Bombana, SultraNET. | Program Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah SWT (Gembira) sebagai program andalan Bupati dan Wakil Bupati  Bombana, H. Tafdil dan Johan Salim mencatatkan kesuksesan dalam peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Tidak tanggung tanggung, sebagai wujud keberhasilan tersebut H. Tafdil menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Senin (20/12/2021).

Tanda kehormatan SLKS merupakan penghargaan tertinggi diberikan Pemerintah kepada orang yang Berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya, telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat luas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan Tanda Kehormatan H. Tafdil diterima bertepatan pada puncak kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T atas nama Presiden RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ini merupakan kado hari jadi Kabupaten Bombana,” ujarnya

Mantan Sekretaris Bappeda Bombana itu menjelaskan, Penghargaan tafdil diterima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 127/TK/Tahun 2021 tentang  Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dalam kapasitas Tafdil sebagai Bupati Bombana Periode 2011 sampai 2017 dan Periode kedua Tahun 2017 hingga saat ini.

“H. Tafdil dianggap berjasa dan berperan aktif dalam upaya Pembangunan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Program Gembira,” ungkapnya

Ia merinci rata-rata alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dalam 4 (empat) tahun  terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, sebesar 69,89 Milyar Rupiah atau 6,93 % dari Total APBD melebihi komitmen awal seperti tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 sebesar 50 Milyar rupaih pertahun atau 5 % dari Total APBD.

Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Bombana H.Tafdil sejak Tahun 2018 hingga 2021 menggunakan berbagai strategi dalam Program Gembira yaitu :

Gembira Kecamatan atau Kelurahan : yaitu penyediaan Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Wilayah Kecamatan sebanyak 2.767 Kelompok.

Gembira Sehat : Pemberian Jaminan Kesehatan Melalui Program JAMKESDA yang Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan target UHC 95 %.

Gembira Cerdas : Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa kategori tidak mampu dan berprestasi sebanya 4100 mahasiswa.

Gembira Terang : Bantuan sambungan listrik gratis sebanyak 42.671 Rumah
Tangga

Gembira Kerja : Penyediaan Jaminan Sosial bagi pekerja beresiko tinggi sebanyak
5.364 Orang dan pemberian asuransi nelayan sebanyak 5.989 Orang

Gembira Sejahtera : Meliputi berbagai kegiatan antara lain :

Penyediaan rumah layak huni : 4.754 Rumah Tangga

Bantuan air bersih dan sanitasi layak : 4.519 Rumah Tangga

Pemberian bantuan KUBE untuk masyarakat miskin : 1.748 Kepala Keluarga

Pemberian bantuan pertanian : 85 Kelompok

Pemberian bantuan perikanan pada petani dan nelayan : 789 Kelompok

Pemberian bantuan IKM/UMKM : 314 Kelompok

Rumbia, SultraNET. | Warga Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia akhirnya bisa menikmati jalan beraspal setelah penantian sekian lama, pasalnya proyek pengerjaan jalan sepanjang 975 meter dengan anggaran 2.330.150.000 rupiah mulai dikerjakan, Jum’at (17/12/2021)

Kepada awak media ini, Kepala Desa Lantawonua. Hj. Kurniawaty Hasmin Marunta mengatakan dengan turunya anggaran Pengaspalan Jalan di desanya, mewakili masyarakat ia berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten yang dinilai telah memberikan perhatian khusus kepada satu satunya Desa yang ada di Kecamatan Rumbia itu.

Ia Optimis dengan teraspalnya jalan Desa itu, Perekonomian masyarakat akan turut meningkat mengingat hasil panen petani dan kegiatan ekonomi lainnya akan semakin lancar.

“Tentu ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat kami,” ujar Kurniawati Hasmin Marunta

Dalam pelaksanaan proyek lanjutnya, pihaknya akan senantiasa bersedia membantu Pemerintah Kabupaten khususnya dinas terkait jika terdapat kendala dilapangan yang hubungannya melibatkan masyarakat.

