Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berhasil meraih penghargaan Apresiasi Kabupaten Cerdas Berkarakter dalam puncak rangkaian kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) 2024.

Penghargaan ini diberikan di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada Senin (07/10/2024).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Dr. Edy Suharmanto, M.Si.

Kabupaten Bombana dinobatkan sebagai salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang memiliki kebijakan serta program penguatan karakter secara berkelanjutan, terutama terkait dengan profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkeadilan, dan aman dari kekerasan, serta berupaya untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Penghargaan ini juga diberikan kepada pemangku kepentingan di ekosistem pendidikan yang telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan penguatan karakter di sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dinilai layak menerima penghargaan ini berkat sejumlah terobosan yang dilakukan, seperti kampanye anti-bullying melalui media sosial, pembinaan berkelanjutan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk Festival Kurikulum Merdeka, serta implementasi Kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan.

Selain itu, kurikulum muatan lokal juga digarap untuk memperkuat karakter peserta didik.

Komitmen pemerintah daerah pun terlihat dari dukungan anggaran yang memadai, sehingga program penguatan karakter dapat dijalankan dengan optimal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si., mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menerapkan penguatan karakter di lingkungan pendidikan.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Bombana dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” ujarnya.

Arsyad menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi pendorong untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pendidikan karakter di Bombana.

“Kami tidak akan berpuas diri. Dinas Dikbud akan terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan agar mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tandasnya

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen pendidikan di Bombana untuk tetap konsisten dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan inklusif.

Sumber: Diskominfo Bombana

Bombana, sultranet.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bombana menilai pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers dan mahasiswa, dalam mengawasi tahapan Pilkada serentak 2024, Selasa (8/10/2024)

Ketua Bawaslu Bombana, Irfan, SH., M.Kn., pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama insan Pers dan mahasiswa mengungkapkan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif ini sangat strategis untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 yang jujur dan bersih.

Irfan menyampaikan bahwa peran aktif dari berbagai pihak, terutama pers dan mahasiswa, sangat diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran pemilu.

“Keterlibatan pers dalam proses sosialisasi dan penyampaian informasi sangat penting. Media massa berperan besar dalam memberikan berita yang objektif dan informatif terkait setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga pelaksanaan pemungutan suara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irfan menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif ini juga mencakup upaya pencegahan penyebaran berita hoaks dan isu-isu provokatif, terutama yang terkait dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

“Pers memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dengan berita yang benar dan mencegah munculnya narasi-narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Semua elemen harus bersinergi dalam menjaga integritas pemilu,” tambahnya.

Selain pers, mahasiswa juga diharapkan menjadi agen pengawas dalam proses pemilu. “Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemilu. Mereka dapat membantu memantau jalannya tahapan pemilu, baik melalui media sosial maupun di lapangan,” kata Irfan.

Dalam pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Bombana menghadapi tantangan terkait jumlah personel yang terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dianggap sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengawasan.

“Dengan jumlah pemilih yang mencapai 112.000, tentunya tidak mungkin kami melakukan pengawasan satu per satu. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Irfan berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama pers dan mahasiswa, ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Uji Keterbacaan Buku Terjemahan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bombana, Selasa (8/10/2024). Bertempat di Aula SMA Negeri 03 Bombana, kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6, serta melibatkan orang tua, guru, dan penutur asli bahasa Moronene.

Acara ini bertujuan untuk menguji keterbacaan 39 buku cerita anak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, termasuk 9 buku dalam bahasa Moronene. Buku-buku tersebut merupakan bagian dari program pengembangan literasi yang memadukan cerita rakyat lokal dengan unsur STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics).

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Uniawati, S.Pd., M.Hum., dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam pelestarian bahasa lokal, khususnya bahasa Moronene, yang kian jarang digunakan oleh generasi muda.

“Melalui penerjemahan buku-buku cerita anak, kami berharap bahasa Moronene dapat hidup kembali dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya sekadar menguji keterbacaan, tetapi juga upaya pelestarian bahasa lokal,” ungkapnya.

Uniawati juga menambahkan bahwa uji keterbacaan ini merupakan salah satu tahap akhir sebelum buku-buku ini siap didistribusikan ke sekolah-sekolah dasar di Bombana.

“Kami ingin memastikan bahwa bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka dapat menikmati cerita sambil belajar menggunakan bahasa daerah mereka,” tambahnya.

