Bombana, Sultranet.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membawa unsur budaya daerah melalui parade peragaan busana pada Kriyanusa 2026 di Panggung Utama Kriyanusa, Hall B, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Penampilan tersebut menjadi bagian dari Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2026 yang mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. Kegiatan ini mempertemukan karya kerajinan dari 95 kabupaten dan kota di Indonesia, sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wastra, kerajinan, serta identitas budaya dari berbagai daerah.

Dalam parade tersebut, Hj. Fatmawati tampil mengenakan busana yang mengangkat Motif Rapa Dara sebagai salah satu unsur budaya daerah Bombana. Busana itu dipadukan dengan aksesori kepala Boo Rapa dan anting kerajinan Werk.

Perpaduan busana dan aksesori tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penampilan di atas panggung. Kehadiran unsur budaya Bombana dalam parade juga menjadi cara untuk memperkenalkan kekayaan karya dan identitas daerah kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan berskala nasional tersebut.

Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati mengatakan keikutsertaannya dalam Kriyanusa 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi wastra, kerajinan, dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

“Menjadi bagian dari momentum ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan potensi wastra, kerajinan, dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas,” ujar Hj. Fatmawati.

Menurutnya, ruang pameran dan parade seperti Kriyanusa memiliki arti penting bagi daerah karena dapat mempertemukan karya perajin dengan masyarakat dari berbagai wilayah. Kehadiran karya daerah dalam kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk membangun apresiasi terhadap produk kerajinan yang memiliki nilai budaya.

Motif Rapa Dara yang ditampilkan dalam busana menjadi salah satu identitas visual yang dibawa Dekranasda Bombana dalam kegiatan tersebut. Sementara Boo Rapa dan anting Werk melengkapi penampilan dengan sentuhan kerajinan yang memperkuat karakter budaya daerah.

Keikutsertaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kerajinan daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan identitas dan kekayaan budaya masyarakat. Karena itu, pengembangan kerajinan membutuhkan ruang promosi yang dapat mempertemukan perajin, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hj. Fatmawati berharap keikutsertaan Bombana dalam Kriyanusa 2026 dapat ikut membuka ruang apresiasi yang lebih luas terhadap karya perajin Sulawesi Tenggara. Ia juga berharap karya-karya daerah dapat semakin dikenal dan memiliki peluang untuk berkembang di pasar yang lebih luas.

“Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya untuk terus mengangkat karya para perajin Sulawesi Tenggara agar semakin dikenal, diapresiasi, dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ucapnya.

Kriyanusa 2026 menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan keragaman kerajinan dan budaya Indonesia melalui berbagai karya dari daerah. Kehadiran peserta dari 95 kabupaten dan kota memperlihatkan luasnya potensi kerajinan Nusantara yang memiliki karakter berbeda sesuai dengan budaya dan kekhasan masing-masing daerah.

Bagi Dekranasda Bombana, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karya dan budaya lokal di tingkat nasional. Parade peragaan busana menjadi salah satu medium yang digunakan untuk menghadirkan unsur budaya Bombana dalam bentuk yang dapat dilihat dan diapresiasi oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Penggunaan Motif Rapa Dara, Boo Rapa, dan anting Werk dalam satu penampilan juga memperlihatkan bagaimana unsur budaya lokal dapat dihadirkan melalui karya busana dan aksesori. Produk kerajinan tidak hanya ditampilkan sebagai benda yang memiliki fungsi, tetapi juga sebagai bagian dari cerita budaya yang melekat pada daerah asalnya.

Kehadiran Dekranasda Bombana dalam Kriyanusa 2026 juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh potensi kerajinan yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Pengenalan tersebut penting karena produk kerajinan daerah memiliki peluang untuk terus dikembangkan melalui inovasi, promosi, dan perluasan pasar.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, keberadaan kegiatan seperti Kriyanusa dapat menjadi ruang bertemunya kerajinan tradisional dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Para perajin tidak hanya dituntut mempertahankan nilai budaya, tetapi juga perlu melihat peluang pengembangan desain, kualitas produk, kemasan, serta promosi agar karya mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Kehadiran unsur budaya Bombana dalam parade tersebut menjadi salah satu bentuk promosi daerah melalui pendekatan budaya. Busana yang dikenakan Hj. Fatmawati membawa identitas lokal ke ruang publik nasional sekaligus memperkenalkan ragam kerajinan Sulawesi Tenggara kepada pengunjung dan peserta dari berbagai daerah.