“Semisal Dinas PUPR meminta untuk lebar jalan dan bahu jalan sepanjang 8 meter, Alhamdulillah masyarakat dengan ikhlas memberikan lokasinya, sehingga pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat sesuai dengan target yang ditentukan,” jelasnya. (adv)

Rumbia, SultraNET. | Untuk melindungi dan memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi risiko-risiko yang dialami tenaga kerja rentan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mengikut sertakan sekitar 6.000 pekerja sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, Muhammad Subur mengatakan pekerja rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan rentan terhadap kecelakaan kerja.

“Contohnya itu seperti tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, buruh harian lepas, petani atau pekebun, tukang batu dan bahkan pemanjat kelapa pun ada yang dijaminkan dalam program ini, ” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (15/12/2021)

Masyarakat yang terdaftar nantinya bakal dilindungi dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk itu, pihaknya berharap dengan keikutsertaan 6.000 pekerja lepas ini sebagai peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan, maka para pekerja rentan yang ada di Bombana bisa bekerja dengan aman dan tenang.

“Kecelakaan kerja itu kan sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Kalau masyarakat yang bekerja di perusahaan pemerintah atau swasta itu kan dijamin perusahaan masing-masing. Berbeda denagn pekerja rentan atau tenaga kerja lepas. Kecelakaan kerja bisa saja terjadi, sehingga Pemkab hadir memberikan jaminan tersebut kepada mereka sebagai wujud pemberi rasa aman,” terangnya.

Diakuinya, pemberian jaminan sosial ketenaga kerjaan ini sudah berjalan sejak 2018 lalu. Bahkan melalui program ini, Pemkab Bombana menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Paritrana Award, karena dinilai sebagai kepala pemerintah yang sukses memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warganya. Bahkan, Pemkab Bombana di klaim menjadi kabupaten pertama yang ada di Sultra sebagai pemerintah yang memberikan jaminan sosial ketengaakerjaan melalui APBD. (adv)

Rumbia, SultraNET. | Kehadiran PT. Jhonlin Group di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga setempat sekaligus mengurangi angka pengangguran.

Asmar (32),  Warga Lantari Jaya mengaku kehadiran perusahaan milik Haji Isam di wilayah itu turut berdampak positif bagi perputaran ekonomi, ia menyebut dengan jumlah karyawan ribuan orang turut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Disini sudah jarang pengangguran dan rumah kos kosan juga sudah pada penuh daya beli mereka juga tinggi. Jadi disini terjadi perputaran ekonomi yang besar,” ujarnya, Selasa (14/12/2021)

Kendati membawa dampak positif, perusahaan yang bergerak di Bidang Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula itu diharapkan lebih memprioritaskan lagi tenaga kerja lokal, khususnya yang lahir dan berdomisili di Kabupaten Bombana.

“Sekarang sudah bagus cuma kalau bisa agar warga lokal juga diberikan perhatian lebih untuk bekerja di perusahaan,” harapnya. (adv)

Rumbia, SultraNET. | Kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana mendapat apresiasi dari Warga setempat pasalnya kehadirnan MPP Pertama di Sulawesi Tenggara itu dinilai mampu memutus praktek perizinan berbelit yang selama ini dirasakan.

“Sekarang tinggal ke MPP ini, semua bisa beres. Disini sudah lengkap layanan perizinan dan loket pengurusan administrasinya juga sudah lengkap,” ujar salah satu warga Desa Mambo. Adam, Selasa (13/12/2021).

Ia menilai dari segi pelayanan, petugas MPP dinilai cepat dan memuaskan sehingga ia merekomendasikan bagi warga yang hendak berurusan perizinan atau dokumen administrasi lainnya agar cukup ke MPP Bombana.

“Mudah sekali, tinggal kita ambil nomor antrian saja, kita tinggal diarahkan sama pegawainya. Kamu kesini atau kesitu. semua dalam satu gedung,” bebernya. (adv)

Bombana, SultraNET. | Fenomena La Nina jika didasarkan pada pengamatan dan pemantauan Badan Klimatologi Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di prediksi dapat melanda Wilayah Indonesia pada periode Oktober hingga Februari 2022.