Dari 39 buku cerita yang diuji keterbacaannya, sebanyak 9 buku diterjemahkan ke dalam bahasa Moronene dan bahasa Indonesia, dengan segmentasi untuk kelas 4, 5, dan 6. Buku-buku ini juga memuat unsur-unsur STEAM, sehingga tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajarkan pengetahuan dasar tentang sains, teknologi, seni, dan matematika.

Ia berharap agar program literasi berbasis kearifan lokal ini dapat berkelanjutan dan mencakup lebih banyak bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

“Kami akan terus mendorong program ini ke depan, tidak hanya di Bombana, tetapi juga di daerah lain di Sulawesi Tenggara yang memiliki bahasa daerah yang juga perlu dilestarikan. Kami ingin melihat anak-anak Sulawesi Tenggara bangga berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa daerah mereka,” pungkasnya.

Ketua panitia, Fadhila Nurul Iyanah Nasir, menyampaikan bahwa penulisan dan penerjemahan buku-buku ini telah melalui berbagai proses.

“Prosesnya cukup panjang, mulai dari penulisan cerita asli, penerjemahan, ilustrasi, hingga akhirnya dilakukan uji keterbacaan hari ini. Semua bertujuan agar anak-anak Bombana memiliki bahan bacaan yang menarik, edukatif, dan sesuai dengan kearifan lokal mereka,” jelas Fadhila.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 03 Bombana, Yakob Simson Bartimeus, S.Pd., M.Pd., M.M., mengungkapkan rasa bangganya karena sekolahnya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap buku-buku ini dapat membantu meningkatkan minat baca siswa sekaligus melestarikan bahasa Moronene.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami. Anak-anak tidak hanya belajar bahasa Indonesia dan bahasa asing, tetapi juga bahasa daerah mereka sendiri. Ini bisa membantu menjaga identitas budaya kita,” kata Yakob.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Hj. Dahniar Ismail, S.E., M.Si., yang hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap program ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung upaya pelestarian bahasa lokal melalui pendidikan.

“Kami berkomitmen mendukung program literasi berbasis kearifan lokal ini. Buku-buku ini akan menjadi alat penting dalam pengajaran di sekolah-sekolah dasar, dan kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Balai Bahasa dalam program serupa,” ujar Dahniar.

Dahniar juga menegaskan bahwa pelestarian bahasa Moronene sangat penting di tengah semakin jarangnya bahasa ini digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda.

“Bahasa daerah adalah identitas budaya kita. Jika bahasa ini hilang, kita akan kehilangan sebagian dari jati diri kita sebagai masyarakat Bombana,” tandasnya.

Siswa yang hadir menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam membaca dan memahami buku-buku cerita tersebut. Salah seorang siswa kelas 5, Aisyah, mengatakan bahwa buku yang dibacanya sangat menarik karena mengangkat cerita tentang kehidupan sehari-hari di lingkungannya dalam bahasa Moronene.

“Saya senang bisa membaca cerita ini, karena bahasa Moronene jarang dipakai. Lewat buku ini, saya bisa belajar bahasa nenek saya,” singkat Aisyah.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pada Minggu (6/10), sekitar pukul 17.30 WITA.

Tiga pemuda berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kabaena karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu.

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya paket narkotika yang dikirim melalui kapal penyeberangan Kasipute-Sikeli.

Berdasarkan informasi tersebut, personel Polsek Kabaena segera melakukan penyelidikan di pelabuhan.

Saat tiba di lokasi, polisi menemukan seorang pria bernama AAN SAKTI alias Aan (17), yang sedang menjemput paket mencurigakan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga sabu seberat 5,30 gram.

Aan kemudian mengaku bahwa paket tersebut akan diserahkan kepada dua pria lainnya, yakni Muh. Agus Dg. Paselle (20) dan Muh. Dermawan (20), di Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah.

Petugas kemudian bergerak cepat menuju Desa Lengora dan berhasil mengamankan kedua tersangka.

Ketiga pelaku bersama barang bukti berupa narkotika dan barang non-narkotika lainnya, seperti plastik pembungkus dan telepon genggam, dibawa ke Mako Polsek Kabaena untuk diproses lebih lanjut oleh Sat Resnarkoba Polres Bombana.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, SH., MH, menyatakan bahwa ketiga tersangka diduga kuat sebagai pengedar sabu.

