Wakatobi, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Patuno, Kabupaten Wakatobi, Kamis (12/03/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan sesuai rencana serta tidak mengalami kendala dalam proses pembangunannya.

Berdasarkan laporan di lapangan, hingga saat ini progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Patuno telah mencapai 6,1 persen, yang meliputi pekerjaan tahap awal konstruksi serta persiapan struktur bangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat distribusi barang, layanan usaha, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra disambut oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Koperasi, pendamping koperasi, hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih setempat.

ASR sapaan akrab Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa pembangunan gedung koperasi ini dikerjakan oleh PT Agrinas dengan melibatkan unsur TNI serta masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan.

Ia berharap seluruh masyarakat Desa Patuno dapat menjadi anggota koperasi agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang disediakan.

“Jadi nanti masyarakat bukan hanya mendapatkan akses barang dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Termasuk program SPPG yang seharusnya mengambil bahan baku dari koperasi, sementara koperasi membelinya dari nelayan maupun petani setempat,” ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan rantai ekonomi desa yang lebih kuat, karena hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap melalui koperasi.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Gerai KDMP di Desa Patuno menjadi salah satu pembangunan awal yang terealisasi di Kabupaten Wakatobi dan diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan koperasi desa di Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat dilaksanakan apabila tersedia lahan yang memenuhi spesifikasi ukuran serta memiliki legalitas yang jelas sesuai ketentuan program pemerintah.

Pewarta: Samidin

MUNA, Sultranet.com – Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Raha memastikan ketersediaan stok beras tercukupi menjelang perayaan Idul Fitri mendatang.

Kepala Bulog Raha, Muthain, menyampaikan hal tersebut saat di temui  sejumlah awak media di kantornya, pada Jumat (13/03/2026).

“Terkait stok beras jelang Idul Fitri, alhamdulillah kondisinya aman dan cukup untuk kebutuhan 3 bulan ke depan dengan jumlah sebanyak 656 ton 445 kilogram,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir terkait ketersediaan beras. Selain stok yang sudah tersedia, tambahan stok juga sedang dalam perjalanan ke Raha.

“Stok beras yang dalam perjalanan saat ini sebanyak 500 ton, sehingga total stok yang akan tersedia menjadi 1.156 ton 445 kilogram,” pungkas Muthain.

Penulis : Borju

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana. Pembukaan seleksi ini diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan birokrasi secara transparan, profesional, dan sesuai dengan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, Rabu (11/3/2026).

Pengumuman seleksi terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara sehat dalam rangka mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. Proses penjaringan ini tidak hanya diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga terbuka bagi PNS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam pengumuman Panitia Seleksi disebutkan bahwa jabatan yang dibuka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.a. Posisi ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena bertanggung jawab dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi, mengintegrasikan pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif dan terarah.

Pembukaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, objektivitas, serta profesionalisme dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Melalui mekanisme seleksi terbuka, diharapkan dapat terpilih figur birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi yang ditanda tangani Ketua Tim Drs. Asrun Lio, M.Hum., P.Hd menjelaskan, proses seleksi akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk menilai kemampuan dan kualitas peserta secara menyeluruh. Tahap awal dimulai dengan seleksi administrasi guna memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan peserta.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian kompetensi atau assessment untuk mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kapasitas strategis dalam memimpin organisasi pemerintahan.

Selain itu, peserta juga akan mengikuti tahapan penulisan makalah yang berisi gagasan dan strategi terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan panitia seleksi dan dilanjutkan dengan sesi wawancara untuk menggali lebih dalam visi, komitmen, serta integritas calon pejabat pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam manajemen aparatur sipil negara.

Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV, serta memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b.

Selain itu, peserta juga harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang relevan paling singkat lima tahun serta pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator maupun jabatan fungsional ahli madya sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, serta moralitas yang baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Persyaratan lainnya mencakup penilaian kinerja yang baik dalam dua tahun terakhir serta memenuhi batas usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi juga menyebutkan bahwa proses seleksi terbuka ini dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi yang mengatur manajemen aparatur sipil negara serta pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui seleksi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh figur Sekretaris Daerah yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial yang kuat, tetapi juga mampu memperkuat koordinasi birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.

Pengumuman resmi Panitia Seleksi juga memuat informasi lengkap mengenai jadwal tahapan seleksi, persyaratan administrasi, serta tata cara pendaftaran bagi para calon peserta.

Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti proses seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan ini, diharapkan dapat terpilih sosok Sekretaris Daerah yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Link lengkap pengumuman dibawah ini:

PENGUMUMAN JPTP (1)

Sumber: ppid diskominfo bombana

MUNA, Sultranet. Com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), bekerja sama dengan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, menggelar kegiatan bakti sosial dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pada hari Rabu (11/3/2026), korps Adhyaksa membagikan paket sembako kepada karyawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Motewe. Kegiatan ini dilakukan dengan didampingi Kepala DLH Muna, LM Yakob.

Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Indra Thimoty, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama.

“Kami memilih TPA dan panti asuhan sebagai sasaran agar bantuan tepat guna. Saya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda rutin kejaksaan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga paket yang diberikan bisa bermanfaat,” ujarnya.

Setelah dari TPA, pihak kejari melanjutkan kegiatan ke Panti Asuhan Baitur Rahman yang berada di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu. Selain pembagian sembako, juga didatangkan dokter kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para anak-anak di panti.

Kepala panti mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah, bantuan yang diberikan sudah sangat cukup. Semoga menjadi berkah,” ucapnya.

Penulis : Borju

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Bombana, Selasa (10/3/2026).

Forum yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, bersama pejabat yang menangani perencanaan, termasuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan di masing-masing instansi.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027 harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Pembangunan ke depan harus berfokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif. Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ahmad Yani menyebut, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah juga dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, aksesibilitas antarwilayah harus menjadi prioritas agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien.

“Seluruh perangkat daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan program pembangunan, setiap perangkat daerah wajib mengedepankan perencanaan berbasis kinerja dan hasil. Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terwujud sinkronisasi dan harmonisasi program antarperangkat daerah secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan seluruh kegiatan benar-benar menjadi prioritas pembangunan.

Forum Perangkat Daerah juga menjadi ruang strategis untuk membahas dan mempertajam usulan program pembangunan yang berasal dari Musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan menjadi program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., menghadiri kegiatan Ramadhan Berbagi Berkah yang diselenggarakan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Bombana (Perseroda). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadhan, sekaligus mempererat hubungan antara lembaga keuangan daerah dengan masyarakat, yang digelar di Gedung PT BPR Bahteramas Bombana, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Dr. Sofyan, S.E., M.M., Direktur Utama Yusrianti Mansur, Direktur Operasional I Made S. Widiantara, serta masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kantor BPR Bahteramas Bombana.

Dalam kegiatan Ramadhan Berbagi Berkah, BPR Bahteramas Bombana menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen penuh berkah seperti bulan Ramadhan.

Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif sosial yang dilakukan oleh BPR Bahteramas Bombana. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang perlu terus dijaga.

“Bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Apa yang dilakukan oleh BPR Bahteramas Bombana hari ini tentu menjadi contoh yang baik dalam menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Sementara itu, Komisaris Utama BPR Bahteramas Bombana, Sofyan, menyampaikan bahwa program Ramadhan Berbagi Berkah merupakan wujud rasa syukur perusahaan sekaligus bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan serta mempererat hubungan antara BPR Bahteramas Bombana dengan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa BPR Bahteramas Bombana tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan yang menjadi momen untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan.

Bombana, sultranet.com – PT Almharig menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana melalui jalur musyawarah dan kesepakatan bersama. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi DPRD Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak perusahaan, Senin (9/3/2026).

Dalam forum tersebut, PT Almharig menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembayaran kepada masyarakat pengadu terkait penggunaan lahan yang diduga menjadi jalur hauling perusahaan. Pembayaran akan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan secara damai dan bermartabat.

Direktur PT Almharig, Basmala Septian Jaya, menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kami tetap mengutamakan dialog dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip kami adalah mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak sehingga hubungan yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik,” ujarnya dalam forum RDPU.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu poin penting dalam kesimpulan rapat yang dibacakan di akhir pertemuan. Dalam hasil rapat disebutkan bahwa PT Almharig bersedia melakukan pembayaran kepada masyarakat pengadu berdasarkan kemampuan perusahaan serta melalui mekanisme perhitungan yang disepakati bersama.

Kesediaan perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk itikad baik dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan tetap menghormati hak-hak warga di sekitar area kegiatan usaha.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, yang memimpin jalannya rapat, memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan informasi terkait persoalan yang terjadi dapat disampaikan secara terbuka sehingga menghasilkan kesepahaman bersama mengenai langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

Selain membahas persoalan penggunaan lahan, rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah kecamatan, Kapolsek, dan Kepala Desa Langkema akan memfasilitasi komunikasi lanjutan antara masyarakat dan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut, para pihak akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang menjadi objek permasalahan. Peninjauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi faktual di lapangan sehingga proses perhitungan maupun penyelesaian dapat dilakukan secara objektif.

Hasil kunjungan lapangan nantinya akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Asisten I Bidang Pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Bagi PT Almharig, proses mediasi yang difasilitasi DPRD Bombana merupakan ruang yang konstruktif dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka. Perusahaan menilai keterlibatan berbagai pihak dalam forum dialog menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Musyawarah adalah jalan terbaik untuk menemukan solusi. Kami menghargai semua pihak yang telah terlibat dan membantu proses komunikasi ini berjalan dengan baik,” kata Basmala.