Upaya memperkenalkan karya perajin juga membutuhkan keberlanjutan. Promosi melalui pameran dan parade dapat menjadi langkah awal untuk membangun perhatian masyarakat terhadap produk lokal. Selanjutnya, penguatan kapasitas perajin, peningkatan kualitas produk, serta dukungan pemasaran menjadi bagian penting agar potensi tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” yang diusung Kriyanusa 2026 turut menempatkan keberlanjutan dan pengembangan perajin sebagai bagian penting dalam pengembangan kerajinan Nusantara. Dalam ruang tersebut, setiap daerah memiliki kesempatan untuk memperlihatkan karakter budaya sekaligus memperkenalkan karya yang dihasilkan para perajinnya.

Bagi Bombana, kesempatan tampil dalam parade menjadi bagian dari proses memperkenalkan identitas budaya daerah melalui karya busana dan kerajinan. Motif Rapa Dara, Boo Rapa, dan anting Werk menjadi unsur yang membawa karakter lokal Bombana dalam panggung kegiatan kerajinan berskala nasional.

Keikutsertaan itu diharapkan tidak berhenti pada penampilan dalam satu kegiatan. Pengenalan budaya dan kerajinan daerah dapat terus dikembangkan melalui berbagai ruang promosi sehingga karya perajin Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian dan memiliki kesempatan untuk dikenal di tingkat yang lebih luas.

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranasda Bombana menunjukkan bahwa kekayaan budaya daerah dapat hadir melalui karya kreatif yang tetap membawa identitas lokal. Penampilan Hj. Fatmawati menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Bombana melalui wastra dan kerajinan sekaligus membuka ruang apresiasi terhadap karya perajin daerah di panggung nasional.

Bombana, sultranet.com  | Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus, S.I.K., M.H., CPHR, turun langsung memanen jagung bersama petani di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal III Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

Irwandhy mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera merupakan kunci utama terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” ujar Irwandhy dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam berbagai program produktif.

Melalui jajaran Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas, Polres Bombana berkomitmen membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para petani untuk mendorong kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Irwandhy berharap hasil panen tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat serta mendorong peningkatan produksi pangan di Kabupaten Bombana.

“Semoga apa yang kita panen dan usahakan hari ini membawa keberkahan, keberlimpahan rezeki, serta manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh warga Kelurahan Doule dan Kabupaten Bombana pada umumnya,” katanya.

Usai rangkaian sambutan dan doa, Kapolres Bombana bersama para tamu undangan kemudian turun langsung ke lahan pertanian untuk memanen jagung. Kegiatan tersebut berlangsung aman, lancar, dan kondusif hingga selesai sekitar pukul 10.30 Wita.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Hasbi, SP., MM, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Safruddin Ratta, SP., M.A.P., para PJU Polres Bombana, Kapolsek Rumbia Ipda Rais Siddiq Saini, S.I.P., C.PS., perwakilan Danramil 1431-01 Rumbia Serka Darwis, Camat Rumbia Tengah Yusuf Alison, S.Sos., MM bersama staf,

Nampak hadir pula Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Rumbia Yuliana, SP bersama staf, Lurah Doule Hj. Surisma, S.S., M.A.P., Kepala Desa Lantawonua Hj. Kurniawaty Hasmin M., S.P., serta puluhan tamu undangan. (Rls)

Bombana – sultranet.com — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mendukung pengembangan pendidikan pondok pesantren, termasuk penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu disampaikan Hugua saat menghadiri Sholawat Kemerdekaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti keluarga besar Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan bersama masyarakat sekitar. Rangkaian acara diisi dengan sholawat dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW sekaligus ungkapan syukur atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hugua menyampaikan apresiasi kepada para kiai, santri, pengasuh pondok pesantren, serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Bombana.

Menurut Hugua, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan, kata dia, harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan, semangat untuk berkembang, sekaligus integritas dalam menjalani kehidupan.

“Pendidikan melahirkan manusia yang cerdas, melahirkan orang-orang yang bersemangat, dan yang ketiga adalah berintegritas,” ujar Hugua dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kecerdasan tidak semata-mata diukur dari kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguasai pengetahuan. Kecerdasan perlu berjalan beriringan dengan akhlak, kesehatan, budi pekerti, serta kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab.

Bagi Hugua, pendidikan yang baik harus mampu membangun manusia secara utuh. Pengetahuan yang tinggi, menurutnya, akan memiliki makna yang lebih besar apabila dibarengi dengan karakter dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalau kita bicara tentang kecerdasan, bukan hanya soal kemampuan berpikir. Kecerdasan juga harus dikaitkan dengan akhlak, kesehatan, dan budi pekerti,” katanya.