“Ketiganya sudah kami amankan beserta barang bukti. Kasus ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk mengetahui jaringan peredarannya,” ungkapnya.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu bungkus plastik berisi sabu seberat 5,30 gram, satu pack plastik klip, tiga lembar tissue putih, satu kotak kardus, dan tiga unit telepon genggam merek Vivo dan Oppo.

“Mereka menerima paket dari jalur penyeberangan dan berencana mengedarkannya di wilayah Pulau Kabaena,” tegas Arman

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini, kepolisian sedang mempersiapkan proses gelar perkara awal dan akan segera mengirimkan barang bukti ke laboratorium forensik untuk diperiksa lebih lanjut.

Lasusua, sultranet.com – RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara menerima satu unit mobil ambulans dari BNI Kantor Cabang Kendari pada Senin, 7 Oktober 2024.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BNI dan bertujuan meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Pimpinan BNI Kantor Cabang Kendari, Andi Muhammad Yusuf, secara langsung menyerahkan ambulans kepada Direktur BLUD RSUD H. M. Djafar Harun, dr. Indaryani, M.Kes., dalam acara yang digelar di pelataran RSUD.

“Kami berharap ambulans ini dapat membantu mempercepat layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat,” kata Andi Yusuf.

Direktur RSUD H. M. Djafar Harun, dr. Indaryani, juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut.

“Ambulans ini akan meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk kasus rujukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ambulans menjadi fasilitas penting dalam memastikan pasien dirujuk dengan aman dan nyaman, mengingat peningkatan jumlah kunjungan pasien yang berdampak pada bertambahnya kasus rujukan.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi langkah BNI dalam mendukung sektor kesehatan.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., yang diwakili oleh Asisten I, Mukhlis Bachtiar, SPi., MP., menyebut bantuan ambulans ini sebagai bentuk sinergi yang penting antara dunia usaha dan pemerintah.

“Bantuan ini sangat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kolaka Utara,” ujarnya.

Dengan tambahan ambulans ini, RSUD H. M. Djafar Harun sebagai rumah sakit rujukan utama di Kolaka Utara diharapkan mampu memberikan layanan medis darurat yang lebih baik lagi, cepat, dan efisien.

Acara serah terima dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama (Kandepag) Kolaka Utara, perwakilan Baznas Kolaka Utara, serta Irban Inspektorat Kolaka Utara.

Semua pihak menyambut baik kontribusi BNI dalam program CSR yang berfokus pada peningkatan layanan publik, terutama di bidang kesehatan.

Kendari, sultranet.com – Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin, 7 Oktober 2024. Acara yang berlangsung khidmat ini menandai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.5-4183 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, di hadapan jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga anggota DPRD yang dilantik.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., turut hadir dalam acara tersebut untuk membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengapresiasi peran masyarakat Sultra yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dan menyukseskan pelaksanaannya dengan aman dan damai.

“Pemilu 2024 merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Terima kasih kepada seluruh rakyat, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan yang telah berkolaborasi sehingga pemilu dapat berjalan lancar,” ujar Andap.

Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPRD diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan pelayanan publik yang prima, mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong investasi demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Ketua sementara DPRD Sultra, La Ode Tariala dari Partai NasDem, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin sementara DPRD. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagai langkah awal, La Ode Tariala menyebutkan fokus DPRD sementara adalah memfasilitasi rapat-rapat awal, membentuk fraksi-fraksi, serta menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD. Ia mengingatkan para anggota untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto juga menyampaikan harapannya agar para anggota DPRD baru terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan orientasi guna menunjang tugas legislatif mereka. “Masyarakat memiliki harapan besar terhadap kinerja saudara-saudara sebagai wakil rakyat. Persiapkan diri dengan baik agar dapat menjalankan amanah hingga purna tugas nanti,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Andap menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pilkada serentak 2024. Ia meminta para anggota DPRD untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun partai politik.

