Bombana, sultranet.com, – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Zalman di ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pejabat eselon II dan jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi antara eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2024–2029.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menariknya, capaian PAD justru melampaui target dengan realisasi mencapai 104,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, dengan sebagian besar terealisasi secara optimal.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 pada tahun sebelumnya menjadi 69,54 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.

Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja lebih keras, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” katanya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mencapai rata-rata 93,63 persen. Beberapa indikator bahkan melampaui target, termasuk indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Selain capaian kinerja, pemerintah daerah juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bombana ke depan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Julius

Konkep, sultranet.com – Di tengah upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Puskesmas Polara hadir sebagai contoh nyata dengan mengusung moto “Melayani Sepenuh Hati”.

Moto tersebut tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan telah menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga kesehatan dan staf administrasi di fasilitas kesehatan yang berada di pelosok Pulau Wawonii itu.

Sejak pertama memasuki area Puskesmas Polara, masyarakat langsung merasakan suasana pelayanan yang hangat dan ramah. Petugas kesehatan tampak sigap melayani, sementara perawat dengan penuh perhatian mendengarkan setiap keluhan pasien.

Selain pelayanan yang humanis, Puskesmas Polara juga memperhatikan kenyamanan fisik pasien. Kebersihan lingkungan dijaga dengan baik, serta penataan ruang dibuat lebih rapi dan ramah bagi pengunjung.

Kepala Puskesmas Polara, Harmina Syahrir, SKM, menegaskan bahwa komitmen pelayanan sepenuh hati menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Pendekatan berbasis empati dan pelayanan sepenuh hati adalah fondasi kami dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Rabu (25/3)

Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin berpuas diri dengan capaian yang ada. Ke depan, Puskesmas Polara akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mengembangkan berbagai program kesehatan yang inovatif dan lebih dekat dengan masyarakat.

“Ini bukan karena kami berada di pelosok Pulau Wawonii, tetapi karena kecintaan kami terhadap daerah ini. Karena itu, moto melayani sepenuh hati benar-benar kami terapkan dalam setiap pelayanan,” imbuhnya.

Dengan semangat tersebut, Puskesmas Polara membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh ketulusan dan komitmen dalam melayani masyarakat.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Video yang memperlihatkan seorang karyawan SPBU PT Silvianda Energy mengarahkan nozzle dispenser ke dalam mobil melalui pintu viral di media sosial dan menjadi sorotan sejumlah media online. Peristiwa tersebut sempat memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, kejadian itu bukan seperti yang dipersepsikan publik. Pengisian BBM tersebut dilakukan atas permintaan sopir untuk mengisi jerigen sebagai stok cadangan menjelang Idul Fitri.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (19/3/2026) sekitar pukul 14.00 WITA, saat aktivitas pengisian BBM di SPBU sedang ramai. Seorang karyawan SPBU yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, awalnya ia telah melayani pengisian tangki kendaraan tersebut sesuai prosedur.

“Setelah selesai isi tangki, sopirnya minta tolong untuk mengisi jerigen yang ada di dalam mobil, sekitar 5 liter, untuk kebutuhan motor di rumah,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, permintaan serupa kerap terjadi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, banyak pengendara yang ingin menyiapkan cadangan BBM karena khawatir terjadi kelangkaan saat Lebaran.

“Banyak sopir umum yang minta seperti itu, karena mereka takut nanti menjelang Lebaran BBM sulit didapat,” jelasnya.

Terkait isu yang menyebut kendaraan tersebut tidak mengikuti antrean, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Mobil itu tetap ikut antre dari awal sesuai aturan. Kalau tidak ikut antre, tentu tidak akan kami layani,” tegasnya.

Sopir kendaraan yang bersangkutan juga membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah mengikuti antrean dan hanya meminta bantuan untuk mengisi jerigen sebagai persiapan pribadi.

“Saya ikut antre dari awal. Jerigen itu untuk cadangan, takutnya nanti saat Lebaran susah dapat BBM,” katanya.

Ia mengaku heran peristiwa tersebut menjadi polemik. “Hanya minta tolong isi jerigen 5 liter, tapi jadi ramai seperti ini,” tambahnya.