Selain kecerdasan dan semangat, Hugua menempatkan integritas sebagai salah satu fondasi penting dalam pembentukan generasi. Integritas, menurut dia, tercermin dari kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta nilai yang diyakini seseorang.

Nilai tersebut dinilai penting ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dengan demikian, para santri tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat ketika nantinya terjun ke tengah masyarakat.

Dalam acara tersebut, Hugua juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan di daerah. Ia mengatakan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan pesantren akan terus diupayakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga pendidikan dapat tumbuh dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pemerintah harus hadir untuk membantu mereka menjadikan sekolah ini semakin maju,” kata Hugua.

Ia berharap dukungan pemerintah dapat berjalan seiring dengan kerja keras pengelola pesantren, para pendidik, santri, orang tua, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Hugua menilai keberadaan pondok pesantren di daerah memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Pesantren dapat menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, kepedulian sosial, serta pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren dan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga tersebut untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi Hugua untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, peringatan Maulid tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai yang terkandung dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterjemahkan dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Tauladan Muhammad telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak karimah,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Generasi muda diharapkan mampu menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama, menghormati perbedaan, serta menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman.

Semangat tersebut kemudian dipadukan dengan nilai kebangsaan melalui peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Hugua, nilai keagamaan dan kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masa depan daerah.

Sholawat Kemerdekaan di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kedua nilai tersebut. Sholawat dan doa bersama menjadi bagian dari penguatan spiritual, sementara momentum kemerdekaan mengingatkan masyarakat pada pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kontribusi setiap warga dalam membangun bangsa.

Kegiatan itu juga memperlihatkan peran pesantren sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran keluarga besar pesantren dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat menjadi ruang berkumpul, memperkuat silaturahmi, dan membangun kepedulian bersama.

Hugua berharap semangat kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara. Pemerintah, pesantren, tokoh agama, pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menjawab tantangan generasi muda.

Ia juga mendorong agar pendidikan di daerah terus diarahkan pada pembentukan manusia yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kesehatan, semangat, dan integritas. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu kemajuan daerah di masa mendatang.

Dengan dukungan berbagai pihak, pondok pesantren diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang menggabungkan pengetahuan, nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara menghadapi masa depan.

Sholawat Kemerdekaan tersebut akhirnya tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan tentang pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter. Dari lingkungan pesantren, nilai-nilai tersebut diharapkan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum di daerah. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., dalam acara penyambutan dan ramah tamah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bupati Bombana didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah turut hadir.

Hadir pula Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 919/Sangia Dowo, pimpinan instansi vertikal di daerah, para camat, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mohtar Arifin beserta keluarga di Kabupaten Bombana. Ia berharap kehadiran Kajari baru dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Wonua Bombana kepada Bapak Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., beserta keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan Kejaksaan Negeri Bombana memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda pemerintahan, terutama melalui fungsi penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan hukum. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan kejaksaan perlu terus dijaga.

Burhanuddin berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kajari Bombana yang baru. Ia juga menilai pencegahan tindak pidana korupsi perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawalan dan pendampingan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin.

Bupati menilai hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan koordinasi dengan berbagai institusi agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara tepat, sesuai aturan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Helmi Adam, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Selama menjalankan tugas di Bombana, Andi Helmi Adam telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Andi Helmi Adam selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan selama masa tugasnya di Kabupaten Bombana.

Pergantian pimpinan di lingkungan kejaksaan tersebut diharapkan tidak mengurangi kekuatan koordinasi yang selama ini telah terjalin. Sebaliknya, momentum pergantian kepemimpinan menjadi kesempatan untuk melanjutkan program kerja sekaligus membangun kerja sama yang lebih kuat sesuai tantangan yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Kajari Bombana Mohtar Arifin menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Mohtar mengatakan dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, jajaran satuan kerja, instansi terkait, serta masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bombana.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur di daerah dalam membangun komunikasi dan kerja sama. Karena itu, ia membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depan, kami akan mengedepankan perkara yang berkeadilan, terutama perkara masyarakat, dengan pendekatan restorative justice dan humanis,” ujar Mohtar.

Pendekatan tersebut, kata Mohtar, menjadi salah satu komitmen dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Bombana akan berupaya membangun pendekatan yang proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mohtar juga meminta dukungan kepada Bupati Bombana, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut dinilai penting agar tugas penegakan hukum, pelayanan hukum, dan fungsi kejaksaan lainnya dapat berjalan secara efektif.