Dalam pembahasan rapat juga muncul persoalan terkait batas administrasi antara Desa Langkema dan Desa Batu Awu. Sejumlah peserta rapat menilai kejelasan tapal batas kedua desa perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut melalui pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kejelasan batas wilayah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi dan mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan aktivitas usaha di wilayah perbatasan desa.

Sementara itu, dalam kesepakatan rapat juga disebutkan bahwa setelah proses pembayaran kepada masyarakat pengadu diselesaikan sesuai hasil kesepakatan bersama, pihak pengadu akan mencabut laporan yang sebelumnya diajukan ke Polres Bombana.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian menyeluruh yang mengedepankan pendekatan dialogis, kekeluargaan, dan saling menghormati hak serta kepentingan masing-masing pihak.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pagi hari itu akhirnya ditutup pada pukul 12.45 WITA setelah seluruh peserta menyepakati langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan ke depan.

Melalui proses musyawarah tersebut, PT Almharig berharap persoalan yang terjadi dapat segera menemukan titik terang dan terselesaikan secara baik. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bombana.

Sumber: Kibar News

Wawonii Timur Laut, sultranet.com – Saat azan maghrib berkumandang di langit Kecamatan Wawonii Timur Laut, suasana di Puskesmas Ladianta tidak hanya dipenuhi dengan suara doa dan syukur setelah seharian berpuasa, tetapi juga dengan tawa hangat dan interaksi akrab antara petugas dan staf.

Bulan suci Ramadhan tahun ini membawa nuansa istimewa bagi seluruh jajaran puskesmas Ladianta, di mana kebersamaan bukan sekadar kata-kata, melainkan terwujud dalam setiap langkah pelayanan.

Dibawah Kepemimpinan  Kepala Puskesmas (Kapus) Ladianta, Endang Fitriyani Malaiji, S.ST., M.KM, momentum Ramadhan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan visi “Wawonii Timur Laut yang Sehat” menuju “Wawonii Emas dan Berkelanjutan” Senin (09/03/2026)

Bulan suci ini adalah momen emas untuk mempererat tali silaturahmi antar staf, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. “Ramadhan mengajarkan bagi para jajaran Pegawai Puskesmas Ladianta tentang keikhlasa dalam ruang pengabdian.

Di Puskesmas Ladianta, tidak memandang jabatan atau peran masing-masing. Dokter, perawat, tenaga farmasi, staf administrasi, dan lainya swemua adalah  tim yang berjuang bersama untuk kesehatan masyarakat Wawonii Timur Laut.

“Ketika kita saling mendukung, beban kerja terasa lebih ringan, dan semangat untuk melayani pun semakin membara,” ujar Endang  melalui telepon selulernya.

Sebagai Nahkoda, Kehadiran Endang tidak hanya bisa  memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan nyata. Ia selalu hadir  memastikan setiap detail pelayanan berjalan lancar.

Tidak hanya dalam hal interaksi sosial, di bawah kepemimpinannya, kebersamaan juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas layanan medis.

Ia selalu menekankan pentingnya sinergi antar divisi, sehingga seluruh tim bekerja sama dengan luar biasa untuk memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan terbaik.

Tim medis berkoordinasi erat dengan tim administrasi untuk mempercepat proses pendaftaran dan registrasi pasien, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama.

Tim farmasi pun bekerja ekstra keras atas arahannya untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, terutama yang sering dibutuhkan.

Selain pelayanan rutin, di bawah kepemimpinan Endang Fitriyani Malaiji, Puskesmas Ladianta juga kerap menggelar  kegiatan edukasi kesehatan terhadap masyarakat.

Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ladianta tidak terlepas dari visi besar pembangunan daerah.

“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan. Jika masyarakat Wawonii Timur Laut sehat, maka produktivitas mereka akan meningkat, dan ini akan menjadi modal berharga untuk mencapai Wawonii Emas yang Berkelanjutan. Ramadhan tahun ini menjadi bukti bahwa dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Endang dengan tegas.

Dengan semangat kebersamaan yang semakin membara di bawah kepemimpinan Endang Fitriyani Malaiji, S.ST., M.KM, Puskesmas Ladianta berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Mereka berharap, momentum Ramadhan ini tidak hanya menjadi momen sesaat, tetapi juga menjadi awal dari terjalinnya kerja sama dan solidaritas yang abadi di antara seluruh jajaran, serta menjadi langkah nyata menuju visi Wawonii Timur Laut Sehat dan Wawonii Emas yang Berkelanjutan.