Dari keterangan kedua pihak, peristiwa dalam video tersebut terjadi atas kesepakatan dan tidak berkaitan dengan pelanggaran antrean sebagaimana yang sempat beredar di media sosial.

Penulis: rustam

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melontarkan teguran keras kepada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai aktivitas perusahaan selama ini berjalan tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal bersama ratusan warga Kabaena, yang berlangsung di halaman Mes Pemkab Bombana di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Senin (23/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan akan menurunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Pulau Kabaena.

“Saya minta nanti akan saya turunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan yang bekerja di Pulau Kabaena,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat, namun aktivitas perusahaan tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bombana, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.

“Walaupun kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat, tapi saudara berada di wilayah saya dan saya bertanggung jawab di wilayah saya,” ujarnya.

Ia mengaku menerima banyak laporan terkait keluar masuknya kendaraan dan pekerja tambang tanpa koordinasi yang jelas, sehingga terkesan tidak menghargai keberadaan pemerintah daerah.

“Saya dapat laporan bolak-balik, kendaraan masuk, orang masuk, seperti tidak ada tuan rumah di Bombana ini,” katanya.

Burhanuddin juga mengingatkan para pengusaha agar tidak menjalankan aktivitas secara sepihak tanpa komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat setempat.

“Saya tidak pernah anti pengusaha, saya tidak pernah anti investasi. Tapi saya mau yang masuk di daerah saya benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Bombana,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah sosial maupun kerusakan lingkungan.

“Jangan hanya mempermodalkan izin lalu bebas datang mengambil kekayaan daerah. Masyarakat harus mendapatkan manfaat, harus ada efek berganda,” tegasnya.

Bupati juga meminta masyarakat Kabaena untuk ikut mengawasi seluruh aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya.

“Saya minta seluruh masyarakat Pulau Kabaena awasi setiap kegiatan pertambangan. Ini kekayaan daerah kita,” katanya.

Dalam sambutannya, Burhanuddin juga menyoroti minimnya kehadiran perwakilan perusahaan dalam kegiatan yang digelar pemerintah daerah, termasuk dalam acara halal bihalal tersebut.

“Kita undang, tapi banyak yang tidak hadir. Ini bentuk tidak menghargai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia bahkan meminta instansi terkait, termasuk PTSP, untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan yang tidak kooperatif, dan membuka kemungkinan melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat.

“Kalau perlu kita kirimkan surat ke menteri, bahwa begini kelakuan perusahaan-perusahaan ini,” tegasnya.

Selain itu, Burhanuddin juga mengingatkan aparat pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar tidak terpengaruh oleh kepentingan perusahaan.

“Saya ingatkan, jangan mau dibeli oleh pengusaha. Tegakkan aturan dan dahulukan kepentingan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung investasi selama dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

“Jangan ganggu mereka kalau mereka bekerja dengan baik dan bersama-sama dengan kita,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Pj Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta para kepala dinas dan pejabat lingkup Pemkab Bombana.

Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung pelayanan di wilayah Kabaena. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., memerintahkan agar seluruh aset milik perusahaan Smelter PT Bumi Makmur Resources (BMR) yang berada di Pulau Kabaena segera diamankan dan dipindahkan ke Kasipute.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di Pulau Kabaena, Senin (23/3/2026).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta jajaran kepala dinas, asisten, dan staf ahli lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Rombongan bertolak dari Kasipute menggunakan kapal feri Oputa Yi Koo dengan waktu tempuh sekitar tiga jam menuju Pulau Kabaena. Setibanya di Pelabuhan Tanjung Phising sekitar pukul 13.00 WITA, Bupati dan rombongan langsung menuju basecamp PT BMR di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara.

Di lokasi tersebut, Bupati meninjau langsung kondisi aset perusahaan yang diketahui sudah tidak lagi beroperasi. Aset-aset tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dari hasil peninjauan, sejumlah fasilitas seperti alat berat, gedung perkantoran, hingga lahan terlihat terbengkalai dan tidak terawat. Selain itu, sebagian besar karyawan telah meninggalkan lokasi, sehingga area tersebut tampak kosong tanpa penjagaan.