“Mohon dukungan dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Bombana agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” katanya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sehat antara Kejaksaan Negeri Bombana dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Sinergi tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan persoalan hukum, tetapi juga dalam mendorong pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap awal.

Bagi pemerintah daerah, penguatan koordinasi dengan kejaksaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Dengan pendampingan dan komunikasi yang baik, potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pada acara tersebut, Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana juga menyerahkan cenderamata kepada Mohtar Arifin sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Kajari Bombana yang baru. Penyerahan cenderamata berlangsung dalam suasana ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta tamu undangan.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang awal bagi Mohtar Arifin untuk memperkenalkan diri dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan kepemimpinan Kajari yang baru, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hubungan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bombana diharapkan dapat berjalan bersama dalam mengawal pembangunan, memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pada saat yang sama, pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penyambutan Kajari Bombana yang baru akhirnya bukan sekadar agenda seremonial pergantian pejabat. Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Piagam penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mewakili Bupati dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu, 19 Agustus 2026.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, kepada Wakil Bupati Bombana dalam rangkaian upacara peringatan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlindungan Hak Cipta, serta penggalian dan pengembangan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas program yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas upaya perlindungan terhadap karya, inovasi, dan potensi lokal masyarakat.

Kekayaan intelektual dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghasilkan karya dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, maupun identitas daerah. Perlindungan hukum diperlukan agar karya dan potensi tersebut tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengidentifikasi berbagai potensi lokal yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya terhadap karya masyarakat yang sudah berkembang, tetapi juga terhadap potensi daerah yang masih membutuhkan proses penggalian, pengembangan, dan pendampingan.

Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, pemerintah daerah berupaya memastikan berbagai karya dan potensi lokal dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. BRIDA diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak riset, inovasi, dan pengembangan potensi daerah sehingga berbagai gagasan yang lahir dari masyarakat maupun lingkungan pemerintahan dapat diarahkan menjadi inovasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain inovasi, perlindungan Hak Cipta juga menjadi perhatian dalam pengembangan kekayaan intelektual di Bombana. Perlindungan tersebut penting bagi masyarakat yang menghasilkan karya agar memiliki kepastian hukum atas karya yang mereka ciptakan.

Karya masyarakat dapat berupa berbagai bentuk hasil kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai budaya maupun ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Potensi Indikasi Geografis juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana. Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat identitas suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Dengan penggalian dan pengembangan potensi tersebut, produk lokal Bombana diharapkan memiliki identitas yang lebih kuat sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Pada tahap berikutnya, perlindungan tersebut dapat membuka peluang pengembangan produk menjadi komoditas yang memiliki daya saing lebih baik.

Penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi momentum untuk memperkuat langkah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang kekayaan intelektual.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong lahirnya karya dan inovasi baru dari masyarakat. Dukungan terhadap kreativitas masyarakat menjadi penting karena kekayaan intelektual pada dasarnya lahir dari kemampuan individu maupun kelompok dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan karakter tersendiri.

Di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Karya, inovasi, produk khas, dan potensi lokal yang dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat identitas daerah.

Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau hukum. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga hasil kreativitas masyarakat dan memastikan potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memandang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta masyarakat perlu membangun kerja sama agar potensi kekayaan intelektual dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal.

Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan karya dan potensi lokal tidak berhenti pada tahap pendaftaran atau perlindungan hukum. Setelah mendapatkan perlindungan, potensi tersebut perlu didorong agar dapat memberikan manfaat nyata, termasuk melalui pengembangan produk, peningkatan kualitas, promosi, dan perluasan pasar.

Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem tersebut. Pengakuan itu sekaligus menambah semangat pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani yang menerima penghargaan tersebut atas nama Bupati Burhanuddin juga membawa pesan penting bahwa pengembangan kekayaan intelektual merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan lembaga terkait untuk memastikan proses perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual dapat berjalan secara efektif.

Momentum Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat. Dalam konteks daerah, perlindungan tersebut dapat menjadi fondasi untuk mendorong masyarakat semakin percaya diri menghasilkan karya yang memiliki nilai.

Bagi Bombana, berbagai potensi daerah yang memiliki kekhasan perlu terus dipetakan. Potensi tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan pendekatan yang tepat agar memiliki daya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat program pengembangan kekayaan intelektual. Upaya identifikasi, pencatatan, perlindungan, dan pengembangan akan terus didorong agar karya dan potensi daerah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah.