Acara diakhiri dengan pembacaan sumpah dan janji para anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik, menandai dimulainya masa jabatan mereka untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi para legislator untuk mulai bekerja demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Berikut adalah daftar nama 45 anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik berdasarkan daerah pemilihan:

1. Dapil Sultra 1 (Kota Kendari): Sudarmanto, Hj. Gunartin, Amiruddin Nurdin, Hj. Isyatin Syam, Muh. Mu’Tashim Saifullah, Dra. Hj. Harmawati.
2. Dapil Sultra 2 (Konawe Selatan dan Bombana): Suparjo, Tya Roysman, Hj. Nurlin Surunuddin, A. Syarifuddin, Hj. Hasmawati, Drs. Abdul Halik, Wahyu Sulaiman, Aflan Zulfadli.
3. Dapil Sultra 3 (Muna, Muna Barat, Buton Utara): La Ode Tariala, La Ode Frebi Rifai, H. Uking Djassa, La Isa, La Ode Muhammad Marshudi, Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan.
4. Dapil Sultra 4 (Buton, Kota BauBau, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi): Syahrul Said, Nursalam Laba, Achmad Aksar, La Ode Abdul Muzzafar, Rosni, Muh. Poli, Ali Mardan, Suwandi, Yusman Fahim, Fajar Ishak Daeng Jaya.
5. Dapil Sultra 5 (Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur): Hartini, Muh. Tyas Zulfikar, Andi Muhammad Saenuddin, H. Abdul Azis, Wisra Wasta Wati, Hj. Hatija, Masyhuri, Ir. H. Muhammad Irpani Thalib, Daswar.
6. Dapil Sultra 6 (Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan): Irwan, Hj. Sulaeha Sanusi, H. Herry Asiku, Hj. Nurponirah, Budhi Prasodjo, Dr. H. Ardin.

Selamat kepada para anggota DPRD Provinsi Sultra yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi demi kemajuan Sulawesi Tenggara.

MUNA, Sultranet.com – Kuasa Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi masyarakat Muna yang merasa tertekan oleh pejabat pemerintah, termasuk Kepala Desa maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada Muna 2024.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Al Mardan Momo, SH, salah satu anggota tim Kuasa Hukum pasangan nomor urut 2, saat berpidato di hadapan warga Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Senin (7/10/2024).

“Masyarakat jangan takut. Jika ada Kepala Desa atau ASN yang menekan kalian dalam memilih, rekam dan videokan mereka, lalu laporkan kepada kami. Kami siap membantu masyarakat yang ditekan dalam menggunakan hak politiknya,” ujar Al Mardan dengan tegas.

Al Mardan menekankan bahwa hak politik adalah milik rakyat, dan setiap warga negara yang terdaftar sebagai pemilih memiliki hak penuh dalam menentukan pilihannya secara bebas dan tanpa tekanan. Ia juga menjelaskan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

“Hak politik masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun, apalagi melalui tekanan. Masyarakat memiliki kebebasan menentukan pilihan mereka tanpa takut ancaman dari pihak mana pun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Al Mardan mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

“Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak politik, adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara,” jelasnya.

Kuasa Hukum pasangan Rajiun-Purnama ini juga menyoroti pentingnya partisipasi politik yang bebas dan adil dalam Pilkada. Ia merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Masyarakat Muna tak perlu takut lagi dengan tekanan apa pun. Hak politik kalian dijamin oleh undang-undang, dan kami siap membela,” pungkas Al Mardan.

Dengan ini, pasangan Rajiun-Purnama terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan masyarakat Muna bisa berpartisipasi dalam Pilkada dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak mana pun

Kendari, sultranet.com – Politisi Partai Gerindra Andi Syarifuddin, anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, resmi dilantik untuk periode 2024-2029 pada acara pengambilan sumpah sebagai Anggota DPRD Sultra di Phinisi Ballroom Claro Hotel Kendari, Senin (7/10/2024).

Pelantikan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, pengurus partai, dan masyarakat berlangsung khidmat.

Andi Syarifuddin berhasil mengamankan kursi DPRD Sultra setelah meraih 12.116 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra II yang meliputi Konawe Selatan dan Bombana, ia adalah peraih suara terbanyak di Partai Gerindra untuk Caleg DPRD Sulawesi Tenggara.

Kepada awak media, Andi Syarifuddin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan petani di Konawe Selatan dan Bombana.

“Para petani adalah tulang punggung ekonomi daerah ini. Mereka membutuhkan perhatian lebih dalam kebijakan pertanian, infrastruktur, dan akses teknologi serta pasar,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, Syarifuddin berjanji akan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan fokus utama pada sektor pertanian.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani, memastikan aspirasi masyarakat terwujud dalam bentuk program dan tindakan nyata di DPRD.

