Bombana, SultraNET. COM | Sebanyak 64,19 Persen sasaran vaksinasi covid-19 untuk kategori pelayan Publik di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara belum melakukan vaksin, Jum’at (12/11/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin Ismail mengatakan dari Total sebanyak 17,067 petugas publik, yang telah melakukan vaksin baru sekitar 6.111 orang atau dalam capaian persentase sekitar 35,81 persen.

“Jadi masih ada sekitar 10,958 petugas publik yang belum tervaksin,” Ungkap Darwin Ismail

Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana itu mengaku heran dengan minimnya jumlah Petugas Publik yang telah di vaksin, ia mengaku seharusnya para petugas publiklah yang lebih dominan karena mereka yang lebih paham tentang program vaksinasi ini.

Untuk itu ia mengingatkan kepada para ASN dan pelayan publik lainnya yang belum di vaksin agar segera melakukan Vaksin sebelum akhir Desember nanti.

“PERPRES NO 14 itu memang tegas mengatur semua Pelayanan administrasi bisa kita gunakan untuk percepatan administrasi itu dan terutama untuk ASN, Bapak Bupati melalui Sekda sudah menyiapkan sanksi khusus buat mereka, jadi kita tidak boleh main main dengan program vaksinasi ini,” tegas Darwin.

Bombana, SultraNET. – Ketua Kosgoro Kabupaten Bombana, Sri Nur Eva memastikan, seluruh elemen Partai Golkar solid mendukung program vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka mencapai Herd Immunity. Sebagai bukti kesungguhannya, para kader Perempuan Partai Golkar diwajibkan mensosialisasikan kebijakan ini.

“Saya mengharapkan pada kader perempuan Golkar di seluruh Bombana, agar dapat menyukseskan pekan Vaksinasi yang di laksanakan oleh Pemkab dengan cara mensosialisaikan pentingnya vaksinasi,” Kata Nur Eva saat di Hubungi via telepon, Jumat (12/11/2021).

Sri Nur Eva menjelaskan, dasar melakukan vaksinasi di Indonesia sudah clear. termasuk penggunaan vaksin asal China, Sinovac, Politisi wanita asal Pulau Kabaena ini berharap masyarakat dapat tenang dan meyakini vaksin ini aman. Pasalnya, vaksin Covid-19 sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Karena dua lembaga ini sudah memberikan lampu hijau, saya mengharapkan kepada seluruh kader perempuan Golkar untuk mensosialisasikannya,” ujarnya.

Nur Eva menjamin, pengetahuan kader Beringin soal vaksin sudah tuntas. Jadi, saat ini tinggal menyampaikan informasinya dengan benar, agar bangsa ini terbebas dari pandemi Covid-19.

“Arahan sudah diberikan kepada kader Golkar sampai tingkat paling bawah, untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah,” pungkas wanita yang juga wakil bendahara di DPD II GOLKAR Kabupaten Bombana itu.

Bombana, SultraNET. – Bupati Bombana H. Tafdil memastikan bakal melakukan evaluasi terhadap 5 Camat dan Kepala Puskesmas (Kapus) yang wilayahnya masuk 5 terendah perolehan pekan Vaksinasi pada Desember mendatang, Kamis (11 /11/2021).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pekan Vaksinasi di Kabupaten Bombana telah memasuki tahap sembilan, akan tetapi realisasi vaksinasi COVID-19 hingga November 2021 ini baru mencapai kisaran 40 persen.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan realisasi vaksinasi COVID-19 didaerah tersebut harus mencapai 70 persen atau Herd Immunity pada Desember 2021 mendatang.

Bupati Bombana, H Tafdil mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah yang dipimpinnya itu masih jauh dari target, padahal menurutnya jika merujuk pada target yang di berikan oleh Pemerintah Pusat, seharusnya sudah berada diatas 50 persen.

“Ini masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Bupati dua periode ini, bergerak cepat mengambil langkah strategis dengan memanggil seluruh Camat untuk melakukan rapat percepatan vaksinasi yang bertampat di Paviliun Rujab Bupati Bombana yang turut serta dihadiri dari berbagai unsur Forkopimda.