Dengan langkah tersebut, kekayaan intelektual diharapkan tidak berhenti sebagai aset yang tercatat, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kreativitas dan potensi masyarakat Bombana memiliki ruang untuk berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Penyerahan penghargaan kepada Bupati Bombana melalui Wakil Bupati Ahmad Yani menjadi bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. secara resmi membuka Lantari Jaya Sport Festival 2026 di Lapangan Surya Bakti, Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Festival yang mempertandingkan tiga cabang olahraga ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa, 18 Agustus 2026.

Pembukaan festival dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa, serta masyarakat yang datang menyaksikan jalannya acara.

Tiga cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Lantari Jaya Sport Festival 2026 adalah sepak bola, bola voli, dan sepak takraw. Ketiganya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakat olahraga sekaligus membangun semangat kebersamaan di tengah suasana peringatan kemerdekaan.

Bupati Bombana mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga masyarakat memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar kompetisi. Pertandingan dapat menjadi ruang perjumpaan bagi warga, mempererat hubungan antarmasyarakat, sekaligus menjaga semangat hidup sehat.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Festival olahraga seperti ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan dan semangat sportivitas,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada PT Putih Gold Group yang menjadi sponsor utama kegiatan. Dukungan dari pihak swasta dinilai turut membantu menghadirkan kegiatan olahraga yang dapat dinikmati masyarakat Lantari Jaya dan sekitarnya.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan salah satu kekuatan dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat terus berkembang sehingga kegiatan olahraga di tingkat kecamatan maupun desa dapat semakin aktif.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada PT Putih Gold Group yang telah memberikan dukungan sebagai sponsor utama. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat,” katanya.

Rangkaian pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Bombana. Setelah itu, Burhanuddin melakukan tendangan bola atau kick off sebagai tanda dimulainya pertandingan sepak bola dalam festival tersebut.

Kick off menjadi penanda dimulainya rangkaian kompetisi yang akan mempertemukan peserta dari berbagai wilayah. Pertandingan sepak bola menjadi salah satu cabang yang mendapat perhatian masyarakat karena olahraga tersebut memiliki basis penggemar yang luas dan kerap menjadi bagian dari kegiatan perayaan kemerdekaan di berbagai daerah.

Selain sepak bola, masyarakat juga dapat menyaksikan pertandingan bola voli dan sepak takraw. Kehadiran tiga cabang olahraga tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat dengan minat olahraga yang berbeda untuk berpartisipasi dalam suasana kompetisi yang sehat.

Bagi masyarakat Lantari Jaya, festival tersebut menjadi salah satu kegiatan yang memberikan warna tersendiri dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga tidak hanya datang untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang untuk bertemu dan memperkuat hubungan sosial.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran masyarakat yang memenuhi area sekitar Lapangan Surya Bakti. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan olahraga masih menjadi salah satu ruang publik yang efektif untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.

Olahraga juga memiliki manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain menjaga kebugaran, aktivitas olahraga dapat membantu membangun disiplin, kerja sama, daya juang, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut menjadi penting terutama bagi generasi muda yang menjadi bagian dari peserta maupun penonton kegiatan.

Burhanuddin berharap festival olahraga tidak berhenti sebagai kegiatan yang hanya berlangsung dalam rangka peringatan kemerdekaan. Ia mendorong agar semangat berolahraga dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kita, kegiatan seperti ini terus hidup di tengah masyarakat. Jangan hanya ramai ketika ada perayaan, tetapi olahraga harus menjadi kebiasaan karena masyarakat yang sehat akan menjadi kekuatan bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk terus menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat beraktivitas secara sehat dan produktif. Kegiatan olahraga berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Keberadaan festival juga membuka peluang bagi munculnya atlet-atlet potensial dari tingkat desa dan kecamatan. Kompetisi yang berlangsung secara rutin dapat memberikan pengalaman bagi para pemain untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengukur potensi mereka dalam menghadapi lawan dari wilayah lain.

Pembinaan olahraga di tingkat akar rumput menjadi penting karena banyak talenta olahraga tumbuh dari lingkungan masyarakat. Dengan kompetisi yang teratur dan dukungan yang memadai, potensi tersebut dapat ditemukan lebih awal dan dikembangkan secara bertahap.