Kondisi ini dinilai rawan terhadap potensi kehilangan maupun pencurian aset.

“Apa yang bisa dipindahkan segera laksanakan. Yang bisa diangkut segera pindahkan ke gudang kita di Kasipute,” tegas Burhanuddin kepada pejabat pengelola aset daerah yang turut dalam rombongan.

Sebelum melanjutkan agenda, Bupati bersama rombongan sempat beristirahat dan makan siang di kantor PT BMR yang kini sudah tidak difungsikan.

Usai peninjauan, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, untuk menghadiri agenda kunjungan kerja dan halal bihalal bersama masyarakat.

Dalam perjalanan, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi infrastruktur, termasuk sebuah jembatan yang mengalami kerusakan serta dua jembatan baru di Desa Emokolo dan Desa Tedubara.

Rombongan tiba di penginapan di Kelurahan Sikeli menjelang waktu magrib.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan keamanan aset daerah sekaligus memantau kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan.

Sumber: Tilik.id

Bombana, sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah segera melakukan penataan birokrasi dengan mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama masyarakat yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Senin, 23 Maret 2026.

Kegiatan halal bihalal yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan pasca-Idulfitri. Namun lebih dari sekadar agenda seremonial, forum tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan daerah dan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena.

Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan sebagai Ketua DPRD Bombana sekaligus pimpinan partai pengusung pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani yang saat ini memimpin Kabupaten Bombana.

“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sebagai pimpinan partai pengusung, dan juga sebagai teman, saya masih komitmen akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,” kata Iskandar di hadapan masyarakat dan tamu undangan.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta yang hadir. Iskandar menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan menjadi orang pertama yang mengingatkan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara objektif demi kepentingan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana agar segera melakukan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Ia secara langsung meminta Wakil Bupati Ahmad Yani untuk mendorong percepatan pengisian jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas.

Menurutnya, sejumlah posisi penting yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat membutuhkan pejabat definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

“Jabatan-jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan berjalan maksimal,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa jabatan seperti camat, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk menciptakan kepastian administrasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat lapangan.

Menurut Iskandar, penataan birokrasi yang cepat dan tepat akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, stabilitas organisasi pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan halal bihalal tersebut tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi forum penyampaian aspirasi yang konstruktif. Sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang hadir memanfaatkan momentum itu untuk mendengarkan langsung pandangan para pemimpin daerah mengenai berbagai isu pembangunan yang berkembang di Bombana.

Kehadiran Ketua DPRD Bombana dan Wakil Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Langkah tersebut dinilai penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan warga.

Melalui forum yang berlangsung penuh keakraban itu, Iskandar kembali menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat. Dukungan terhadap program pemerintah, menurutnya, harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan yang kuat agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam kegiatan halal bihalal di Desa Pongkalaero. Selain memperkuat tali silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di hadapan masyarakat Kabaena Selatan, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, ia memastikan DPRD Bombana akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberikan dukungan terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Sumber: Kibar News

Konkep, sultranet.com – Komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi fokus utama Kepala Puskesmas Waworope, Ni Ketut Mendri, S.KM., M.KM., dalam memimpin fasilitas kesehatan di Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Melalui moto “Terus Bersemi”, Ni Ketut Mendri menginternalisasikan nilai-nilai pelayanan ke dalam sistem kerja dan budaya organisasi di lingkungan puskesmas yang dipimpinnya.

Ia menjelaskan, kata “Terus” dimaknai sebagai komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kondisi geografis.

Sementara itu, “Bersemi” merupakan akronim dari nilai-nilai inti pelayanan, yakni Bersih, Empati, Responsif, Smart, Edukatif, Muhasabah, dan Integritas.

“Bersih berarti pelayanan bebas dari pungutan liar. Empati diwujudkan melalui etika pelayanan seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar. Responsif berarti sigap, tepat waktu, dan komprehensif dalam memberikan layanan,” jelasnya, Selasa (17/03/2026).

Ia menambahkan, “Smart” mengandung makna pelayanan yang cerdas, berkualitas, dan bermutu. “Edukatif” berarti kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara “Muhasabah” adalah sikap introspeksi diri secara berkelanjutan, dan “Integritas” mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen dalam bekerja sama.