“Seharusnya pada bulan November ini capaian vaksin sudah berada dikisaran 50 persen lebih, sementara sampai pada bulan Desember, Pemda ditarget harus mencapai angka 70 persen,” paparnya.

“Ingat, 5 Kecamatan dengan capaian terendah siap siap untuk menerima konsekuensi nya.” tegas Ketua DPD PAN Kabupaten Bombana ini.

.

Bombana, SultraNET. – Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  turun level terkait status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jika Sebelumnya berada di level tiga, kini turun jadi level dua.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, baru satu Kabupaten yang mampu menyandang level satu yakni Kabupaten Konawe Utara. Sementara 12 Kabupaten dan dua Kota lainnya berada di level dua, sedangkan di level tiga masih dua Kabupaten.

Kabupaten Bombana masuk kategori level dua PPKM. Bombana bersama Kabupaten Muna, Buton, Konawe, Wakatobi, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka Utara, Kota Baubau, dan Kota Kendari, sedangkan level tiga yakni Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan penurunan status tersebut berkat adanya tambahan warga yang mau vaksin dari hari ke hari serta angka covid-19 yang telah mencapai anka 0 (nol).

Ia menjelaskan jika Bombana tidak terhalang rendahnya jumlah prosentase warganya yang telah di vaksinasi saat ini, maka dipastikan telah masuk kategori level satu PPKM.

“Sejak 1 Oktober 2021 sampai sekarang, Alhamdulilah tidak ada lagi warga kita yang terkonfirmasi atau terpapar covid-19,” paparnya usai mengikuti rapat bersama jajaran camat dan TNI/ POLRI di Rujab Bupati Bombana, Kamis (11/11/2021).

Hanya saja, akibat rendahnya warga Bombana yang vaksin kata Darwin, telah berdampak pada naiknya levelitas PPKM secara standar nasional

“Naiknya levelitas kita di PPKM Itu, akibat capaian vaksinasi kita rendah. Hingga 8 November 2021 kita belum capai 40 persen sebagaimana ditargetkan secara nasional. kita masih berkutat ditataran 39 persenan. Akibatnya, level PPKM kita saat itu, naik ke level tiga,” ulasnya.

Namun saat ini lanjutnya, jumlah vaksinasi  telah menyentuh angka 44 ribuan lebih. Atau telah mencapai 40 persen lebih dari target, sehingga level kita sudah turun ke level dua,” tambahnya.

Mantan Kepala BKD Bombana itu menargetkan hingga akhir November 2021 kedepan, persentase yang hendak dicapai di kisaran 60 persen dari target.

“Untuk saat ini, kita butuh sekitar 19 persenan lebih untuk gapai target 60 persen tersebut. Sementara satu persen itu, butuh kisaran 1.200 dosis yang mesti tervaksin. Makanya, hari ini kita undang camat dan unsur TNI Polri untuk bahu membahu tangani bersama terkait rendahnya vaksinasi kita ini,” ujanya.

“Kedepan, identifikasi warga yang vaksin dan yang belum, akan digunakan metode by name by adres. Lewat scraning kartu keluarga atau KK,” Pungkasnya.

.

Bombana, SultraNET. | Target Herd Immunity di akhir bulan Desember 2021 menjadi hal yang harus direalisasikan di semua daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Bombana, karena merupakan Instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa menjelaskan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Bombana yang belum melakukan vaksinasi, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya akan ditahan sementara hingga ASN tersebut melakukan vaksinasi.

“Ya itu tanggung jawab saya. Kalau ada PNS di Lingkup Pemda Bombana yang belum atau tidak mau di vaksin akan ditahan sementara TPP nya sampai selesai divaksin baru diberikan,” Jelas Man Arfa saat di wawancarai usai Rapat dengan seluruh Camat se Kabupaten Bombana di Aula Paviliun Rujab Bupati Bombana, Kamis (11/11/2021).

Mantan Kadis PU Kabupaten Bombana ini juga menegaskan kembali apa yang menjadi Arahan Bupati Bombana pada saat Rapat koordinasi tadi, bukan hanya itu, jika dalam pelaksanaan vaksinasi bersama para Camat tidak mencapai target hingga 70 persen, pihaknya juga bakal mengambil langkah tegas.