Selain aspek prestasi, kegiatan olahraga juga memiliki dimensi sosial. Pertandingan mempertemukan masyarakat dalam suasana yang relatif santai dan terbuka. Perbedaan latar belakang dapat melebur melalui aktivitas yang sama, sehingga rasa kebersamaan dan persaudaraan dapat tumbuh secara alami.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut memberikan makna tersendiri bagi penyelenggaraan festival. Semangat perjuangan dan persatuan yang menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Festival olahraga juga menjadi salah satu cara untuk merawat semangat kemerdekaan di tingkat lokal. Masyarakat diberikan ruang untuk merayakan hari bersejarah tersebut melalui kegiatan yang sehat, produktif, dan melibatkan banyak orang.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti ini dapat terus meningkat. Peran pemerintah, pemerintah desa, komunitas olahraga, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar kegiatan olahraga dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kehadiran Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat dalam pembukaan menunjukkan adanya dukungan lintas unsur terhadap kegiatan tersebut. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan olahraga masyarakat di Bombana.

Bagi para peserta, festival ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun pengalaman bertanding. Sementara bagi masyarakat, pertandingan menjadi hiburan yang dapat dinikmati bersama dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, ruang publik seperti lapangan olahraga memiliki fungsi penting. Tempat tersebut dapat menjadi ruang interaksi yang mempertemukan warga, membangun komunikasi, dan memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.

Lantari Jaya Sport Festival 2026 diharapkan dapat menjadi agenda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, rekreasi, pembinaan prestasi maupun hubungan sosial. Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang.

Pembukaan festival oleh Bupati Bombana sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga masyarakat sebagai bagian dari aktivitas pembangunan manusia. Olahraga tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun masyarakat yang sehat, aktif, disiplin, dan memiliki semangat kebersamaan.

Dengan dimulainya pertandingan sepak bola melalui kick off Bupati Bombana, Lantari Jaya Sport Festival 2026 resmi bergulir. Selanjutnya, masyarakat akan mengikuti rangkaian pertandingan sepak bola, bola voli, dan sepak takraw dalam suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Festival tersebut diharapkan berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Kemenangan dalam pertandingan menjadi bagian dari kompetisi, tetapi semangat kebersamaan menjadi nilai yang diharapkan tetap menjadi tujuan utama dari seluruh rangkaian kegiatan.

Pada akhirnya, Lantari Jaya Sport Festival 2026 bukan sekadar agenda pertandingan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk bergerak, berkumpul, menikmati olahraga, dan merayakan kemerdekaan bersama. Dari Lapangan Surya Bakti, semangat olahraga dan kebersamaan diharapkan terus tumbuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lantari Jaya dan Kabupaten Bombana secara lebih luas.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 11 hingga 14 Agustus 2026 itu tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Ketua Tim Juri Lomba Kebersihan, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana membangun kesadaran bersama agar kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Jadi, lomba ini untuk membiasakan budaya bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan,” kata Fatmawati, Jumat (14/8/2026).

Menurut Ketua TP PKK Kabupaten Bombana itu, lomba kebersihan juga diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Tim juri melakukan penilaian terhadap kebersihan kantor OPD, fasilitas umum, ruang terbuka, hingga lingkungan kecamatan. Penilaian berlangsung setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WITA.

Tim juri melibatkan sejumlah unsur, yakni Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Ketua Bhayangkari Bombana, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 1431 Bombana, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), serta unsur jurnalis.

Pada hari pertama penilaian, Selasa (11/8/2026), tim juri mengunjungi sejumlah kantor OPD, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perumahan, BRIDA, BPBD, Satpol PP, Dinas PMPTSP, unit pelayanan publik, dan Dinas Kesehatan.

Penilaian berlanjut pada Rabu (12/8/2026) dengan menyasar Sekretariat DPRD, Perpustakaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, BKPSDM, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Transmigrasi, serta Inspektorat.

Pada Kamis (13/8/2026), tim juri memusatkan penilaian pada kebersihan sejumlah ruang terbuka dan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Lokasi tersebut antara lain Pasar Todoha Mappacing, RTH STQ, taman, kawasan pantai, kolam, serta sejumlah fasilitas umum lainnya.

Rangkaian penilaian berakhir pada Jumat (14/8/2026) dengan kategori kebersihan tingkat kecamatan. Berbeda dengan kategori sebelumnya, tim juri melakukan penilaian kecamatan melalui rekaman video yang dikirimkan masing-masing peserta.

Dari 22 kecamatan di Kabupaten Bombana, sebanyak 11 kecamatan mengirimkan video untuk mengikuti penilaian. Dengan mekanisme tersebut, tim juri tidak melakukan kunjungan langsung ke wilayah kecamatan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Siti Arnidar, mengatakan lomba kebersihan tersebut menjadi bagian dari Gerakan Berani Bersih Wonuaku yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Lomba kebersihan ini selain menjadikan budaya bersih sebagai bagian penting kehidupan, juga diharap tumbuh rasa tanggung jawab untuk hidup sehat bersama,” ujar Siti Arnidar.