Fenomena La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Dalam klimatologi, La Nina adalah fenomena alam di mana suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin daripada biasanya.

La Nina terjadi apabila angin mengembus air hangat permukaan laut dari Amerika Selatan ke arah barat menuju Indonesia, sehingga air dingin naik ke permukaan, proses penghangatan perairan Indonesia mendorong pembentukan awan yang berlebih sehingga meningkatkan curah hujan yang cukup signifikan.

Menghadapi fenomena alam tersebut dan tingginya curah hujan di Kabupaten Bombana, Bupati Bombana mengeluarkan imbauan dengan nomor : 361/1766 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Fenomena La Nina, Kamis (9/12/2021).

Isi imbauan Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Desa atau Lurah dan masyarakat se-Kabupaten Bombana untuk melakukan langkah-langkah Kesiapsiagaan dalam menghadapi Fenomena La Nina.

Para Camat, Kepala Desa dan Lurah  di imbau untuk mengimbau masyarakatnya agar waspada terhadap kemungkinan resiko bencana banjir yang dapat terjadi, selanjutnya memastikan kesiapsiagaan masyarakat dengan melibatkan stakeholder kebencanaan termasuk relawan dan kelompok masyarakat, selanjutnya menetapkan jalur evakuasi dan menyiapkan lokasi evakuasi disetiap wilayah kerja masing-masing.

Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana diminta agar meningkatkan koordinasi kesiapsiagaan dengan stakeholder kebencanaan, selanjutnya memastikan Operasional Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP-PB) dan sarana prasarana evakuasi penyelamatan tetap berjalan dan melakukan evaluasi lokasi potensi bahaya banjir.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya agar mempersiapkan Sumber Daya kesiapsiagaan sesuai bidang tugas masing-masing.

Berikut isi surat imbauan Bupati Bombana

JAKARTA, SultraNET. | Lingkar Kajian Kehutanan (Link) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan tuntutan utama meminta Pemerintah menghentikan aktivitas dua perusahaan asal China yakni PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT OSS di kawasan mega industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara karena dinilai memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar, Rabu (8/12/2021) .

Saat menyampaikan orasi di Kantor Kementerian Investasi-RI Ketua Umum Link Sultra. Muh. Andriansyah Husen, mengatakan pihaknya bakal terus mengawal perjuangan masyarakat Konawe dan Konawe Utara, agar terbebas dari teror kejahatan lingkungan oleh PT VDNI dan PT OSS.

Ia menuding, investasi dua perusahaan asing tersebut dapat membawa petaka bagi masyarakat di bumi anoa, disamping itu berbagai kejahatan lingkungan terus meneror masyarakat, mulai dari wabah penyakit ISPA akibat debu batu bara hingga hilangnya mata pencaharian warga sekitar lingkar tambang.

“Link Sultra mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi agar segera menghentikan segala aktivitas PT VDNI dan PT OSS,” ujar Muh. Andriansyah Husen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tidak pernah menolak investasi untuk masuk ke daerah, namun ketika investasi tersebut memberikan dampak buruk kepada masyarakat, maka pihaknya akan selalu menjadi garda terdepan untuk melawan kejahatan tersebut.

“Pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat lokal, karena itu adalah amanah UU. Jangan malah memihak kepada investor asing yang hanya meraup keuntungan dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa kita,” tegas aktivis yang populer dengan sapaan Binggo itu.

Lebih lanjut, Ia meminta Pemerintah RI agar dengan masuknya investasi asing tak lantas mengorbankan keberlangsungan hidup warga lokal, tak hanya itu ia mendesak Kedutaan Besar (Kedubes) China segera menarik populasi rakyat China dari bumi anoa.

“Kami juga mendesak agar populasi Rakyat China segera angkat kaki dari bumi anoa,” pintanya.