“Kami ingin Puskesmas Ladianta menjadi tempat yang nyaman dan terpercaya bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kebersamaan yang kita bangun  adalah harta yang paling berharga dan kunci untuk mencapai kemajuan daerah,” tutup Endang Fitriyani Malaiji dengan penuh harap.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com — Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kunjungan ke sejumlah satuan pendidikan untuk memverifikasi komitmen pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini dilakukan guna memastikan anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial tersebut benar-benar terdaftar di sekolah serta aktif mengikuti proses pembelajaran sebagai bagian dari kewajiban dalam program PKH, di sejumlah sekolah di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (10/3/2026).

Kegiatan verifikasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, khususnya pada komponen pendidikan. Pemerintah melalui pendamping PKH berupaya memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga kurang mampu benar-benar berkontribusi pada peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam pelaksanaannya, para pendamping PKH mendatangi langsung pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan guru serta petugas administrasi sekolah. Melalui koordinasi tersebut, dilakukan pencocokan data antara daftar penerima manfaat dengan data kehadiran serta status pendidikan siswa yang berasal dari keluarga penerima PKH.

Proses ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima bantuan tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pendamping PKH Kecamatan Kabaena Utara, Masrudin, menjelaskan bahwa verifikasi komitmen pendidikan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala guna memastikan program bantuan sosial tersebut berjalan sesuai tujuan.

“Melalui kunjungan langsung ke satuan pendidikan, kami memastikan anak-anak dari KPM PKH tetap aktif bersekolah. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami memastikan komitmen pendidikan yang menjadi syarat dalam program PKH dapat dipenuhi dengan baik,” ujar Masrudin.

Ia menjelaskan bahwa dalam program PKH, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat, salah satunya adalah memastikan anak-anak mereka mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang yang berlaku.

Oleh karena itu, verifikasi langsung ke sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan komitmen tersebut benar-benar dijalankan.

Selain melakukan verifikasi data, pendamping PKH juga memberikan penguatan kepada keluarga penerima manfaat agar terus mendorong anak-anak mereka untuk disiplin hadir di sekolah serta menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Masrudin, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui pendidikan yang baik, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

“Pendamping PKH tidak hanya melakukan verifikasi data, tetapi juga memberikan motivasi kepada keluarga agar tetap mendukung pendidikan anak-anak mereka. Kami ingin memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak,” katanya.

Masrudin juga menekankan pentingnya kerja sama antara pendamping PKH, pihak sekolah, serta keluarga penerima manfaat dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Ia menilai bahwa kolaborasi yang baik antara ketiga pihak tersebut akan membantu memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

“Kerja sama antara pendamping PKH, pihak sekolah, dan keluarga penerima manfaat sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama memastikan anak-anak tetap bersekolah dan memperoleh pendidikan yang mereka butuhkan,” tambahnya.

Program Keluarga Harapan sendiri merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu melalui dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam komponen pendidikan, keluarga penerima manfaat diwajibkan memastikan anak-anak mereka tetap mengikuti pendidikan formal sesuai dengan jenjang usia sekolah. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka bantuan yang diterima dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan verifikasi komitmen pendidikan ini, pemerintah berharap bantuan sosial PKH dapat benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pendamping PKH di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kabaena Utara, terus berupaya memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat memahami kewajiban yang harus dipenuhi serta memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah secara optimal.

Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan program PKH dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta membantu menciptakan generasi muda yang lebih berdaya saing di masa depan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima 610 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 dari Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan penerimaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (2/2/2026).

Acara penerimaan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan Universitas Halu Oleo, para dosen pembimbing lapangan, serta ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bombana.

Program KKN Reguler Berdampak ini merupakan bagian dari agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran para mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membawa gagasan baru serta inovasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kami berharap program KKN Reguler Berdampak Universitas Halu Oleo ini dapat selaras dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” ujar Syahrun.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif.

“Dengan semangat menumbuhkan keterampilan inovatif mahasiswa, baik melalui edukasi, pendampingan, penerapan teknologi tepat guna, penguatan literasi, maupun pemberdayaan masyarakat, kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa KKN Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 mengangkat tema “Keberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan global yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami mengupayakan agar program KKN ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Isu ini juga menjadi perhatian utama Universitas Halu Oleo dan sejalan dengan 17 tujuan SDGs,” jelas Herman.

Ia menambahkan bahwa program KKN tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat.

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan bermanfaat.

“Mahasiswa KKN reguler kali ini akan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemantauan untuk melihat dampak yang dapat dihasilkan dari program tersebut,” ujarnya.

Selama masa pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan literasi pendidikan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo karena dinilai dapat memberikan dukungan tambahan bagi berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Melalui pelaksanaan KKN Reguler Berdampak ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah sekaligus memperkaya pengalaman sosial dan profesional mereka di tengah masyarakat.