Menurutnya, penerapan moto tersebut bertujuan menjadikan Puskesmas Waworope tidak sekadar sebagai tempat pengobatan, tetapi juga pusat pembinaan kesehatan masyarakat.

“Kita ingin puskesmas ini tumbuh bersama masyarakat, menjadi pusat layanan sekaligus edukasi kesehatan,” ujarnya.

Sejak penerapan moto “Terus Bersemi”, Puskesmas Waworope menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah kunjungan pasien maupun tingkat kepuasan pelayanan.

Sejumlah program unggulan turut mendukung capaian tersebut, di antaranya posyandu berbasis teknologi, penyuluhan kesehatan keliling, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com — Ratusan warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah mengikuti pawai obor yang digelar Karang Taruna setempat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi simbol suka cita dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Jum’at malam (20/3/2026).

Pawai obor yang melibatkan sekitar 300 peserta ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta, didominasi anak muda dan remaja, berjalan beriringan sambil membawa obor berbahan bambu yang menyala, menciptakan suasana hangat dan religius di sepanjang rute yang dilalui.

Kegiatan takbiran keliling ini tidak hanya menjadi ajang tradisi tahunan, tetapi juga ruang mempererat kebersamaan antarwarga. Suara takbir yang dikumandangkan sepanjang perjalanan menambah kekhidmatan suasana, sekaligus menghidupkan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat desa.

Pawai obor tersebut melintasi empat dusun di Desa Rakadua, yakni Dusun Uttange, Dusun Ewolangka, Dusun Gambere, dan Dusun Pusuute. Sepanjang rute, warga yang tidak ikut serta tampak turut menyaksikan dan memberikan dukungan, menambah semarak kegiatan malam itu.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, jajaran Polsek Poleang Barat turut hadir melakukan pengamanan sekaligus memberikan arahan kepada para peserta. Petugas mengimbau agar seluruh peserta mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung, mengingat penggunaan api terbuka dari obor yang dibawa.

Salah satu penggagas kegiatan, Wiranto, mengungkapkan apresiasinya terhadap partisipasi aktif para pemuda Desa Rakadua dalam kegiatan tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kegiatan positif masih terjaga dengan baik di kalangan generasi muda.

“Saya mewakili rekan-rekan Karang Taruna sangat mengapresiasi para anak-anak muda Desa Rakadua yang masih respect dengan kegiatan-kegiatan positif. Harapan saya terhadap anak-anak muda, termasuk mahasiswa, mari bersama-sama menanamkan pemikiran yang positif,” ujar Wiranto.

Ia juga berharap pawai obor dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda di desa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal yang sarat nilai religius dan sosial masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam pawai obor ini menjadi cerminan kuatnya identitas sosial masyarakat Desa Rakadua.

Dengan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, pawai obor Karang Taruna Desa Rakadua berhasil menghadirkan malam takbiran yang tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi seluruh warga yang terlibat.

Pewarta: ZULL

MUNA BARAT, sultranet.com – Lonjakan arus mudik menjelang Lebaran membuat penerbangan rute Muna Barat–Makassar pada 10 hingga 17 Maret 2026 terisi penuh. Tingkat keterisian penumpang di Bandara Sugimanuru bahkan mencapai 100 persen dari total 120 kursi yang tersedia.

Kepala UPBU Sugimanuru, Mohamad Khusnudin, mengungkapkan bahwa tingginya permintaan tiket tidak dapat diimbangi dengan penambahan jadwal penerbangan akibat keterbatasan armada.

“Untuk periode tersebut, seluruh kursi telah terjual habis. Sementara usulan penambahan flight belum dapat direalisasikan karena keterbatasan pesawat,” ujarnya. Jumat (20/3)

Meski demikian, Khusnudin memastikan bahwa program subsidi kursi dari Pemerintah Daerah Muna Barat masih tetap berlaku pada rute tersebut, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati harga tiket yang lebih terjangkau.

Ia berharap masyarakat di Pulau Muna terus memanfaatkan layanan penerbangan di Bandara Sugimanuru agar tingkat keterisian penumpang dapat stabil.