Aksi demonstrasi di Kantor Kedubes China nyaris ricuh, karena tak ada satu pun perwakilan Kedubes China yang menemui demonstran. Sehingga masa aksi memaksa untuk masuk ke dalam, namun dihalang aparat kepolisian. Akibatnya masa aksi dan aparat kepolisian saling dorong dan nyaris bentrok.

Kemudian, Link Sultra melanjutkan aksi demonstrasi di Kantor PT VDNIP di kawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) SCBD. Sayangnya, tak ada satu pun pimpinan PT. VDNIP yang bersedia menemui masa aksi. (rls/Link)

Rumbia, SultraNET. | Periode kedua H. Tafdil di Bombana sebagai Bupati, Pemerintah Kabupaten mengklaim jumlah penduduk miskin tiap tahunnya menurun drastis, hal itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Dari data BPS Bombana, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 21.520 jiwa atau 12,36 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18.840 jiwa atau 10.01 persen.

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa pada rapat koordinasi kesejahteraan sosial di Gedung Tanduale Auditorium Kantor Bupati Bombana, Rabu, (8/12/2021) mengatakan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah penduduk kabupaten Bombana berkurang rata-rata sebesar 893 jiwa pertahun.

Tak hanya itu, progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Bombana tahun 2021 juga mengalami penurunan.

“Dari 20.397 KK pada tahun 2020 turun menjadi 2.420 KK pada tahun 2021 atau 5,16 persen dari total KK Kabupaten Bombana,” ujar Man Arfa.

Ia menyebut Pemerintah fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program gembira yang tepat sasaran dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan target penurunan satu sampai dua persen tiap tahunnya.

“kita berharap semua perangkat daerah agar dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin dan rentan,” harapnya.

Rumbia, SultraNET. | Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bombana gelar rapat koordinasi kesejatraan sosial kelembagaan masyarakat dirangkaikan lauching aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Smart Sakina), Rabu (8/12/2021).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan sinergitas serta penguatan kelembagaan sosial di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana.

Sedangkan aplikasi yang dilauncing tersebut merupakan suatu aplikasi pemetaan program pengentasan kemiskinan yang terpotret dalam Program Gembira, sesuai dengan kriteria kemiskinannya.

“Ini untuk memudahkan kami dalam membangun kesejatraan masyarakat, saya berharap dengan hadirnya aplikasi ini sekiranya dapat berjalan tepat sasaran,” ungkapnya saat digelar di aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menyebut aplikasi tersebut merupakan gagasan dan dorongan Bupati Bombana, H. Tafdil yang saat ini konsen terhadap program pengentasan kemiskinan, dengan mengalokasikan anggaran APBD setiap tahunnya.

“Ini juga sebagai upaya untuk memantapkan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022 mendatang,” tutupnya. (adv)

Bombana, SultraNET. | Sederet penghargaan diraih Bupati Bombana, H. Tafdil selama memimpin Kabupaten Bombana untuk periode kedua sejak dilantik pada 22 Agustus 2017 lalu bersama Wakilnya Johan Salim.

Tercatat sejak awal dilantik, Bupati Tafdil telah meraih sebanyak 40 penghargaan, salah satunya 8 kali penghargaan WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 sebagai bentuk penghargaan terhadap tata kelola keuangan dan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kepada sejumlah awak media saat ditemui pada acara Peringatan Hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (07/12/2021) H. Tafdil mengatakan penghargaan tersebut menjadi lebih berarti jika dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, ia menyebut sejati pembangunan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Sebenarnya penghargaan yang paling berkesan itu adalah penghargaan dari masyarakat, kalau masyarakat masih baik kepada kita dan merasakan hasil pembangunan, itu yang terbaik menurut saya,” Sinkat Ketua DPD PAN Bombana itu.