Pemkab Bombana menggelar lomba kebersihan secara rutin dua kali dalam setahun, yakni menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Kabupaten Bombana.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap semangat menjaga kebersihan tidak berhenti setelah perlombaan selesai, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Tim juri selanjutnya akan menetapkan peserta terbaik berdasarkan hasil penilaian selama empat hari. Pemerintah Kabupaten Bombana akan mengumumkan para pemenang pada malam puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di Alun-Alun Kasipute, Bombana.(Rls)

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melalui tim kuasa hukumnya resmi mengadukan media siber portalterkini.com ke Dewan Pers atas pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara.

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya penyelesaian melalui mekanisme etik pers sebelum mempertimbangkan langkah hukum lain. Pihak kuasa hukum menilai pemberitaan yang dimuat portalterkini.com mengandung informasi yang tidak sesuai fakta, bersifat mencemarkan nama baik, serta diduga melanggar Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kuasa hukum Burhanuddin, Siswanto Azis, S.E., S.H., M.H., mengatakan pengaduan ke Dewan Pers merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

“Kami mengajukan pengaduan ke Dewan Pers karena pemberitaan tersebut tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga mencoreng kehormatan klien kami. Padahal, fakta hukum dan penjelasan resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah berulang kali menyatakan bahwa beliau tidak memiliki keterlibatan dalam perkara Jembatan Cirauci II,” ujar Siswanto, Rabu (5/8/2026).

Menurut Siswanto, salah satu dasar utama pengaduan adalah keterangan resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang berkali kali menegaskan bahwa Burhanuddin, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cirauci II.

Ia menjelaskan, penegasan terbaru disampaikan oleh Asisten Pengawas yang juga menjabat Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra pada 18 Mei 2026. Dalam keterangan tersebut, Kejati kembali menyatakan tidak terdapat keterlibatan Burhanuddin dalam perkara dimaksud.

Selain mempersoalkan substansi pemberitaan, pihak kuasa hukum juga menilai media tersebut tidak memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, yang mewajibkan wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Siswanto juga menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena pemberitaan dinilai tidak menguji informasi secara memadai, mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta tidak menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Media sama sekali tidak memuat klarifikasi maupun keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang justru merupakan sumber paling otoritatif dalam perkara tersebut. Berita disajikan secara sepihak seolah olah merupakan kebenaran mutlak,” katanya.

Ia menambahkan, portalterkini.com juga dinilai tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menggunakan Hak Jawab sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Pers.

Lebih lanjut, Siswanto mengingatkan bahwa perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cirauci II telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2024.

“Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pemberitaan mengenai perkara tersebut tetap harus mengacu pada fakta hukum yang telah diputus pengadilan. Mengaitkan pihak lain di luar fakta yang telah diuji di persidangan berpotensi melanggar prinsip akurasi,” ujarnya.

Melalui pengaduan tersebut, kuasa hukum Burhanuddin meminta Dewan Pers memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan portalterkini.com serta memberikan penilaian secara objektif sesuai mekanisme yang berlaku.

Pihaknya juga memohon agar Dewan Pers merekomendasikan pencabutan atau penurunan berita yang dipersoalkan apabila dalam pemeriksaan terbukti melanggar ketentuan etik jurnalistik.

“Kami tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, serta tetap berpegang pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kami memilih menempuh mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan langkah hukum lainnya,” pungkas Siswanto Azis. (Rls)

Makassar, Sultranet.com – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tetap berkomitmen memberikan dukungan anggaran kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa TP PKK merupakan organisasi strategis yang menjalankan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat keluarga. Karena itu, menurutnya, keberadaan PKK harus didukung secara nyata oleh pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran.

“Hal penting yang ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan anggaran kepada organisasi PKK,” ujar Ribka.

Ia menambahkan, meskipun pemerintah daerah sedang menerapkan efisiensi belanja, dukungan terhadap PKK tidak boleh diabaikan karena organisasi tersebut menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun OPD terkait bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun ada efisiensi anggaran, PKK merupakan urusan yang wajib dan penting sehingga harus dibiayai melalui APBD,” katanya.

Ribka bahkan secara khusus meminta insan pers menyampaikan pesan tersebut kepada publik dan seluruh kepala daerah.