Andi Syarifuddin yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia birokrasi, menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas di komisi manapun yang ditugaskan.

“Saya siap ditempatkan di komisi manapun, yang penting adalah aspirasi rakyat tersampaikan dan diimplementasikan,” tegasnya.

Di balik pelantikannya, nama Syarifuddin disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk posisi Wakil Ketua DPRD Sultra dari Partai Gerindra, mengingat jumlah suara yang diraihnya.

Namun, Syarifuddin merespons dengan rendah hati, menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah wewenang partai.

“Kalau soal itu, saya tidak tahu, kita tunggu saja keputusan partai,” tandasnya.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, memimpin apel gabungan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Senin, 07 Oktober 2024. Apel ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sultra, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., serta kepala OPD, pejabat struktural, dan staf di Kantor Gubernur Sultra.

Dalam amanatnya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merealisasikan program pembangunan daerah. “Kita harus bersatu untuk mengklasifikasikan dan memperjuangkan anggaran demi kemajuan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab kita sangat besar,” katanya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan tentang lima hak konstitusional yang wajib dipenuhi pemerintah, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lingkungan. “Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti penyediaan rumah layak huni dan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu harus menjadi prioritas. Jangan hanya berbicara, mari kita buktikan dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Selain itu, Andap Budhi Revianto menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Pj. Gubernur memastikan bahwa telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur netralitas ASN dalam lingkup Pemprov Sultra. “Sebagai ASN, kita harus bebas dari pengaruh politik. Mari kita jaga integritas dan fokus pada tugas kita demi masyarakat,” ujar Andap.

Pentingnya kecepatan dalam penyampaian informasi juga menjadi sorotan Pj. Gubernur. Dalam era digital yang penuh disrupsi ini, informasi memiliki peranan yang sangat penting. “Informasi adalah kekuatan. Kita harus aktif menyampaikan perkembangan kinerja kita kepada masyarakat agar mereka dapat memahami apa yang kita lakukan,” katanya.

Dalam apel gabungan tersebut, Pj. Gubernur juga memberikan informasi terkait penerimaan ASN tahun 2024, di mana Sultra berhasil mengakomodasi 7.497 kuota ASN. Jumlah tersebut terdiri dari 1.509 formasi CPNS dan 5.988 PPPK. “Proses penerimaan ASN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar semua pihak bisa melihat bahwa kita serius dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Apel gabungan ini ditutup dengan semangat untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Sultra yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan publik. Pj. Gubernur berharap seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan komitmen dan sinergi yang baik, Pemprov Sultra siap menghadapi berbagai tantangan dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian serta lembaga terkait.

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismatini, melaporkan deflasi nasional sebesar 0,12% pada September 2024. “Angka inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 1,84%, merupakan capaian terendah dalam dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” ungkap Pudji.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menyebut deflasi ini didukung oleh penurunan harga komponen energi sebesar 0,30%, terutama dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, bahan makanan mencatat deflasi 1,93%, sementara harga cabai rawit turun 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya.

Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa meski secara nasional terjadi deflasi, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga meningkat pada minggu pertama Oktober 2024. “Tercatat 247 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga, terutama untuk bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Tomsi menambahkan bahwa kenaikan harga bersifat sporadis dan tidak saling memengaruhi antar daerah. “Ini menunjukkan permasalahan berada pada pengelolaan internal masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan pemerintah daerah dapat introspeksi agar tidak ada lonjakan harga pada pekan-pekan berikutnya,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas capaian inflasi yang terkendali. Namun, Tito juga menyoroti sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara masuk dalam sepuluh provinsi dengan inflasi terendah, bersama Bangka Belitung, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini terdiri dari sejumlah instansi, seperti Bank Indonesia (BI) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas terkait lainnya. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah.

Deputi BPS, Pudji Ismatini, juga mencatat peningkatan harga beberapa komoditas seperti bawang merah naik 5,50%, minyak goreng naik 0,36%, dan telur ayam naik 0,53%. Namun, deflasi pada beberapa bahan pokok lainnya berhasil menyeimbangkan inflasi di tingkat nasional.

Melalui rakor ini, Pemprov Sultra bersama pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat meningkatkan langkah strategis dalam pengendalian harga. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.