Adapun Penghargaan yang diraih Kabupaten Bombana dibawah kepemimpainan H. Tafil sebagai Bupati sejak Tahun 2017 hingga  2021 yaitu :

TAHUN 2017 :

1. Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 Dengan Capaian Standar Tertinggi Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Oleh Menteri Keuangan RI;
2. Penghargaan Atas Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2017 Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penghargaan Atas Ketepatan Usul Naik Pangkat Berbasis Elektronik Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Gubernur Sulawesi Tenggara

TAHUN 2018

1. Penghargaan Terintegrasinya Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Penghargaan Sertifikasi Eliminasi Malaria Oleh Menteri Kesehatan RI;
3. Penghargaan Pramesti Atas Keberhasilan Dalam Mengimplementasikan Kawasan Bebas Rokok Oleh Menteri Kesehatan RI;
4. Penghargaan Mendukung Tercapainya UHC Program JKN-KIS Lebih Awal di Tahun 2018 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan;
5. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Oleh Menteri Perdagangan Ri

Tahun 2019

1. Penghargaan dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK) Oleh Presiden RI;
2. Penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia (API) Oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat;
3. Penghargaan Atas Upaya Keikutsertaan Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan RI;
4. Penghargaan Terbaik Ketiga Pengelolaan JDIH Se-Sultra Oleh Menteri Hukum Dan Ham RI;
5. Penghargaan Atas Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2017 Sampai 2019 Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI;
6. Penghargaan Harapan 3 Tata Kelola Program Inovasi Desa Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik
   Oleh Ketua Ombudsman RI;
8. Penghargaan Instansi Yang Menggunakan CAT BKN Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 Oleh Kepala BKN RI;
9. Penghargaan Kota Peduli HAM
   Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI;
10. Penghargaan Terpenuhinya Tiga Kriteria Yaitu :
    Mendukung Program Swasembada Gula Melalui Pengembangan Tebu Nasional
    Melaksanakan Pengembangan Komoditi Melalui Tanaman Pala, Kelapa Dalam dan Cacau Melalui APBD Melaksanakan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TPP) Oleh Kementerian Pertanian RI;
11. Penghargaan Atas Komitmen Atas Kerja Keras Selama Kampanye Imunisasi Mr Fase II Dan Berhasil Mencapai Cakupan ≥ 95% Oleh Kementerian Kesehatan RI;
12. Penganugrahan Award 2019 Kategori Menggagas Program Pro Rakyat Oleh Kendari Pos;
13. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Pen

TAHUN 2020

1. Penghargaan Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2019
   Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Dengan Predikat B Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Penghargaan Atas Komitmen dan Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN, Non ASN, Aparat Desa dan Pekerja Informal Oleh BPJS Ketenagakerjaan
4. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020 Oleh Kanreg IV BKN Makassar;
5. Penghargaan Atas Dedikasi Pembinaan dan Mengembangkan Perpustakaan Dan Kegemaran Membaca Di Wilayah Kerjanya
   Oleh Kepala Perpustakaan Nasional;
6. Penghargaan Atas Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Kabupaten/Kota Menjadi Kabupaten/Kota Peduli Ham Tahun 2019 Oleh Kementerian Hukum Dan Ham RI;
7. Penghargaan Atas Keikutsertaan Dala Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Dan Penguatan Daya Sang Daerah
   Oleh Kementarian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
8. Penghargaan Atas Kepercayaan Menggunakan Cat Kepegawaian Negara Dala Rangka Skd Dan Skb Penerimaan Cpns Pemerintah Kabupaten Bombana Formasi Tahun 2019 Oleh KANREG IV BKN Makassar

TAHUN 2021

1. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2021 Oleh KANREG IV BKN Makassar
2. Penghargaan Atas Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2020 Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
3. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Dengan Predikat B
   Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Penghargaan Duta Inklusi Dan Literasi Keuangan Nusantara (Dilan) Award
   Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten Sangat Inovatif peringkat 72 Se-Indonesia Dan Peringkat Pertama Se-Sulawesi Tenggara Pada Innovative Government Award (IGA) 2020
   Oleh Puslitbang Kemendagri RI;
6. Kabupaten/Kota Dengan Penyelenggaraan Respon Cepat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Epidemi Covid19 Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
   Oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

(ADV)