“Saya akan panggil dulu, kalau memang tidak bisa bekerja maksimal kita ganti, ini program dari pusat bukan dari program daerah, makanya jangan main-main program ini,” Tegas Jenderal ASN di Kabupaten Bombana itu.

.

Bomban, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana (Pemkab), Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar pekan Vaksinasi yang sekarang telah memasuki tahap ke sembilan dengan prioritas dosis pertama.

Sekertaris Daerah (Sekda) Bombana, Man Arfa, mengatakan untuk mencapai 70 persen dosis pertama, bakal diperuntukan bagi semua kelompok.

“Ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat untuk mencapai 70 persen dosis pertama di seluruh Indonesia khususnya Bombana,” ungkap Man Arfa di ruang kerjanya, Jumat, (05/11/2021).

Mantan Inspektur Inspektorat Bombana itu menjelaskan dalam pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan mulai hari ini  tanggal 5 hingga 12 November 2021 mendatang, akan digelar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana.

“Peran Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, Kepala Desa, dan Kepala Sekolah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegas Jenderal ASN di Kabupaten Bombana itu.

Untuk diketahui target vaksinasi Kabupaten Bombana tahap sembilan yakni, Dosis pertama Pfizer bagi 15 ribu orang, Dosis pertama Moderna bagi 1.232 orang serta Dosis kedua Sinovac bagi 3.504 orang dan total keseluruhan 19.736 orang.

Bombana, SultraNET –  Masyarakat Kecamtan Rumbia Tengah,  Kabupaten Bombana yang hendak menerima Bantuan Sosial Sembako PPKM Tahun 2021 di Kantor Kecamatan setempat, diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dahulu, Jumat (05/11/2021).

Penyerahan Bantuan Sosial di Kantor Kecamatan tersebut bersamaan dengan diadakannya pekan vaksinasi tahap sembilan yang di Gelar oleh Pemkab Bombana melalui Puskesmas Rumbia Tengah sebagai pelaksana.

Sekretaris Kecamatan Rumbia Tengah, Muhammad Amin Mudeing menjelaskan, persyaratan tersebut dilakukan karena masih banyak warganya yang belum melaksanakan vaksinasi salah satunya para penerima bansos ini.

“Jika memenuhi syarat akan di vaksin, setelah itu dapat menerima Bansos, akan tetapi kalau ada penyakit bawaan harus menunjukkan surat keterangan dari Dokter agar bisa diberikan, Adapun warga yang sudah divaksin dapat langsung menerima bantuan tersebut,” Jelas Amin Mudeing

Meski demikian menurut Amin Mudeing pihaknya juga tidak melakukan pemaksaan kepada warga penerima Bansos untuk mengikuti program apalagi pelaksanaan Vaksinasi pada para penerima Bansos tersebut dan tetap dilakukan sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) vaksinasi covid 19, dalam hal ini melalui tahapan scrining.

“Kami Hanya tanya Kalau sudah vaksin, kalau mereka jawab belum maka kami minta Vaksin dulu” Tutupnya.

.

Bombana, SultraNET. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus bekerja untuk menyukseskan vaksinasi di daerahnya, kali ini disiapkan 38 ribu vaksinasi untuk mencapai target 70 persen pada Desember 2021 mendatang.

Percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity menjadi keharusan disetiap daerah minimal mencapai angka 70 persen, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin Ismail mengatakan stok vaksin yang tersedia saat ini 19 ribu dosis,  dan bakal ada 19 ribu tambahan yang masih dalam proses pengiriman.

“Untuk mencapai 70 persen di bulan Desember sudah aman, sekarang tinggal pelaksanaannya,” kata Darwin, Jumat (05/11/2021).

Seluruh kelompok seperti Lansia, masyarakat umum, pelayan publik, pendidik, tenaga kesehatan, remaja usia 12 -17 tahun serta tenaga kesehatan akan dilayani, dari dosis pertama sampai dengan dosis ketiga.

“Semuanya kelompok sasaran akan dilayani, juga untuk dosisnya baik dosis pertama, kedua maupun dosis ketiga bagi tenaga kesehatan,” pungkas Mantan Kepala BKD ini.

.

Rumbia, Sultranet.com –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal penjualan gabah petani di wilayah kerjanya.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Bombana Muhammad Siarah menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kadis Pertanian Muna. Rencananya Distan Muna bakal membeli gabah petani di wilayah Bombana sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah

“Harga gabah yang telah ditentukan perkilo dibanderol Rp 4.200 jika diterima di penggilingan. Kalau diterima di lahan petani sebesar Rp 4.000 perkilogram dengan pertimbangan transportasi dan upah angkut,” jelas Siarah saat di temui awak media di ruang kerjanya, Selasa (26/10/2021)

Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Bombana ini kerja sama tersebut akan sangat membantu menstabilkan harga gabah di Bombana.

Sebab, pada masa awal panen para petani harga gabah di Bombana itu masih stabil dengan harga 4.000 perkilo. Namun, di pertengahan masa panen harga gabah selalu mengalami penurunan harga, karena banyaknya produksi gabah petani atau over produksi

“Kerja sama ini kita lakukan dengan komunikasi secara intensif. Dalam waktu dekat mudah mudahan mereka akan ke Bombana dan kita bisa membuat Momerandum of Understanding (MOU) atau Nota kesepahaman,” Pungkas nya. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berharap Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat belajar dari Kabupaten Bombana terkait pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA saat berkunjung dan meresmikan MPP Bombana sebagai MPP yang ke 45 di Indonesia serta menjadi yang pertama di Sultra, Kamis (14/10/2021).

Ia menyebut pasca terbitnya Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, bagi daerah Kabupaten ataupun Kota yang belum menyelenggarakan MPP agar segera mempersiapkan diri menyelenggarakan MPP di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap MPP Kabupaten Bombana dapat membantu sharing knowledge kepada Kabupaten atau Kota lainnya di Sulawesi Tenggara serta memberikan pelayanan konsisten dan berkelanjutan, memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga lebih banyak jenis layanan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Diah Natalisa.

Ia mengapresiasi komitmen dan kerja keras Bupati beserta Wakil Bupati Bombana beserta seluruh instansi yang telah bergabung di MPP Bombana karena menurutnya apa yang telah dikerjakan itu dapat menjadi titik balik pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Dengan hadirnya MPP, kini masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih dimaksimalkan terkait pengurusan izin serta hal hal terkait pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Peresmian MPP ke 45 di Bombana merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya terciptanya pelayanan publik yang terintegrasi sebagai wujud cita cita reformasi birokrasi, kolaborasi ini juga merupakan upaya mewujudkan Indonesia Maju.

“Pemulihan Ekonomi harus dikejar pasca musibah covid-19, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, dengan potensi sumberdaya alam, hasil bumi dan pariwisata di Bombana harus mampu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Bupati Bombana, H. Tafdil, SE., MM mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa Kabupaten di Sultra yang telah melakukan study tiru di MPP Bombana yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara.

“Kabupaten Buton juga sudah menyatakan mau belajar di Bombana, saya sampaikan mau belajar disini atau pinjam Pak Jawa (Kadis DPMPTP.red) boleh, pekerjaannya sudah digitalisasi semua,” ungkap Ketua DPD PAN Bombana itu.

Ia menyebut MPP selama ini dan akan terus melayani semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kendatipun awalnya sebagian masyarakat salah paham terkait MPP, dalam pikiran masyarakat akan dibangun mall seperti yang ada di Kota Kendari, namun lambat laun masyarakat paham dengan hadirnya MPP dapat memperpendek waktu pengurusan serta menghemat biaya karena layanan di 14 Kantor bisa diselesaikan di satu tempat.

Ia merinci di MPP ada 14 loket yang disiapkan untuk pelayanan dan 15 Instansi dengan rincian 5 Instansi Vertikal, 1 Instansi Provinsi, 7 Instansi Kabupaten, 1 BUMN dan 1 BUMD total keseluruhan melayani sebanyak 147 item layanan.

“Jadi segala tugas pemerintah yang paling penting adalah memberikan pelayanan yang baik, berintegritas serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” Pungkas Bupati dua periode itu. (IS)

.