“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jangan sampai ada kepala daerah yang dengan alasan efisiensi anggaran akhirnya tidak mengalokasikan dana untuk PKK,” tegasnya yang disambut tepuk tangan para Ketua TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Menurut Ribka, ketahanan sebuah negara sangat ditentukan oleh kekuatan institusi keluarga. Oleh sebab itu, dukungan anggaran terhadap PKK merupakan investasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Sebuah negara akan kuat dan berdiri kokoh ketika basis keluarga mendapat dukungan melalui APBD serta perhatian dan komitmen dari kepala daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap para kepala daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan program-program PKK. Bahkan, Ribka mengisyaratkan pemerintah pusat akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung organisasi tersebut.

“Mungkin yang dari Sulawesi lebih baik. Saya berharap ibu-ibu yang hadir bisa menyampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya akan cek daerah-daerah yang memberikan dukungan APBD terbaik kepada PKK. Yang baik mungkin akan diberikan reward,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyambut baik arahan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran merupakan faktor penting agar program-program PKK dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap PKK. Kami berharap komitmen yang sama juga terus diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga PKK dapat semakin maksimal bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta para Ketua TP PKK dan pengurus Dekranas dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan pameran produk UMKM Dekranasda yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar. Seluruh provinsi dan sejumlah kabupaten/kota membuka stan promosi produk unggulan daerah, termasuk Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara yang menampilkan berbagai hasil kerajinan dan produk UMKM lokal. (*)

jawa tengah, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Tiga langkah tersebut menjadi strategi untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan potensinya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Fajar meninjau revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) M Surya Bangsa Kabupaten Kendal yang memperoleh bantuan pembangunan dua ruang kelas baru, satu perpustakaan, dan satu ruang keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi 111 peserta didik yang belajar di sekolah tersebut.

Selain revitalisasi fasilitas, pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru (USB) di SLB Muhammadiyah Weleri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka.

Penguatan sarana pendidikan juga dibarengi dengan transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah terus mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke berbagai satuan pendidikan, termasuk SLB, agar proses belajar mengajar semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Saat membuka Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran bagi guru SLB di Jawa Tengah, Fajar mengatakan distribusi perangkat digital akan terus diperluas pada tahun ini.

“Tahun ini akan ada tambahan unit IFP yang akan dikirimkan ke masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa atau rombongan belajarnya. Distribusi IFP yang akan ditambahkan lagi di tahun ini mencapai lebih dari 700 ribu unit untuk seluruh satuan pendidikan,” kata Fajar.

Menurutnya, keberadaan perangkat digital tersebut bukan sekadar pemenuhan kebutuhan teknologi di sekolah, melainkan menjadi sarana untuk membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus.

“Itu bukan semata-mata proyek bagi-bagi IFP, tetapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam untuk membantu akses anak-anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa teknologi memungkinkan guru menghadirkan materi pembelajaran yang lebih variatif sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik.

“Kehadiran PID ini justru menjembatani mereka untuk bisa mengakses media-media ajar yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ucapnya.

Fajar juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan guru memahami karakter serta kebutuhan belajar setiap anak. Menurutnya, paradigma pendidikan inklusif menempatkan guru sebagai pihak yang harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, bukan sebaliknya.

“Dalam pendidikan inklusif itu bukan anaknya yang diminta menyesuaikan kepada guru, tetapi bagaimana guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam mencerna satu pembelajaran,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan peningkatan kompetensi guru menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pendidikan inklusif berbasis teknologi.

“Bimbingan teknis ini hadir sebagai langkah strategis dari Direktorat PKPLK untuk memastikan transformasi pendidikan dalam konteks digital agar semakin inklusif, adaptif, dan sekaligus berdampak nyata bagi para peserta didik penyandang disabilitas,” kata Tatang.

Melalui bimbingan teknis yang berlangsung selama empat hari, para guru mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan Papan Interaktif Digital, pembuatan video pembelajaran, pengembangan permainan edukatif, hingga penggunaan platform Rumah Pendidikan sebagai ruang berbagi praktik baik antarguru. Pelatihan tersebut juga mendorong peserta menghasilkan produk pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

Tidak hanya itu, setiap peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan menjadi agen perubahan dengan membagikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh kepada rekan sejawat di komunitas belajar. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran digital yang inklusif.

Menjelang mengakhiri kunjungannya, Fajar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para peserta untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan.

“Peserta yang hadir adalah perwakilan yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menularkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan kepada kolega-kolega yang lain,” ujarnya.

Revitalisasi sekolah, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas guru menjadi tiga pilar utama dalam memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui sinergi ketiga aspek tersebut, pemerintah berharap semakin banyak peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia dapat terus diwujudkan.