“Kami berharap okupansi penumpang harian bisa bertahan di angka 90 hingga 100 persen. Jika kondisi itu tercapai secara konsisten, maka ke depan subsidi bisa dihentikan,” jelasnya.

Sebelumnya, pada periode Januari hingga Februari 2026, tingkat keterisian penumpang sempat berada di kisaran 60 hingga 70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya permintaan perjalanan yang berdampak pada sejumlah pembatalan penerbangan.

“Periode awal tahun biasanya low season. Namun kami optimistis pada April nanti akan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan,” tambah Khusnudin.

Selain itu, masyarakat juga mendapat keringanan harga tiket pesawat selama periode mudik. Untuk keberangkatan 14 hingga 29 Maret 2026, harga tiket kelas ekonomi tercatat mengalami penurunan rata-rata sebesar 17 hingga 18 persen.

Penurunan harga ini merupakan hasil dari sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah dan pemangku kepentingan sektor penerbangan, di antaranya diskon 50 persen untuk PJP2U dan PJP4U, penyesuaian fuel surcharge sebesar 2 persen untuk pesawat jet dan 20 persen untuk pesawat propeller, pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen, serta potongan harga avtur hingga 10 persen di 37 bandara.

Pihak bandara juga mengimbau para calon penumpang untuk datang lebih awal, minimal dua jam sebelum jadwal keberangkatan, menjaga kondisi kesehatan, serta tidak membawa bagasi berlebih guna memastikan kelancaran proses perjalanan.

Penulis: Borju

Konawe Kepulauan, sultranet.com – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, kini tampil dengan wajah baru setelah menjalani transformasi layanan kesehatan yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek fasilitas, tetapi juga menghadirkan inovasi layanan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Transformasi yang dilakukan menjadi angin segar bagi warga di lima desa di Kecamatan Wawonii Utara yang selama ini menghadapi tantangan geografis cukup berat untuk mengakses layanan kesehatan. Kondisi jalan yang terjal, terutama saat musim hujan, sebelumnya membuat sebagian warga harus menempuh jarak lebih dari 7 kilometer untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

Situasi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani kecil terpaksa menunda pemeriksaan kesehatan, sehingga memicu meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi serta gangguan pernapasan akibat faktor lingkungan.

Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Nura, mengatakan bahwa transformasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.

“Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala jarak dan akses. Kesehatan adalah hak dasar yang harus dijangkau oleh semua,” ujarnya. (17/2)

Di bawah kepemimpinannya, Puskesmas Lansilowo kini menghadirkan layanan siaga 24 jam yang memungkinkan pasien mendapatkan penanganan kapan saja. Kehadiran layanan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan respons terhadap kondisi darurat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan lanjutan.

Selain itu, inovasi lain yang dihadirkan adalah layanan jemput pasien untuk kasus-kasus tertentu, seperti pasien dengan kondisi darurat maupun ibu hamil yang akan melahirkan. Tidak hanya itu, pasien yang telah mendapatkan perawatan juga difasilitasi untuk diantar kembali ke rumah secara gratis.

Program ini dinilai sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan ekonomi.

Tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, Puskesmas Lansilowo juga memperkuat upaya promotif dan preventif melalui berbagai program edukasi kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama kader posyandu dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat pesisir.

Beberapa topik yang menjadi fokus antara lain kesehatan reproduksi bagi perempuan nelayan, pencegahan penyakit akibat polusi air, serta pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Dari sisi fasilitas, Puskesmas Lansilowo juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ruang pemeriksaan kini lebih nyaman, sementara ruang rawat inap telah disiapkan dengan lebih memadai guna menunjang pelayanan yang optimal bagi pasien.

Irma menegaskan bahwa transformasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, serta peran aktif tenaga kesehatan dan masyarakat.

“Transformasi ini adalah hasil kerja bersama. Dukungan semua pihak menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, setiap upaya peningkatan layanan kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

“Setiap langkah kecil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah investasi besar bagi masa depan daerah,” ujarnya.

Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, Puskesmas Lansilowo kini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Wawonii Utara secara berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan