENDARI – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana memanfaatkan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi daerah melalui produk UMKM, industri kreatif, hingga kekayaan budaya khas Wonua Bombana. Kehadiran Bombana dalam kegiatan bertajuk Harmoni Sultra itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di kawasan Eks MTQ Kota Kendari, Jumat, 24 April 2026.

Perayaan HUT Sultra yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 April 2026, berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai agenda yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, pawai budaya, perlombaan, lulo massal, konser musik rakyat, hingga atraksi dirgantara TNI Angkatan Udara yang menyedot perhatian ribuan pengunjung.

Di tengah kemeriahan itu, stan Kabupaten Bombana tampil membawa identitas daerah dengan menampilkan beragam produk unggulan hasil karya masyarakat lokal. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menonjolkan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari strategi promosi daerah sekaligus upaya memperluas pasar produk lokal Bombana.

Berbagai produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga karya busana bermotif khas Bombana dipamerkan kepada masyarakat dan pengunjung dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi simbol kreativitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bombana yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Anton Ferdinan, mengatakan partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra bukan sekadar memenuhi agenda pameran daerah, tetapi menjadi bagian dari langkah besar pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi Bombana secara lebih luas.

“Pameran Bombana dalam rangkaian acara Harmoni Sultra meliputi pameran potensi sumber daya alam Wonua Bombana, pameran produk UMKM, dan potensi industri Wonua, mulai dari industri kerajinan hingga ragam karya busana dengan berbagai motif Bombana,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, keikutsertaan Bombana dalam Harmoni Sultra menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan UMKM, promosi produk lokal, hingga penguatan identitas budaya Bombana di berbagai ajang regional maupun nasional.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa Bombana memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kreativitas masyarakatnya yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ujarnya.

Dalam pameran tersebut, sejumlah produk lokal Bombana mendapat perhatian pengunjung karena dinilai memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari olahan pangan lokal, kerajinan berbahan alami, hingga busana dengan motif etnik Bombana menjadi daya tarik yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah.

Kehadiran produk-produk lokal itu sekaligus memperlihatkan perubahan arah pembangunan ekonomi di Bombana yang kini mulai bergerak menuju penguatan sektor industri kreatif dan UMKM. Pemerintah daerah menilai sektor tersebut memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

Selain menjadi ajang promosi, Harmoni Sultra juga dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi antarwilayah untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana, kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperluas jaringan promosi sekaligus memperkenalkan wajah baru Bombana yang lebih kreatif dan kompetitif.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam perayaan HUT Sultra itu juga dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif berbasis lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis potensi yang dimiliki daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra 2026 akhirnya tidak hanya menjadi simbol kehadiran daerah dalam perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Bombana terus bergerak membangun ekonomi daerah melalui kreativitas masyarakat, penguatan budaya lokal, dan dukungan penuh terhadap pelaku UMKM.

Deskripsi Meta:
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana tampil mempromosikan UMKM dan industri kreatif daerah dalam ajang Harmoni Sultra 2026 di Kendari dengan membawa identitas khas Wonua Bombana. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, dengan menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan lapangan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Syahrun, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah menilai pengawasan yang terintegrasi dan aktif sangat diperlukan, terutama terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan.

Dalam pembahasan, aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk memastikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja, mulai dari hak normatif hingga perlindungan kerja.

Di sisi perizinan, pemerintah menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aktivitas usaha diharapkan berjalan sesuai dengan izin yang dimiliki, guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, rapat menegaskan perlunya pendekatan yang lebih aktif dan komprehensif. Pemerintah daerah mendorong agar pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan oleh tim terkait.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menegaskan pentingnya pendataan dan identifikasi aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memetakan potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pengawasan di lapangan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada laporan yang diterima. Menurutnya, pendekatan proaktif sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang luput dari pengawasan.

“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam pengawasan perusahaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi juga mampu mendorong optimalisasi kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terukur, aktivitas perusahaan di Bombana diharapkan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas BPK terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Entry meeting ini menjadi tahap awal sebelum proses audit mendalam dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap setiap kebutuhan data maupun klarifikasi dari tim pemeriksa.

“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya terkait perjalanan dinas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.

“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa kesiapan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam kelancaran proses audit. Ia mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelas Syahrun.

Ia juga menekankan bahwa kesinambungan informasi menjadi hal krusial, terutama dalam masa transisi jabatan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan atau kekurangan data dapat menghambat proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menaruh harapan besar agar pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penilaian yang optimal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target diharapkan dapat kembali diraih sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, proses pemeriksaan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin memimpin rapat kerja bersama para pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana guna memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran, yang berlangsung di Aula Rapat Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa (31/3/2026).

Rapat kerja ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam pertemuan tersebut sebagai garda terdepan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam merancang program kerja.

“Sinergi antar semua OPD sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan coffee morning akan diaktifkan kembali sebagai wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih intens,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berpotensi berjalan tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat tidak terpaku pada ketersediaan anggaran dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap OPD tetap produktif dan mampu mencari solusi kreatif, selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Berinovasilah, selama tidak melanggar aturan dan tetap berada di jalur yang benar. Jangan menunggu perintah,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD diminta untuk menyusun road map atau peta jalan yang jelas dan terukur. Peta jalan tersebut harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun, termasuk dalam pelaksanaan program-program rutin pemerintah daerah.

“Walaupun kita berada dalam kondisi efisiensi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dalam menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat, para kepala OPD juga diminta untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Respons cepat terhadap informasi, terutama yang beredar di media sosial, dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Bupati, setiap OPD harus proaktif dalam merespons isu sesuai dengan tugas dan fungsinya, tanpa harus menunggu instruksi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan terbuka.

Di sisi lain, Bupati juga mendorong agar seluruh OPD lebih aktif dalam mempublikasikan kegiatan serta capaian kinerja kepada masyarakat. Transparansi informasi dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata tentang upaya pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan publikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai program dan hasil kerja pemerintah, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan.

Rapat kerja ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Melalui sinergi, inovasi, dan komunikasi yang lebih intens, pemerintah optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pewarta : Aldi. L